Kisruh KPK Vs Polri dan Masa Depan Pemberantasan Korupsi
Skor 0
by Mochammad Thoha - 03/28/2015, 02:38

Kisruh KPK Vs Polri dan Masa Depan Pemberantasan Korupsi

Oleh Mochammad Thoha

            Kisruh KPK Vs Polri telah menemukan titik terang setelah dikabulkan permohonan praperadilan yang diajukan Budi Gunawan (BG). Putusan praperadilan yang memenangkan gugatan BG yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam dugaan kasus rekening gendut menimbulkan beragam tanggapan dan komentar dari berbagai kalangan. Terdapat dua tanggapan dan komentar yang muncul.

Pertama, tanggapan yang positif menilai, bahwa putusan hakim PN Jakarta Selatan itu dinilai tepat dan benar jika mengacu pada fakta-fakta persidangan, karena dalam fakta persidangan KPK tidak mampu menunjukkan dua alat bukti yang menjerat BG sebagai tersangka.

Kedua, tanggapan yang negatif menilai putusan hakim dinilai melanggar kode etik, karena putusannya dinilai mengabaikan bukti-bukti dari KPK serta pandangan saksi ahli KPK. Karena itu, publik yang tidak puas dengan keputusan hakim tersebut melaporkan ke MA agung karena putusan hakim dianggap merusak tatanan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, jika ditelisik lebih jauh sesungguhnya ksiruh KPK Vs Polri merupakan bagian dari “dramatisasi politik” yang sengaja di desain oleh salah satu oknom KPK karena keingina Abraham Samad (AS) mencapai RI 2 diganjal oleh BG pada saat penetapan cawapres internal PDI P sebagaimana pengakuan Hasto Kristiyanto Plt sekjen PDI P. Karena itu, KPK sebagai lembaga penegak hukum yang kredibel mestinya tidak boleh diisi oleh orang-orang yang punya kepentingan pragmatis atau berpolitik.

            Polri dan KPK sebagai institusi penegak hukum mestinya saling menguatkan dalam bentuk sinergitas untuk tujuan pemberantasan korupsi, karena korupsi merupakan kejahatan ekstra ordinarry crimes yang membutuhkan penanganan serius dari institusi penegak hukum, baik itu Polri, Kejaksaan, maupun KPK. Karena itu, menabuh genderang perang Polri Vs KPK merupakan pertunjukan “tidak pantas” dan bagian dari kriminalisasi terhadap institusi penegak hukum. Jika ditelisik secara komprehensif, perang KPK Vs Polri terjadi ketika KPK menetapkan Budi Gunawan (BG) sebagai tersangka. Polri tak dapat mentolerir tindakan arogan KPK, apalagi BG ditetapkan sebagai tersangka sehari setelah dinyatakan lolos seleksi dalam uji kepatutan dan kelayakan fit and proper test di DPR. Akibatnya, Polri melakukan serangan balik dengan menetapkan Bambang Widjojanto sebagaii tersangkan dalam dugaan kasus pemalsuan saksi di MK dalam Pilkada kota Waringin Kalimantan. Inilah awal mula sumber petakan “kisruh KPK Vs Polri”.

            Episode perang KPK Vs Polri ternyata mendapatkan reaksi dari berbagai kalangan. Reaksi dan persepsi publik beragam dalam menyikapi persoalan perang antara KPK Vs Polri, publik menduga penetapan BW sebagai tersangka merupakan bentuk “kriminalisasi” (upaya pelemahan terhadap KPK). Sebaliknya, publik sama sekali tidak tertarik apalagi mempersoalkan penetapan BG sebagai tersangka oleh KPK, meskipun KPK terindikasimengambil keputusan yang salah, karena penetapan BG sudah jelas tidak memenuhi dua alat bukti. Publik pun juga paham, bahwa penetapan BG sebagai tersangka oleh KPK tanpa alat bukti baik itu berupa keterangan saksi maupun bukti yuridis yang lain, bahkan sebagian menilai penetapan BG atas dasar “dendam pribadi”. Karena itu, ke depan KPK, Polri, maupun Kejaksaan mestinya saling menguatkan dalam bentuk sinergitas dalam memerangi korupsi di bumi zamrud khatulistiwa ini. Karena jika KPK, Polri, dan Kejaksaan saling melemahkan satu sama lain, maka masa depan pemberantasan korupsi akan terancam, dan para koruptor bereuforia menonton perseteruan dua institusi penegak hukum ini. Dalam konteks ini, setidaknya ada dua solusi progresif untuk mengakhiri konflik KPK Vs Polri ke depan. Pertama, presiden membentuk tiem investigasi 

Dibaca 280 kali
Dikategorisasi sebagai Kekayaan Intelektual
Ditandai sebagai 14 hari mencari hukum
Dilisensi sebagai Atribusi (CC BY)
Mochammad Thoha Pemula di Hukumpedia.com

Contact
Location
Posts 3
2015-04-01 10:27:31

Korupsi itu extra ordinary crime? hahahahaha nyang bener aje bro @thohaputra ?

Topik Pilihan
Topik Terhangat
Artikel Hukumonline.com