GARANSI ATAUKAH WARANSI?
Skor 0
by D.y. Witanto - 10/02/2017, 07:43

Oleh: D. Y. Witanto*

 


PENGANTAR

Pada saat kita membeli barang-barang tertentu kita akan bertanya kepada si penjual apakah barang tersebut bergaransi atau tidak? yang maksudnya bahwa kita sebagai pembeli akan mendapatkan jaminan kualitas barang yang baik bebas dari cacat produksi, lalu jika suatu saat terjadi masalah dalam masa pertanggungan garansi, maka pihak penjual atau produsen berkewajiban mengganti dengan barang yang sama atau mereparasinya sampai pada batas tertentu hingga suatu barang dapat digunakan dengan baik (after sales service).

Berdasarkan jenisnya garansi dapat dibedakan antara yang diberikan secara penuh (penggantian baru terhadap jenis barang yang sama) dan yang hanya terbatas pada layanan servis dan penggantian suku cadang, sedangkan berdasarkan pihak pemberi garansinya (garantor) dibedakan antara garansi pabrik dan garansi reseller. Pengertian bahwa garansi adalah jaminan kualitas produk atas pembelian suatu barang telah begitu melekat di benak masyarakat, sehingga saat ini jika kita berbicara tentang garansi, maka yang terbayang adalah suatu perjanjian jual beli yang mengandung jaminan risiko atas kualitas barang dari si penjual atau pihak produsen kepada si pembeli. Namun pertanyaanya benarkah bahwa garansi adalah jaminan after sales service seperti yang kita fahami selama ini?

KERUMITAN DALAM PEMAKNAAN ISTILAH

Dalam terminologi hukum dikenal dua istilah yang sering simpangsiur makna dan penggunaannya, yaitu antara garansi (guarantee) dan waransi (warrantee). Menurut Kamus Bahasa Indonesia garansi adalah jaminan kualitas penggunaan sebuah barang sedangkan pengertian waransi adalah garansi itu sendiri. Lalu jika kita cari pengertian garansi di mesin pencarian google, maka hampir semua tulisan menjelaskan bahwa garansi adalah jaminan kualitas atas pembelian sebuah barang yang mengandung opsi penggantian barang atau pengembalian uang sedangkan waransi terkait dengan kewajiban perbaikan dan penggantian untuk item-item tertentu.

Kesimpangsiuran dalam memahami makna garansi dan waransi dalam praktik banyak disebabkan oleh asal muasal bahasa. Dalam Bahasa Inggris baik "guaranty" maupun "warranty" memiliki pengertian yang sama yaitu “menjamin” atau “jaminan”, sehingga kita sering membaca dalam brosur dan buku panduan yang disertakan pada saat pembelian barang kadang tertulis garansi kadang juga tertulis waransi.

Selain itu tidak mudah untuk membedakan antara garansi dengan perjanjian penanggungan atau biasa disebut dengan perjanjian perorangan (borgtocht) dalam hukum perdata positif kita. Pakar hukum jaminan banyak bersilang pendapat terkait hal itu. Munir Fuadi mengartikan garansi sebagai penanggungan, sedangkan J. Satrio membedakan antara penanggungan dengan garansi atas alasan bahwa perjanjian penanggungan bersifat assesoir sedangkan perjanjian garansi merupakan perjanjian yang berdiri sendiri, karena garansi dibuat mendahului perjanjian yang dijaminnya, namun sifat dan karakteristiknya hampir sama, sehingga sering orang menyebut pertanggungan sebagai genus dari perjanjian garansi.

Garansi diatur dalam Pasal 1316 KUHPer yang menyebutkan “Seseorang boleh menanggung seorang pihak ketiga dan menjanjikan bahwa pihak ketiga ini akan berbuat sesuatu, tetapi hal ini tidak mengurangi tuntutan ganti rugi terhadap penanggung atau orang yang berjanji itu, jika pihak ketiga tersebut menolak untuk memenuhi perjanjian itu” sedangkan penanggungan diatur dalam Pasal 1820 KUHPer yang berbunyi “Penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya” kalau kita perhatikan sepintas dua rumusan pasal diatas seperti memiliki makna yang hampir sama, yaitu terdapat pihak yang menanggung atas kewajiban yang timbul atau mungkin akan timbul pada pihak lainnya, namun jika kita simak secara lebih teliti, maka terlihat bahwa dalam Pasal 1316 timbulnya garansi tidak bergantung pada perikatan pihak ketiga karena garansi diperjanjikan lebih dulu, sedangkan menurut Pasal 1820 jelas penanggungan itu lahir sebagai akibat dari adanya perikatan pokok, karena perjanjian penanggungan dibuat untuk menjamin prestasi pihak debitur dalam perikatan pokoknya.

ISTILAH GARANSI DALAM UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

Istilah garansi juga digunakan dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, setidaknya ada tiga pasal yang menyebutkan istilah garansi namun maknanya berbeda dengan perjanjian garansi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1316 KUHPer. Pasal 25 ayat (1) menyebutkan “Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan” ketentuan tersebut memberikan makna bahwa yang dijamin bukanlah prestasi dalam melakukan suatu pekerjaan tertentu, namun yang dijamin adalah kualitas produksi dari suatu barang, karena pasal tersebut menerangkan tentang kewajiban pelaku usaha yang memproduksi suatu barang.

