Melihat Hukum dari Sisi Hak Asasi Manusia atas Proses Hukum Terdakwa Ahok
Skor 1
by Sugianto Sp Nadeak - 05/13/2017, 01:44

Tiada hukuman/pidana tanpa ada peraturan/perbuatan pidana.

Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada (Nullum delictum nulla poena sine praevia lege ponali).

Azas hukum diatas lebih dikenal dengan Azas Legalitas dan dengan azas itu untuk menjamin kepastian hukum sebab dengan demikian keadilan bagi terdakwa akan tersedia sesuai kejujuran terdakwa dalam fakta persidangan (dalam hal ini khususnya mengenai waktu terjadinya peristiwa hukum) dengan demikian peraturan perundang undangan yang dipakai juga dapat sesuai dengan waktu terjadinya peristiwa hukum.

Dari artian azas diatas, tidak akan ada pemidanaan atas perbuatan yang belum diatur atas suatu ketentuan perundang-undangan.

Tetapi bilamana atas suatu perbuatan belum ada aturan yang mengaturnya bukan berarti hakim tidak dapat mengadilinya karena hakim tidak boleh menolak suatu perkara (Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10    UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakimengmengantisipasihakbagi hakim yang menolak untuk mengadili dengan alasan undang-undangnya bungkam, tidak jelas atau tidak lengkap, dapat dituntut karena menolak untuk mengadili vide Pasal 22 Algemene Bepalingen (AB).

Bila dikaitkan dengan persoalan hukum yang memproses Ahok (Gubernur DKI Jakarta saat itu) ada dugaan perbuatan pidana yang dilakukan dan ada pula aturan hukum yang mengaturnya sehingga proses hukumnya berjalan dengan baik dan telah diputus dengan memidana Ahok selama 2 tahun penjara.

Dengan memproses perbuatan Ahok yang diduga merupakan perbuatan pidana apakah melanggar Hak Azasi Manusia?

Untuk menjawab pertanyaan diatas, bila dilihat dari Undang Undang HAM  yaitu salah satunya Hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah ialah hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan contohnya : hak mendapat perlindungan hukum, hak membela agama, hak menjadi pejabat pemerintah, hak untuk diperlakukan secara adil, dll.

Ada 10 azas yang ditegaskan dalam penjelasan KUHAP berkaitan juga dengan Hak Azasi Tersangka/Terdakwa. Kesepuluh Azas ini dapat dibedakan menjadi 7 Azas Umum dan 3 Azas Khusus, yaitu :

A. Azas azas umum :

1. Perlakuan yang sama dimuka hukum tanpa diskriminasi apapun.

2. Praduga tak bersalah.

3. Hak untuk memperoleh konpensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi.

4. Hak untuk mendapat bantuan hukum.

5. Hak pengadilan terdakwa dimuka pengadilan.

6. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana.

7. Peradilan yang terbuka untuk umum.

 

B. Azas azas khusus :

1. Pelanggaran atas hak hak individu (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan)didasarkan pada undang undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis).

2. Hak seorang tersangka untuk diberitahukan tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya.

3. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan putusan.

Dari uraian azas diatas dikaitkan dengan proses hukun Ahok berjalan dengan baik dan diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga proses hukum terhadap Ahok dimulai adanya ucapan yang disampaikannya saat menjalankan kedinasannya sebagai Gubernur DKI Jakarta kemudian perbuatan yang diduga tindak pidana penistaan agama diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan hakim berkeyakinan serta terbukti bahwa perbuatan yang dilakukan Ahok adalah merupakan tindak pidana.

Walaupun dalam proses persidangan JPU menuntut terdakwa dengan keyakinannya yang berdasarkan fakta fakta persidangan menuntut dengan terbuktinya terdakwa didasari atas dakwaan alternatif, lalu MajelisHakim memiliki keyakinan terhadap terdakwa terbukti dengan dakwaan alternatif yang tidak sependapat dengan tuntutan JPU sehingga Majelis Hakim lebih berat memidana terdakwa dibandingkan dengan tuntutan JPU yang menuntut pidana dengan 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun, sedangkan hakim memvonis 2 tahun penjara.

Bahwa atas perbedaan keyakinan antara JPU dengan Majelis Hakim yang didasari atas fakta fakta yang terungkap dimuka persidangan boleh boleh saja dan tidak ada pelanggaran hukum karena terdakwa didakwa atas dakwaan alternatif.

Atas fakta fakta yang terungkap dimuka persidangan telah mengungkap bahwa terdakwa melakukan perbuatannya yang diduga merupakan tindak pidana dilakukan atas nama terdakwa dalam jabatan Gubernur DKI Jakarta yang saat melaksanakan kunjungan kerja/kedinasan (selaku pemerintah). Dan tidak ada mengatasnamakan pembelaan atas hak minoritas maupun agamanya.

Untuk itu, proses hukum terdakwa Ahok yang dilihat dari persepsi HAM tidak ada terlanggar dan walaupun banyaknya massa/masyarakat/rakyat sebagian yang pro dan kontra atas proses hukum tersebut bukan menjadikan atau menganggap persoalan itu merupakan bagian pelanggaran HAM tetapi murni persoalan hukum pidana. Serta tidak ada yang terabaikan/terlanggar hak hak tersangka maupun terdakwa dan diproses dimuka pengadilan yang terbuka untuk umum dan dilalui melalui tahapan tahapan yang sesuai dengan ketentuan hukum formil maupun materil.

Atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr terdakwa tidak menerimanya dan telah diajukan upaya hukum banding. Untuk itu dengan diajukannya upaya hukum bahwa terdakwa sendiri telah menunjukkan sikap penghormatan atas putusan pengadilan. Jika dilihat pasca putusan itu banyaknya massa pendukung atau pun yang pro maupun kontra yang perpendapat berbeda ataupun dengan menunjukkan sikap keberatan merupakan suatu tindakan yang memperkeruh stabilitas keamanan negara dan dikuatirkan dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa yang selama ini terbina dengan baik.

Untuk itu bagi kita rakyat Indonesia jangan memperkeruh keadaan yang sedang terjadi di negara ini karena proses hukum terhadap setiap orang merupakan suatu persamaan hak dimuka hukum  (equality before the law) dengan tujuan untuk memberi sikap hati hati bagi setiap orang dalam berbuat.

Inti dari tulisan ini, tidak ada pelanggaran HAM dalam proses hukum terhadap terdakwa dan persoalan iti bukan merupakan perselihan antar umat beragama maupun bukan diskriminasi terhadap minoritas.

 

Dibaca 375 kali
Dikategorisasi sebagai Pidana
Ditandai sebagai
Dilisensi sebagai Atribusi (CC BY)
Sugianto Sp Nadeak Pemula di Hukumpedia.com

Pengacara Probono..


Contact
Location Kota Medan
Posts 3
2017-05-22 14:48:28
Sidang yang dipenuhi tekanan massa itu gimana urusannya ya?
2017-05-18 10:35:43
orang yang nggak salah dan berbuat baik koq malah dihukum
2017-05-18 10:17:43
kalau lihatnya cuma kasat mata ya nggak ada bang
Topik Pilihan
Topik Terhangat
Artikel Hukumonline.com