Indonesia Negara Hukum Atau Negara "Angket" Kekuasaan?
Skor 1
by Victor Santoso Tandiasa - 06/23/2017, 07:58

Rilis Media

Munculnya polemik Pansus Angket KPK yang sedang berjalan, ternyata ada sisi baiknya yakni akhirnya kita bisa melihat adanya persoalan yang begitu besar terhadap proses penegakan hukum di Indonesia. Dimana intervensi politik dapat dilakukan secara memaksa dengan menggunakan sarana hak angket.

Jika melihat rumusan tentang hak angket pada pasal 79 ayat (3) UU MD3, yang menyatakan :
"Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan."

Kemudian dalam Penjelasan Pasal 79 ayat (3) menyatakan bahwa :
"Pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah dapat berupa kebijakan yang dilaksanakan sendiri oleh Presiden, Wakil Presiden, menteri negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian"

Selanjutnya untuk dapat membentuk pansus angket, usulan pembentukan pansus angket harus memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 199 ayat (2) yang menyatakan :
"Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki; dan
b. alasan penyelidikan".

Terlepas dari persoalan polemik Pansus Angket KPK yang sedang diajukan Judicial Review ke MK terhadap lingkup/subjek dari Angket tersebut. Ada persoalan lain yang tidak kalah pentingnya yakni terhadap lembaga kepolisian dan kejaksaan yang secara eksplisit disebutkan dalam penjelasan Pasal 79 ayat (3) yang menyebutkan kata kapolri dan jaksa agung sebagai salah satu subjek terhadap Pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah. Apabila institusi kepolisian dan kejaksaan dibawah tanggungjawab Kapolri dan Jaksa Agung dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai bentuk pelaksanaan suatu undang-undang atau membuat kebijakan yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka terhadap institusi tersebut dapat dilakukan penyelidikan.

Persoalannya adalah terhadap frasa "pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah" yang kemudian diartikan termasuk kapolri dan jaksa agung sebagai penanggungjawab dari institusi kepolisian dan kejaksaan dalam penjelasannya pun tidak dibatasi pada wilayah mana pelaksanaan suatu undang-undang tersebut dapat dilakukan penyelidikan. Karena kedua institusi tersebut dalam melaksanakan proses penegakan hukum jelas berdasarkan undang-undang. Sehingga apabila tidak ditegaskan pada wilayah penegakan hukum tidak termasuk wilayah yang dapat dilakukan penyelidikan oleh panitia angket, maka hal ini menjadi celah yang berbahaya bagi proses penegakan hukum sehingga dapat dengan mudah di intervensi oleh kekuatan politik di DPR dengan menggunakan sarana Hak Angket.

Contoh saat Kepolisian dan kejaksaan sedang menangani perkara besar yang memiliki keterkaitan erat dengan politik yang ditangani oleh Mabes Polri dan kejaksaan agung, yang merugikan kelompok politik tertentu di DPR. Maka untuk dapat mengintervensi perkara tersebut, DPR dapat memaknai bahwa tanggungjawab tertinggi dari penangananan tersebut adalah Kapolri dan Jaksa Agung. Maka atas dasar tersebut dibentuklah Pansus Angket untuk Kapolri dan Jaksa Agung dan dilakukanlah penyelidikan dengan meminta data-data atau keterangan dari pihak-pihak yang terkait dengan proses atas perkara yang sedang dalam penanganan mabes polri dan kejaksaan agung tersebut.

Jika kita melihat fakta yang sudah terjadi, begitu mudahnya membentuk pansus angket dan begitu bebasnya DPR memaknai lingkup hak angket seluas-luasnya karena tidak jelasnya batasan-batasan atas suatu penyelidikan yang dapat dilakukan oleh DPR.

