PROBLEMATIKA PENERAPAN LEMBAGA ACTIO PAULIANA DALAM PERKARA KEPAILITAN
Skor 0
by D.y. Witanto - 10/09/2017, 10:34


Oleh: D.Y. Witanto

 

Abstrak
Lembaga actio pauliana dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU bertujuan untuk melindungi kepentingan kreditor yang dirugikan oleh tindakan hukum debitor yang tidak diwajibkan oleh undang-undang untuk mengalihkan hak kebendaannya. Pengajuan tuntutan actio pauliana terhadap debitur pailit dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan diajukan oleh kurator kepada Pengadilan Niaga dimana domisili debitor berada, namun dalam praktiknya penerapan lembaga actio pauliana dalam perkara kepailitan menimbulkan banyak kendala dan permasalahan karena proses pembuktian terhadap tuntutan actio pauliana tidak selalu mudah dan sederhana karena pelaksanaannya tidak hanya akan melibatkan para pihak dalam perkara kepailitan saja, namun juga akan melibatkan pihak ketiga yang terkait dengan pengalihan asset dan kekayaan debitor.
Kata kunci: actio pauliana, kepailitan, utang

 

A. Latar Belakang masalah


Sering tidak kita sadari bahwa setiap kebendaan yang kita miliki demi hukum menjadi jaminan dari seluruh utang-utang yang ada (vide: Pasal 1131 KUH Perdata), baik jaminan terhadap utang yang timbul dari sebuah perjanjian, maupun utang yang lahir dan ditentukan oleh undang-undang, namun dalam praktiknya lembaga jaminan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata itu banyak mengandung kelemahan, karena terhadap hak kebendaan tertentu yang tidak diikat oleh jaminan secara khusus (gadai, hak tanggungan dan fidusia), debitor tetap berwenang untuk mengalihkan setiap kebendaan itu kepada pihak ketiga, artinya seberapa pun besarnya utang yang di miliki debitor, ia masih tetap mempunyai hak untuk mengalihkan harta bendanya kepada pihak lain.


Jika kita telaah lebih lanjut uraian diatas, maka seakan ada dua klausula yang saling tidak mendukung, disatu sisi undang-undang menyatakan bahwa seluruh kebendaan milik debitor adalah jaminan bagi utang-utangnya, namun disisi lain debitor masih tetap bisa mengalihkan setiap kebendaan itu secara bebas, sehingga bukan tidak mungkin debitor-debitor yang tidak beritikad baik akan berusaha mengalihkan terlebih dahulu hak kebendaannya kepada pihak lain, sebelum utang-utangnya mulai jatuh tempo (opeisbaar) sehingga pada saatnya nanti si kreditor akan kesulitan untuk mengambil pelunasan dari harta benda milik si debitor karena setiap kebendaannya telah lebih dulu dialihkan kepada pihak ketiga.


Menyikapi persoalan diatas pembentuk undang-undang sebenarnya telah memberikan upaya perlindungan bagi kreditor yang beritikad baik untuk mengajukan pembatalan terhadap setiap perjanjian debitor dengan pihak ketiga yang dapat merugikan kepentingannya pada saat kreditor memerlukan pemenuhan pembayaran utang-utang debitor. Hak untuk membatalkan setiap tindakan hukum debitur itu kemudian dikenal dengan istilah “actio pauliana”.


Lembaga actio pauliana memiliki kemiripan dengan istilah “fraudulent transfer law” di America Serikat dan claw back di Italia. Fraudulent transfer law modern di Amerika Serikat berasal dari England’s Statute of 13 Elizabeth yang disahkan pada 1571 yang selanjutnya berkembang menjadi Uniform Fraudulent Convenyence Act (UFCA), the Bankruftcy Act of 1975 dan The Uniform Fraudulent Transfer Act (UFTA). Lembaga-lembaga tersebut ditujukan untuk melarang debitor melakukan tindakan-tindakan curang yang dilakukan dengan cara menghalangi, menunda atau menipu para kreditornya melalui transfer harta kekayaan sebelum pernyataan pailit sehingga mengurangi harta kekayaan yang menjadi budel pailit.


