Urgensi Revisi UU Terorisme
Skor 0
by Febry Indra Gunawan Sitorus - 06/27/2017, 04:27

 

            Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tatacara peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta seringkali merupakan warga sipil (Wikipedia). Terorisme telah mengakibatkan banyaknya korban jiwa baik itu dalam skala nasional maupun internasional. Di Indonesia perkembangan terorisme dapat dilihat sejak terjadinya serangan dari sekelompok orang yang terjadi secara tidak beraturan. Serangan-serangan ini dapat dilihat mulai eksis sejak tahun 1981 yakni penyerangan terhadap maskapai penerbangan Garuda Indonesia yang hendak berangkat dari Palembang menuju Medan. Diikuti peristiwa tahun 1985 yakni serangan terhadap Candi Borobudur pada tanggal 21 Januari 1985. Kedua serangan ini diketahui bermotif jihad yang dilakukan oleh sekelompok orang. Peristiwa serangan teroris diindonesia yang paling besar terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002 yang dikenal dengan bom bali yang menewaskan 202 korban jiwa dan 300 orang lainnya mengalami luka-luka.

            Beberapa peristiwa tersebut menarik perhatian berbagai pihak termasuk reaksi dari luar negeri yang mendesak agar Indonesia segera serius menangani segala tindakan terorisme yang terjadi. Untuk mewujudkan ketertiban dan penanggulangan terorisme maka pada tahun yang sama presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pada Tahun 2003 Perpu ini kemudian ditetapkan menjadi undang-undang. Dengan penetapan tersebut  lahirlah Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

            Hingga kini Undang-undang ini merupakan hukum positif terorisme Indonesia. Mengingat usia undang-undang yang sudah cukup lama dan perkembangan tindak pidana terorisme yang semakin marak dan berlangsung secara intensif maka sebagian kalangan mengharapkan dilakukan peyempurnaan terhadap undang-undang ini. Penyempurnaan Undang-undang ini sudah lama diinginkan namun hal ini tidak terrealisasi.

            Undang-undang terorisme yang ada saat ini dinilai tidak mampu menekan angka tindakan terorisme yang terjadi, oleh karena dari perspektif yuridis hal yang paling memungkinkan dilakukan guna menekan angka tindakan terorisme tersebut adalah dengan melakukan perbaikan hukum. Ada beberapa kelemahan dalam undang-undang terorisme yang berlaku saat ini sehingga seharusnya segera disempurnakan dalam waktu yang relatif dekat. Pertama, tidak adanya hukuman bagi pelaku yang melakukan tindakan makar atau aktivitas-aktivitas sosial yang dapat dikategorikan mendukung tindak pidana terorisme. Misalnya : sekelompok orang yang diduga terlibat atau bergabung dengan gerakan ISIS yang pada dasarnya merupakan gerakan membentuk negara. Pada dasarnya tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan makar karena mendukung sebuah gerakan yang ingin membentuk negara. Namun Undang-undang terorisme yang ada saat ini tidak mengkategorikanya sebagai tindak pidana makar. Pengertian makar yang ada dalam KUHP pasal 139a-193c masih ditafsir secara restriktif (sempit) oleh para penegak hukum sehingga tidak dapat mengakomodir tidakan makar seperti yang dijabarkan diatas. Ditambah dengan masalah teritorial (diluar negeri) yang tidak dapat diakomodir undang-undang ini mempersulit penegak hukum untuk bertindak. Kedua, kelemahan mendasar dari UU Terorisme ini ialah tak mampu menjerat individu, ormas, atau kelompok kepentingan berbasis ideologi tertentu yang berpotensi melakukan perbuatan penyebaran kebencian dan permusuhan (hate of speech), bahkan potensi menghasut kelompok-kelompok tertentu untuk melakukan tindakan permusuhan karena perbedaan ideologi, etnik, agama, dan ras tertentu, melalui media sosial, video, pamflet, ceramah umum, pidato, bahkan aneka bentuk publikasi dalam bentuk buku, jurnal, atau newsletter. Ketiga, terkait dengan teknis penyidikan terhadap kasus kejahatan teror, kelemahan mendasar UU Terorisme itu ialah terlalu singkatnya proses pemeriksaan yang hanya tujuh hari, perlu diperpanjang menjadi 30 hari agar proses penyidikan dan pembuktian oleh polisi dapat dilakukan secara cermat. Pendeknya waktu itu telah mempersulit aparat kepolisian untuk mengumpulkan alat bukti permulaan, mengonfirmasi, dan mencocokkan data keterlibatan para terduga dengan keterangan yang berasal dari luar negeri. Lebih dari itu, UU Terorisme perlu direvisi untuk dapat memperluas cara memperoleh alat bukti permulaan tindakan teror. Keempat, kelemahan lain dari UU Terorisme yang memerlukan revisi ialah ketiadaannya mekanisme dan prosedur yang cukup jelas tentang upaya deradikalisasi teroris yang telah tertangkap atau individu yang terduga berpikir dan bertindak radikal. UU Terorisme baru perlu mengatur mekanisme penilaian untuk terpidana terorisme serta penindakan bagi terpidana yang telah berlaku kooperatif dan yang masih radikal. Hal itu penting dalam rangka koordinasi melakukan supervisi antarlembaga terkait dengan program deradikalisasi tersebut, seperti BNPT, Polri, Kemenag, Kemensos, dan Kemendikbud yang selama ini terkesan tak saling sinkron dalam merencanakan dan melaksanakan program deradikalisasi. Tindakan pencegahan merupakan langkah yang sangat penting dan esensial untuk menekan angka tindakan terorisme, hal ini tidak lain tidak bukan karena sifat dari tindakan terorisme yang bersumber dari paham radikal. Hal ini sesuai dengan pendapat Menurut Louise Richardson (2006), dalam What Terrorists Want: Understanding the Terrorist Threat, strategi kontraterorisme yang efektif tidak hanya terbatas pada pemberantasan teroris, tetapi juga pencegahan tindak terorisme. Pembenahan UU Terorisme, juga harus meliputi tindakan pencegahan. Sebagai implikasinya, tindakan radikalis sebagai permulaan yang dianggap berpotensi mengarah kepada tindakan terorisme harus ditindaklanjut. Kelima, kelemahan yang tak dapat dimungkiri dari UU Terorisme itu sehingga perlu dilakukan revisi ialah terkait dengan masih belum optimalnya penguatan kapasitas dan kewenangan lembaga-lembaga intelijen yang berada di sejumlah kementerian, seperti di Kemendagri, TNI, BIN, Polri, dan kejaksaan untuk memiliki otoritas kuat dalam koordinasi, supervisi, dan saling menyokong data untuk pencegahan tindakan teror di Tanah Air.

