Peran Hukum Kekayaan Intelektual (KI) Terhadap Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional
Skor 0
by Tulus Hasudungan Pardosi - 08/22/2015, 04:30

 

PENDAHULUAN

Dalam perkembangannya, setidak-tidaknya dikenal bentuk perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) dalam bentuk hak cipta, merek, indikasi geografis, desain produk industri, paten, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang (Article 1 Section 2 of the WTO Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, 1996). Dalam perkembangannya, diversifikasi perlindungan semacam ini telah  menimbulkan beberapa implikasi negatif, utamanya dalam perspektif HKI di luar  kelompok tersebut, yakni, pengetahuan tradisional (traditional knowledge) yang tidak mendapatkan perlindungan. Hal ini secara konkrit telah merugikan beberapa masyarakat tradisional dengan adanya perlindungan HKI secara sepihak oleh beberapa pihak. Konsep hak komunal masih melekat di masyarakat Indonesia, ini salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual di setiap daerahnya masing – masing. Masalah perlindungan HKI terhadap Pengetahuan Tradisional di Indonesia hampir terletak di setiap aspek seperti minimnya pengetahuan masyarakat terhadap konsepsi perlindungan HKI, mahalnya biaya, serta lambatnya birokrasi dalam merealisasikan Rencana Undang-Undang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (RUU PT&EBT) menjadi Undang-Undang (UU).

Isu mengenai pengetahuan tradisional berkaitan erat dengan Kekayaan Intelektual dan terdapat di dalam hampir semua cabang hukum kekayaan intelektual, seperti misalnya hak cipta, paten, merk dagang, dan rahasia perdagangan. Hal tersebut disebabkan oleh pemahaman mengenai kekayaan intelektual itu sendiri, di mana oleh World Intellectual Property Organization (WIPO) dinyatakan bahwa "kekayaan intelektual mengacu kepada penciptaan dari pemikiran: penemuan, karya-karya kesusastraan artistik, dan simbol-simbol, nama-nama, gambar-gambar, dan rancangan-rancangan yang digunakan dalam perdagangan.”

Perlindungan atas pengetahuan tradisional sangat penting bagi seluruh komunitas masyarakat di semua negara di dunia, khususnya bagi negara-negara berkembang (developing countries) seperti Indonesia, di mana pengetahuan tradisional mempunyai peran yang sangat penting di sektor ekonomi dan sosial kehidupan masyarakat. Selain itu, berdasarkan Penjelasan Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC 2014), Yang dimaksud dengan "ekspresi budaya tradisional" mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:

  1. verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
  2. musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
  3. gerak, mencakup antara lain, tarian;
  4. teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
  5. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
  6. upacara adat.

Oleh karena itu, pada dasarnya pengetahuan tradisional dapat juga disebut sebagai KI. Jika dalam sistem Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) ditetapkan bidang industri, ilmu pengetahuan, sastra dan seni. Hal tersebut secara analogis juga dapat ditemukan di pengetahuan tradisional. Tidak dimasukkannya pengetahuan tradisional sebagai KI yang perlu dilindungi dalam sistem TRIPs bukan karena semata-mata banyaknya prinsip KI dalam TRIPs yang tidak sejalan dengan dengan pengetahuan tradisional tetapi lebih daripada bagian dari strategi global negara-negara maju untuk mengeksploitasi dan mengksplorasi pengetahuan tradisional masyarakat yang tersebar di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia, tanpa ingin memberikan kompensasi yang wajar.

Pengakuan terhadap pengetahuan tradisional (traditional knowledge) sebenarnya telah diakomodir dalam Pasal 27.3(b) TRIPS Agreement, yaitu sepanjang yang berkenaan dengan hal-hal yang dapat dipatenkan maupun tidak, baik berupa penemuan (invensi) tanaman maupun hewan, serta perlindungan varietas tanaman. Pada Paragraf 19 Deklarasi Doha Tahun 2001, telah diperluas cakupan pembahasan tentang pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya. Deklarasi tersebut menyatakan bahwa Dewan TRIPS juga harus memperhatikan hubungan antara Perjanjian TRIPs Agreement dan Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati, Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Folklor (The Relationship Between TRIPS And The Convention On Biological Diversity; And The Protection Of Traditional Knowledge And Folklore).

Pembahasan tentang perlunya perlindungan  bagi pengetahuan tradisional (traditional knowledge) telah menjadi isu penting dalam pertemuan-pertemuan Dewan HKI (Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) di WTO. Adanya perdebatan panjang ini lebih banyak berkenaan dengan perlu-tidaknya perlindungan TK diatur tersendiri (sui generis) atau dimasukkan ke dalam perundang-undangan HKI masing negara anggota. Telah terjadi tarik-ulur kepentingan antara negara maju (developed country) dan negara berkembang (developing country) dalam hal perlindungan terhadap pengetahuan tradisionalnya (traditional knowledge). Tarik ulur kepentingan yang terjadi ini merupakan konsekuensi adanya globalisasi ekonomi dengan motor liberalisasi perdagangan dan keuangan yang tidak selalu memberikan keuntungan bagi semua orang (dan bangsa) di bumi ini.

