Kemenangan Sungai Citarum di PTUN
Skor 0
by Tohari - 08/18/2016, 05:49

Hidup Citarum ! Hidup Rakyat Indonesia ! 

Begitulah bunyi rasa syukur kalangan pecinta lingkungan hidup, khususnya yang konsen pada isu sungai di Jawa Barat.  

Gugatan Koalisi Melawan Limbah terhadap 3 perusahaan tekstil memberikan angin segar dalam upaya memulihkan kembali sungai Citarum yang rusak karena limbah pabrik. Majelis Hakim PTUN Bandung pada 24 Mei 2016, mengabulkan gugatan Koalisi Melawan Limbah agar Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) 3 perusahaan yaitu PT K, I dan F  dicabut karena telah merusak ekologi anak sungai Citarum dan membuat kawasan pertanian disana rusak  

Semenjak hadirnya 3 perusahaan itu pada awal 90-an, kawasan pertanian di Rancaekek adalah lumbung padi di Kabupaten Bandung. Hal ini dikarenakan selain tanahnya subur, juga pasokan air lancar karena ada anak sungai Citarum, yaitu sungai Cikijing yang menjadi sumber air bagi kawasan pertanian di sana. Dinyatakan oleh petani disana, dalam 1 Ha sawah dapat menghasilkan 10 Kuintal gabah basah. 

Namun hadirnya industri tekstil telah mengubah wajah Rancaekek. Selain dampak positif karena menambah lapangan kerja, ternyata dampak negatifnya justru lebih besar dari itu. Pembuangan limbah yang sembarangan dan tidak diolah dengan semestinya memberikan dampak yang sangat buruk bagi petani disana. 

Limbah cair industri yang dibuang langsung ke sungai tanpa pengolahan membuat sungai Cikijing, anak sungai Citarum menjadi rusak dan berbahaya. Limbah yang seharusnya diolah menurut aturan perundang-undangn dibiarkan saja dan dilepas langsung ke sungai. 

Hasilnya ? Puluhan hektar sawah di Rancaekek yang selama ini bergantung ke sungai itu ikut tercemar. Kontaminasi racun semenjak awal berdirinya pabrik-pabrik pada tahun 90-an menjadikan pula kawasan pertanian di sana tercemar juga limbah pabrik.

Salah seorang petani menuturkan, kini dia yang dulunya dapat 10 kuintal gabah dari 1 hektar, semenjak limbah hanya dapat paling besar 3 kuintal. Sangat jauh bukan hasilnya ? Efek limbah itu pula membuat banyak sawah disana terbengkalai karena kalau diolah pun tidak ada hasilnya. 

Itu baru satu dampak negatif yang terungkap, belum lagi jika kita teliti kadar kesehatan air disana atau disekitaran kawasan industri tekstil disana, mungkin hasilnya akan sangat buruk bagi kesehatan. 

Gugatan yang di lakukan oleh Koalisi Melawan Limbah yang tediri atas WALHI Jabar, Greenpeace, LBH Bandung dan Pawapeling menjadi titik acuan, apakah hukum Indonesia masih berpihak pada aturan hukum yang berlaku dan juga tentunya pada rasa keadilan masyarakat terkena dampak ? 

Hasilnya adalah dikabulkan !  Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) 3 perusahaan yang dikelurkan oleh Pemerintah Kabupaten  Sumedang  dicabut oleh PTUN dan dinyatakan tidak berlaku. Segala proses pembuangan limbah selama proses perbaikan pengolahan limbah ditunda ! 

Lalu bagaimana jika masih ada pembuangan ? Pidana jawabannya ! Karena secara hukum, pembuangan itu kini kini tidak ada lagi dasar hukumnya yaitu Izin Pembuangan Limbah Cair. Dan itu bisa dikenakan menurut UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 102 yang isinya adalah :

"Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat 4, dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000 dan paling banyak Rp. 3.000.000.000". 

Semoga dengan putusan ini, keadilan datang kepada masyarakat terdampak. Juga dengan putusan ini, kerusakan lingkungan hidup anak sungai Citarum dapat terlaksana.  

Sekali lagi hidup Rakyat Indonesia. 

Dibaca 307 kali
Ditandai sebagai
Dilisensi sebagai Atribusi (CC BY)
Tohari Pemula di Hukumpedia.com

Contact
Location
Posts 11
2016-08-22 11:50:19
selamat mas bro!
2016-08-19 11:30:17
Wuih selamat, bagus lagi kalau ada putusannya bang
2016-08-24 14:24:42
kapan di sharenya nih bang, *menunggu
2016-08-22 12:00:51
iya br0
2016-08-19 13:07:56
sudah ada di Web putusan MA, nanti di share.
Topik Pilihan
Topik Terhangat
Artikel Hukumonline.com