Refleksi “Tujuan Hukum Gustav Radbruch” Dalam Putusan Hakim Kasus Fidelis
Skor 0
by Febry Indra Gunawan Sitorus - 08/03/2017, 10:45

 

Tanggal 2 Agustus 2017 mungkin hari yang tidak dapat dilupakan oleh Fidelis Arie Suderwato. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau menilai Fidelis terbukti bersalah dan menjatuhkan  vonis 8 bulan penjara dan denda sebesar Rp 1 Milliar atas kepemilikan 39 batang ganja (Cannabis Sativa). Kasus ini berawal dari penangkapan Fidelis oleh BNN pada 19 Februari 2017 atas kepemilikan 39 batang ganja. Adapun 39 batang ganja tersebut akan dipergunakan oleh Fidelis untuk mengobati istrinya dari penyakit langka Syringomyelia, penyakit tersebut diderita sang istri sejak tahun 2013. Konon penyakit tersebut hanya dapat disembuhkan dengan ekstrak Cannabis Sativa.

Dalam tuntutannya Jaksa Penuntut Umum memandang bahwa perbuatan Fidelis bertentangan dengan pasal 111 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namum dalam vonisnya hakim menilai bahwa pasal yang terbukti adalah pasal 116 ayat (1) UU Narkotika.

Banyak pihak yang mempertanyakan kualitas putusan majelis hakim yang diketuai oleh Ahmad Irfir Rochman tersebut. Sebagian kalangan menilai putusan tersebut sudah tepat, tetapi tidak sedikit yang kecewa dengan putusan tersebut dan mempertanyakan hilangnya keadilan dan rasa kemanusiaan dalam petimbangan majelis hakim.

Putusan tidak mencerminkan tujuan hukum?

Dalam dunia hukum, tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch merupakan sesuatu yang sangat dikenal dan banyak digunakan oleh para ahli hukum dalam memahami tujuan hukum yang hakiki. Radbruch mengatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan, memberikan kemanfaatan dan mewujudkan kepastian hukum.

Dalam kaitan dengan vonis terhadap Fidelis dalam pertimbangannya mengatakan bahwa yang paling memberatkan adalah pasal 116 ayat (1).

Pasal 116 Ayat (1) :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Unsur-unsur dalam pasal tersebut terpenuhi dengan sempurna, disamping kontroversi ketiadaan mens rea pelaku. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk membebaskan Fidelis dari jeratan hukuman yang mana telah diatur dengan jelas dalam undang-undang.

OPINI

Memandang apakah vonis tersebut memenuhi unsur kepastian, kemanfaatan dan keadilan tentu bukan sesuatu yang harus. Akan tetapi menyikapi perkembangan hukum tentu sebagai masyarakat dapat melakukan kajian terhadap putusan tersebut meskipun tidak ada acuan yang pasti dan tujuan yang mengharuskan.

Melihat pertimbangan hakim dalam putusannya, sangatlah wajar vonis 8 bulan penjara yang dijatuhi oleh hakim. Meskipun putusan ini termasuk “ultra petita” hal ini merupakan hal yang wajar dalam perkara pidana. Hakim melihat bahwa penanaman ganja (Cannabis Sativa) dan memberikannya kepada orang lain tanpa hak dan melawan hukum adalah melanggar hukum sebagaimana telah jelas diatur dalam pasal 116 UU Narkotika.

Aspek Keadilan

Dalam teori hukum modern, dikatakan bahwa keadilan merupakan sesuatu yang tidak ilmiah. Keadilan tidak dapat ditentukan secara matematis, artinya  keadilan hanyalah ungkapan perasaan atas gangguan yang ada. Hans Kelsen seorang penganut mazhab positivisme hukum mengatakan bahwa nilai-nilai hukum tidak sama dengan nilai keadilan. Keadilan adalah suatu pembenaran nilai ( A Judgment Of Value) yang ditentukan oleh faktor emosional dan tunduk pada karakter subyektif sehingga bersifat relatif.

