Sekilas Tentang Remisi
Skor 0
by Wiend Sakti Myharto SH LLM - 02/06/2017, 11:58

 

  1. Pengertian Remisi

Remisi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengurangan hukuman yang diberikan kepada orang yang terhukum. Sementara dalam Kamus Hukum yang lain juga memberikan pengertian remisi adalah pengampunan hukuman yang diberikan kepada seorang yang dijatuhi pidana. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI. No. M. 09. HN. 02. 01 Tahun 1999 (dalam Pasal 1) memberi penjelasan perihal remisi yaitu pengurangan masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah berkelakuan baik. Sementara menurut Keppres No. 174 Tahun 1999, pemberian remisi ada 2 (dua) macam yaitu :

  1. Remisi Umum, maksudnya pengurangan masa pidana yang diberikan kepada Nanapidana dan Anak Pidana pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.
  2. Remisi Khusus, maksudnya pengurangan masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana pada Hari Besar Keagamaan yang dianut oleh yang bersangkutan dan dilaksanakan sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali dalam setahun bagi masing-masing agama.

Dalam Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI nomor : 08. HN. 02. 01 Tahun 2001 yang terdapat dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : 32. PS. 01. 04-245 tertanggal 10 Mel 2001, menerangkan tentang remisi khusus yang tertunda dan remisi khusus bersyarat. Remisi khusus yang tertunda adalah remisi khusus yang diberikan kepada Narapidana dan anak pidana yang pelaksanaan pemberiannya ditakukan setelah yang bersangkutan berubah statusnya menjadi Narapidana dan besarnya maksimal 1 (satu) bulan. Sebagai contoh, misalnya seorang yang beragama Kristen ditahan mulai tanggat 24 Desember 2005, secara teoritis menurut regulasi remisi ini meskipun baru menjalani tahanan selama satu hari, yang bersangkutan telah mempunyai hak untuk mendapatkan remisi selama 15 (lima belas) hari, dengan ketentuan bahwa selama 6 (enam) bulan kedepan ia selalu berkelakuan baik.

Remisi khusus bersyarat adalah remisi khusus yang diberikan secara bersyarat kepada Narapidana dan anak pidana, yang pada saat hari raya agama yang bersangkutan, masa menjalani pidananya belum cukup 6 (enam) bulan. Menurut syarat dalam remisi umum, yang bersangkutan tidak dapat diberikan remisi. Akan tetapi menurut regulasi remisi khusus, kepada yang bersangkutan dapat diberikan remisi selama 15 (lima belas) hari, dengan syarat selama sisa melengkapi (menggenapi) pidananya untuk mencapal 6 (enam) bulan itu, Ia harus berkelakuan baik. Apabila ketentuan itu tidak dipenuhi maka remisi yang telah diberikan tersebut dapat dicabut kembali.

  1. Latar Belakang Lahirnya Remisi

Tradisi pemberian pengurangan masa pidana telah lama dikenal dalam sejarah, yaitu sejak zamannya pemerintahan para kaisar Romawi dahulu kala, yang kemudian telah diikuti oleh para raja-raja Iainnya terutama di benua Eropa. Dahulu kala pemberian ampunan kepada orang-orang terpidana oleh para raja itu telah mereka lakukan semata-mata sebagai suatu kemurahan hati para raja, yang telah mereka berikan berdasarkan belas kasihan. Menurut pengertian dewasa ini, lembaga pemberian ampunan itu tidak lagi diberikan oleh Kepala Negara semata-mata sebagai suatu kemurahan hati dari Kepala Negara, karena dalam pemberian ampunan kepada seseorang terpidana telah melibatkan pejabat-pejabat Iainnya. Dalam kaitan ini Prof. van Hattum, seperti yang dikutip Lamintang, menyatakan bahwa lembaga pemberian ampunan ini tidak boleh dipergunakan sebagal kemurahan hati raja, melainkan harus dipergunakan sebagai alat untuk meniadakan ketidakadilan, yaitu apa bila hukum yang berlaku di dalam pelaksanaannya dapat menjurus pada suatu ketidakadilan. Kepentingan negara itu juga dapat dipakai sebagai alasan pemberian ampunan.[1]

Pada zaman Hindia Belanda remisi dikenal atau disebut sebagal ampunan yang diberikan sebagai hadiah semata-mata pada kelahiran Sri Ratu Belanda. Remisi itu diberikan karena pada saat kelahiran Sri Ratu Belanda itu dianggap sebagai kebahagiaan semua warga negara, sehingga kepada narapidana juga diikutsertakan untuk menikmati hari-hari kebahagiaan ditandai dengan pemberian suatu hadiah berupa pengurangan masa menjalani pidana.

