Tanggung Jawab Pidana Perseroan (Corporate Criminal Liability) Dipandang Dari Perspektif Filosofis
Skor 0
by Febry Indra Gunawan Sitorus - 06/21/2017, 12:31

 

            Sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan masyarakat modern, semakin banyak dan semakin luas kepentingan anggota maupun kelompok masyarakat yang harus diatur dan dilindungi. Dampak perkembangan yang luas dan kompleks itu, memerlukan berbagai aturan ketentuan terhadap perilaku untuk menjamin ketertiban dari tindakan pelanggaran dan kejahatan yang merusak keamanan kehidupan. Jika dimasa lalu perbuatan itu sendiri sudah mengandung kejahatan (mala in se), karena memang pada hakikatnya sejak manusia ada sudah dianggap bertentangan dengan peradaban dan moral serta kemanusiaan. Mencuri adalah perbuatan mala in se, karena perbuatan itu jahat (offense in it self). Perbuatan itu jahat atau salah menurut sifatnya, meskipun tidak diatur dalam undang-undang sebagai hukum positif. Dalam Meriam Webster’s Dictionary of Law, dikatakan an offense that is evil or wrong from its nature respective  of statute. Mala in se, acts which are wrong from in themselves such murder, as opposed to mala in prohibita (mala juia prohibita)...” tanpa adanya KUHP pun sebagai hukum positif, sejak masyarakat manusia ada di segala tempat dan waktu bahkan sampai kapanpun, mencuri tetap dinilai sebagai kejahatan oleh karena pelakunya mesti dihukum. Begitu juga  membunuh, berzina, menipu, dsb sejak dahulu sampai kapanpun dan dimanapun merupakan kejahatan yang harus diganjardengan hukuman, meskipun sekiranya hal itu tidak diatur dan dirumuskan dalam bentuk perundang-undangan.

            Akan tetapi pada masa belakang ini, kehidupan dan peradaban baik nasional, regional apalagi global, tidak dapat lagi mengandalkan perlindungan masyarakat hanya bedasarkan nilai-nilai yang bersifat mala in se. Manusia dan masyarakat modern, sangat membutuhkan ketentuan pidana dalam berbagai aspek bidang kehidupan. Seolah-olah kebutuhan manusia akan ketentuan pidana yang lebih luas, merupakan tuntutan yang memiliki “spektrum” tidak terbatas. Terutama dibidang bisnis dan kegiatan ekonomi, kesehatan, perburuhan, lingkungan hidup dan seterusnya muncul berbagai bentuk kejahatan yang tidak pernah dikenal dan terpikirkan sebelumnya oleh masyarakat. Misalkan : Upah Minimum atau waktu kerja, tidak dikenal dan tidak terpikirkan dimasa lalu. Ditinjau dari sifatnya pun, bukan mala in se. Begitu juga dengan polusi atau pencemaran lingkungan, dimasa lalu tidak pernah dipersoalkan, bahkan tidak pernah terpikirkan sebagai kejahatan atau tindak pidana.

            Sehubungan dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat manusia pada masa belakang ini, memaksa untuk menciptakan, mengatur bahkan merumuskan bentuk larangan baru sebagai tindak pidana baru dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat “malum prohibitum” yakni suatu perbuatan itu dianggap kejahatan tindak pidana, karena melanggar peraturan perundang-undangan yang dibuat penguasa atau pemerintah yang sah.

            Jadi muncul tuntutan yang tidak dapat dihindari, untuk mengatur berbagai bentuk tindak pidana yang tidak bersifat “evil in in itself”.Akan tetapi perbuatan itu dinyatakan salah atau jahat semata-mata karena dilarang dan dikatakan melanggar hukum (unlawful) oleh peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan mala in se, suatu perbuatan secara inheren dan universal dianggap jahat. Misalkan : Membunuh, perbuatan itu menurut sifatnya secara inheren dan universal adalah jahat, tetapi tidak demikian dengan melanggar lalu lintas jalan. Perbuatan ini tergolong “malum prohibitum”. Tindakan itu danggap melanggar hukum (illegal), karena diatur dalam undang-undang lalu lintas. Menurut Vernon Rich “Wrong By Statute”.