Untuk melihat apakah putusan ini “cukup adil” adalah dengan melihat ancaman hukuman yang diatur dalam pasal tersebut. Jelas dalam pasal tersebut bahwa “dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Disana jelas pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Dalam kasus Fidelis, hakim menjatuhkan hukuman hanya 8 bulan atas kepemilikan 39 batang ganja. Sangat jauh dari ancaman minimum yang diatur oleh UU. Jumlah 39 batang ganja ini dapat dikategorikan jumlah yang cukup banyak, karena jika melihat pada pasal 111 untuk kepemilikan ganja diatas 5 batang pohon sudah diberikan pidana yang memberatkan. Dalam hal ini tentu hakim dalam menjatuhkan vonis 8 bulan penjara sudah memberikan keadilan karena dengan pertimbangan bahwa penggunaan ganja tersebut bukan untuk dikonsumsi/disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Tentu jika ganja sebanyak 39 batang tersebut digunakan untuk hal-hal yang menyimpang, barang pasti hakim akan menjatuhkan lebih berat dari vonis tersebut. Pembedaan vonis hakim atas dasar pertimbangan tujuan penggunaan, unsur niat jahat pelaku merupakan salah satu bentuk keadilan. Keadilan dalam hal ini dapat dikategorikan kepada keadilan komutatif sesuai dengan konsep keadilan yang dikemukakan Aristoteles, pembedaan perlakuan atas pertimbangan jasa (kejahatan) yang dilakukan. Dalam kasus Fidelis jelas pertimbangan hakim sudah mencerminkan keadilan yang dimaksudkan yakni dengan tidak memberikan pidana penjara sebesar pidana minimum yang diatur oleh UU, tetapi atas dasar pertimbangan penggunaan meskipun dalam jumlah yang banyak hanya di vonis 8 bulan (Dibawah ancaman pidan minimum).

Aspek Kemanfaatan

Tujuan hukum yang kedua adalah kemanfaatan. Hukum bukan hanya menghukum tetapi harus memberikan manfaat. Salah satu manfaat hukum adalah memberikan efek jera kepada pelaku dan pembelajaran kepada masyarakat lainnya. Dalam hal ini, dengan dijatuhkannya vonis 8 bulan penjara kepada Fidelis tentu akan memberikan efek jera kepada Fidelis agar tidak mengulangi perbuatan yang sama kedepannya dan memberikan pembelajaran kepada masyarakat bahwa penanaman ganja, pemberian ganja kepada orang lain dengan tanpa hak dan melawan hukum dalam hal apapun tidak dibenarkan dalam undang-undang. Tentu hal ini merupakan sesuatu yang harus dipahami oleh masyarakat lainnya agar dalam bertindak kedepannya mengetahui bahwa penggunaan ganja dalam hal apapapun dan dalan keadaan apapun sepanjang tanpa hak dan melawan hukum adalah tindakan illegal yang tidak boleh dilakukan.

Aspek Kepastian Hukum

Kepastian merupakan hal yang esensial dalam penegakan hukum. Hukum harus memberikan kepastian. Dalam hukum pidana memang dikenal alasan-alasan pengecualian sehingga terhindar dari hukuman meskipun melakukan tindak pidana.

Alasan tersebut dapat dibagi dua yakni : Alasan Pemaaf (Schuldduitsluitinggronden) dan Alasan Pembenar (Rechtsvaardigingdronden).

 

Alasan-alasan pembenar tersebut diantaranya :

  1. Daya Paksa Relatif (Relative Overmacht), Pasal 48 KUHP
  2. Pembelaan Darurat (Noodweer), Pasal 49 ayat (1) KUHP
  3. Menjalankan Ketentuan Undang-Undang, Pasal 50 KUHP
  4. Melaksanakan Perintah Jabatan dari Pejabat yang Berwenang, Pasal 51 KUHP

Alasan-alasan pemaaf tersebut diantaranya :

  1. Tidak Mampu Bertanggungjawab, Pasal 44 KUHP
  2. Daya Paksa Absolut (Overmacht)
  3. Pembelaan Yang Melampaui Batas (Noodwer exces), Pasal 49 Ayat (2) KUHP
  4. Melaksanakan Perintah Jabatan yang tidak sah

Peniadaan hukuman bagi pelaku tindak pidana dapat diberikan untuk alasan-alasan diatas. Dalam hal ini, Kasus Fidelis tidak memenuhi satupun alasan diatas, oleh karena itu tidak ada alasan yang dapat dipertahankan untuk mengatakan bahwa Fidelis dapat lolos dari hukuman apalagi hanya karena alasan kemanusiaan.

Vonis terhadap Fidelis memberikan cerminan kepastian hukum. Penggunaan Ganja dalam keadaan apapun sepanjang tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak dibenarkan dalam UU. Selain itu pasal 8 ayat (2) UU Narkotika dengan jelas mengatur “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Artinya dalil yang mengatakan bahwa penyakit tersebut hanya dapat disembuhkan hanya dengan ekstrak ganja untuk membebaskannya dari hukuman adalah sangat lemah. Bahwa tentu sebelum melakukan tindakannya (menanam) ganja tersebut, seharusnya berkoordinasi dengan pihak yang berwenang. Tidaklah logis untuk mengatakan bahwa jalan satu-satunya untuk menyembuhkan penyakitnya adalah dengan menanam ganja. Tentu langka terbaik yang seharusnya dapat diambil adalah dengan berkonsultasi dengan dokter.