Isu mengenai perlindungan Pengetahuan Tradisional (PT) dan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) mulai menjadi “panas” kurang lebih dalam beberapa tahun terakhir ketika persoalan tuduhan klaim atas tari Reog Ponorogo dan Pendet oleh Malaysia, dipublikasikan secara luas di media massa. Namun demikian, sebenarnya isu ini telah menjadi salah satu bahan perdebatan di tingkat internasional sejak tahun 2001, ketika sidang pertama Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (IGC GRTKF) digelar di markas besar WIPO di Jenewa, Swiss. Bahkan, sebenarnya substansi mengenai PT dan EBT telah menjadi bahan perdebatan sejak tahun 1967 ketika Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works menambahkan Pasal 15.4, yang isinya adalah menyatakan bahwa karya yang belum dipublikasikan dan yang tidak dikenal penciptanya, dapat dilindungi sebagai Hak Cipta jika diduga si pencipta adalah warga negara pihak pada konvensi tersebut. Di samping itu, negara pihak pada konvensi ini diminta untuk menunjuk otoritas yang berwenang untuk memberikan perlindungan.

Indonesia memiliki potensi sumber daya hayati dan pengetahuan tradisional yang terkait dengannya ternyata belum menikmati secara ekonomi atas hasil dari pemanfaatan sumber daya tersebut. Misalnya, dari 45 jenis obat penting yang terdapat di Amerika Serikat berasal dari tumbuh-tumbuhan, dan 14 jenis di antaranya berasal dari Indonesia, seperti tumbuhan “tapak dara”, yang berfungsi sebagai obat kanker. Di Jepang juga tercatat adanya pemberian hak paten atas obat-obatan yang bahannya bersumber dari biodiversity dan pengetahuan tradisional Indonesia. Sedangkan masyarakat lokal tidak menyadari bahwa pengetahuan tradisional mereka di bidang obat-obatan mempunyai nilai ekonomis. Yang mereka pahami adalah bahwa siapa saja boleh memanfaatkan pengetahuan obat-obatan tradisional untuk menolong mengobati orang sakit. Masyarakat juga tidak memahami konsep HKI, apalagi menggunakannya. Tidak jelasnya posisi Pengetahuan Tradisional (traditional knowledge) di dalam HKI dan kekurang-tahuan masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum atas Pengetahuan Tradisional, menyebabkan banyaknya pengrajin tradisional tersangkut hukum dengan bentuk “penjajahan budaya” kolonialisme baru.

Salah satu kasus pengetahuan tradisional yang terjadi adalah kasus klaim pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional Indonesia oleh Malaysia. Dalam sebuah iklan di Discovery Channel dalam Enigmatic Malaysia, ditayangkan tari pendet, wayang, dan reog Ponorogo merupakan kekayaan tradisional Malaysia. Padahal, sejatinya ketiganya merupakan ekspresi budaya tradisional Indonesia. Di Las Vegas, USA, ada sebuah hotel yang menggunakan desain dengan ciri khas Timur Tengah, khususnya Mesir, lengkap dengan merchandise yang mengindikasikan geografi tertentu. Juga di Seattle, USA, terdapat toko yang menjual produk-produk dengan ciri khas tertentu, seperti boomerang, topi-topi Indian, dan produk-produk dengan desain yang bercirikan karya seni dari suku-suku bangsa tertentu di berbagai belahan dunia.

Beberapa kasus menarik lainnya terkait “persinggungan” HKI dengan Pengetahuan Tradisional juga menimpa para seniman Indonesia di Bali. Adapun beberapa kasus menarik yang menimpa beberapa seniman di Bali terkait dengan HKI dan Pengetahuan Tradisional adalah sebagai berikut: 

  • Kasus I Ketut Dany Ariyasa Vs PT Karya Tangan Indah (KTI)

I Ketut Dany Ariyasa yang adalah desainer Lokal di Bali, digugat dengan objek perkara desain motif kulit crocodile oleh PT Karya Tangan Indah(KTI) dengan desain motif batu kali ( Fajar Bali, 29 April 2008 ). Yang menarik dari kasus ini adalah, di mana seorang desainer asing memanfaatkan keunggulan motif, bentuk, ornamen etnis Bali yang dijadikan objek desain. Apakah itu dilakukan dengan pendekatan adaptif, stilisasi, kolaborasi, modifkasi, maupun secara eklektif, hasil kerja dekonstruksi desainer dan mendapatkan legalitas Hak Cipta. Kemudian, Hak Cipta ini diperjual-belikan di kalangan pengusaha asing. 

  • Kasus Motif Anyaman Desak Nyoman Suarti

Pada tahun 1985, DesakNyoman Suarti yang adalah seorang pengusaha perak yang tinggal di desa Pengosekan Ubud, Bali, Indonesia dan tinggal di Amerika, digugat oleh pengusaha asing yang ber-nama Rois Hill di Pengadilan Negeri Amerika, dengan objek gugatan desain motif “Anyaman”. Perkara gugatan ini berawal dari Desak Suarti yang menjual kerajinanperak dengan motif jenis anyaman, kelabang mantri, kelakat, tikar, bedeng kepada Rois Hill (pengusaha asal Amerika) yang bermarkas di Bali. Oleh pengusaha asing, secara diam-diam konsep desain kerajinan anyaman ini didaftarkan di Amerika dan mendapatkan Hak Cipta, atas nama pengusaha asing tersebut. Desain kerajinan perak dengan konsep ayaman itu pun telah menjadi milik warga asing dengan dilindungi sertifikat HKI.

