Menafsir Keputusan Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tentang Penyumpahan Advokat
Skor 0
by Steven Suprantio - 10/13/2015, 01:57

 

 

Latar Belakang

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada tanggal 25 September 2015 menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal Penyumpahan Advokat (Untuk selanjutnya akan disebut “KMA Penyumpahan Advokat&rdquo . KMA Penyumpahan Advokat ditetapkan dengan beberapa pertimbangan, diantaranya adalah Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 menjamin hak untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak dan kurangnya tenaga Advokat di daerah karena belum diambil sumpah atau janjinya sedangkan pencari keadilan sangat membutuhkan jasa Advokat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Ketua Mahkamah Agung memberikan petunjuk sebagai berikut :

  • [...] Advokat yang belum bersumpah atau berjanji, Ketua Pengadilan Tinggi berwenang untuk melakukan penyumpahan terhadap Advokat yang telah memenuhi persyaratan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat atas permohonan beberapa Organisasi Advokat yang mengatasnamakan Peradi dan pengurus Organisasi Advokat lainnya hingga terbentuknya Undang-Undang Advokat yang baru;
  • Setiap kepengurusan Advokat yang dapat mengusulkan pengambilan sumpah atau janji harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat selain yang ditentukan dalam angka 6 tersebut di atas.

Bagaikan meminum air dingin di bawah teriknya panas matahari, KMA Penyumpahan Advokat ditafsirkan seluruh organisasi advokat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tinggi agar Advokat segera diambil sumpah atau janjinya. Misalnya saja Peradi yang diketuai Fauzi Yusuf Hasibuan dan Peradi yang diketuai Juniver Girsang segera mengumumkan kepada Calon Advokat untuk segera mendaftarkan diri, bahkan KAI telah mengajukan permohonan pengambilan sumpah di Pengadilan Tinggi Bandung.

Barangkali KMA Penyumpahan Advokat memuaskan dahaga, rekan-rekan calon advokat dari Kai dan mereka yang mendukung konsep multi bar, sebaliknya mereka yang calon advokat Peradi dan mereka yang mendukung single bar mungkin semakin kehausan di padang gurun.

Penulis sendiri sependapat dengan mereka yang mendukung PERADI sebagai Organisasi Advokat wadah tunggal (single bar), berikut adalah uraiannya.

Pembatasan

Penulis pada kesempatan ini tidak akan menguraikan perpecahan PERADI versi Fauzi Yusuf Hasibuan, Juniver Girsang dan Luhut Pangaribuan, karena memerlukan pisau analisa yang berbeda.

PERADI sebagai organisasi wadah tunggal

Organisasi Advokat sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat berbentuk “wadah tunggal” dan harus terbentuk dalam waktu 2 (dua) tahun semenjak berlakunya UU Advokat. Kemudian pada hari Kamis, 8 September 2005 Pk. 12.30 WIB resmi dilahirkan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). PERADI dibidani oleh IKADIN, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HKHPM, dan APSI diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi. Salah satunya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 066/PUU-VIII/2010, ihwal pengujian Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 32 ayat (4) UU 18 tahun 2003 tentang Advokat terhadap Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan :

“Permohonan tidak dapat diterima Pilihan bentuk Organisasi Advokat yang tunggal tidaklah bertentangan dengan konstitusi. [...] menurut mahkamah "wadah profesi advokat yang dimaksud adalah hanya satu wadah profesi Advokat yang menjalankan 8 (delapan) kewenangan aquo, yang tidak menutup kemungkinan adanya wadah profesi advokat lain yang tidak menjalankan 8 (delapan) kewenangan tersebut berdasarkan asas kebebasan berkumpul dan berserikat menurut Pasal 28 dan PAsal 28E ayat (3) UUD 1945” 

Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, menginsafkan keberadaan AAI, IPHI, APSI dsb tidak dilarang karena merupakan hak konstitusional untuk berserikat dan berkumpul. Namun demikian hanya PERADI yang memiliki kewenangan untuk menjalankan 8 kewenangan dalam UU Advokat.

PERADI sesuai dengan amanat dari UU Advokat, memiliki kewenangan-kewenangan untuk :

No

Kewenangan

Pasal

1

Melaksanakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat

Pasal 2 ayat (1)

2

Pengujian Calon Advokat

Pasal 3 ayat (1) huruf f

3

Pengangkatan Advokat

Pasal 2 ayat (2)

4

Membuat Kode Etik

Pasal 26 ayat (1)

5

Membentuk Dewan Kehormatan

Pasal 27 ayat (1)

6

Membentuk Komisi Pengawas

Pasal 13 ayat (1)

7

Melakukan Pengawasan

Pasal 12 ayat (1)

8

Memberhentikan Advokat

Pasal 9 ayat (1)

Tabel 1 : Kewenangan PERADI menurut UU Advokat

Organisasi Advokat dan Organisasi Advokat lainnya

UU Advokat memberikan penjelasan Organisasi Advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang ini. Huruf “O” dan “A” yang dicetak besar dalam ketentuan itu memiliki makna “menunjuk jati diri” dari Organisasi Advokat (yang akan dibentuk kemudian, sesuai dengan amanat UU Advokat, yaitu PERADI).