Dalam hal ini, penanaman ganja tanpa hak atau melawan hukum adalah dilarang. Tentu konsekuensi logis bagi setiap pelanggar hukum adalah penjatuhan hukuman. Bahkan jika hakim tidak memberikan hukuman kepada kepada Fidelis justru tindakan itu dapat dikategorikan sebagai upaya melegalkan ganja secara halus. Setiap orang yang melanggar hukum pasti akan dihukum. Inilah esensi dari kepastian hukum.

Dibaca 238 kali
Ditandai sebagai
Dilisensi sebagai Atribusi (CC BY)
Febry Indra Gunawan Sitorus Pemula di Hukumpedia.com

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara


Contact
Location Labuhan Batu Utara
Posts 5
2017-08-04 13:56:55
"Peniadaan hukuman bagi pelaku tindak pidana dapat diberikan untuk alasan-alasan diatas. Dalam hal ini, Kasus Fidelis tidak memenuhi satupun alasan diatas, oleh karena itu tidak ada alasan yang dapat dipertahankan untuk mengatakan bahwa Fidelis dapat lolos dari hukuman apalagi hanya karena alasan kemanusiaan."

Masak sih? Yakin kalau apa yang dilakukan Fidelis nggak masuk dalam kategori Pasal 48 KUHP? Apa masih mau mencontoh kasus - kasus yang pakai arrest?
2017-08-05 03:56:37
Untuk lebih jelas, mas boleh lihat tayangan primetime news tanggal 03 Agustus 2017 (di youtube mungkin ada), penjelasan bapak Asep Iwan Iriawan (Mantan Hakim) bahwa pasal 48 tidak bisa menyelamatkan Fidelis karena tidak memenuhi unsur2nya.

2017-08-05 03:53:38
Mas, unsur unsur dalam pasal 48 tidak terpenuhi dalam kasus ini.

Mungkin mas akan bilang ini dalam keadaan darurat, pelaku yang memilih untuk melakukan tindak pidananya.

Mas boleh lihat penjelasan pasal 48 dibawah, yg saya kutip dari hukum online.



Daya paksa atau overmacht dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) terdapat dalam Pasal 48 KUHP yang berbunyi:



“Orang yang melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa, tidak dapat dipidana.”



Untuk mengetahui batasan ruang lingkup berlakunya overmacht, R. Sugandhi, S.H. dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya mengatakan bahwa kalimat “karena pengaruh daya paksa” harus diartikan, baik pengaruh daya paksaan batin, maupun lahir, rohani, maupun jasmani. Daya paksa yang tidak dapat dilawan adalah kekuatan yang lebih besar, yakni kekuasaan yang pada umumnya tidak mungkin dapat ditentang. Mengenai kekuasaan ini dapat dibedakan dalam 3 macam seperti di bawah ini:



1. yang bersifat mutlak



R. Sugandhi, S.H.menjelaskan, dalam hal ini, orang itu tidak dapat berbuat lain. Ia mengalami sesuatu yang sama sekali tidak dapat ia elakkan. Misalnya, seseorang dipegang oleh seseorang lainnya yang lebih kuat, kemudian dilemparkannya ke jendela kaca sehingga kacanya pecah dan mengakibatkan kejahatan merusak barang orang lain. Dalam peristiwa semacam ini dengan mudah dapat dimengerti bahwa orang yang tenaganya lemah itu tidak dapat dihukum karena segala sesuatunya yang melakukan ialah orang yang lebih kuat. Orang inilah yang berbuat dan dialah pula yang harus dihukum (hal. 54-55).



Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana (hal. 152-153), sebagaimana kami sarikan, mengatakan bahwa daya paksa absolut (vis absoluta) sebenarnya bukan daya paksa yang sesungguhnya, karena di sini pembuat sendiri menjadi korban paksaan fisik orang lain. Jadi ia tidak punya pilihan lain sama sekali. Misalnya seseorang yang diangkat oleh orang pegulat yang kuat lalu dilemparkan ke orang lain sehingga orang lain itu tertindas dan cedera. Orang yang dilemparkan itu sendiri sebenarnya menjadi korban juga sehingga sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan menindas orang lain.



Lebih lanjut, Andi Hamzah menjelaskan bahwa orang yang dilemparkan ini tidak dapat berbuat lain. Daya paksa absolut ini bersifat fisik, tetapi dapat juga bersifat psikis, misalnya orang yang dihipnotis sehingga melakukan delik. Di sini orang tersebut tidak dapat berbuat lain. Selain daya paksa tersebut datang dari orang lain, daya paksa dapat juga datang dari alam, misalnya pilot yang pesawatnya terhempas ke landasan karena gempa sehingga menimpa pesawat lain yang menimbulkan korban di pesawat lain itu.