Masih di wilayah negara Amerika, Suarti yang masih kental dengan perilaku budaya Bali, juga menjual kerajinan peraknya, kepada pengusaha asing lainnya, dengan konsep yang sama. Di sinilah awal mulainya terjadi persengketaan antara Suarti dengan Rois Hill sebagai pemilik sah atas sertifikat Hak Cipta motif “Anyaman”. Pada saat transaksi penjualan, Suarti dikejar-kejar seperti pedagang kaki lima oleh pihak keamanan di Amerika, karena dilaporkan dan dituduh melanggar Hak Cipta. Suarti seorang perempuan Bali, yang ada di Amerika, digelandang dan diadili, dengan kasus pelanggaran Hak Cipta. Di sidang pengadilan Suarti digugat oleh pengusaha asing tersebut dengan tuduhan pelanggaran HKI, yaitu penjiplakan desain kerajinan perak dengan konsep “Anyaman”. Merasa sama-sama memiliki hak atas konsep desain anyaman, perseteruan antara Suarti (pengusaha lokal) dengan oknum pengusaha asing, yang bermarkas di Bali tak terhindarkan. Pengusaha asing yang merasa berhak atas desain konsep ayaman, diperkuat dengan sertifikat Hak Cipta, sedangkan Desak Nyoman Suarti paham bahwa konsep anyaman itu adalah milik leluhur masyarakat Bali, dan siapapun berhak memakainya.

Perkara tuduhan pelanggaran Hak Cipta ini menjadi istimewa dan menjadi isu dunia internasional lantaran sidang gugatan terjadi di pengadilan Negeri Amerika, sedangkan yang digugat hanya seorang perempuan desa dari Bali, dengan profesi perajin. Suarti merasa yakin bahwa karya desain kerajinan peraknya adalah murni kreasi kreativitasnya sendiri yang berlandaskan pada konsep “anyaman“ (bambu,tikar, kelakat, kelabang mantri). Dengan penuh keyakinan bahwa anyaman yang diperkarakan, adalah nilai-nilai budaya tradisional, sebagai warisan nenek moyang orang Bali, dan bisa dimanfaatkan oleh siapapun, dan tidak boleh diklaim sebagai milik pribadi/kelompok, Suarti berhasil meyakinkan Pengadilan Negeri di Amerika untuk memutuskan bahwa desain konsep anyaman sepenuhnya milik masyarakat Bali dan tidak bisa diklaim sebagai milik individu/kelompok.

Kasus-kasus pelanggaran HKI tersebut di atas, oleh Agus Sardjono merupakan suatu refleksi dari filsafat hidup, di mana negara-negara maju yang mengusung HKI punya pemikiran bahwa pengetahuan tradisional sebagai public domain, sehingga siapa saja bebas untuk mengeksploitasi dan mengkomersilkan untuk kepentingan pribadi, dengan mengedepankan individualisme dan kapitalisme, kemudian mewujudkan gagasan untuk melindungi sebagai hak individu. Sedangkan di Bali, mengusung nilai-nilai kebersamaan dan tidak berorientasikan nilai materialistis semata-mata, melainkan juga spritualisme, dengan gagasan hidup bersama, dengan demikian pengetahuan tradisional sebagai milik masyarakat, yang tidak boleh diklaim oleh individu/kelompok.

Di era perdagangan bebas sekarang ini, banyak negara yang mulai mencari alternatif produk baru untuk diperdagangkan. Termasuk penggalian produk-produk yang berbasis pengetahuan tradisional, tanpa ada kontribusi terhadap negara atau terhadap masyarakat pemiliknya. Komersialisasi pengetahuan tradisional menjadi masalah karena diperoleh tanpa izin. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah penting untuk melindungi pengetahuan tradisional, sebagai kekayaan intelektual yang juga memberikan perlindungan bagi masyarakat lokal.

SEJARAH PERLINDUNGAN PT & EBT

Langkah awal dari upaya pemberian perlindungan bagi pengetahuan tradisional ditandai dengan diselenggarakannya Convention on Biological Diversity (CBD) pada tahun 1992, yang menyatakan upaya pemberian perlindungan keanekaragaman hayati dan pengetahuan tradisional yang terkait dengannya. CBD kemudian disusul dengan berbagai pertemuan yang diselenggarakan oleh World Intellectual Property Organization (WIPO), di mana dalam berbagai pertemuan tersebut terus diupayakan untuk merumuskan sistem perlindungan yang paling tepat bagi pengetahuan tradisional.

Pada tahun 1994, lahirlah Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement). Namun dalam ketentuan-ketentuan yang ada di dalam TRIPS Agreement tampak adanya penolakan dari negara-negara maju untuk memenuhi tuntutan negara- negara berkembang yang berusaha untuk melindungi keanekaragaman hayati dan pengetahuan tradisional milik masing-masing negara berkembang.