Di negara yang menganut sistem demokrasi berdasarkan pembagian kekuasaan antara kekuasaan yudikatif, eksekutif dan legislatif, negara Indonesia berdasarkan Pasal 14 UUD 1945, memberi kewenangan kepada presiden (eksekutif) selaku kepala negara untuk mencampuri kewenangan yudikatif. Hal ini dibuktikan dengan prinsip hukum yang dikenal di Indonesia, antara lain menyangkut gugurnya hak untuk menjalani/melaksanakan pidana (verval van het rechi tot strafidivoering). Gugurnya hak untuk melaksanakan pidana ini dapat disebabkan karena tiga hal, dua hal berdasarkan KUHP yaitu matinya tertuduh (Pasal 83) dan kadaluwarsa (Pasat 84-85) dan satu hal yang berdasarkan kewenangan Kepala Negara seperti yang diatur dalam Pasal 14 UUD 1945 mengenai grasi. Demikian pula perubahan (peringanan) pidana melalui lembaga pembebasan bersyarat seperti yang diatur dalam Pasal 15 KUHP telah memberikan kewenangan kepada Menteri Kehakiman (Menteri Hukum dan HAM) untuk menetapkan. Dalam peraturan tersebut seorang narapidana yang telah menjalani pidana dua pertiga dari keseluruhan pidananya atau paling sedikit telah menjalani selama sembilan bulan, apabila terdapat alasan yang cukup, maka kepada orang tersebut dapat dikeluarkan dari penjara dan dia tidak perlu rnenjalani sisa pidana yang sepertiganya yang seharusnya masih dijalani. Hal itu dapat diberikan setelah dipenuhinya beberapa syarat, yaitu apabila siterpidana selama menjalani masa pidananya berkelakuan baik dan melakukan pekerjaan yang diberikan kepadanya secara rajin dan patuh terhadap pimpinan penjara.

Negara kita adalah negara yang berdasarkan hukum (rechstaat) yang menjunjung tinggi hak-hak asasi dan warga negaranya. Hak asasi manusia Indonesia patut dihormati dan dihargai tanpa mempunyai perbedaan, walaupun seseorang itu dalam keadaan tersesat karena rnelakukan sesuatu pelanggaran hukum. Demikianlah mereka yang sedang menjalani pidananya yang merupakan sanksi dari perbuatannya, namun walaupun demikian mereka tetap mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana manusia lainnya. Mereka yang sedang menjalani sanksi atau pidana perlu pembinaan, bimbingan agar nanti kelak mereka mampu hidup kembali ditengah-tengah masyarakat. Disamping itu pula perlu diperhatikan keadaan dan perilakunya selama dia menjalani pidananya Hal inilah yang telah dIwujudkan oleh pemerintah atau pembuat undang-undang atau peraturan berupa pemberian remisi terhadap mereka yang memang mau untuk mengubah tingkah lakunya dengan berbuat baik selama di Lembaga Pernasyarakatan