Dalam perkembangannya the Bankruptcy Code memperluas istilah fraudulent transfer hingga mencakup constructively transfers, yaitu ketika debitor menjual harta kekayaannya dengan harga rendah dan dari hasil penjualan harta kekayaannya itu menyebabkan debitor menjadi pailit. Dalam penjualan asset dengan harga murah yang mengakibatkan debitor menjadi pailit dapat dipersangkakan telah melakukan constructive fraud dengan syarat bahwa jika harga penjualan itu jauh sekali dari nilai kekayaan pada umumnya atau dengan kata lain nilai penjualan tersebut tidak masuk akal, maka hal tersebut dipandang sebagai bentuk tindakan debitor yang curang untuk menghindari kewajiban pembayaran utang kepada para kreditor kongkuren berdasarkan pernyataan pailit.


Dalam sistem hukum perdata Indonesia lembaga Actio Pauliana diatur dalam Pasal 1341 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “meskipun demikian tiap orang berpiutang boleh mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh si berutang dengan nama apapun juga yang merugikan orang-orang berpiutang asal dibuktikan bahwa ketika perbuatan dilakukan baik si berutang maupun orang dengan atau untuk siapa si berutang itu berbuat mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan orang-orang berpiutang.” Pengaturan norma yang sama juga ditemui dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (yang selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU) berbunyi “untuk kepentingan harta pailit kepada pegadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan” dua ketentuan tersebut pada prinsipnya memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk melindungi kepentingan kreditor atas tindakan debitor yang dapat merugikan kreditor.


Actio pauliana dalam Pasal 1341 ayat (1) KUH Perdata maupun dalam Pasal 41 UU Kepailitan dan PKPU mengandung beberapa unsur pokok antara lain:
1. Actio pauliana merupakan hak kreditur/kurator
2. Ditujukan kepada tindakan hukum debitur
3. Tidakan debitor tidak diwajibkan oleh undang-undang
4. Menimbulkan kerugian bagi kreditor.


Dalam praktiknya tuntutan dengan menggunakan lembaga actio pauliana sering menemui kendala, karena dalam beberapa hal actio pauliana akan berbenturan dengan asas facta sun servanda berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata dan adanya kewajiban pembuktian dalam hukum perdata terhadap tuntutan atas dasar adanya itikad buruk dalam sebuah hubungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 533 KUH Perdata yang berbunyi “itikad baik selamanya harus dianggap ada pada tiap-tiap pemegang kedudukan, barangsiapa menuduh akan itikad buruk kepadanya harus membuktikan tuduhan itu” sedangkan dalam praktiknya tidak selalu mudah untuk membuktikan keberadaan itikad buruk pada perbuatan dobitor yang mengalihkan asset dan kekayaannya, karena menurut Pasal 1341 ayat (2) KUH Perdata pihak ketiga yang mendapatkan haknya karena itikad baik harus tetap dilindungi oleh hukum, selain itu dalam perkara kepailitan yang menganut asas pemeriksaan sederhana juga sulit untuk bisa diterapkan pada persoalan actio pauliana yang mengandung beban pembuktian yang cukup rumit, sehingga ada beberapa Putusan Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa mengenai gugatan actio pauliana dalam perkara pailit tetap harus diajukan ke Pengadilan Negeri. Tentunya hal ini akan menimbulkan problem baru karena jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 41 jo Pasal 1 angka 7 UU Kepailitan dan PKPU yang menyebutkan bahwa pengadilan sebagaimana disebutkan dalam UU Kepailitan adalah Pengadilan Niaga.


Jika kita telaah bunyi rumusan pasal 42, Pasal 44 dan Pejelasan Pasal 43, UU Kepailitan dan PKPU, maka beban pembuktian dalam tuntutan actio pauliana terhadap perjanjian tidak atas beban berada di pihak debitor pailit dan pihak ketiga yang melakukan perbuatan hukum dengan debitor apabila perbuatan hukum debitor tersebut dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan dan membawa kerugian bagi kepentingan kreditor. Jadi, apabila kurator menilai bahwa ada perbuatan hukum tertentu misalnya jual-beli, hibah, penolakan warisan dan pemberian jaminan utang dari debitor dengan pihak ketiga dalam jangka waktu satu tahun (sebelum putusan pernyataan pailit) yang dianggap merugikan kepentingan kreditor, maka debitor dan pihak ketiga harus membuktikan bahwa perbuatan hukum tersebut wajib dilakukan oleh mereka dan perbuatan hukum tersebut tidak merugikan harta pailit. Namun jika kita simak Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 43 UU Kepailitan dan PKPU, maka justru tersirat makna bahwa beban pembuktian berada di pihak kurator. Disinilah ada beberapa hal yang perlu untuk dikaji secara lebih mendalam menyangkut persoalan-persolaan yang melingkupi proses penyelesaian utang-utang debitor melalui lembaga actio pauliana.