Peluang untuk memberikan perlindungan hukum (di tingkat internasional) terhadap PT dan EBT menjadi semakin besar karena sejumlah faktor, antara lain sebagai berikut:

  1. Pasal 2 paragraf viii Agreement Establishing the World Intellectual Property Organization, antara lain menyebutkan bahwa yang dimaksud sebagai “intellectual property” atau Kekayaan Intelektual termasuk di dalamnya yaitu: “…and all other rights resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields”. Sebagian pihak berpendapat bahwa frasa tersebut mengandung pengertian memberikan ruang kepada jenis-jenis karya yang dihasilkan melalui kekuatan pemikiran di luar yang sudah ada saat ini.
  2. Pasal 8 paragraf j Convention on Biological Diversity 1992 mewajibkan negara anggotanya untuk:“…respect, preserve and maintain knowledge, innovations and practices of indigenous and local communities embodying traditional lifestyles relevant for the conservation and sustainable use of biological diversity and promote their wider application with the approval and involvement of the holders of such knowledge,  innovations and practices and encourage the equitable sharing of the benefits arising from the utilization of such knowledge, innovations and practices”.
  3. WIPO Report on Fact-finding Missions on Intellectual Property and Traditional Knowledge (1998-1999). Di dalam laporan tersebut antara lain dijelaskan mengenai pandangan komunitas dan masyarakat tradisional di berbagai negara berkaitan dengan kebutuhan perlindungan kepemilikan atas PT dan EBT.
  4. Pembentukan IGC GRTKF oleh WIPO yang telah melaksanakan sidangnya sebanyak 18 (delapan belas) sesi sejak tahun 2001 hingga saat ini. IGC GRTKF adalah sebuah forum perundingan untuk mencari kesepakatan mengenai pengaturan yang paling tepat mengenai perlindungan PT dan EBT, termasuk sumber daya genetik, pada tingkat internasional.
  5. Like-Minded Countries (LMCs) meetings (2009 – sekarang) yang diinisiasi oleh Indonesia dan Afrika Selatan dengan tujuan mengupayakan dibentuknya perlindungan hukum terhadap PT dan EBT di negara-negara yang memiliki pandangan sama terhadap isu ini. Sebagaimana diketahui, proses perundingan dalam kerangka IGC GRTKF belum dapat berjalan “mulus” karena pada umumnya negara maju belum dapat menyepakati perlindungan terhadap PT dan EBT sebagai bagian dari HKI.

Strategi yang menyeluruh dan komprehensif dalam memberikan perlindungan bagi pengetahuan tradisional dari missapropriation (penyalahgunaan) sangat diperlukan karena adanya kecenderungan bahwa negara-negara maju menerapkan standar ganda dalam hal perlindungan hak. Negara-negara maju tersebut sangat menjunjung tinggi dan melindungi hak-hak individual warga negaranya yang berkaitan dengan perlindungan kekayaan tradisionalnya. Namun di sisi lain, mereka tidak bersedia mengakui hak-hak masyarakat tradisional di negara-negara berkembang atas pengetahuan tradisional milik mereka.

PENGAKUAN INTERNASIONAL

Adapun sumber hukum formal ketentuan Perlindungan PT dan EBT di Indonesia, berasal dari perjanjian internasional yang telah diratifikasi maupun belum diratifikasi namun menjadi refrensi antara lain: 

  • Convention on Biologycal Diversity / CBD (1992)

Convention on Biological Diversity (CBD) bertindak sebagai suatu mekanisme untuk memberikan perlindungan atas pengetahuan tradisional, keanekaragaman hayati, dan hak atas kekayaan intelektual dalam semua negara anggota. CBD dikembangkan oleh United Nations Environment Programs, yang kemudian diadopsi pada bulan Juni 1992 dalam the United Nations Conference on Environment and Development di Rio de Janeiro, yang umumnya dikenal sebagai Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi (Earth Summit), dan diratifikasi pada bulan Desember 1993. CBD memberikan panduan internasional untuk perlindungan atas pengetahuan tradisional melalui Pasal 8 (j), dan juga tiga pasal lainnya yang berhubungan dengan Pasal 8 (j), yaitu Pasal 10 (c), Pasal 17.2 dan Pasal 18.4.

Dengan ditetapkan CBD maka sumber daya genetika yang selamanya ini dianggap sebagai warisan bersama umat manusia berubah menjadi milik kedaulatan suatu negara. Hal ini terdapat di dalam Pembukaan dan Pasal 3 dari CBD. Indonesia meratifikasi CBD dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati. Berdasarkan prinsip kedaulatan nasional tersebut, Pasal 8 (j) dapat dianggap sebagai langkah awal kesadaran dalam mencari perlindungan pengetahuan tradisional secara lebih luas dan Pasal 15 ayat (1) CBD menegaskan kembali hak negara untuk mengatur akses (access) pihak asing terhadap sumber daya hayati serta menetapkan mekanisme pemanfaatan bersama (benefit sharing). Ayat 5 Pasal 15 CBD juga menetapkan bahwa pemanfaatan sumber daya genetika dan pengetahuan tradisional suatu negara harus dengan seizin negara asal sumber daya genetika tersebut (prior informed consent principle)

  • Treaty on Plant Genetic Resources fo Food and Agriculture (TPGRFA)

TPGRFA mempunyai prinsip yang sejalan dengan CBD. Di dalam TPGRFA juga mengakui akan adanya paham kedaulatan negara atas sumber daya genetika yaitu dalam Pasal 10 ayat (2): “In their relationship with other states, the Contracting Parties recognize the sovereign Rights of States over their own plant genetic resources for food and agriculture, including that authority to determine access to those resources rests with national governments and is subject to national legislation.” 