 

Ada kesan masing-masing bekerja dengan cara sendiri-sendiri dan dengan parameter sendiri-sendiri. UU Terorisme yang baru harus memberi kewenangan luas bagi aparat intelijen walaupun bukan berarti penindakan berada di tangan intelijen. Penindakan terorisme tetap berada pada ranah aparat hukum, yakni kepolisian, tetapi intelijen negara perlu diperkuat dengan kapasitas besar, misalnya dapat memantau percakapan pribadi melalui media sosial terhadap para terduga teror. Bahkan harus dapat mengakses dengan mudah aneka kegiatan dan mengontrol lalu lintas transfer dana-dana uang haram yang diduga akan digunakan untuk merancang tindakan teror.

Namun, revisi UU itu perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak bertentangan dengan perlindungan HAM yang merupakan ornamen penting yang harus pula dilindungi negara. Karena itu, tarikan antara perlindungan negara terhadap rakyat dari korban terorisme berhadapan dengan perlindungan HAM universal dalam penindakan dan pencegahan terorisme selalu menjadi wacana yang cukup sulit. Jalan tengah harus diambil pemerintah dalam merevisi UU Terorisme itu dengan tetap memberikan akses yang terbuka dan aspiratif kepada semua kalangan agar dapat menyumbangkan gagasan dan ide-ide besar terhadap revisi terhadap UU Terorisme itu. Perubahan UU Terorisme tidak boleh mengeliminir keterjaminan perlindungan HAM, karena harus tetap menjaga prinsip hukum yang beresensikan HAM.

Namun dalam hal ini, perubahan yang diinginkan tidak mendapat kepastian waktu mengenai terrealisasinya. Hal ini dapat dilihat dari kondisi sosiologis dan politis DPR RI saat ini. Saat ini, energi kekuasaan DPR yang ada dikerahkan untuk mempercepat laju “Angkot Hak Angket” yang ditujukan kepada KPK. DPR yang diharapkan produktif dalam membentuk UU malah terkesan kompetitif untuk mengurusi KPK.

Dibaca 168 kali
Dikategorisasi sebagai Hukum dan Masyarakat, Kenegaraan, Pidana
Ditandai sebagai
Dilisensi sebagai Atribusi (CC BY)
Febry Indra Gunawan Sitorus Pemula di Hukumpedia.com

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara


Contact
Location Labuhan Batu Utara
Posts 5
2017-07-03 11:00:42
Apa sih urgennya merevisi? Conviction ratenya 100% gitu koq
Topik Pilihan
Topik Terhangat
Artikel Hukumonline.com