Azas Legalitas
Skor 0
by Febry Indra Gunawan Sitorus - 05/05/2017, 08:27

            Dalam hukum pidana, dikenal suatu asas yang yakni Asas Legalitas yang diatur dalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan pidanan yang telah ada”.

            Asas Legalitas yang lengkapnya berbunyi “nullum crimen (delictum), nulla poena sine paevia lege poenali, bersumber dari bavarian code di Jerman tahun 1813. Asas ini ditulis dan dimasukkan ke dalam Bavarian Code oleh Paul Johann Anselm Ritter von Feuerbach. Asas ini menggaris bawahi bahwa tiada seorang pun yang dapat dipidana tanpa ada hukum yang terlebih dahulu mengatur demikian. Asas yang merupakan ciri dari Eropa Kontinental ini merupakan lawan dari asas retroactive, yang artinya bahwa pemidanaan berlaku surut terhadap kejahatan yang belum diatur secara hukum pada saat dilakukan.

            Pada Jaman Romawi Kuno dikenal adanya istilah criminal extra ordinaria, yang berarti kejahatan-kejahatan yang tidak disebutkan dalam undang-undang. Ketika hukum Romawi kuno diterima oleh raja-raja Eropa Barat, istilah criminal extra ordinaria diterima pula. Kondisi ini kemudian memungkinkan raja-raja yang berkuasa untuk bertindak sewenang-wenang terhadap perbuatan-perbuatan yang dikatakan jahat, namun belum diatur di dalam undang-undang. Lahirnya Magna Charta Libertatum di Inggris (1215) merupakan salah bentuk reaksi terhadap praktik kesewenang-wenangan raja di masa itu. Ini adalah fase pertama ketika manusia mulai memikirkan dan memperjuangkan hak-haknya sebagai manusia.

            Asas legalitas yang dikenal dalam hukum pidana modern muncul dari lingkup sosiologis Abad Pencerahan yang mengagungkan doktrin perlindungan rakyat dari perlakuan sewenang-wenang kekuasaan. Sebelum datang Abad Pencerahan, kekuasaan dapat menghukum orang meski tanpa ada peraturan terlebih dulu. Saat itu, selera kekuasaanlah yang paling berhak menentukan apakah perbuatan dapat dihukum atau tidak. Untuk melindungi hak individu, hadirlah asas legalitas yang merupakan instrumen penting perlindungan kemerdekaan individu saat berhadapan dengan negara. Dengan demikian, apa yang disebut dengan perbuatan yang dapat dihukum menjadi otoritas peraturan, bukan kekuasaan.

            Perlindungan terhadap hak-hak rakyat banyak yang pada mulanya dilakukan melalui perjuangan dengan asas politik, yakni dengan menghadapkan kepentingan rakyat vis a vis kekuasaan raja yang absolut. Asal gagasan asas legalitas berasal dari ketentuan Pasal 39 Magna Charta (1215) di Inggris, yang menjamin adanya perlindungan rakyat dari penangkapan, penahanan, penyitaan, pembuangan, dan dikeluarkannya seseorang dari perlindungan hukum/undang-undang, kecuali ada putusan peradilan yang sah. Ketentuan ini diikuti Habeas Corpus Act (1679) di Inggris yang mengharuskan seseorang yang ditangkap diperiksa dalam waktu singkat. Pasca lahirnya Magna Charta dan Habeas Corpus Act, jaminan atas hak dan kewajiban rakyat kemudian berubah menjadi asas-asas hukum. Asas-asas hukum ini dirumuskan dalam hukum tertulis, agar memiliki jamian kepastian hukum (rechtszekerheid). Pelopor perjuangan politik dan hukum di Inggris adalah John Locke (1760).

            Perjuangan rakyat Inggris tersebut kemudian berkembang hingga ke Perancis, sebagai bentuk perlawanan atas kesewenang-wenangan raja Louis XIV, dengan simbol Penjara Bastille sebagai simbol kekuasaan raja yang despotis. Perjuangan rakyat Perancis dipengaruhi oleh dua orang filsuf paling terkemuka Abad Pencerahan, Charles Montesquieu (1689-1755) dan Jean Jacques Rousseau ( 1712-1778 ). Montesquieu lewat bukunya L’esprit des Lois ( 1748 ) dan bukunya Rousseau Dus Contrat Social, ou principes du droit politique (1762) memperkenalkan pemikiran asas legalitas, sebagai bentuk perlawanan terhadap konsep Let’s ces moi, yang didengungkan Raja Louis. Selain dipengaruhi oleh kedua filsuf tersebut perkembangan asas legalitas di Perancis juga dipengaruhi oleh Marquis de Lafayette, seorang sahabat George Washington, yang membawa pemikiran asas legalitas dari Amerika ke Perancis.