  • TRIP's Agreement

TRIPS Agreement sebagai suatu bagian dari Uruguay Round 1994 menetapkan standar minimum untuk dipatuhi oleh negara-negara anggotanya dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual, di mana standar-standar ini kemudian juga berlaku untuk pengetahuan tradisional. Negara-negara yang meratifikasi TRIPS diharapkan menetapkan sistem perlindungan kekayaan intelektual yang menyeluruh yang meliputi paten, hak cipta, tanda-tanda geografis, rancangan industri, merk dagang, dan rahasia dagang.

Berdasarkan TRIPS Agreement, adalah tidak mungkin untuk melindungi pengetahuan tradisional di bawah hukum paten yang ada saat ini. Beberapa perlindungan terbatas atas pengetahuan tradisional kemungkinan akan dapat diberikan dengan menggunakan sistem hak cipta, rahasia dagang dan indikasi geografis. Meski demikian, Persetujuan TRIPS memiliki keterbatasannya sendiri dalam melindungi pengetahuan tradisional sebagai kekayaan intelektual dari masyarakat tradisional dan lokal. Masalahnya adalah karena kekakuan yang terbentuk dalam ukuran-ukuran ini dan sifat asli dari pengetahuan tradisional.

Negara berkembang harus segera menggunakan Pasal 27.3(b) untuk mendorong langkah-langkah bukan paten melalui sistem sui generis. Pasal 27.3(b) dari TRIPS Agreement menyatakan bahwa:

“members may also exclude from patentability... plants and animals other than microorganisms, and essentially biological processes for the production of plants or animals other than non-biological and microbiological processes. However, Members shall provide for the protection of plant varieties either by patents or by an effective sui generis system or by a combination thereof. The provisions of this subparagraph shall be reviewed four years after the entry into force of the WTO Agreement.”

TRIPS Agreement telah menciptakan kesempatan baru untuk mengembangkan rezim alternatif dari hak atas kekayaan intelektual, yang secara etis, sosial dan lingkungan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan dari masyarakat tradisional di negara-negara berkembang. Hal ini merupakan suatu kesempatan yang harus segera dimanfaatkan oleh negara-negara berkembang dengan cara membuat dan mendorong langkah-langkah perlindungan non-paten. Indonesia sendiri telah meratifikasi TRIPS Agreement melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan WTO. 

  • Intergovernmental on Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (IGC-GRTKF)

IGC-GRTKF dibentuk pada akhir tahun 2000 dan mempunyai mandat khusus untuk membentuk suatu perjanjian internasional mengenai perlindungan dan pemanfaatan pengetahuan tradisional dan folklor, tetapi sayangnya hingga sidang ke-10 (24 s.d. 28 April 2006), Badan ini belum mencapai kata sepakat mengenai bagaimana melakukan perlindungan HKI atas pengetahuan tradisional dan folklor. Pembahasan dalam forum IGC-GRTKF ini telah sampai pada upaya mencari kesepakatan atas usulan isu-isu yang bersifat substantif, yaitu revised objectives, guiding principles, dan substantives provision.

Terdapat List of Core Issues adalah 10 (sepuluh) buah pertanyaan yang menjadi inti dari masalah perlindungan HKI atas PT dan EBT. Jika kesepuluh pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan justifikasi ilmiah yang jelas, maka persoalan mengenai upaya perlindungan HKI atas PT dan EBT sebenarnya dapat dikatakan telah diselesaikan. Adapun rincian List of Core Issues adalah sebagai berikut:

  1. Definition of TK and TCEs that should be protected?
  2. Who should benefit from any such protection or who would hold the rights to protectable TK and TCEs?
  3. What objective is sought to be achieved through according intellectual property protection (economic rights, moral rights)?
  4. What forms of behavior in relation to protectable TK and TCEs should be considered unacceptable and illegal?
  5. Should there be any exceptions or limitations to rights attaching to protectable TK and TCEs?
  6. For how long should protection be accorded?
  7. To what extent do existing IPRs already afford protection? What gaps need to be filled?
  8. What sanctions or penalties should apply to behavior or acts considered to unacceptable/illegal?
  9. Which issues should be dealt with internationally and which nationally, or what division should be made between international regulation and national regulation?
  10. How should foreign rights holders/beneficiaries be treated? 

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS Vs TRADITIONAL KNOWLEDGE

Istilah traditional knowledge (TK) sering diterjemahkan sebagai “pengetahuan tradisional“. Dalam sistem IPR, keberadaan TK masih menjadi perdebatan yang sampai sekarang masih belum menemukan titik temu, karena adanya konfilk kepentingan antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang. Sehingga TK menjadi masalah hukum baru yang berkembang baik di tingkat nasional maupun internasional. Pada tingkat nasional, masih belum ada instrumen hukum nasional yang mampu memberikan perlindungan hukum secara optimal terhadap TK atas adanya tindakan misappropriation. Sedangkan pada tingkat internasional, perlindungan hukum terhadap TK masih belum menjadi suatu kesepakatan internasional. Adapun terdapat perbedaan konseptual yang sangat prinsipil antara IPR dengan TK sebagaimana dalam tabel berikut ini: 

Perbedaan Prinsipil antara IPR dan TK

No.