2. yang bersifat relatif



R. Sugandhi, S.H.(Ibid, hal. 55) menjelaskan, dalam hal ini, kekuasaan atau kekuatan yang memaksa orang itu tidak mutlak, tidak penuh. Orang yang dipaksa itu masih punya kesempatan untuk memilih mana yang akan dilakukan. Misalnya A ditodong dengan pistol oleh B, disuruh membakar rumah. Apabila A tidak segera membakar rumah itu, maka pistol yang ditodongkan kepadanya tersebut akan ditembakkan. Dalam pikiran, memang mungkin A menolak perintah itu sehingga ia ditembak mati. Akan tetapi apabila ia menuruti perintah itu, ia akan melakukan tindak pidana kejahatan. Walaupun demikian, ia tidak dapat dihukum karena adanya paksaan tersebut. Perbedaan kekuasaan bersifat mutlak dan kekuasaan bersifat relatif ialah bahwa pada yang mutlak, dalam segala sesuatunya orang yang memaksa itu sendirilah yang berbuat semaunya, sedang pada yang relatif, orang yang dipaksa itulah yang melakukan karena dalam paksaan kekuatan.



R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 63) mengatakan bahwa paksaan itu harus ditinjau dari banyak sudut, misalnya apakah yang dipaksa itu lebih lemah daripada orang yang memaksa, apakah tidak ada jalan lain, apakah paksaan itu betul-betul seimbang apabila dituruti dan sebagainya. Hakimlah yang harus menguji dan memutuskan hal ini.



3. yang merupakan suatu keadaan darurat



R. Sugandhi, S.H.(Ibid, hal. 55) menjelaskan bedanya dengan kekuasaan yang bersifat relatif ialah bahwa pada keadaan darurai ini orang yang terpaksa itu sendirilah yang memilih peristiwa pidana mana yang akan ia lakukan., sedang pada kekuasaan yang bersifat relatif, orang itu tidak memilih. Dalam hal ini (kekuasaan yang bersifat relatif - red) orang yang mengambil prakarsa ialah orang yang memaksa.



R. Sugandhi, S.H.(Ibid, hal. 56) memberikan contoh keadaan darurat, misalnya:



a. Dalam sebuah pelayaran dengan kapal laut telah terjadi kecelakaan. Kapal itu meledak dengan mendadak, sehingga penumpangnya masing-masing harus menolong dirinya sendiri. Seorang penumpang beruntung dapat mengapung dengan sebuah papan kayu yang hanya dapat menampung seorang saja. Kemudian datang penumpang lain yang juga ingin menyelamatkan dirinya. Padanya tiada sebuah alat pun yang dapat dipakai untuk menyelamatkan diri. Ia lalu meraih papan kayu yang telah dipakai untuk mengapung oleh orang yang terdahulu dari dia. Orang yang terdahulu itu lalu mendorong orang tersebut hingga tenggelam dan mati. Karena dalam keadaan darurat, maka orang itu tidak dapat dihukum.



b. Untuk menolong seorang yang tersekap dalam rumah yang sedang terbakar, seorang anggota pasukan pencegah kebakaran telah memecah sebuah jendela kaca yang berharga dari rumah yang terbakar itu untuk jalan masuk. Meskipun anggota pasukan pencegah kebakaran itu telah melakukan kejahatan merusak barang orang lain, ia tidak dapat dihukum karena dalam keadaan darurat.
2017-08-03 23:33:33
Dari kasus ini juga kita dapat belajar bahwa hukum itu kaku seperti asas Lex dura sed tamen scripta asas yang berarti Hukum kaku tetapi begitulah yang tertulis dan juga Equality before the Law, Hukum itu harus tidak memihak (adil), memberi manfaat kepada yang berperkara, tidak mempertimbangkan siapapun yang berperkara, menghasilkan kepastian dan kesemuanya harus sama bila behadapan dengan Hukum, sehingga Hukum menjadi begitu kaku atau kejam kedengarannya.Nice feb
2017-08-04 01:14:39
Tergantung orang memandangnya. Bebas mau menilai hukum itu seperti apa. Mau dibilang kaku, etc itu sah2 saja.
Yang pasti dari sudut pandang filosofis, sosiologis, dan yuridis putusan hakim kasus fidelis mencerminkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian
Topik Pilihan
Topik Terhangat
Artikel Hukumonline.com