Pengangketan KPK: Beyond Legal Reasoning
Skor 0
by Violla Reininda - 05/13/2017, 09:57

Penghuni Senayan kembali melakukan manuver yang mencengangkan. Dengan ketukan palu Fahri Hamzah, DPR melayangkan hak angket kepada KPK, yang dilatarbelakangi oleh desakan DPR kepada pimpinan KPK untuk menyerahkan BAP dan membuka rekaman Miryam S. Haryani saat diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi proyek KTP-el.

Pengajuan hak angket ini beyond legal reasoning, tidak dapat dibenarkan secara hukum dan tanpa alasan hukum yang jelas, sebab telah menyalahi aturan main yang dibikin sendiri oleh yang bersangkutan. Dalam tulisan ini, penulis akan memperlihatkan bahwa betapa DPR telah bertindak di atas hukum dan hak angket yang dilayangkan pun salah alamat dan tidak dapat dibenarkan secara yuridis dan teoritis.

 

Tersesat dan Salah Alamat

Bak judul sebuah nyanyian dangdut kontemporer, hak angket DPR ini salah alamat. Bila pelantun dangdut salah alamat karena menerima alamat palsu, wakil rakyat kita ini salah alamat karena tidak mematuhi “peta” petunjuk ke Jalan Angket. Ia sengaja menyasarkan diri untuk salah ketuk pintu rumah orang.

Di dalam “peta” bernama Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU 17/2014), tepatnya dalam Pasal 79 ayat (3), menunjukkan: “Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.” Dalam penjelasannya, pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah dapat berupa kebijakan yang dilaksanakan sendiri oleh Presiden, Wakil Presiden, menteri negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian.

KPK tidak dapat digolongkan ke dalam tujuh penyelenggara negara yang ditegaskan dalam penjelasan pasal a quo, sebab KPK merupakan state auxiliary organ yang bersifat independen, ia terlepas dari kekuasaan manapun, termasuk eksekutif, yang dipaksakan menjadi justifikasi pengeluaran hak angket. Meminjam istilah dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (LAN, 2003), organ demikian disebut independent institution atau independent organs, yang menjalankan penyelenggaraan negara secara mandiri dan bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur oleh peraturan perundang-undangan, misalnya terkait dengan pembentukan dan anggarannya. Lebih lanjut, LAN juga menjelaskan karakteristik independent institution, salah satunya adalah kedudukannya: (1) berada di luar organisasi pemerintah; (2) bertanggung jawab kepada masyarakat; dan (3) tidak memihak kepada institusi/individu tertentu dan tidak dapat diintervensi oleh siapapun. Hal ini pun ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK (UU 30/2002), tepatnya dalam Pasal 3, bahwa KPK dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Perlu diingat pula esensi dari melekatnya hak angket di DPR. Sejatinya, lembaga legislatif, sebagai representasi kedaulatan rakyat memiliki fungsi pengawasan, yaitu: (1) pengawasan terhadap penentuan kebijakan (control of policy making); (2) pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan (control of policy executing); (3) pengawasan terhadap penganggaran dan belanja negara (control of budgeting); (4) pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan belanja negara (control of budget implementation); (5) pengawasan terhadap kinerja pemerintahan (control of government performances); dan (6) pengawasan terhadap pengangkatan pejabat publik (control of political appointment of public officials) (Jimly Asshiddiqie, 2006). Untuk menjalankan fungsi pengawasan tersebut, DPR diberikan hak-hak kontrol khusus (Miriam Budiardjo, 1991), salah satunya hak angket, yang merupakan bentuk check and balances terhadap kekuasaan eksekutif atau Pemerintah untuk menghindari kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan kekuasaan, yang biasanya diawali dengan hak interpelasi (hak untuk bertanya) kepada Pemerintah mengenai kebijakan yang dilakukan, dan dapat berujung kepada impeachment terhadap Pemerintah.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengiriman hak angket kepada KPK, baik secara yuridis maupun teoritis, adalah tidak tepat, sebab KPK bukan objek yang dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) UU 17/2014 dan dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan DPR.

 

Demi Penegakanan atau Penumbangan Hukum?