Intellectual Property Rights

Traditional Knowledge

1.

Bersifat individualistik

Bersifat komunalistik

2.

Dikuasai oleh negara-negara maju

Sebagian besar dimiliki oleh negara-negara berkembang

3.

Hak milik individu (individual rights)

Hak milik kolektif (collective rights)

4.

Orientasi pada perlindungan ekomoni (economic oriented)

Orientasi pada perlindungan budaya (cultural oriented)

5.

Bersifat komersiil

Bersifat non komersiil

6.

Bersifat modern melalui pemanfaatan teknologi

Bersifat tradisional atau turun temurun

7.

Waktu perlindungan terbatas

Waktu perlindungan tidak terbatas

Istilah "pengetahuan tradisional" (traditional knowledge) seringkali dihubungkan dengan istilah "pengetahuan masyarakat asli" (original society knowledge). Sementara kedua istilah tersebut memiliki perbedaan faktual, pengetahuan masyarakat asli seringkali digunakan untuk mengidentifikasi pengetahuan yang dilindungi oleh masyarakat tradisional, padahal pengetahuan tradisional tidak selalu merupakan pengetahuan masyarakat asli.

Sedangkan menurut Stephen A. Hansen dan Justin W. VanFleet, pengetahuan tradisional dapat didefinisikan sebagai:

“the information that people in a given community, based on experience and adaptation to a local culture and environment, have developed over time, and continued to develop.”

(Pengetahuan ini digunakan untuk melestarikan komunitas dan kebudayaannya dan untuk menjaga sumber daya genetis (genetic resources) yang diperlukan untuk keberlangsungan pertahanan hidup dari komunitas tersebut.)

Menurut Agus Sardjono, konsep perlindungan pengetahuan tradisional pada awalnya merupakan salah satu isu yang sering dibicarakan oleh WIPO dalam forum internasional, sehingga untuk mengetahui bagaimana definisi pengetahuan tradisional, kita dapat melihat perspektif yang diberikan oleh WIPO yang termasuk bagian dari lembaga khusus (specialized agency) dari PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Menurut perpektif WIPO bahwa pengetahuan tradisional mengandung pengertian luas yang mencakup indigenous knowledge (pengetahuan masyarakat asli) dan folklore, sebagai berikut:

“Indigenous knowledge would be the traditional knowledge of “indigenous peoples”. Indigenous knowledge is therefore part of traditional knowledge category, but traditional knowledge is not necessarily indigenous. That is to say, indigenous knowledge is traditional knowledge, but not all traditional knowledge is indigenous.”

Secara lebih umum lagi, WIPO memberikan definisi mengenai pengetahuan tradisional, yaitu merujuk pada berbagai pengetahuan yang luas, dan tidak terbatas pada bidang tertentu, misalnya dapat berupa pengetahuan tentang pengobatan medis, pertanian, dan perlindungan lingkungan. Perbedaan antara pengetahuan tradisional dengan pengetahuan lainnya dan membuatnya sebagai “tradisional” adalah keterkaitannya dengan komunitas lokal (indigenous peoples). pengetahuan tradisional diciptakan, dipertahankan, digunakan, dan dilindungi dalam lingkungan tradisional.

Istilah "tradisional" yang digunakan dalam menjelaskan pengetahuan ini tidak dapat diartikan bahwa pengetahuan ini adalah tua atau tidak teknis dalam sifatnya, tetapi lebih dapat diartikan sebagai "berdasarkan tradisi" (tradition-based). Pengetahuan ini disebut "tradisional" karena diciptakan dalam suatu cara yang mencerminkan tradisi dari suatu komunitas, dan oleh karena itu tidak berkaitan erat dengan sifat dari pengetahuan itu sendiri, tetapi lebih kepada cara bagaimana pengetahuan itu tercipta, dijaga, dan disebarluaskan.

Pengetahuan tradisional bersifat kolektif dan sering dianggap sebagai hak milik keseluruhan komunitas, dan tidak menjadi milik dari orang perseorangan di dalam komunitas tersebut. Pengetahuan tersebut dihantarkan melalui mekanisme pertukaran informasi kebudayaan dan tradisional yang spesifik. Sebagai contohnya, pengetahuan tradisional dijaga dan dihantarkan secara lisan melalui orang yang lebih tua (secara turun-temurun) atau oleh orang yang dipandang ahli (seperti peternak, penyembuh, dan sebagainya), dan sering hanya kepada beberapa orang yang dianggap “terpilih” di dalam komunitas tersebut.