 

B. Permasalahan


Berdasarkan uraian-uraian diatas, dapat ditarik suatu benang merah permasalahan menyangkut penerapan lembaga actio pauliana dalam perkara kepailitan menyangkut apa sajakah kendala-kendala yang ada dalam penerapan lembaga actio pauliana di Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan dan bagaimana alternatif solusi yang dapat dilakukan oleh para kreditor kongkuren?

 

C. Pembahasan


C.1. Kendala Kompetensi Pemeriksaan Gugatan Actio Pauliana Dalam Kasus Kepailitan


Kepailitan atau biasa disebut sebagai sita umum, merupakan suatu keadaan dimana seorang debitor yang memiliki dua atau lebih kreditur tidak melaksanakan kewajiban pembayaran utangnya kepada seorang atau beberapa orang kreditur, sehingga atas pernyataan dari Pengadilan Niaga si debitur dinyatakan tidak cakap lagi untuk mengurusi harta kekayaannya dan menempatkan ia di bawah pengampuan kurator dalam rangka pemberesan utang-utangnya kepada para krediturnya. Sejak debitor dinyatakan pailit, maka seluruh hartanya akan terhimpun dalam suatu budel yang kemudian menjadi bagian dalam pelunasan utang-utangnya. Menurut hukum kepailitan tidak disyaratkan bahwa debitor harus telah tidak mampu untuk membayar utangnya, artinya bisa saja debitor dinyatakan pailit meskipun ia sebenarnya masih mampu untuk membayar utangnya, jika ia tidak melakukan kewajiban pembayaran terhadap salah satu dari beberapa kreditornya, sehingga dalam hal ini pailit tidak sama pengertiannya dengan insolvensi.


Dalam perkara kepailitan berlaku prinsip pembuktian sederhana (ex: Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU) dimana kreditor hanya cukup membuktikan bahwa benar terdapat satu atau beberapa utang yang telah jatuh tempo dan debitor tidak melakukan kewajiban pembayaran utangnya. Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja mengatakan bahwa prisip pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan meliputi eksistensi utang debitor yang telah jatuh tempo dan eksistensi dari dua atau lebih kreditor yang memiliki piutang terhadap debitor yang dimohonkan pailit. Pembuktian sederhana adalah pembuktian yang lazim disebut dengan pembuktian secara sumir.


Berdasarkan prinsip kesederhanaan diatas, maka jika perkara permohonan kepailitan yang diajukan tersebut ternyata mengandung pembuktian yang rumit menyangkut keberadaan utang debitor atau masih ada perselisihan mengenai kebenaran utang debitor dan memerlukan pembuktian secara timbal balik dari kedua belah pihak, maka permohonan tersebut akan dianggap bukan menjadi kompetensi pemeriksaan perkara pailit akan tetapi menjadi wilayah kompetensi pemeriksaan perkara wanprestasi biasa, hal tersebut sebagaimana pertimbangan Mahkamah Agung dalam perkara Nomor: 843 K/Pdt.Sus/2009 tentang permohonan pailit atas PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) yang menyatakan bahwa pembuktian kasus pailit TPI tidak sederhana karena eksistensi adanya utang masih dalam konflik. Selain itu dalam perkara kepailitan keberadaan utang harus sudah jelas dan tidak dipersengketakan lagi, sehingga jika masih ada persoalan mengenai keberadaan utang, maka bukan menjadi kewenangan hukum kepailitan, hal mana diungkapkan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Perkara Kepailitan Nomor: 08 K/N/2004 terhadap PT Prudential Life Assurance yang diajukan oleh Lee Boon Siong bahwa dalam sengketa PT Prudential Life Assurance keberadan utang masih disengketakan sehingga tidak dapat dibuktikan secara sederhana sesuai Pasal 8 Ayat (4) jo Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.


Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa jika terjadi keadaan dimana antara kreditor dan debitor masih mempertentangkan mengenai keberadaan utang, sehingga memerlukan pembuktian secara timbal balik dari kedua belah pihak, maka persoalan tersebut bukan menjadi kompetensi pemeriksaan dalam perkara kepailitan. Selanjutnya yang menjadi persoalan adalah bagaimana dengan perkara gugatan actio pauliana yang timbul atas adanya pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga, apakah tetap masih menjadi kewenangan Pengadilan Niaga ataukah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri?


Pasal 41 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU berbunyi: untuk kepentingan harta pailit kepada pegadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan Pasal 1 angka 7 menyebutkan bahwa “pengadilan sebagaimana disebutkan dalam UU Kepailitan adalah Pengadilan Niaga” maka ada korelasi antara ketentuan Pasal 41 ayat (1) dengan Pasal 1 angka 7 UU Kepailitan dan PKPU diatas, artinya kata “pengadilan” yang disebutkan dalam Pasal 41 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU tersebut tidak lain maksudnya adalah “Pengadilan Niaga.” Namun kemudian muncul persoalan apakah mungkin dalam perkara gugatan actio pauliana yang diajukan oleh kurator atas terjadinya kepailitan dapat diperiksa dengan proses pembuktian yang sederhana? mengingat tuntutan atas actio pauliana itu timbul karena adanya pernyataan pailit. Jika kita berbicara tentang actio pauliana, maka tidak bisa dilepaskan dari keterkaitan dengan pihak ketiga yang menerima pengalihan harta kekayaan si debitor tersebut, lalu masih mungkinkan dilakukan proses pembuktian yang sederhana jika dalam suatu sengketa telah melibatkan pihak ketiga?


Bukti bahwa gugatan actio pauliana mengandung beban pembuktian yang tidak sederhana dapat kita lihat dalam rumusan Pasal 41 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU yang berbunyi “Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor” berdasarkan ketentuan pasal diatas kurator harus mampu membuktikan bahwa pada saat debitor melakukan transaksi ia mengetahui atau sepatutnya mengetaui bahwa perbuatan hukum itu akan menimbulkan kerugian bagi kreditor. Dalam praktinya tidak selalu mudah untuk membuktikan keadaan seperti itu, sehingga wajar jika Mahkamah Agung dalam Putusan Peninjauan Kembali perkara kepailitan PT Fiskaragung Perkasa Tbk yang menyebutkan bahwa actio pauliana sebagai pembatalan perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit dengan pihak ketiga merupakan suatu sengketa yang penyelesaiannya harus dilakukan melalui suatu gugatan perdata ke Pengadilan Negeri.


Namun timbul persoalan lain jika pengajuan gugatan actio pauliana atas adanya pernyataan pailit menjadi wewenang Pengadilan Negeri, karena hal itu akan menimbulkan antara perkara pailit dan perkara actio pauliana menjadi terpisah-pisah sehingga akan mempersulit upaya pemberesan dan pengurusan budel pailit dan hal ini akan menyebabkan penyelesaian perkara pailit menjadi berlarut-larut. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU memang telah menyebutkan secara tegas bahwa actio pauliana merupakan bagian dari kewenangan Pengadilan Niaga, namun oleh karena dalam actio pauliana tidak hanya terkait antara para pihak dalam perkara kepailitan saja akan tetapi juga terkait dengan pihak ketiga yang menerima pengalihan asset atau kekayaan debitor, maka seharusnya undang-undang juga mengatur mekanisme hukum acara yang lebih jelas bagi kedudukan pihak ketiga untuk bisa mempertahankan haknya dalam proses acara di Pengadilan Niaga.

 

C.2. Kendala Tentang Batasan Waktu Pengalihan Asset Debitor Yang Dianggap Beritikad Buruk.


Pasal 42 UU Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa “apabila perbuatan hukum yang merugikan Kreditor dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan Debitor, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2)”… ketentuan tentang batasan waktu 1 (satu) tahun sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal diatas, menunjukan seakan-akan bahwa hukum hanya mengakui jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya pernyataan pailit yang dapat menimbulkan kerugian bagi kreditor, padahal mungkin saja pengalihan asset itu telah dilakukan 2 (dua) tahun sebelum pernyataan pailit, namun pada saat itu jelas-jelas telah ada utang yang jatuh tempo dari salah satu kreditor dan pengalihan asset tersebut dilakukan dengan cara yang tidak wajar. Apakah perbuatan tersebut tidak dapat dikelompokan kedalam bentuk pengalihan asset yang beritikad buruk, hanya karena jangka waktunya melebihi 1 (satu) tahun sebelum pernyataan pailit?.