Bila dicermati dalam UU Advokat, tidak dikenal “Organisasi Advokat lainnya” sebagaimana dimaksud dalam KMA Penyumpahan Advokat. Karena itu perlu dilakukan penemuan hukum, dengan cara penafsiran hukum atau konstruksi hukum. Penulis akan mencoba untuk melakukan beberapa penafsiran, sebagai berikut :

  • Penafsiran Gramatikal, kata “lainnya” berasal dari kata “lain” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti 1. Tidak sama, atau 2. Kecuali, atau 3. Beda. Sehingga bila dikaitkan dengan kata “Organisasi Advokat lainnya” berarti ada Organisasi Advokat selain PERADI; Penafsiran tersebut tentu tidak memberikan jawaban yang memuaskan, karena masih timbul pertanyaan “Siapa?” atau “Apa?” yang dimaksud Organisasi Advokat lainnya?
  • Penafisran Sistematis, dari KMA Penyumpahan Advokat terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XIII/2015. Ternyata pada Putusan tersebut ditemukan kata “Organisasi Advokat lainnya” walaupun tidak dijelaskan lebih lanjut siapa saja mereka.

Namun bila dicermati secara keseluruhan Pemohon dalam perkara 101/PUU-VII/2009, 112/PUU-XII/2014 dan 36/PUU-XIII/2015 adalah orang perseorangan yang merupakan calon Advokat dari KAI yang belum disumpah di Pengadilan Tinggi. Sehingga menurut hemat penulis kata “Organisasi Advokat lainnya” berarti KAI.

Sampai di sini, jelas Organisasi Advokat dan Organisasi Advokat lainnya berarti PERADI dan KAI. Menurut KMA Penyumpahan Advokat, Peradi dan KAI dapat mengajukan permohonan pengambilan sumpah atau janji Advokat kepada Pengadilan Tinggi.

Penulis sendiri memiliki pendapat yang berbeda dengan KMA Penyumpahan Advokat dan Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, karena Pertama keduanya tidak sejalan dengan UU Advokat yang mengamanatkan Organisasi Advokat sebagai wadah tunggal. Kedua Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 101/PUU-VII/2009, 112/PUU-XII/2014 dan 36/PUU-XIII/2015, seolah-olah menegasikan keberadaan PERADI sebagai wadah tunggal yang diamanatkan oleh UU Advokat dan tidak konsisten terhadap Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Selengkapnya, simaklah tabel di bawah ini :

No

Nomor Putusan

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi

1

014/PUU-I/2006

ketentuan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Advokat tidak melarang bagi setiap Advokat untuk menjalankan profesinya untuk berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat. Namun dalam melaksanakan hak berserikat para Advokat harus berhimpun dalam satu wadah organisasi Advokat, hal ini didasari karena Advokat adalah unsur penegak hukum, sebagaimana satu wadah bagi penegak hukum lainnya, yaitu hakim dalam Persatuan Hakim Indonesia (Persahi), Jaksa dalam Persatuan Jaksa (Persaja), Kepolisian dalam Bayangkara, juga ketentuan untuk berkumpul dalam satu wadah bagi profesi Jabatan Notaris

kedelapan Organisasi Advokat pendiri PERADI tetap memiliki kewenangan selain kewenangan yang telah menjadi kewenangan PERADI, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat meniadakan eksistensi kedelapan organisasi, yang karenanya melanggar prinsip kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana diatur UUD 1945

2

066/PUU-VIII/2010

Pilihan bentuk Organisasi Advokat yang tunggal tidaklah bertentangan dengan konstitusi. Memperhatikan seluruh ketentuan dan norma dalam UU Advokat serta kenyataan pada wadah profesi advokat yang diamksud adalah hanya satu wadah profesi advokat, menurut mahkamah "wadah profesi advokat yang dimaksud adalah hanya satu wadah profesi Advokat yang menjalankan 8 (delapan) kewenangan aquo, yang tidak menutup kemungkinan adanya wadah profesi advokat lain yang tidak menjalankan 8 (delapan) kewenangan tersebut berdasarkan asas kebebasan berkumpul dan berserikat menurut Pasal 28 dan PAsal 28E ayat (3) UUD 1945

3

71/PUU-VIII/2010

Pendapat Peradi : Organisasi Peradi, termasuk kedalam kelompok "lembaga negara" (vide Pasal 24 ayat (3) dalam arti luas (berkaitan dengan fungsi kekuasaan kehakiman) bersifat independen. Oleh karena itu tidak ada kaitannya dengan kebebasan untuk bekerja dan berkumpul

Tabel 2 : Putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan PERADI sebagai Organisasi Advokat wadah tunggal

Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi di atas memberikan penegasan, bahwa keberadaan PERADI adalah konstitusional untuk menjalankan kewenangannya yang diatur dalam UU Advokat, salah satunya adalah mengangkat Advokat. Lantas mengapa Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung kini memperkenankan kewenangan itu “dibagi” dengan KAI?

Simpulan

KMA Penyumpahan Advokat memberikan kesempatan kepada PERADI dan KAI untuk berbagi kewenangan untuk mengajukan permohonan sumpah atau pengambilan janji calon Advokat ke Pengadilan Tinggi.

KMA Penyumpahan Advokat dan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 101/PUU-VII/2009, 112/PUU-XII/2014 dan 36/PUU-XIII/2015 inkonsisten dengan ketentuan UU Advokat dan tidak konsisten terhadap Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi nomor 014/PUU-I/2006, 066/PUU-VIII/2010, dan 71/PUU-VIII/2010 yang menegaskan PERADI sebagai Organisasi Advokat wadah tunggal, yang memiliki kewenangan mengangkat Advokat.

Kontributor : Destri T. Istiqamah dan Canggih Prabowo

Dibaca 1415 kali
Dilisensi sebagai Atribusi (CC BY)
Steven Suprantio Pemula di Hukumpedia.com

Contact
Location
Posts 5
2017-01-23 14:09:39
ditunggu tlisan lainnya mas @tevenuprantio
2015-10-20 17:28:20

Sebenernya nyang nulis sapa sih? Mending bikin akun sendiri dong ah. Masak jadi minjemin akun sih om @tevenuprantio

Topik Pilihan
Topik Terhangat
Artikel Hukumonline.com