Patricia A.L. Cochran, The Director of United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization juga memberikan definisi mengenai pengetahuan tradisional, yaitu “Masyarakat asli (indigenous peoples) di dunia yang menguasai pengetahuan luas sekali dari lingkungan mereka yang berdasar pada kehidupan alamiah yang tertutup selama berabad-abad. Kehidupan dalam dan dari ketidakpunyaan sampai pada suatu ekosistem komplek yang beragam, mereka memahami kekayaan dari tumbuh-tumbuhan dan binatang, memfungsikan ekosistem dan teknik-teknik untuk menggunakan dan mengelola tumbuhan dan binatang tersebut secara khusus dan detail. Di masyarakat pedesaan di negara-negara berkembang, secara lokal menjadi spesies yang banyak-terkadang semua makanan, obat-obatan, minyak, material pembangunan dan produk-produk lainnya. Begitu juga, orang-orang yang merupakan lingkungan tradisional, dan hubungan mereka dengan itu adalah merupakan elemen penting dari identitas kebudayaan.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, aspek yang paling fundamental di dalam pengetahuan tradisional adalah aspek “tradisional” dan ini juga menjadi konsep dasar yang diberikan oleh WIPO mengenai definisi pengetahuan tradisional. Menurut WIPO bahwa konsep “tradisi” di dalam definisi pengetahuan tradisional hanya terbatas pada proses (turun temurun). Hal ini tampak di dalam rumusannya tentang traditional based di dalam konsep pengetahuan tradisional. Bahwa yang dimaksud pengetahuan tradisional yang berbasiskan tradisi adalah sistem pengetahuan, kreasi, inovasi, dan ekspresi kultural yang pada umumnya bersifat turun temurun dan biasanya berhubungan dengan suatu masyarakat atau wilayah tertentu, dan yang terus berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan.

HASIL ANALISIS DAN KESIMPULAN

Adapun hasil analisis dan kesimpulan dari pembahasan ini adalah sebagai berikut:

  • Bahwa perlindungan Pengetahuan Tradisional melalui rezim Kekayaan Intelektual adalah suatu dilema. Sebagaimana dalam Tabel di atas, perlindungan pengetahuan tradisional dalam rezim KI akan “menggeser” nilai-nilai yang ada seperti bersifat komunalistik, kepemilikan kolektif (collective rights), berorientasi pada perlindungan budaya (cultural oriented), bersifat non komersil, dan dengan waktu perlindungan yang tidak terbatas, akan menjadi bersifat individualistik, kepemilikan individu (individual rights), berorientasi pada perlindungan ekomoni (economic oriented), bersifat komersiil, dan dengan waktu perlindungan yang terbatas.
  • Perlindungan pengetahuan tradisional dalam rezim HKI memang merupakan sebuah dilema. Hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya “pergeseran” nilai budaya atas pengetahuan tradisional tersebut, dari yang semula bersifat komunalistik, kepemilikan kolektif (collective rights), berorientasi pada perlindungan budaya (cultural oriented), bersifat non komersil, dan dengan waktu perlindungan yang tidak terbatas, akan menjadi bersifat individualistik, kepemilikan individu (individual rights), berorientasi pada perlindungan ekomoni (economic oriented), bersifat komersiil, dan dengan waktu perlindungan yang terbatas.
  • Upaya perlindungan Kekayaan Intelektual atas PT dan EBT hingga saat ini belum dapat berjalan dengan efektif dan efisien disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut: 
  • Di tingkat global belum ada perjanjian internasional yang menjadi payung bagi perlindungan HKI atas PT dan EBT;
  • Di tingkat nasional belum ada peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan perlindungan yang memadai. Pasal 38 UUHC 2014 hanya menyatakan bahwa:
  1. Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara;
  2. Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  3. Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Namun demikian, segala ketentuan lebih lanjut mengenai praktik pemberlakukan Pasal tersebut di lapangan, belum ada.

  • Belum ada kejelasan mengenai konsep yang berkaitan dengan List of Core Issues yang dihasilkan pada saat berlangsungnya Sidang ke-10 IGC GRTKF (Jenewa, 30 November 2006 – 8 Desember 2006).
  • Di Indonesia sendiri, prospek perlindungan PT dan EBT harus segera dipikirkan. Mengingat Indonesia adalah negara yang “kaya” akan PT dan EBT, maka sudah dianggap perlu untuk memiliki Undang-undang khusus yang mengatur perlindungan terkait PT dan EBT. Oleh karenanya, penulis menghimbau agar RUU PT dan EBT yang sedang dibahas saat ini untuk segera direalisasikan menjadi Undang-undang.

NB:

  1. Tulisan ini merupakan rencana dari pengajuan Artikel untuk diterbitkan dalam Jurnal Ilmiah, namun tidak terpilih untuk diterbitkan.
  2. Tulisan ini telah mengalami penyuntingan kembali untuk mempermudah pembacaan.
  3. Footnote tertulis dalam naskah asli, namun tidak dimunculkan di sini, dikarenakan kesulitan formatting yang akan menganggu pembaca.

SUMBER:

  1. BUKU

Chazawi, Adami. “Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI): Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Kepemilikan dan Penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual”, (Bayumedia Publishing: 2, diakses dari http://books.google.co.id).

Djumhana, Muhammad. “Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).

Dutfield, Graham. “Intellectual Property Rights and the Life Science Industries: A 20th Century History”, (Hampshire: Ashgate Publishing Limited, 2003).

Muller, Johannes. “Perkembangan Masyarakat Lintas Ilmu”, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006).