            Tuntutan perkembangan perlindungan atas keselamatan  dan ketenteraman masyarakat tidak bisa berhenti sampai disitu. Terus bergerak menuntut pertanggungjawaban pidana (criminal liability)  yang lebih luas dan adil. Tindakan itu pada dasarnya telah membuahkan hasil dalam bentuk tanggungjawab orang yang mewakili atau vicarious liability yang diadopsi dari pertanggungjawaban perdata.

            Seperti yang telah diketahui, vicarious Liability mengandung arti : suatu pertanggungjawaban yang dipaksakan kepada seseorang atas perbuatan orang lain, karena perbuatan orang lain, karena perbuatan atau kelalaian pelaku dianggap bertalian atau dikonstruksi berhubungan dengan orang lain. Bentuk pertanggungjawaban hukum itu (tort of law) atau onrechmatigee daad. A dapat meminta pertanggungjawaban kepada C atas kerugian yang dialaminya sebagai akibat kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan B. Hal ini bisa diterapkan, apabila terdapat hubungan majikan dan karyawan (master of servant) antara C dan B dengan syarat, perbuatan yang dilakukan karyawan B dalam rangka pelaksanaan tugas atau servant done in the course of their employement.

            Juga telah dijelaskan sistem pertanggungjawaban yang demikian, dikonstruksi berdasarkan asas : prinsipal bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan agen atau bawahannya atau the liability of a principal for the tort of his agent. Doktrin ini telah dibakukan dalam istilah respondeat superior. Yang lebih tinggi atau yang lebih superior harus bertanggungjawab atas kesalahan perbuatan melawan hukum yang dilakukan bawahannya atau a master of liable for the wrong of a servant. Doktrin ini sudah diterapkan dalam kerangka hubungan hukum antara majikan atau prinsipal dengan karyawan atau agen, asal dapat dibuktikan perbuatan yang dilakukan itu dalam kerangka pelaksanaan tugas.

⃰ ⃰ ⃰⃰

Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Perseorangan

            Ajaran atau prinsip umum (general principal) yang berlaku, pertanggungjawaban pidana hanya dapat ditimpakan kepada :

  • Orang (Physical Person) secara individu

Jadi yang dapat menjadi subjek pelaku tindak pidana adalah manusia yang disebut human element atau natuurlijke person yakni orang perorangan atau pribadi kodrati. Itu sebabnya pertanggungjawaban pidana  (strafrecht verantwoordelijkheid), atau criminal responsibility merupakan pertanggungjawabannya kepada orang lain diluar pelakunya.

  • Tindak pidana yang dilakukan seseorang, tidak dapat dipikulkan pertanggungjawabannya kepada orang lain diluar pelakunya.

Patokan ini merupakan elemen kedua, Setiap orang yang melakukan tindak pidana, harus bertanggungjawab ata perbuatannya. Tidak dapat dialihkan atau diperluas tanggungjawabnga menjangkau orang lain yang tidak ikut terlibat melakukannya. Kemungkinan orang lain dapat dilibatkan memikul tanggungjawabnya, harus berpedoman kepada ketentuan yang digariskan undang-undang, seperti :

  • Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) berdasarkan pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP
  • Orang yang turut melakukan (mede plegen) dalam arti bersama-sama melakukan berdasarkan pasal pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
  • Orang yang membantu melakukan (mede plichtige) berdasarkan pasal 56 KUHP

Dari penjelasan diatas, antara peristiwa atau perbuatan pidana dengan pelaku atau pembuat, sama sekali tidak dapat dipisahkan. Seseorang hanya dapat dihukum karena suatu perbuatan pidana yang dilakukannya sendiri. Prinsip ini yang diterapkan dalam peristiwa pidana turut serta atau penyertaan (deelneming) yang digariskan pasal 55 KUHP. Pada deelneming (co defendant), yang terjadi adalah sejumlah tindak pidana sesuai dengan banyaknya pelaku yang terlibat ambil bagian, dan pertanggungjawaban pidananya dipikulkan kepada masing-masing secara proporsional sesuai dengan kualitas dan intensitas ketertibannya.