Sebenarnya lebih tepat jika batasan untuk menentukan tempus dalam pengalihan asset atau kekayaan yang dianggap beritikad buruk itu didasarkan pada sejak telah adanya salah satu utang yang jatuh tempo (opeisbaar), sehingga lebih mudah untuk mengkonstruksikan mengenai ada atau tidaknya itikad buruk pada si debitor ketika kewajiban pembayaran utang telah timbul, namun justru debitur mengalihkan asset dan harta kekayaannya kepada pihak ketiga secara curang sehingga menimbulkan kerugian bagi kreditur-kreditur kongkuren yang dijamin utangnya dengan jaminan umum dari hak kebendaan debitur. Lain persoalan jika debitur mengalihkan hak kebendaannya itu dengan suatu tujuan untuk menimbulkan keuntungan secara ekonomi, sehingga akan menambah jumlah asset dan kekayaannya.


Dalam pengalihan asset yang sifatnya cuma-cuma seperti hibah, kurator tidak harus membuktikan bahwa debitor mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor, ia akan dianggap mengetahui jika hibah tersebut terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pernyataan pailit. Ketentuan tersebut tidak menjelaskan secara tegas, mengenai jangka waktu satu tahun itu dihitung dari sejak tindakan hukum yang mana apakah sejak lahirnya kesepakatan hibah sebagai akibat dari perjanjian konsensuil atau sejak objek hibah itu mulai dilevering. Hal tersebut tentunya membawa akibat hukum yang tidak sederhana, mengingat perjanjian dalam sistem hukum perdata menganut asas konsensuil dan obligatoir, dimana tidak selalu kesepakatan yang lahir itu dilanjutkan dengan penyerahan objek perjanjian pada saat itu juga.


Tidak semua pengalihan asset yang menimbulkan kekayaan debitor menjadi berkurang dapat menjadi dasar pengajuan tuntutan actio pauliana, asalkan kekayaan debitor yang berada dalam budel sita umum (kepailitan) masih mencukupi untuk membayar kewajiban-kewajiban pembayaran kepada kepada para kreditornya. Seharusnya yang menjadi ukuran dapat atau tidaknya suatu pengalihan asset itu dikualifikasikan sebagai tindakan curang jika tindakan tersebut pada akhirnya menimbulkan jumlah kekayaan dalam budel pailit berkurang atau tidak mencukupi lagi untuk memenuhi seluruh kewajiban utang kepada para kreditornya.

 

C.3. Kendala dalam Proses Pembuktian Gugatan Actio Pauliana yang Tidak Selalu Mudah dan Sederhana.


Sekilas telah diulas diawal bahwa, terhadap tuntutan pembatalan setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor pailit yang mengakibatkan kerugian bagi para kreditornya tidaklah selalu mudah proses pembuktiannya, terutama menyangkut klausula hukum bahwa debitor dan pihak ketiga tersebut harus memenuhi unsur pengetahuan yaitu mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan hukum tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak kreditor. Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “membuktikan” dalam arti yuridis adalah memberi dasar-dasar yang cukup kepada Hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran yang diajukan. Sehingga kurator harus dapat meyakinkan Hakim bahwa dalam pengalihan asset tersebut debitor dan pihak ketiga setidaknya dapat di pandang bahwa ia mengetahui atau sepatutnya mengetahui pengalihan tersebut akan menimbulkan kerugian bagi para kreditornya.


Terhadap pengalihan dalam bentuk hibah atau hadiah. Dalam Pejelasan Pasal 43 UU Kepailitan dan PKPU telah diatur bahwa kurator tidak perlu membuktikan penerima hibah tersebut mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor, sehingga kewajiban pembuktian itu ada pada pihak si penerima hibah, namun tidak begitu jika peralihan asset itu dilakukan dengan bentuk perjanjian timbal balik, maka berdasarkan Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 42 UU Kepailitan dan PKPU beban pembuktian itu diberikan oleh undang-undang kepada para pihak secara berimbang.