Priapanjta, Cita Citrawinda. “Hak Kekayaan Intelektual : Tantangan Masa Depan”, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003).

Riswandi, Budi Agus & M. Syamsudin. “Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum”, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005).

Sari, Elsi Kartika dan A. Simanunsong. “Hukum Dalam Ekonomi”, (Jakarta: Grasindo), diakses dari http://books.google.co.id pada tanggal 12 Oktober 2014.

Sardjono, Agus. “Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional”, (Bandung: PT. Alumni, 2006).

_______. “Membumikan HKI di Indonesia”, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2009).

_______. “Pengetahuan Tradisional”, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004).

Schwabach , A. “Intellectual Property”, (California: ABC-CLIO Inc, 2007).

Simatupang, Richard Burton Simatupang “Aspek Hukum Dalam Bisnis”, (Jakarta: Rineka Cipta,  1995).

Subroto, Muhammad Ahkam & Suprapedi. “Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) : Konsep Dasar Kekayaan Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi”, (Jakarta: PT Indeks, 200 .

Sudaryat, Sudjana dan Rika Ratna Permata. “Hak Kekayaan Intelektual”, (Bandung: Oase Writers Management, 2010).

Susanti, Ida dan Bayu Seto (Editor), “Aspek Hukum dari Perdagangan Bebas, Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas, Percikan Gagasan tentang Hukum IV”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).

Sutedi, Adrian. “Hak Atas Kekayaan Intelektual”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

  1. KARYA ILMIAH (JURNAL, SKRIPSI, TESIS, PENELITIAN, DLL)

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Perlindungan Hukum Kebudayaan Daerah, Jakarta, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2011.

Duttfield, Graham. “The Public and Private Domains, Intellectual Property Rights in Traditional Ecological Knowledge”, Oxford Intellectual Property Research Centre, Electronic Journal of Intellectual Property Rights, (Mar. 1999), Diakses dari  http://www.oiprc.ox.ac.uk/EJWP0399.html.

Lodra, I Nyoman. “Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Praktik Hak Kekayaan Intelektual (HaKI)”, URNA, Jurnal Seni Rupa: Vol. 1, No. 1, Juni 2012.

Pardosi, Tulus Hasudungan. “Perlindungan Hak Cipta Atas Koreografi (Orisinalitas dan Kebaruan)”, Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, 2013.

Prabandari, Adya Paramita. “Sistem Registrasi Sebagai Alternatif Dalam Memberikan Perlindungan Atas Pengetahuan Tradisional (Studi Kasus Sengketa Pengetahuan Tradisional Antara Amerika Serikat dan India)”, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2008.

Putra, Ngurah Bagus Indra dan I Wayan Suarbha. “Perlindungan Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Terhadap Pengetahuan Tradisional di Indonesia”, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Saleh, Moh. “Perlindungan Hukum Terhadap Traditional Knowledge di Madura (Studi Perlindungan Ramuan Asli Madura)”, Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, 2009.

Soetiarto, Noegroho Amien. “Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kekayaan Intelektual Tradisional dalam Konteks Otonomi Daerah”, Mimbar Hukum, 34/II/2000, 2000.

WIPO. “Intellectual Property Needs and Expectations of Traditional Knowledge Holders : WIPO Report on Fact-Finding Missions on Intellectual Property and Traditional Knowledge 1998-1999, Geneva”, 2001.

  1. KAMUS

Garner, Bryan A. “Black’s Law Dictionary, Ninth Edition”, (St. Paul, Minnesota: West Publishing Company, 2009).

  1. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220 Tahun 2002.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043 Tahun 2000.

  1. INTERNET

Antariksa, Basuki. “Peluang dan Tantangan Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional”, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kepariwisataan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2011, diakses dari http://www.parekraf.go.id/userfiles/file/Art_11-Konsinyering%20WBTB%20710.pdf pada tanggal 17 Oktober 2014

http://www.cbd.int/traditional/default.shtml

http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel2_e.htm

Mugabe, John. “Intellectual Property Protection and Traditional Knowledge: An Exploration in International Policy Discourse”, diakses dari http://www.wipo.org.

WIPO. Traditional Knowledge, diakses dari http://www.wipo.int/tk/en/tk/ pada tanggal 10 Oktober 2014.

_______. What Is Intellectual Property?, diakses dari http://www.wipo.int/about-ip/en/ pada tanggal 12 Oktober 2014.

_______. “World Intellectual Property Organization Official Website”, diakses dari http://www.wipo.int/about-ip/en/ pada tanggal 15 Oktober 2014.

http://www.med.govt.nz.

http://www.wto.org

 

 

 

Dibaca 9194 kali
Dikategorisasi sebagai Kekayaan Intelektual
Dilisensi sebagai Atribusi NonKomersial Berbagi Serupa (CC BY-NC-SA)
Tulus Hasudungan Pardosi Pemula di Hukumpedia.com

Contact
Location Kota Bekasi
Posts 3
2015-08-26 11:02:28

panjang bener dah, mustinya masih bisa diringkas neh bro

2015-08-25 17:00:44

sebentarnya, budaya tradisional itu bukannya proses kreatif kumpulan ya, sementara perlindungan IPR itu lebih ke individual

Topik Pilihan
Topik Terhangat
Artikel Hukumonline.com