Bermimpi Menggapai Indepedensi
Skor 1
by Sugianto Sp Nadeak - 05/12/2017, 03:58

Pasca putusan Ahok yang mana Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutus dengan putusan pidana atas terdakwa Gubernur DKI Jakarta terbukti dan meyakinkan melakukan tindak pidana penistaan agama dihukum 2 tahun penjara.

Atas putusan itu ada yang pro dan kontra dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pro dan kontra boleh saja tetapi dengan menggunakan atribut hukum yang telah ditentukan undang undang seperti upaya hukum atau bisa juga untuk dieksaminasi. Bukan dengan melakukan unjuk rasa.

Mengingat kembali saat proses hukumnya belum ditingkat mengadili sama hal juga dilakukan protes (ada pro dan kontra) dilakukan dalam bentuk aksi juga.

Menyuarakan pendapat boleh saja dan diatur oleh undang undang tetapi unjuk rasa atas perkara ahok yang lagi viral saat ini sangat diluar dari kebiasaan masyarakat Indonesia. Dimana selama ini keaneka ragaman budaya, suku dan agama yang selama ini kokoh sekarang mulai retak diakibatkan adanya pemikiran yang keliru oleh bagian masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa ahok melakukan perbuatannya bertindak atas minoritas dan agama padahal sebenarnya bahw ahok bertindak atas diri sendiri secara pribadi dan jabatannya dan bukan bertindak atas pihak mnoritas dan agama.

Sehingga dengan adanya aksi baik pra dan pasca putusan ahok merupakan bagian dari penghalang indepedensi peradilan di Indonesia. Bentuk aksi tersebut merupakan bagian yang tidak mendukung indepedensi peradilan (dapat dikatakan suatu pengaruh seperti intervensi) yang dapat mempengaruhi hakim hakim menjadi tidak bebas dalam memeriksa mengadili dan memutus (mendapat tekanan).

Semestinya cita cita indepedensi peradilan harus didukung dan bukan menjadikan mimpi belaka. Akhirnya dengan segenap pengaruh pengaruh hal tersebut dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa. 

Kalaulah rakyat Indonesia dapat berpikir dengan kepala dingin dan tidak emosi serta tidak mencampurkan atau melekatkan persoalan ini dengan agama dan minoritas pastinya tidak akab menjadikan persoalan di Indonesia menjadi rumit. Padahal perbuatan yang diduga, didakwa dilakukan atas perbuatan sendiri yang bukan mengatasnamakan agama dan minoritas. Murni merupakan perbuatan pribadi atas kepentingan pribadi.

Kalaulah tidak sependapat dengan putusan itu mari diuji atau keberatan melalui upaya hukum yang ada ataupun dapat dieksaminasi dan bukan dengan turun ke jalan yang tidak ada artinya. Kalaulah memang ada artinya tapi harusnya jangan membawa persoalan ini seolah olah menjadikan persoalan antar agama.

Untuk itu harusnya pemerintah lebih tegas dan berani ambil sikap untuk menyelesaikan atau memberi kenyamanan terhadap rakyatnya dan bukan malah membiarkan rakyat bebas dengan dalih demokrasi karena demokrasi itu bukan dengan suka suka tetapi ada rule yang harus dilalui. Kalaulah nantinya dibiarkan terus dapat menciptakan keretakan maupun perpecahan diantara suku bangsa maupun antar agama.

Marilah kita junjung indepensi peradilan dan bukan malah hanya memimpikan indepedensi tersebut, akhir kata harusnya dengan indepedensi peradilan para hakim harus lebih memiliki jiwa yang berani dan menjunjung marwah peradilan melepaskan kepentingan pribadi maupun golongan..

Dibaca 109 kali
Dikategorisasi sebagai Fiksi dan Ulasan
Ditandai sebagai
Dilisensi sebagai Atribusi (CC BY)
Sugianto Sp Nadeak Pemula di Hukumpedia.com

Pengacara Probono..


Contact
Location Kota Medan
Posts 3
2017-05-18 10:36:05
sejak kapan pengadilan independen?
2017-05-18 10:31:13
pertanyaan: bagaimana menjaga independensi di tengah tekanan massa?
Topik Pilihan
Topik Terhangat
Artikel Hukumonline.com