      Tidak ada peristiwa pidana tanpa ada pelakunya, dan pelakunya itu adalah orang, yakni manusia secara fisik (physical person), serta pelakunya orang yang dapat dituntut pertanggungjawabannya ditinjau dari segi psikis (cakap hukum). Atas dasar itulah hampir semua rumusan pasal-pasal dalam KUHP dimulai dengan kata-kata “barangsiapa”.

Perhatikan deskripsi berikut ini sebagai contoh :

  • Pasal 2 KUHP, mempergunakan kata “tiap orang”

Pasal ini menegaskan ketentuan pidana berlaku kepada siapa saja dimanapun baik kepada warga negara atau orang asing sesuai dengan asas teritorial

  • Pasal 5 KUHP, mempergunakan kata “warga negara indonesia”. Berarti sama denga manusia secara fisik
  • Pasal 7 KUHP, memakai kata “pegawai” negara indonesia , dengan demikian tiada lain daripada “manusia” atau orang secara fisik dan individu

Tidak dijumpai satu pasal pun dalam KUHP yang mengatur pelaku pidana bukan manusia atau orang. Juga tidak ditemukan pemisahan antara pelaku dengan perbuatan, sehingga dengan demikian perbuatan perseorangan tidak dapat diminta atau dialihkan pertanggungjawaban pidananya (criminal liability) kepada orang lain yang bukan pelaku. Demikian juga, tidak ada satu pasal pun dalam KHP yang mengatur tindak pidana dapat dilakukan “perseroan” (corporation) atau badan hukum (legal person). Oleh karena itu, KUHP tidak mengenal pertanggungjawaban pidana korporasi (corporate ciminal liability) atau tanggungjawab pidana perseroan.

            Selain daripada persoalan subjek pelaku tindak pidana tersebut, penerapan pertanggungjawaban pidana berdasarkan doktrin viacrious liability melalui konstruksi respondeat superior, menimbulkan permasalahan lain sehubungan dengan unsur “kesengajaan” (opzet) atau kehendak melakukan tindak pidana. Unsur ini sangat elementer untuk menentukan apakah tindak pidana itu dilakukan dengan kehendak secara sadar. Jadi, disamping ada unsur tindak pidana atau perbuatan pidana (actus reus) yang dilakukan pelaku harus terbukti ada kehendak (intention) atau berniat berbuat jahat (mens rea). Secara hakiki, yang memiliki mens rea hanya manusia yang melakukan sendiri. Sebab elemen umum mental (general mental element) yang melekat pada mens rea, antara lain : maksud (intention), sembrono (recklessnes), motif jahat (malice), penuh sadar (wilful), mengetahui (knowledge), dan lalai (negligence). Semua elemen itu, hanya melekat secara inheren pada diri manusia. Bagaimana mungkin bisa melekat mens rea pada diri majikan yang tidak tahu menahu atas perbuatan pidana bawahan? Apalagi perseroan atau asosiasi, bukan manusia yang memiliki  pikiran dan kesadaran (state of mind). Oleh karena itu tidak mungkin terdapat pada perseroan unsur mens rea, sehingga tidak logis menuntut pertanggungjawaban pidana kepada perseroan atas perbuatan yang dilakukan oleh dewan direksi (board of directors), manager, atau pejabat yang setara dengan itu.

            Akan tetapi, terlepas dari itu , Geroge E. Dix- M. Michael Sharlot mengatakan meskipun respondeat superior semula hanya merupakan doktrin perdata dalam kasus perbuatan melawan hukum (tort of law), doktrin itu telah diadopsi dalam bidang pidana dalam rangka penegakan penerapan  vicarious criminal responsibility. Melalui penerapan doktrin ini, dapat diharapkan tegaknya ketertiban (order). Maka untuk itu, diperlukan konsep keadilan (concept of jusitce) yang lebih canggih (sophisticated).

