Citra Tirani di Balik Perppu Ormas
Skor 0
by Violla Reininda - 07/31/2017, 10:50

Demokrasi Indonesia kembali terganggu. Alih-alih move on dari orde baru, Pemerintah malah mempersenjatai dirinya dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang memiliki dampak langsung terhadap pengejawantahan kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Selain secara langsung ingin membatasi gerak salah satu ormas fundamentalis, Perppu ini ditujukan supaya presiden bisa “dihormati” dan “disegani” seperti di Korea Utara (?).

Melihat banyak arus yang mendukung Perppu, sepertinya banyak yang rindu dengan orde baru? Tulisan ini akan menguraikan mengapa perlu memalingkan muka untuk melupakan masa kelam tersebut. Ada banyak hal yang perlu dikritisi dan menjadi catatan penting dalam Perppu ini dan penulis merangkumnya ke dalam tiga poin, di antaranya, pertama, pemberangusan kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat yang katanya demi Pancasila. Kedua, penerapan sanksi yang sangat sederhana hingga menghapuskan proses peradilan atas dasar asas contrarius actus. Ketiga, sanksi pidana bagi penoda agama dan pengkritik Pemerintah.

 

Peluru yang Bebas Menyasar

Beberapa bulan terakhir, gencar dikabarkan bahwa Pemerintah hendak membubarkan ormas, sebut saja Hizbut Tahrir Indonesia, ormas fundamentalis Islam yang bercita-cita mendirikan khilafah di nusantara. Penargetan terhadap HTI semakin terang ketika penjelasan Pasal 59 ayat (5) huruf c Perppu Ormas menambahkan “paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan UUD 1945” sebagai paham yang dilarang untuk dianut, dikembangkan dan disebarkan. Target sudah dibidik, tetapi “senapan” belum punya. Dirakitlah senapan itu dalam bentuk Perppu, untuk kemudian mengedor HTI dengan “peluru” anti-Pancasila 19 Juli silam.[1] Pemerintah kini mengacungkan senapannya dengan bangga – setidaknya hingga Perppu dibahas dan ditolak DPR, jika legislator memandang Perppu bertentangan dengan UUD 1945 – ia menggenggam cara praktis untuk membubarkan ormas lain yang dianggap mengancam NKRI dan anti-Pancasila.

Bagi penulis, pembubaran HTI tidak mendesak amat, HTI memang bikin jengkel dan panas telinga, tetapi selama ini ia hanya berkoar menyampaikan aspirasi politiknya. Ada ormas yang lebih berbahaya, hobinya berlakon sebagai aparat (vigilantisme) dan jelas-jelas kegiatannya mengganggu ketertiban umum dan kepentingan publik, sebut saja ormas yang panglimanya belum pulang akibat terjerat kasus percakapan berkonten pornografi. Namun sudahkah Pemerintah, setidak-tidaknya, memberikan peringatan tertulis kepada ormas tersebut? Wallahualam.

Perlu diperhatikan penjelasan Pasal 59 ayat (5) huruf c yang memuat bahwa paham yang dilarang untuk dianut, dikembangkan, dan disebarkan yang bertentangan dengan Pancasila tidak berkutat pada “ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme”. Seperti UU Ormas yang dulu, Perppu a quo masih bertitik tolak pada anti-ideologi, bukan praktik. Untuk sekadar dipelajari dan dijadikan bahan diskusi pun dianggap anti-Pancasila. Ditambah lagi, Pancasila selalu dijadikan tameng oleh Pemerintah untuk memberantas pendapat yang berbeda terhadapnya. Pancasila menjadi sangat sakti, bisa ditafsirkan demikian luas dan dilakukan “demi menegakkan UUD 1945 dan menjaga persatuan NKRI”.

Dalam melihat ketentuan ini, kita mesti membuka perspektif lebih luas, tidak sekadar dikerucutkan pada HTI atau ormas lain yang ideologinya tidak disukai secara personal, sebab ketentuan ini bagai peluru yang bisa menyasar ke siapa saja. Kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan inti dari keberlangsungan sistem demokrasi. Kebebasan ini erat kaitannya dengan hak untuk menantang pandangan dominan dalam masyarakat, menyampaikan ide dan opini alternatif, mendorong kepentingan dan perspektif kelompok minoritas dan terpinggirkan dalam masyarakat, dan menyediakan kesempatan bagi individu untuk mengekspresikan pandangan dan opininya di depan publik, terlepas dari kekuasaan, kekayaan, ataupun statusnya.[2]

Hal inilah yang membuat Moh. Hatta dan Muh. Yamin bersikukuh mempertahankan hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat – yang saat ini tercantum dalam Pasal 28 UUD 1945 dan ditegaskan dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat” – untuk dijadikan salah satu klausul dalam konstitusi, sebab keduanya khawatir, tanpa hak tersebut, negara dapat terjebak dalam otoritarianisme.[3] Tepatnya, Hatta menegaskan:[4]