  1. Pengaturan Remisi di Indonesia

Seiring dengan Peralihan Kekuasaan dari pemerintah Belanda karena kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, keberadaan remisi tetap dipertahankan. Maka pada tahun 1950 dengan Surat Keputusan Presiden RIS  Nomor 156 tanggal 19 April tahun 1950 telah merubah ketentuan sebelumnya yaltu “gouvernementbesluit” tertanggal 9 Juni 1941 Nomor 12 Bijblad pada Staatsblad Nomor 14583) dan 26 Januari 1942 Nomor 22 tentang perubahan “gouvernementbesluit” tertanggal 10 Agustus 1935 Nomor 23 tentang Remissieregeling (Bijblad pada Staazsblad Nomor 13515) dengan beberapa perubahan, antara lain perubahan itu meliputi waktu pemberian remisi yaitu menjadi setiap peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Besarnya remisi yang diberikan pada saat itu cukup besar, yaitu diberikan paling sedikit 1 (satu) bulan dan paling banyak 9 (sembilan) bulan, serta diberikan kepada narapidana yang telah menjalani pidana paling sedikit 3 (tiga) bulan. Terhadap narapidana yang dijadikan pembantu pegawai (Pemuka), jumlah tersebut ditambah dengan sepertiganya. Jadi seorang Pemuka pada suatu saat, bisa saja mendapat rnasa pengurangan hukuman selama satu tahun, apabila menerima remisi pada tahun keenam dan seterusnya, setiap tahun.

Pada tahun 1955 melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1955 telah dikeluarkan pemberian remisi istimewa yang menerangkan bahwa pengurangan hukuman istimewa diberikan sebesar satu perduabelas dari masa hukumannya dengan setinggi-tingginya 3 (tiga) bulan, kepada semua Narapidana tanpa melihat apakah yang bersangkutan berkelaküan baik atau tidak selama menjalani pidananya. Selanjutnya remisi istimewa ini dijadikan suatu kebijakan pemberian remisi setiap memperingati dasawarsa kemerdekaan. Dapat dipahami bahwa kebijakan ini dipengaruhi oleh paradigma pelaksanaan di berbagai belahan dunia terutama Eropa dan Amerika pasca Perang Dunia ke II, yang lebih memperhatikan kepentingan narapidana saat itu. Dapat dimaklumi bahwa para pemimpin negara pada saat itu, banyak yang pernah mengalami penahanan dijaman perang. Sehinga nuansa atau semangat pembaharuan dikalangan para praktisi pemenjaraan sangat tinggi seiring dengan pola pikir para pengambil kebijakan negara.

Pada tahun 1987, ketentuan remisi umum tersebut di atas telah dirubah dengan Keppres Nomor 5 tahun 1987 Tentang Pengurangan Masa Menjalani Pidana (remisi). Dalam Keppres tersebut dinyatakan bahwa : narapidana yang mendapat hak rernisi minimal telah menjalani pidana 6 (enam) bulan, berkelakuan baik diberikan potongan hukuman minimal 1 (satu) bulan dan maksimal 6 (enam) bulan. Narapidana yang menjadi pembantu pegawai (pemuka) diberikan potongan tambahan sebesar sepertiganya. Apabila dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya Keppres RI Nomor 156 Tahun 1950 tentang pemberian remisi menurut aturan ini Iebih sedikit jumlahnya. Disamping itu narapidana residivis tidak diberikan hak untuk mendapatkan remisi. Hal ini berdampak pada situasi keamanan di dalam Lapas yang dilakukan oleh para residivis, mengingat timbul rasa kekecewaan mereka. Sebab dalam kondisi demikian remisi sebagai alat modifikasi prilaku bagi para residivis oleh pegawai Lapas, ternyata tidak memiliki arti yang signifikan. Karena apabila mereka berkelakuan baikpun, mereka tidak akan mendapat bonus berupa ampunan (potongan) hukuman.

Dapat dipahami bahwa kebijakan ini dikeluarkan pada saat pemerintahan dipegang oleh seorang jenderal militer, yang intens dengan pendekatan security. Dimana Narapidana dianggap telah mengganggu pelaksanaan pembangunan yang sedang giat-giatnya dilaksanakan. Sehingga perhatian terhadap kepentingan mereka Iebih menurun daripada perhatian pemerintah sebelumnya. Padahal sementara ini, dunia hukum (acara) pidana di indonesia, dianggap telah menghasilkan karya agung bangsa yakni disyahkan Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang konon sangat memperhatikan hak asasi manusia para tersangka/terdakwa, apabila dibandingkan dengan HIR. Kemudian pada jaman reformasi pasca 1998, tepatnya tahun 1999, telah dikeluarkan Kepres Nomor 69 Tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Pidana (remisi), yang kemudian dirubah kembali dengan Kepres Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi. Dalam peraturan remisi ini, disamping pemberian remisi umum yang dilaksanakan setiap setiap hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus juga dikenalkan prosedur baru pemberian remisi khusus. Remisi khusus adalah remisi yang diberikan pada hari keagamaan yang dianut oleh Narapidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama menipunyai lebih dari satu har besar keagaman dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.