Cara yang dianggap dapat memenuhi harapan keadilan tersebut adalah :

  • Menghukum atasan atas suatu tindak pidana yang dilakukan orang lain, apabila orang lain itu adalah bawahannya
  • Menghukum korporasi atau perseroan atas suatu tindak pidana yang dilakukan dewan direksi atau manager, apabila perbuatan yang dilakukan itu dalam rangka melaksanakan kepentingan korporasi atau perseroan yang bersangkutan

 

⃰ ⃰ ⃰⃰

Penerapan Vicarious Criminal Liability Terhadap Atasan

            Meskipun telah diterima penerapan vicarious crimial liability dalam perkara pidana, namun para hali berpendapat, penegaknnya tidak seperti dalam perdata. Dalam bidang perdata. Semua perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bawahan dapat dituntut pertanggungjawaban pidananya kepada atasan, tetapi tidak demikian halnya dalam hukum pidana. Majikan secara umum tidak bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh bawahan.

            Sehubungan dengan itu, penerapan doktrin respondeat superor dibidang pidana harus bersifat terbatas. Memang tuntutan penerapan pada masa belakang ini tidak dapat dihindari. Namun demikian, harus diikuti dengan penggarisan yang rinci tentang penerapannya dalam peraturan perundang-undangan “non criminal” satu segi.

Atasan dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran yang dilakukan bawahan demi melindungi kepentingan kesejahteraan sosial, dengan acuan :

  • Pada satu segi, tetap disyaratkan unsur mens rea
  • Tetapi pada segi lain, perlu ditingkatkan derajat tanggungjawab atasan atas tindakan bawahannya
  • Tujuannya agar majikan memikul kewajiban mengawasi bawahannya dalam rangka melindungi masyarakat umum.

Bertitik tolak dari acuan itu, pengadopsian doktrin respondeat superior dari bidang perdata ke bidang pidana dalam rangka penerapan vicarious criminal responsibility kepada atasan, harus berpatokan pada syarat yang terbatas, sebagai  berikut :

  1. Atasan memberikan izin atau persetujuan atas pebuatan itu
  2. Atasan ikut berpartisipasi atas perbuatan yang dilakukan bawahan
  3. Bawahan melakukan perbuatan atas perintah atasan
  4. Berdasarkan pendelegasian

Prinsip delegasi baru perlu dipermasalahkan pada kasus kejahatan mensyaratkan adanya mens rea.

⃰ ⃰⃰ ⃰

Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Liability)

            Terdapat beberapa permasalahan pokok yang sangat mendasar yakni :

  • Berkenaan dengan kedudukan khusus korporasi atau perseroan (special positian of corporation)

Korporasi adalah badan hukum (legal person) bukan manusia (natural person), oleh karena itu tidak memiliki kehendak

  • Jika hukum tidak memperbolehkan atau menutup pertanggungjawaban pidana menjangkau perseroan atas perbuatan pidana yang dilakukan dewan direksi atau manager, berarti hukum membuka pintu dan peluang yang besar bagi direksi atau manager perseroan mempergunakan perseroan sebagai kenderaan melakukan kejahatan
  • Semakin meluasnya tindakan kejahatan yang tidak hanya bersifat mala in se tetapi sudah meluas meliputi berbagai segi kehidupan yang memerlukan peraturan tindak pidana yang bersifat malum prohibitum. Maka untuk mewujudkan ketertiban yang dapat menjamin keselamatan umum, diperlukan konsep keadilan yang canggih (sophisticated). Salah satu konsep yang dianggap dapat menjawabnya adalah pertanggungjawaban pidana korporasi (corporate criminal liability).

Jika antara permasalahan diatas dikaitkan, maka prinsipnya pada dasarnya harus diperluas. Alasan yang dianggap urgen dan rasional adalah manakala perseroan terbebas atau lepas dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan direksi atau manager atau pejabatnya, berarti memberi peluang yang besar kepada pegawainya melalui perseroan melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan tindak pidana. Hal itu jelas mencederai konsep dan rasa keadilan yang ada. Hasil perbuatan direksi atau manager itu untuk keuntungan perseroan tetapi yang diminta pertanggungjawaban adalah hanya direksi atau manager atau pejabatnya saja, sedangkan perseroan yang mendapat keuntungan atas perbuatan melawan hukum tersebut tidak dihukum atau leluasa mengembangkan sayap kesegala penjuru.