Setiap pihak ketiga yang menerima pengalihan asset dan kekayaan milik debitor harus tetap dilindungi sepanjang ia dapat dipandang sebagai pihak ketiga yang beritikad baik, misalnya bagi mereka yang melakukan transaksi jual beli melalui media internet terhadap harta dan kekayaan milik si debitor pailit dengan nilai jual yang wajar sebelum adanya pernyataan pailit sedangkan ia tidak pernah bertemu langsung dengan si penjual (debitor pailit). Dalam kasus lain mungkin saja bentuk perbuatan hukum yang dianggap merugikan pihak kreditor itu justru dilakukan oleh debitor dengan sesama kreditor yang lain dengan cara memberikan kedudukan yang istemewa terhadap sebagian harta-harta milik debitor yang pada umumnya dilakukan dengan membuat jaminan khusus dengan salah satu kreditor kongkuren padahal itu bukan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, hal mana akan menimbulkan kerugian bagi kreditor-kreditor yang lain.


Dalam rumusan pasal 41 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU menyebutkan “akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor” sehingga sering terjadi perbedaan pendapat mengenai sejauh mana sebuah tindakan atau keadaan itu bisa dikatagorikan dapat mengakibatkan kerugian bagi kreditor, misalanya dalam sebuah tindakan tukar guling asset, pihak debitor memiliki sebidang tanah dengan harga NJOP 1 juta/ meter, namun harga dipasaran mungkin saja bisa melebihi nilai NJOP, lalu untuk kepentingan usahanya debitor melakukan tukar guling dengan sebidang tanah yang lain yang luasnya lebih kecil dan harga NJOP nya lebih rendah namun posisi tahah tersebut dipandang lebih menguntungkan bagi bidang usahanya. Jika dipandang dari segi nilai tanah mungkin perbuatan debitor bisa dianggap akan merugikan pihak kreditor karena nilai asset tersebut menjadi berkurang, namun dari sudut pandang lain meskipun debitor mengalami kerugian pada nilai tanahnya ia akan mendapatkan keuntungan dari sisi bisnis karena posisi tanahnya sangat strategis dengan bidang usaha yang dijalankannya, sehingga ia akan mendapatkan nilai keuntungan yang jauh lebih besar dari kerugian selisih nilai tanah tersebut, lalu tiba-tiba karena sesuatu hal usahanya kolep dan debitor dinyatakan pailit, apakah dalam konteks seperti itu perbuatan tukar guling antara debitor dan pihak ketiga bisa dikatagorikan sebagai tindakan yang beritikad buruk dan dapat merugikan pihak kreditor?.


Pasal 49 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menentukan setiap orang yang telah menerima benda yang merupakan bagian harta debitor yang tercakup dalam perbuatan hukum yang dibatalkan, harus mengembalikan benda tersebut kepada kurator dan dilaporkan kepada Hakim Pengawas, muncul persoalan jika benda yang menjadi objek pembatalan tindakan hukum melalui actio pauliana itu ternyata telah musnah namun bukan diakibatkan oleh kesalahan pihak ketiga menguasai benda tersebut karena adanya keadaan di luar kemampuan orang itu untuk mempertahankan bendanya (force majeur), misalnya pada saat tuntutan actio pauliana dikabulkan ternyata bendanya telah musnah di telan banjir, lalu siapa yang kemudian harus menanggung resiko mengganti nilai benda tersebut? Jika resiko itu tetap berada di tangan si pemegang benda terakhir, lalu bagaimana prosedur penuntutannya apakah kurator melalui pengadilan bisa langsung melakukan eksekusi terhadap benda yang lain sebagai penggati benda yang musnah tersebut?. Inilah mungkin kesulitan-kesulitan jika actio pauliana tetap menjadi kewenangan pemeriksaan Pengadilan Niaga, karena dalam lembaga actio pauliana mengandung keterlibatan pihak lain diluar para pihak dala perkara kepailitan dan atas adanya tuntutan actio pauliana tidak menutup kemungkinan materi sengketanya menjadi berkembang ke masalah-masalah lain di luar persoalan kepailitan.