  1. Syarat Mendapatkan Remisi

Remisi yang merupakan pengurangan masa pidana dapat diberikan apabila Narapidana itu berkelakuan baik. Narapidana yang berkelakuan baik dalam Pasal 1 angka 5 Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI. No. M. 09. RN. 02. 01 Tahun 1999, adalah Narapidana yang mentaati peraturan yang berlaku dan tidak dikenakan tindakan disiplin yang dicatat dalam buku register F selama kurun waktu yang diperhitungkan untuk pemberian remisi .

Sebagaimana telah dinyatakan di dalam keputusan menteri Hukum dan Perundang-undangan RI. No. M. 09. HN. 02.01 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Keppres No. 174 Tahun 1999, maka untuk dapat memperoleh remisi tambahan bagi Narapidana harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat yang harus dipenuhi menurut Pasal 3 ayat (1) Keppres No. 174 Tahun 1999 adalah :

  1. Berbuat jasa kepada negara;
  2. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan;
  3. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI. No. M. 09. UN. 02. 01 Tahun 1999, yang dimaksud dengan berbuat jasa (Pasal 1 ayat (6)), adalah jasa yang diberikan dalam perjuangan untuk mernpertahankan kelangsungan hidup negara. Sementara untuk mendapatkan tambahan pemberian remisi (remisi tambahan) dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. No. M. 04-HN. 02. 01 Tahun 2000, Pasal 2 bahwa yang dimaksud berbuat jasa pada negara untuk mendapatkan remisi tambahan adalah :

  1. Membela negara secara moral, material dan fisik dari serangan musuh;
  2. Membela negara secara moral, material dan fisik terhadap pemberontakan yang berupaya memecah belah atau memisahkan diri dari negara kasatuan Republik Indonesia;

 

Pengakuan berbuat jasa kepada negara seperti yang dimaksud harus berdasarkan Keputusan Pemberian Penghargaan oleh Pemenintah. Sementara itu, yang dimaksud dengan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI. No. M. 09. HN. 02.01 Tahun 1999, Pasal 1 ayat (7), adalah :

  1. Menghasilkan karya dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna untuk pembangunan dan kemanusiaan.
  2. Ikut menanggulangi bencana alam.
  3. Mencegah pelarian dari gangguan keamanan serta ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara atau Cabang Rumah Tahanan Negara.
  4. Menjadi donor organ tubuh dan sebagainya.

 

Perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan inii dijabarkan lagi dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. No. M. 04-HN. 02.01 Tahun 2000, Pasal 3 ayat (1), yaltu :

  1. Menemukan inovasi yang berguna untuk pernbangunan bangsa dan negara Republik Indonesia;
  2. Turut serta mengamankan Lernbaga Pemasyarakatan atau Rutan apabila terjadi keributan atau huru-hara;
  3. Turut serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan bencana alam di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, Rutan atau wilayah di sekitarnya;
  4. Menjadi donor darah atau organ tubuh bagi orang lain.

 

Untuk penemuan inovasi yang berguna untuk pembangunan bangsa dan negara Republik Indonesia harus berdasarkan Sertifikat Paten atau Piagam Penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah. Turut serta mengamankan Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan dan Turut serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan bencana alam di lingkungan Lembaga Pemasyaraktan, Rutan atau wilayah di sekitamya ditetapkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Kepala Rutan, sedangkan untuk donor darah atau organ tubuh bagi orang lain harus berdasarkan tanda bukti atau surat keterangan yang sah dikeluarkan oleh Palang Merah Indonesia atau Rumah Sakit. Sementara yang dimaksud dengan perbuatan yang membantu kegiatan dinas Lembaga Pemasyarakatan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI. No. M. 09. HN. 02.01 Tahun 1999, Pasal 1 ayat ( , adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang Narapidana yang diangkat sebagai pemuka kerja oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan Negara/Cabang Rumah Tahanan Negara. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membuat usul oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan atau Cabang Rutan setempat kepada Menteri Hukum dan Perundang-undangan (saat ini dikenal dengan Menteri Hukum dan HAM) melalui Kepala Kantor Wilayah (dalam hal ini Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM) tentang syarat tersebut, hingga keputusen tentang remisi itu diberitahukan kepada Narapidana yang bersangkutan pada tanggal 17 Agustus dan pada Hari Raya Besar Keagarnaan yang dianut oleh yang bersangkutan.