            Kenyataan pahit dan ketidakadilan itulah yang banyak terjadi didepan mata kita. Banyak terjadi kasus penyelundupan, pencemaran lingkungan, penipuan yang dilakukan pegawai perseroan atau manager perseroan atas nama perseroan tetapi yang dimintai pertanggungjawaban pidananya hanya pegawai perseroan atau manager perseroan. Perseroannya aman sentosa dari pertanggungjawaban pidana atas alasan bahwa perseroan bukan manusia (natural person), oleh karena tidak memiliki badan dan jiwa untuk ditendang (corporate as a legal person, no body and no soul to be kicked). Serta alasan lain adalah yang melakukan tindak pidana adalah direksi atau manager atau pegawainya, maka sesuai prinsip pertanggungjawaban pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya adalah manusia secara individual.

            Berbagai alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar filosofis pertanggungjawaban pidana perseroan adalah :

  1. Perbuatan dan kesadaran orang yang mengontrol dan menjalankan kegiatan korporasi, menjelma dan menyatu menjadi perbuatan dan kesadaran perseroan.
  2. Dewan direksi, Manager, dan Pejabat lainnya yang melaksanakan fungsi manajemen, berbicara dan berbuat seperti korporasi (as the company) itu sendiri.
  3. Personalitas perseroan adalah fiksi hukum, kesadaran dan tindakannya identik dengan kesadaran dan perbuatann direksi atau pejabat senior korporasi

Perseroan harus melaksanakan kewajiban menurut undang-undang (to fill a statutory duty). Bertitik tolak dari prinsip itu, perseroan tidak boleh melanggar kewajiban undang-undang. Konsekuensi logis dari pelanggaran itu adalah perseroan harus bertanggungjawab atas pelanggaran kewajiban undang-undang yang dilakukan oleh direksi, manager, atau pejabat lainnya.

Jangkauan pertanggungjawaban perseroan atas tindakan fungsional dapat dilihat dari beberapa poin berikut yakni :

  1. Secara normal, hanya direksi dan personal senior (senior person) yang dapat identik dengan perseroan
  2. Tindakan penerima delegasi fungsi managerial dari dewan komisaris identik dengan perbuatan korporasi
  3. Tindakan setiap pejabat yang melaksanakan tugas perseroan dianggap identik dengan perbuatan perseroan
  4. Perseroan hanya identik dengan tindakan pejabatnya apabila hal itu dalam kerangka pelaksanaan tugas
  5. Pertanggungjawaban perseroan tidak meliputi pembunuhan dan pengkhianatan
  6. Pertanggungjawaban pidana perseroan merupakan tambahan pertanggungjawaban individual pejabat korporasi

Sebagai contoh :

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal jelas pada pasal 1 angka 23 menjelaskan ari pihak sebagai berikut :

  • Orang perorangan, manusia secara fisik (natural person). Ketentuan ini sesuai dengan prinsip umum tentang pelaku dan yang memikul tanggungjawab
  • Perusahaan, baik dalam bentuk usaha bersama, asosiasi, maupun kelompok yang terorganisir

Dari penjelasan tersebut jelas mengakui bahwa korporasi sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dibebankan pertanggungjawaban.

 

Mengenai ketentuan pidana dalam pasal 103 sampai dengan pasal 108 UU No. 8 Tahun 1995 menerangkan setiap pasal pidananya dimulai dengan kata-kata :

  1. setiap pihak,
  2. bukan setiap orang
  3. bukan juga setia barang

Oleh karen pasal 1 angka 23 jelas menerangkan tentang arti kata pihak, maka dari penjelasan singkat diatas dapat disimpulkan bahwa segala tindak pidana pasar modal yang dilanggar oleh pejabat fungsionaris korporasi atau perseroan dapat dituntut pidananya kepada korporasi atau perseroan, dengan syarat asal perbuatan dilakukan dalam melaksanakan tugas untuk kepentinan dn atas nama perseroan

Dibaca 94 kali
Ditandai sebagai
Dilisensi sebagai Atribusi (CC BY)
Febry Indra Gunawan Sitorus Pemula di Hukumpedia.com

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara


Contact
Location Labuhan Batu Utara
Posts 5
2017-06-22 10:25:23
nyimak juga deh
2017-06-22 10:14:05
panjang juga yak. ijin nyimak dulu gan
Topik Pilihan
Topik Terhangat
Artikel Hukumonline.com