            Di Amerika, ketentuan asas legalitas sudah dicantumkan dalam Declaration of Independence 1776, di sana disebutkan tiada seorang pun boleh dituntut atau ditangkap selain dengan, dan karena tindakan-tindakan yang diatur dalam, peraturan perundang-undangan. Pemikiran asas legalitas kemudian diimplementasikan sebagai undang-undang dalam Pasal 8 Declaration des droits de L’homme et du citoyen (1789). Asas ini kemudian dimasukkan dalam Pasal 4 Code Penal Perancis pada masa pemerintahan Napoleon Bonaparte (1801). Bunyi ketentuan ini adalah bahwa “Tidak ada sesuatu yang boleh dipidana selain karena suatu wet yang ditetapkan dalam undang-undang dan diundangkan secara sah”. Beccaria, dalam Dei delitti e drllee pene (Over misdaden en straffen 1764) juga

menyatakan bahwa individu harus dilindungi dari perbuatan sewenang-wenang. Oleh karenanya perlu dibuat suatu hukum sebelum delik itu terjadi. Hukum itu harus mengatur dengan jelas dan tegas, sehingga bisa memberi petunjuk dalam menjalankan peradilan pidana.

Perjalanan selanjutnya, Von Feuerbach seorang sarjana Jerman, berpendapat bahwa merupakan suatu asas yang penting bagi pemberian ancaman hukuman di dalam hukum pidana, yaitu bahwa setiap penjatuhan hukuman oleh hakim haruslah merupakan suatu akibat hukum dari suatu ketentuan menurut undang-undang, yakni dengan maksud menjamin hak-hak yang ada pada setiap orang. Dengan demikian, maka undang-undang itu harus memberikan suatu ancaman hukuman berupa suatu penderitaan kepada setiap orang yang melakukan suatu pelanggaran hukum. Von Feuebach mengemukakan tiga ketentuan yakni :

  • Nulla Poena Sine Lege, yang artinya bahwa setiap penjatuhan hukuman haruslah didasarkan pada suatu undang-undang pidana;
  • Nulla Poena Sine Crimine, yang artinya bahwa suatu penjatuhan hukuman hanyalah dapat dilakukan, apabila perbuatan yang bersangkutan telah diancam dengan suatu hukuman oleh undangundang;
  • Nullum Crimen Sine Poena Legali, yang artinya bahwa perbuatan yang telah diancam dengan hukuman oleh undang-undang itu apabila dilanggar dapat berakibat dijatuhkannya hukuman seperti yang diancamkan oleh undang-undang terhadap pelanggarannya;

Von Feuerbach kemudian merumuskan adagium “Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali.”Bahwa tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu. Adagium ini terkandung dalam bukunya Lehrbuch des peinlichen Rechts (1801).

Asas legalitas yang dikemukakan oleh Feuerbach mengandung tiga pengertian :

  1. Tidak ada perbuatan dapat dipidana, apabila belum diatur dalam undang-undang.
  2. Dalam menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
  3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut (non retroactive).

Ketentuan asas legalitas diakui pertama kali oleh konstitusi Amerika Serikat tahun 1783, dicantumkan dalam Article I Section 9 yang berbunyi: “No bill of attainder or ex post pacto law shall be passed”. Lalu diikuti oleh Perancis di dalam Declaration des droits de L’homme et du citoyen 1789. Selanjutnya ketentuan ini diikuti oleh negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental kepastian hukum dijunjung tinggi. Tujuan yang ingin dicapai dari asas legalitas itu sendiri adalah memperkuat kepastian hukum, menciptakan keadilan dan kejujuran bagi terdakwa, mengefektifkan fungsi penjeraan dalam sanksi pidana, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memperkokoh rule of law.

Di satu sisi asas ini memang dirasa sangat efektif dalam melindungi hak-hak rakyat dari kesewang-wenangan penguasa. Namun, efek dari pemberlakuan ketentuan asas legalitas adalah, hukum kurang bisa mengikuti perkembangan pesat kejahatan. Ini menjadi kelemahan mendasar dari pemberlakuan asas legalitas. E Utrecht mengatakan, asas legalitas kurang melindungi kepentingan-kepentingan kolektif (collectieve belangen), karena memungkinkan dibebaskannya pelaku perbuatan yang sejatinya merupakan kejahatan tapi tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, paradigma yang dianut asas ini adalah konsep mala in prohibita (suatu perbuatan dianggap kejahatan karena adanya peraturan), bukan mala in se (suatu perbuatan dianggap kejahatan karena tercela).