Tentang besarnya pemberian remisi umum dalam Keppres Nomor. 174 Tahun 1999 Pasal 4 (ayat 1) disebutkan sebagai berikut :

  1. 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) bulan sampai 12 (dua belas) bulan.
  2. 2 (dua) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selarna 12 (dua belas) bulan atau lebih.

 

Tentang Remisi Khusus dalam Keppres Nomor. 174 Tahun 1999, diberikan :

  1. 15 (lima belas) hari bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana setama 6 (enam) bulan sampai 12 (dua belas) bulan;
  2. 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah manjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan/lebih.

 

CATATAN

Sebagai catatan, Untuk tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya syarat dan ketentuan Remisi diperketat dan lebih lengkap dapat dilihat pada PP No 99 Tahun 2012.

 

“Pasal 34A” PP No 99 Tahun 2012 Berbunyi :

(1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:

  1. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
  2. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
  3. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:

kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

(2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

(3) Kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” (Wiend)

 

[1] Didin Sudirman, Paper yang berjudul : Remisi Dalam Ancangan Paradigma Pemidanaan, 2002, hal 99

Dibaca 1552 kali
Ditandai sebagai
Dilisensi sebagai Atribusi (CC BY)
Wiend Sakti Myharto SH LLM Pemula di Hukumpedia.com

Rendah Hati Tapi Tidak Rendah Diri...

081279734299


Contact
Location Kota Jakarta Selatan
Posts 12
2017-05-23 15:14:33
Aih si mas, kelupaan nih ttg PP.28/2006 yg masih dipakai sbg acuan pemberian remisi bagi mereka yg vonisnya dibawah 5 tahun untuk kasus narkoba, korupsi dan terorisme.
Dan mestinya diberikan keterangan bahwa setiap tahunnya masing2 remisi tsb diberikan +1bulan.
Fani Fadillah: kebanyakan pegawai lapas takut dengan sistem keterbukaan sehingga mereka tidak berani sampai tidak memberikan remisi. Yang mereka mainkan sekarang adalah remisi bagi tamping pemuka dan donor darah atau memberikan remisi bagi mereka yg belum berhak. Contoh pada kasus narkoba yg divonis 4 tahun pidana, maka pemberian remisi harus mengikuti ketentuan PP.28/2006 yaitu setelah 1/3 masa pidana yaitu 16bulan atau 1 tahun 4 bulan. Jadi apabila pada 17 agustus atau tanggal jatuh hari keagamaan.
Akan sangat kesal bagi mereka yg ditangkapnya sesuai BAP berbeda hanya 1-2 hari saja dari tgl2 pemberian remisi Untuk memenuhi syarat 1/3 masa pidana tsb.
2017-02-08 10:19:08
kayaknya remisi kurang berlaku untuk masyarakat bawah deh om
2017-02-23 10:49:48
Wahhh kalo gitu berarti media yang kurang peka dengan rakyat miskin dong mas? atau memang sengaja ditutup2in?
2017-02-21 23:50:55
Ada. Tapi tidak terpublikasi aja sepertinya.
2017-02-07 09:59:10
Dewi : Mungkin kelihatannya begitu, Tapi ga sepenuhnya bener. Banyak kok yang juga dapat Remisi.

Sama2 Miko...
2017-02-06 18:05:22
Pencerahan. Terima kasih bang
2017-02-06 17:32:23
kebanyakan yang di kasih remisi orang2 penting
Topik Pilihan
Topik Terhangat
Artikel Hukumonline.com