Karena faktanya baik dalam proses pembentukan pansus angket KPK yang dibentuk oleh DPR yang tidak mengikuti aturan main yang diatur dalam pasal 199 dan Pasal 200 UU MD3. Maupun terhadap hal-hal yang diselidiki oleh pansus angket yang bebas dimaknai bahkan dapat masuk ke dalam proses penegakan hukum, dimana dalam kasus KPK, pansus angket meminta KPK mengadirkan miryam, serta meminta agar kpk membuka rekaman percakapan miryam (padahal hal tersebut adalah kewenangan pengadilan). Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan karena meurut wakil ketua DPR RI Fachri Hamzah bahwa pelaksanaan angket tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, DPR sebagai pelaksana angket merupakan lembaga pengawasan tertinggi dan angket adalah metode investigasi tertinggi. Akhirnya berbagai pemaknaan yang liar terus bermunculan sehingga apabila proses pelaksanaan hak angket tidak dibatasi maka dapat dipastikan akan terjadi "abuse of power". Hal ini jelas bertentangan dengan amanat konstitusi kita yang dengan sangat jelas dan tegas mengatakan bahwa negara kita adalah negara hukum [Pasal 1 Ayat (3)], artinya supermasi hukum (supermacy of law) harus di tegakan, semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi bukan dengan hak angket. Hal ini guna menjamin tegaknya konstitusi (the supreme law of the land).

Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana jika kapolri atau jaksa agung menolak untuk melaksanakan apa yang diminta oleh pansus angket karena dianggap sudah masuk pada proses penegakan hukum?

Pada Pasal 205 ayat (1), (6) dan ayat (7) menyatakan :
"(1) Dalam melaksanakan hak angket, panitia khusus berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan.
(6) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi permintaan kehadiran yang kedua tanpa alasan yang sah atau menolak hadir, yang bersangkutan dikenai panggilan paksa oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia atas permintaan panitia khusus.
(7) Dalam hal panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 (lima belas) Hari oleh aparat yang berwajib, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Bukankah ini akan semakin menciptakan konflik baik ditubuh polri maupun konflik antara kepolisian dan kejaksaan saat angket itu dikenakan kepada Kapolri atau Jaksa Agung sebagaimana yang terjadi pada KPK? Hal ini jelas menjadi dilematis bagi institusi polri sebagai eksekutor dari pelaksanaan angket saat pihak yang diangketkan menolak permintaan pansus angket.

Padahal terhadap mekanisme check atas proses penegakan hukum sudah ada mekanismenya sendiri yaitu dengan melalui upaya-upaya hukum seperti pra peradilan, dan pembuktian dipengadilan, maupu upaya banding, kasasi hingga PK. Bukan melalui upaya politik, sebagaimana yang telah dilakukan oleh pansus angket KPK saat ini, dimana telah mengambil peran pengadilan dalam kasus e-KTP.

Maka dalam perbaikan permohonan kami akan melakukan penyempurnaan terhadap permohonan yang sudah kami daftarkan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, 20 Juni 2017 ( http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt594a553e6b93f/kisruh-hak-angket-kpk--akhirnya-mampir-ke-mk ) . Selain dari apa yang kami minta dalam permohonan, kami juga akan menambahkan penjelasan ini dalam posita dan meminta dalam petitumnya agar terhadap frasa "pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah" yang dilaksanakan oleh kepolisian dan kejaksaan dibawah tanggungjawab kapolri dan jaksa agung tidak boleh masuk pada proses penegakan hukum yang sedang ditangani.

Jakarta, 23 Juni 2017
Kuasa Pemohon


Victor Santoso Tandiasa, S.H., M.H

Dibaca 138 kali
Dikategorisasi sebagai Hukum dan Masyarakat
Ditandai sebagai
Dilisensi sebagai Atribusi (CC BY)
Victor Santoso Tandiasa Pemula di Hukumpedia.com

Constitutionalist


Contact
Location Kota Bekasi
Posts 1
Topik Pilihan
Topik Terhangat
Artikel Hukumonline.com