C.4. Kendala Mengenai Subjek Yang Dapat Mengajukan Tuntutan Actio Pauliana Yang Berkaitan Dengan Perkara Kepailitan


Jika kita simak ketentuan Pasal 47 UU Kepailitan dan PKPU yang berbunyi “Tuntutan hak berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 diajukan oleh Kurator ke Pengadilan” maka hanya kuratorlah yang berwenang untuk mengajukan tuntutan actio pauliana, sedangkan kreditor hanya memiliki kewenangan untuk mengajukan bantahan atas tuntutan actio pauliana yang diajukan oleh kurator, jika kita telaah lebih lanjut keberadaan lembaga actio pauliana sesungguhnya dibentuk untuk melindungi kepentingan kreditor, namun dalam UU Kepailitan dan PKPU kreditor tidak diberi kewenangan untuk mengajukan sendiri tuntutan itu, artinya ia harus melalui kurator. Timbul persoalan jika ternyata kurator tidak mau mengajukan tuntutan itu sedangkan kreditor merasa dirugikan oleh tindakan debitor atas pengalihan asset sebelum adanya pernyataan pailit, lalu apa yang dapat dilakukan oleh krediror?.


Dalam beberapa kasus justru kerugian yang diderita oleh pihak kreditor mengandung sebab karena tindakan kurator sendiri yang tidak cermat dalam melakukan pengelolaan budel pailit sehingga jumlah budel palit menjadi berkurang, hal ini sebagaimana terjadi dalam perkara tuntutan actio pauliana yang diajukan oleh kurator PT Omtraco Multi Arta ditolak oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasi dengan alasan bahwa kerugian yang timbul terhadap kreditor merupakan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan kurator sendiri, mengenai kasus tersebut dapat diuraikan sebagaimana termuat dalam William E. Daniel kurator PT Ometraco Multi Arta v. PT Ometraco Multi Arta, dkk sebagai berikut:


"Debitor PT Ometraco Multi Artha pada 13 November 1998 dinyatakan pailit. Kurator debitor telah menjual atau mengeksekusi obligasi-obligasi sebelum jatuh tempo dengan dibawah harga melalui pialang PT Citramas Securindo dan pialang PT Sentra Investindo seharga Rp 8.157.182.750,00, sehingga harga tidak sesuai dengan harga yang disetujui oleh debitor PT Ometraco Multi Artha dan PT Duta Trada Internusa, sehingga mengakibatkan kerugian bagi kreditor PT Ometraco Multi Artha. Mahkamah Agung berpendapat seharusnya kurator memberitahukan terlebih dahulu kepada PT Ometraco Multi Artha dan PT Duta Trada Internusa atau mengembalikan obligasiobligasi tersebut atau kurator menunggu sampai obligasi jatuh tempo, sehingga akan terlihat apakah tindakan PT Ometraco Multi Artha dan PT Duta Trada Internusa merugikan kreditor-kreditornya atau tidak. Kurator tidak seharusnya mengajukan actio pauliana setelah kurator sendiri menjual obligasi-obligasi tersebut. Apa yang dilakukan oleh PT Ometraco Multi Artha dan PT Duta Trada Internusa tidak terbukti telah merugikan kepentingan kreditor".


Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung diatas bahwa jika kerugian itu justru muncul karena kekeliruan dari tindakan kurator sendiri, maka tidak dapat dituntut melalui lembaga actio pauliana, walaupun Mahkamah Agung sendiri tidak memberikan upaya alternatif yang bisa dilakukan oleh kreditor jika terjadi keadaan seperti itu agar ia bisa mendapatkan pelunasan utang secara penuh dari harta-harta milik debitor yang telah dinyatakan pailit.


Actio pauliana merupakan hak yang diberikan kepada kreditor melalui kurator untuk mengajukan pembatalan atas tindakan hukum yang dapat merugikan kepentingannya, oleh karena pengaturan actio pauliana dalam Pasal 41 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU sebagai hak, sehingga batalnya tindakan-tindakan hukum debitor tidak terjadi dengan sendirinya (ex tunc) melainkan harus ada upaya pembatalan (ex nunc), karena tuntutan actio pauliana tidak selalu harus ditujukan bagi semua perbuatan hukum debitor namun jika salah satu pembatalan atas pengalihan asset itu dianggap telah mencukupi untuk melunasi kewajiban pembayaran kepada para kreditornya, maka tindakan-tindakan hukum yang lain tidak perlu untuk dibatalkan.