Di Indonesia asas legalitas dirumuskan dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi “Geen feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling” yang artinya tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri.

Ketentuan pidana yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP tersebut mengandung tiga buah asas yang sangat penting, yaitu :

  1. bahwa hukum pidana yang berlaku di Negara kita itu merupakan suatu hukum yang tertulis;
  2. bahwa undang-undang pidana yang berlaku di Negara kita itu tidak dapat diberlakukan surut;
  3. bahwa penafsiran secara analogis itu tidak boleh dipergunakan dalam menafsirkan undang-undang pidana.

Ketentuan dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP juga menyatakan bahwa  undang-undang pidana yang berlaku di Negara kita tidak dapat diberlakukan surut. Apabila undang-undang pidana kita tidak dapat diberlakukan surut, maka hal tersebut sebenarnya merupakan sesuatu yang wajar. Oleh Karena undang-undang pidana yang berlaku di Negara kita, baik sebagai undang-undang pidana dalam arti material, tetap merupakan suatu undang-undang. Dan sebagai undang-undang sudah sewajarnya apabila ia terikat pada ketentuan-ketentuan yang mengatur perundang-undangan di Indonesia.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah perundang-undangan, dapat diatur dalam Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia yang telah diundangkan dalam Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23 pada tanggal 23 April 1847, yang dalam kepustakaan Belanda biasanya disingkat A.B. Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia diartikan ketentuan-ketentuan umum tentang perundangundangan Indonesia.

Pasal 2 dari Algemene Bepalingen van Wetgeving menentukan bahwa : De wet verbindt alleen voor het toekomende en heft gene terugwerkende kracht artinya undang-undang itu hanyalah berkenaan dengan hal-hal yang akan datang dan tidak mempunyai kekuatan berlaku secara surut. Dari ketentuan tersebut dijelaskan bahwa suatu undang-undang pidana hanya dapat diberlakukan terhadap seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan yang terlarang oleh undang-undang pidana tersebut setelah undang-undang pidana yang bersangkutan dinyatakan diberlakukan.

Dibaca 305 kali
Dikategorisasi sebagai Hukum dan Masyarakat
Ditandai sebagai
Dilisensi sebagai Atribusi (CC BY)
Febry Indra Gunawan Sitorus Pemula di Hukumpedia.com

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara


Contact
Location Labuhan Batu Utara
Posts 5
2017-05-20 18:22:37
Sangat menarik untuk mahasiswa yg ingin memahami hakikat dan nilai historis asas legalitas, meskipun perjalanan implementasi tdk lah mulus
2017-05-18 11:31:17
jadi kalau nggak ada hukumnya terus jadi nggak bisa?
2017-05-27 21:56:37
Sejatinya demikian, tetapi dalam praktek nya bukanlah demikian. Hakim boleh menemukan hukum jika hukumnya belum ada. Hal ini dinamakan rechtsvinding (Penemuan hukum). Bahkan dalam pasal 11 AB dikatakan bahwa hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan dengan alasan bahwa tidak ada hukun yang mengatur. artinya hakim boleh melakukan penemuan hukum. menggali kebiasaan kebiasaan yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Artinya hakim bukan semata sebagai corong undang-undang.
2017-05-18 11:05:15
kalau hukum adat bagaimana statusnya?
2017-05-27 21:53:21
Dalam hukum adat, tidak dikenal azas legalitas. Azas Legalitas ada dalam peraturan tertulis. KUHP menganut azas legalitas. Mengenai hukum adat, hukum adat bukanlah hukum tertulis tapi hukum yang hidup (the living law) di tengah kehidupan masyarakat.

Tetapi dalam RUU KUHP di wacanakan bahwa pengaturan hukum adat dimasukkan kedalam KIHP. Hal ini bisa jadi bahan menarik untuk kita bahas dan perbincangkan lebih lanjut.
2017-05-08 15:07:30
ini emang keren dan mencerahkan
2017-05-09 06:06:55
Makasih gan.
2017-05-08 13:34:10
Tulisan tentang hal-hal mendasar itu selalu menarik
2017-05-09 06:07:05
Makasih gan
Topik Pilihan
Topik Terhangat
Artikel Hukumonline.com