Syarat lain untuk menggunakan hak angket sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 79 ayat (3) UU 17/2014 adalah apabila suatu kebijakan “... berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.” KPK yang enggan menyerahkan BAP dan membuka rekaman Miryam sama sekali bukan merupakan bentuk pelanggaran peraturan perundang-undangan. Ketegasan KPK berdasar hukum, ia berpegangan pada Pasal 17 huruf a angka 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU 14/200 . BAP dan keterangan Miryam merupakan informasi publik yang dikecualikan untuk diakses, sebab apabila dibuka dan diberikan kepada pemohonnya, dapat menghambat proses penegakan hukum dalam kasus korupsi KTP-el. DPR merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sebab beberapa anggotanya terlibat dalam tindak pidana ini, sehingga sangat dimungkinkan untuk menimbulkan conflict of interest yang dapat menghambat dan mengintervensi proses penegakan hukum oleh KPK.

Informasi seperti ini sudah sepatutnya hanya dapat diakses melalui forum pengadilan, bukan dengan forum politik. Namun demikian, penulis sepakat bahwa BAP dan keterangan Miryam akan berdampak luas bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara lantaran kedua informasi tersebut dapat menguak kebobrokan wakil rakyat dan memberikan titik terang pemberantasan salah satu kasus megakorupsi yang merugikan negara hingga Rp 2,3 Triliun.

 

Menanti Kedewasaan DPR

Melihat momentum politiknya, hak angket ini dijadikan alat untuk menyelamatkan oknum anggota DPR dari buruan pemberantas korupsi. Hak anget yang dilayangkan oleh DPR jelas-jelas merupakan upaya intervensi politik terhadap KPK yang, baik secara yuridis maupun teoritis, tidak dapat dibenarkan. Wakil rakyat yang sudah sepuh seharusnya bisa bersikap sesuai umurnya dengan tidak menarik isu ini ke dalam proses politik, tetapi menyelesaikannya dengan proses yudisial.

Tanpa perlu dipertanyakan publik, DPR dengan sendirinya memperlihatkan keloyoan dalam menegakkan hukum, terutama memberantas korupsi. Setiap KPK hendak menjalankan fungsi dan tugasnya sebagaimana mestinya, DPR berdiri di garda terdepan, membentengi niat luhur untuk meruntuhkan kebobrokan oknumnya.

Oleh karena itu, rasanya menjadi konyol apabila ada anggota DPR yang berujar, “Beri saya waktu satu tahun untuk jadi presiden, akan saya musnahkan korupsi dari Indonesia!” Padahal, dia sendiri yang mengetuk palu angket.

(VR)

 

 

Referensi:

Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia, 1991.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

https://m.tempo.co/read/news/2017/04/27/078869999/paripurna-dpr-bacakan-surat-hak-angket-untuk-kpk-isinya

http://nasional.kompas.com/read/2017/04/29/10095821/drama.rapat.paripurna.dpr.loloskan.hak.angket.kpk.?page=3

http://nasional.kompas.com/read/2017/04/29/07121971/ini.daftar.26.anggota.dpr.pengusul.hak.angket.kpk

Dibaca 153 kali
Dikategorisasi sebagai Kenegaraan
Ditandai sebagai DPR Hak Angket KPK KTP-el e-KTP Korupsi
Dilisensi sebagai Atribusi (CC BY)
Violla Reininda Pemula di Hukumpedia.com

Belajar terus, terus belajar.

Twitter: (at)viorei(underscore)


Contact
Location Kota Bandung
Posts 1
2017-05-20 18:29:09
Mantappp, inti tulisan d atas adalah DPR lg takut
2017-05-31 11:20:42
Terima kasih
2017-05-18 10:35:24
dalam konteks yang sama, penafsiran dari DPR soal angket bisa benar. Yang perlu dilihat apa angket hanya untuk Presiden atau bisa yang lain?
2017-05-31 11:20:01
Boleh. Secara yuridis, ia dibatasi oleh penjelasan Pasal 79 ayat (3) sebagaimana tersebut di atas.
2017-05-22 14:09:20
berarti boleh?
2017-05-20 16:34:06
Di dalam penjelasan Pasal 79 ayat (3) UU MD3 telah dijelaskan bahwa selain Presiden, hak angket bisa dilayangkan ke Wakil Presiden, menteri negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian.
2017-05-18 10:26:59
ini penting buat disebarluaskan. biar pada melek, posisi angket dalam sistem hukum kita. Makasih kak
2017-05-31 11:20:20
Makasih, Bang
Topik Pilihan
Topik Terhangat
Artikel Hukumonline.com