 

D. Penutup.


D.1. Kesimpulan


Meskipun UU Kepailitan dan PKPU telah memberikan ketegasan bahwa actio pauliana dalam perkara kepailitan merupakan bagian dari kewenangan pemeriksaan Pengadilan Niaga, namun dalam praktiknya tidak selalu mudah untuk diperiksa dengan prinsip pemeriksaan perkara kepailitan, karena tuntutan actio pauliana bukan hanya akan melibatkan para pihak dalam perkara kepailitan saja namun juga akan melibatkan pihak ketiga diluar para pihak dalam perkara kepailitan, bahkan tidak menutup kemungkinan dalam tuntutan actio pauliana materinya akan berkembang menjadi sangat luas sehingga  proses pembuktian menjadi tidak mudah dan sederhana lagi. Disamping itu pembatasan waktu satu tahun tidak selalu dapat memberikan perlindungan bagi pihak kreditur karena mungkin saja tindakan tersebut dilakukan sebelum satu tahun dari pernyataan pailit namun nyata-nyata telah ada utang yang jatuh tempo dan dilakukan secara curang sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak kreditur. Pemberian kewenangan untuk mengajukan tuntutan actio pauliana menurut UU Kepailitan dan PKPU hanya kepada kurator sehingga menimbulkan kecenderungan bahwa jika kurator tidak memiliki inisitaif yang baik untuk mengajukan tuntutan actio pauliana, padahal nyata-nyata dari tindakan-tindakan debitor itu telah menimbulkan jumlah bodel pailit menjadi tidak sepadan dengan utang-utang debitor kepada para kreditornya, maka kreditor tidak mampu untuk berbuat apa-apa, karena Pasal 47 ayat (2) UU Kepailitan menyebutkan bahwa yang dapat mengajukan actio pauliana adalah kurator.


D.2. Saran


Dari uraian-uraian diatas, maka penulis memberikan saran agar para pembentuk undang-undang bisa memberikan aturan dan mekanisme teknis yang lebih jelas menyangkut eksistensi pemeriksaan actio pauliana setelah adanya pernyataan pailit dengan merevisi UU Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, karena bagaimanapun juga proses pembuktian dalam perkara tuntutan actio pauliana tidak sama dengan proses pembuktian dalam perkara kepailitan, sehingga tidak menutup kemungkinan sifat yang mudah dan sederhana tidak mungkin lagi akan tercapai dalam proses pemeriksaan perkara actio pauliana.


Daftar Pustaka


Bravika Bunga Ramadhani, Penyelesaian Utang Piutang melalui Kepailitan (Study Kasus Pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang PT. Prudential Life Insurance), Makalah Hukum http://ejournal.undip.ac.id
Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan,
Dianduan, blogspot.com, artikel berjudul “Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan” Juli 2012
Douglas G. Baird & Thomas H. Jackson, “Fraudulent Conveyence Law and its Proper Domain” 38 Vand. L. Rev. 829. 1985
J. Satrio, Hukum Perikatan, Perihatan yang Lahir Dari Perjanjian, Buku II, Citra Aditya Bandung, 1996
Kartini Mulyadi dan Gunawan Didjaja, Pedoman Menangani Perkara Kepailitan, PT Raja Grafindi Persada, Jakarta, 2004,
Man Sastrawidjaya, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, PT. Alumni, Bandung, 12006
Martiman Prodjohamidjojo, Proses kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan, CV. Mandar Maju, Bandung, 1999
Mc Coid, “Contructively Fraudulent Conveyances: Transfer for Inadequate Consideration, “ 62 Tex. L. Rev.639, 1983.
Siti Anisah, Perlindungan Terhadap Kepentingan Kreditor Melalui Actio Pauliana, Makalah Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, PT Liberty, Yogyakarta, 1998,
Victor. M Situmorang dan Hendri Sukarso, Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993
Tuti Simorangkir, Kurator PT Fiskaragung Perkasa, Tbk. v. PT Fiskaragung Perkasa Tbk. dkk, dalam putusan Peninjauan Kembali Nomor: 12 PK/N/2000
Yulianto Trilaksono, Makna Actio Pauliana Sebagai Perlindungan Hukum Kreditor dalam kepailitan, dikutip dari http://yuliantotrilaksono.blogspot.com/

 

Perundang-undangan


Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR).
Rechtsreglement Buitengewessen (RBg).
Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering (Rv).

Dibaca 238 kali
Dikategorisasi sebagai Hukum dan Masyarakat, Bisnis dan Ekonomi
Ditandai sebagai
Dilisensi sebagai Atribusi (CC BY)
D.y. Witanto Tamu di Hukumpedia.com

Contact
Location
Posts 0
Topik Pilihan
Topik Terhangat
Artikel Hukumonline.com