Selain ditujukan terhadap jaminan kualitas barang, UU Perlindungan Konsumen juga menentukan tentang garansi bagi perdagangan jasa. Pasal 26 UU Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa “pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan” sehingga pengertian garansi dalam UU Perlindungan Konsumen adalah jaminan yang diberikan oleh pihak pelaku usaha atas kualitas barang dan jasa yang menjadi objek perdagangan, padahal menurut Pasal 1316 KUHPer garansi merupakan jaminan bagi pihak ketiga atas suatu perbuatan yang akan dilakukan atau yang mungkin akan dilakukan .

Penggunaan istilah garansi dalam UU Perlindungan Konsumen tersebut menimbulkan makna garansi menjadi semakin tidak jelas, karena bukan lagi kebiasaan praktik yang menggunakan istilah garansi sebagai jaminan atas kualitas suatu barang (after sales service) namun sudah menjadi istilah resmi dalam undang-undang dengan makna dan pengertian seperti itu, bahkan diperluas termasuk pada jaminan kualitas atas penyediaan jasa. Seharusnya pembentuk undang-undang melakukan penelaahan terlebih dahulu sebelum menetapkan penggunaan sebuah istilah dalam undang-undang agar tidak bertabrakan dengan makna yang diberikan oleh ketentuan undang-undang yang lain.

PERBEDAAN GARANSI DAN WARANSI MENURUT HUKUM PERDATA

Kembali kepada persolaan di awal terkait dengan pemaknaan lembaga garansi bagi jaminan kualitas atas pembelian suatu barang. Berdasarkan hubungan hukum yang dibangun dalam perjanjian garansi menurut Pasal 1316 KUHPer maupun penanggungan (borgtocht) dalam Pasal 1820 KUHPer keduanya jelas bukan dimaksudkan sebagai jaminan atas kualitas suatu barang (after sales service). Jaminan seperti yang digambarkan tersebut lebih tepat disebut waransi, meskipun pada prinsipnya, baik garansi maupun waransi fungsinya sama-sama memberikan jaminan, namun sebab musabab dan akibat hukum yang timbul dari keduanya jelas berbeda.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1316 KUHPer garansi merupakan perjanjian yang berdiri sendiri sedangkan waransi jika dilihat dari sebab timbulnya adalah perjanjian assesoir yang mirip dengan penanggungan meskipun dalam beberapa hal tetap berbeda, karena waransi lahir dan mengikuti perjanjian jual beli sebagai perjanjian pokoknya, sedangkan garansi menurut Pasal 1316 KUHPer ditujukan untuk menjamin dilakukannya suatu perbuatan oleh pihak ketiga dan jika pihak ketiga menolaknya, maka akan diganti dengan prestasi tertentu oleh si pemberi garansi.

Waransi diberikan oleh pihak penjual atau produsen barang untuk menjamin kualitas dari pemanfaatan barang yang dibeli dengan ketentuan jika terjadi masalah pada barang tersebut, maka pihak pemberi waransi akan mengganti dengan barang baru yang sejenis atau sekedar memberikan layanan servis dan penggantian suku cadang tergantung isi dan jenis waransi yang diberikan.

Perjanjian garansi dapat kita temukan pada garansi bank dan suretty bond meskipun khusus untuk garansi bank lebih banyak menggunakan sifat penanggungan dibandingkan sifat-sifat dalam pemberian garansi. Kedua lembaga tersebut ditujukan untuk menjamin pekerjaan yang dilakukan oleh principal (debitur). Perbedaannya adalah pada garansi bank tunduk pada prinsip perbankan sedangkan lembaga surety bond tunduk pada prinsip asuransi. Bank garansi adalah jaminan yang diberikan bank untuk memenuhi suatu kewajiban apabila principal dikemudian hari tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak bowheer sebagaimana yang diperjanjikan, sedangkan surety bond sebagai bentuk aplikasi dari pelaksanaan perjanjian indemnity dalam perjanjian antara pemberi jaminan (surety) dengan pihak kontraktor atau pelaksana proyek (principal) untuk kepentingan proyek (obligee).

Waransi secara substansi memiliki kemiripan dengan kewajiban penjual untuk menjamin cacat tersembunyi pada barang yang menjadi objek jual beli. Pasal 1506 KUHPer menyebutkan bahwa “Ia (penjual) harus menjamin barang terhadap cacat yang tersembunyi, meskipun ia sendiri tidak mengetahui adanya cacat itu, kecuali jika dalam hal demikian ia telah meminta diperjanjikan bahwa ia tidak wajib menanggung sesuatu apa pun” perbedaannya dengan waransi adalah pada bentuk hak yang dapat dituntut oleh pihak pembeli. Menurut Pasal 1507 KUHPer pembeli berhak untuk mengembalikan barang yang dibelinya dengan menuntut kembali uang harga pembelian atau tetap memiliki barang itu dengan menuntut sebagian uang pembelian. Pasal 1507 KUHPer menggunakan stelsel pembatalan perjanjian atau pembayaran ganti rugi atas sebagian kerugian, sedangkan waransi menggunakan stelsel penggantian/penukaran barang dan perbaikan tanpa pembatalan perjanjian dan pemberian ganti rugi.

 

Tulisan diatas merupakan pendapat pribadi yang masih dimungkinkan adanya pendapat yang berbeda.

*Penulis adalah Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas MA

 

Dibaca 248 kali
Dikategorisasi sebagai Hukum dan Masyarakat
Ditandai sebagai
Dilisensi sebagai Atribusi (CC BY)
D.y. Witanto Tamu di Hukumpedia.com

Contact
Location
Posts 0
Topik Pilihan
Topik Terhangat
Artikel Hukumonline.com