Sebab itu ada baiknya dalam satu fasal, misalnya fasal yang mengenai warga negara disebutkan di sebelah hak yang sudah diberikan juga kepada misalnya tiap-tiap warga negara rakyat Indonesia, supaya tiap-tiap warga negara itu jangan takut mengeluarkan suaranya. Yang perlu disebut di sini hak buat berkumpul dan bersidang atau menyurat dan lain-lain. Tanggungan ini perlu untuk menjaga supaya negara kita tidak menjadi negara kekuasaan, sebab kita dasarkan negara kita kepada kedaulatan rakyat.”

Penyematan ketentuan ini dalam Perppu Ormas sesungguhnya tiada bedanya dengan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia. Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme. Jika dahulu Soeharto membantai habis anggota PKI, keluarganya, dan masyarakat sipil lainnya yang dianggap komunis tanpa melalui jalur peradilan, apa bedanya dengan Jokowi yang mau main gebuk dan tendang untuk menahbiskan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi yang boleh terlintas di benak orang Indonesia?[5] Kalimat tersebut punya rasa yang sama dengan otoritarianisme. Lebih menyedihkan lagi, rakyat ikut bertepuk tangan dan bangga terhadap pernyataan tersebut. Pada dasarnya, tidak ada yang dapat mencegah suatu ide berkembang di kepala manusia, negara sekalipun tidak memiliki hak untuk mengintervensi cara pandang warga negaranya, kecuali ide-ide tersebut telah diwujudkan dalam tindakan subversif, di sana negara baru bisa bertindak, tentunya sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Mengutip tweet Husein Muhammad, “Pengetahuan yang hanya segelintir dan literal akan menghasilkan dogmatisme.”[6]

 

Aturan yang Belum Diterapkan

Oleh karena hendak membubarkan HTI secara instan, Pemerintah mengakali Perppu dengan berdalih pada terdapatnya kekosongan hukum untuk menerapkan sanksi yang efektif. Kekosongan hukum (legal lacunae) terjadi ketika tidak terdapatnya solusi yang lengkap dan konkrit untuk permasalahan hukum tertentu.[7] Sederhananya, legal lacunae merupakan situasi di mana tidak ada hukum yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu.[8]

Perihal sanksi, UU Ormas telah menjabarkan sanksi terhadap ormas yang bandel dan melanggar UU secara bertahap dalam Bab XVII. Adapun, berdasarkan Pasal 61 UU Ormas, sanksi administratif tersebut di antaranya: (1) peringatan tertulis; (2) penghentian bantuan dan/atau hibah; (3) penghentian sementara kegiatan; dan/atau (4) pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Peringatan tertulis diberikan hingga tiga kali supaya ormas berkesempatan untuk berbenah diri (Pasal 62 – 63 UU Ormas). Bila peringatan tertulis tidak dihiraukan, penghentian sementara kegiatan dilakukan atas pertimbangan hukum Mahkamah Agung (Pasal 64 – 67 Ormas). Apabila masih bebal juga, baru Pemerintah mengajukan pencabutan status badan hukum ormas ke pengadilan (Pasal 68 – 79 UU Ormas).

UU Ormas sudah merinci rambu-rambu pemberian sanksi terhadap pelanggaran UU secara berjenjang, tetapi Pemerintah hampir memotong habis mekanisme tersebut dan bisa membubarkan ormas dalam hitungan minggu. Sanksi administratif terbagi atas tiga: (1) peringatan tertulis; (2) penghentian kegiatan; dan/atau (3) pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum (Pasal 61 ayat (1) Perppu Ormas). Namun peringatan tertulis hanya diberikan sekali (Pasal 62 ayat (1) Perppu Ormas), dilanjutkan dengan penghentian kegiatan (Pasal 62 ayat (2) Perppu Ormas), dan celakanya, diakhiri dengan pembubaran ormas tanpa melalui mekanisme yudisial (Pasal 62 ayat (3) Perppu Ormas). Hal ini juga berlaku bagi ormas yang didirikan warga negara asing (Pasal 61 ayat (2) Perppu Ormas).

Meninjau praktik selama ini, Pemerintah malah belum menggunakan wewenang tersebut, sehingga tidak masuk akal mengatakan bahwa UU Ormas tidak efektif. HTI pun, ketika pencabutan status badan hukumnya masih menjadi wacana, mengaku belum pernah mendapatkan peringatan tertulis dari Pemerintah.[9] Selama ini, Pemerintah beretorika di depan media terkait pembubarannya dan tidak melakukan dialog yang konstruktif.

