Salahkah Pidato “Pribumi”, Anies Baswedan Menurut INPRES NO. 26/1998?
Skor 0
by Febry Indra Gunawan Sitorus - 10/18/2017, 01:04

Akhir-akhir ini pembahasan tentang “pribumi” dan “non-pribumi” kembali hangat diperbincangkan. Hal ini terkait dengan pidato politik Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang menyinggung soal pribumi. Tidak sedikit yang menyalahkan Anies terkait hal ini, bahkan ada yang berpendapat bahwa pidato tersebut telah melanggar Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non-Pribumi Dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan.

            Berikut kutipan pidato Anies yang menyinggung soal pribumi.

“MERDEKA!!!... dan djakarta ini satu dari sedikit kota, satu dari sedikit kota diindonesia yang merasakan kolonialisme dari dekat. Penjajahan didepan mata itu didjakarta. Selama ratusan tahun, betul itu?. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan, kini telah merdeka, kini saatnya menjadi tuan rumah dinegeri sendiri. Jangan sampai djakarta ini seperti yang dituliskan dalam pepatah madura. Itik sek’a telor, ayam se’i ngeremi. Katanya, itik yang bertelor, ayam yang mengerami. Kita yang bekerja keras untuk merebut kemerdekaan, kita yang bekerja keras untuk mengusir kolonialisme. Kita semua harus merasakan manfaat kemerdekaan di ibukota ini...”

            Mari kita memahami pidato beliau dengan berangkat dari suasana batin yang tidak berat sebelah dan tidak ada tendensi untuk menyalahkan. Kita berangkat dari posisi netral yang tidak terpengaruh dengan keadaan politik, hal ini guna menghindari bias pemahaman dan barang tentu bias kesimpulan.

Inpres No. 26/1998 berisikan 5 instruksi pokok yang pada 16 September 1998 dikeluarkan oleh Presiden RI BJ. Habibie. Kaitannya dengan pidato politik Anies yang menyinggung soal pribumi, yang perlu kita pahami ada dua hal penting. Pertama, dalam konteks apa kata pribumi tersebut (merujuk kepada siapa?) dan yang kedua adalah, dalam hal apa pidato tersebut disampaikan.

Poin pertama yang perlu kita ketahui adalah bahwa makna “pribumi” yang disampaikan Anies dalam pidato tersebut adalah makna pribumi di masa kolonialisme (penjajahan bangsa asing terhadap Indonesia). Hal ini dapat kita pahami jika kita menganalisa kembali pidato tersebut, terutama dalam kalimat “Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan, kini telah merdeka, kini saatnya menjadi tuan rumah dinegeri sendiri” bahwa ada kata “dulu” diikuti dengan kata “merdeka” bahkan dalam penjelasannya secara langsung Anies juga menyatakan bahwa tidak ada maksud untuk menghina kelompok tertentu. Konteks pribumi yang dimaksud adalah murni kepada masa kolonial.

Poin kedua yang juga tidak kalah penting dan merupakan pertimbangan apakah pidato tersebut melanggar Inpres. Rujukan yang paling dekat untuk dijadikan acuan adalah Instruksi pertama. Adapun instruksi tersebut mengatakan “Menghentikan penggunaan istilah pribumi dan non pribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program, ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

Dari instruksi tersebut, dapat dipahami bahwa penggunaan istilah pribumi dan non pribumi dilarang dalam hal :

  1. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan.
  2. Perencanaan program
  3. Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

Pertanyaan selanjutnya yang harus kita jawab bersama adalah :

1)      Apakah pidato tersebut merupakan perumusan dan penyelenggaran kebijakan?.

TIDAK

2)      Apakah pidato tersebut merupakan bagian dari perencanaan program?.

TIDAK

3)      Apakah pidato tersebut bagian dari pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan?.

TIDAK

            Jika kita melihat sisi historis dari Inpres No. 26/1998 tersebut, bahwa Inpres tersebut dikeluarkan pada September 1998. Dimana sebelumnya terjadi kericuhan Mei 1998, yakni kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa dalam kurun waktu 13 Mei-15 Mei 1998. Sangat besar kemungkinan Inpres ini didasari keadaan saat itu dimana isu rasial masih sangat rentan, dimana banyak anggapan bahwa etnis Tionghoa bukanlah pribumi. Untuk memulihkan persamaan-persamaan hak, maka presiden menginstruksikan kepada Menteri, Pimpinan Lembaga Non-Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, dan para Gubernur dan Bupati/Walikota. Perlu dipahami juga bahwa Inpres tersebut ditujukan untuk hal yang dapat berdampak luas seperti penyelengaraan kebijakan baik dalam hal pendidikan, kesehatan, kependudukan, keuangan, kesempatan kerja, dll. Artinya pelarangan penggunaan istilah pribumi tersebut hanya untuk ketiga unsur sebagaimana dimaksud dalam instruksi pertama. Artinya penggunaan istilah pribumi tersebut dilarang jika pada akhirnya menimbulkan ketidaksetaraan/ketidakadilan, diskriminasi sehingga hilangnya hak-hak yang seyognya diterima yang kemungkinan besar dapat terjadi melalui ketiga unsur sebagaimana dimaksud (semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program, ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan). Pertanyaannya adalah : Apakah dengan pidato politik Anies Baswedan tersebut telah ada pihak yang dirugikan (hak-haknya dikurangi), ataukah ada pihak yang didiskriminasi?. Tentu TIDAK. Tidak bisa dibayangkan juga jika ada yang  mempolitisir inpres ini, sehingga kata pribumi menjadi kata yang “terlarang”. Oleh karena itu sangat penting memahami konteks pidato dan makna yang ingin disampaikan tersebut.

Dengan demikian merujuk kepada Inpres No. 26/1998 maka opini hukum saya adalah bahwa pidato Anies Baswedan yang menyinggung terkait pribumi tersebut tidaklah melanggar Inpres No. 26/1998 karena konteks pribumi yang dimaksud adalah pribumi pada zaman kolonial, dan itu tidak dilarang dan juga bahwa pidato tersebut bukanlah bagian dari tiga unsur yang diamanatkan dalam instruksi pertama Inpres No. 26/1998.

 

Febry Indra Gunawan Sitorus

081260667127/ thegreatfebry@yahoo.co.uk

Dibaca 649 kali
Ditandai sebagai
Dilisensi sebagai Atribusi (CC BY)
Febry Indra Gunawan Sitorus Pemula di Hukumpedia.com

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara


Contact
Location Labuhan Batu Utara
Posts 5
Topik Pilihan
Topik Terhangat
Artikel Hukumonline.com