Hal yang krusial untuk disoroti dalam penjatuhan sanksi adalah ditiadakannya proses peradilan. Dalam hal ini, Pemerintah mengaitkannya dengan asas contrarius actus, yaitu asas hukum administrasi negara yang menyatakan bahwa badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara secara otomatis berwenang pula untuk membatalkannya.[10] Sudiyatmiko Ariwibowo, peneliti Asosiasi Sarjana Hukum Tata Negara, menegaskan, asas ini memiliki arti formalitas atau prosedur yang diikuti dalam proses pembentukan suatu keputusan, diikuti dengan proses pencabutan atau pembatalan.[11] Pada dasarnya, asas ini melekat pada pejabat TUN tanpa perlu dinormakan dalam aturan hukum, sehingga apabila keputusan yang diterbitkan bermasalah, dapat diperbaiki atau dibatalkan secara langsung tanpa harus menunggu pihak lain keberatan atau mengajukan gugatan.[12] Tentu saja, penggunaannya dalam Perppu Ormas ini tidak tepat.

Sependapat dengan anggota Komisi Kebebasan Berserikat (KBB), Ronald Rofiandri, asas contrarius actus dalam Perppu memiliki kewenangan tak terbatas dalam memberi izin dan membubarkan ormas, sebab pemberian status badan hukum tidak sekadar berhubungan dengan keabsahan administratif, tetapi pembentukan subyek hukum baru, yang seharusnya hanya dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan, mengingat terdapatnya hak dan kewajiban yang melekat pada subyek hukum tersebut.[13] Penggunaan asas contrarius actus ini semakin rancu apabila disandingkan dengan ketentuan tentang Yayasan dan Perseroan Terbatas, berarti keduanya dapat dibubarkan hanya dengan pencabutan ketetapan administratif di Kementerian Hukum dan HAM dengan membalikkan telapak tangan. Kalau begitu, mengapa tak sedari dulu Pemerintah cabut izin perusahaan tambang emas yang terus mengeruk sumber daya alam di Papua sana dengan dasar asas ini?

Penggunaan asas contrarius actus malah meniadakan asas due process of law (proses hukum yang adil) dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the law). Due process of law memiliki hubungan erat dengan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), ia bermakna penghormatan terhadap hak-hak yang dimiliki warga negara, sekalipun merupakan pelaku kejahatan.[14] Asas yang berkembang dari Magna Charta ini merupakan “... constitutional guaranty ... that no person will be deprived of life, liberty, or property for reasons that are arbitrary,” yang “... protects the citizen against arbitrary actions of the government”.[15]

Ketika mekanisme yudisial ditiadakan untuk membubarkan suatu ormas, Pemerintah telah melanggar amanah konstitusi dan telah mencoreng inti dari proses hukum yang adil karena ormas tersebut tidak diberikan kesempatan untuk didengar pandangannya tentang peristiwa yang dituduhkan padanya (hearing), didampingi oleh penasihat hukum (legal counsel), dan menyusun dan mengajukan pembelaan diri (defense).[16] Pembentukan ormas tidak dapat dipandang pendaftaran administrasi di Kemenkumham semata, pokok dari pembentukan ormas merupakan perwujudan hak fundamental manusia yang berupa hak kebebasar berkumpul, berserikat, dan menyuarakan pendapat. Hal tersebut juga bukan merupakan hak yang muncul akibat keputusan menteri, ia telah melekat sebagai hak politik warga negara sedari lahir.

Asas contrarius actus malah membangkitkan arbitrary process (proses yang sewenang-wenang). Praktik ini mengingatkan kepada pandangan Montesquieu tentang penyatuan kekuasaan eksekutif dan yudikatif dalam satu badan. Penyatuan eksekutif dan yudikatif di sini maksudnya pencabutan status badan hukum ormas dilakukan berdasarkan keputusan Pemerintah semata, tidak melibatkan proses peradilan di kekuasaan kehakiman. Menurut Montesquieu, “... there is no liberty if the judiciary power be not separated from executive ... Were it joined to executive power, the judge might behave with violence and oppression.”[17]

 

Soal Sanksi

Selain sanksi administratif yang telah dijabarkan di atas, yang perlu disoroti juga dalam Perppu Ormas adalah penjatuhan sanksi pidana dalam Pasal 82A ayat (2) yang mengancamkan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun bagi anggota dan/atau pengurus ormas yang melanggar Pasal 59 ayat (3) huruf a dan b serta Pasal 59 ayat (4). Dalam hal ini, penulis ingin menekankan pembahasan kepada substansi Pasal 59 ayat (3) huruf b dan Pasal 59 ayat (4) huruf c.

Pasal 59 ayat (3) huruf b berbunyi: “Ormas dilarang melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia.” Masih dipertahankannya ketentuan ini, ditambah sanksi pidana yang sangat berat, menandakan bahwa Pemerintah enggan belajar dari penerapan Pasal 156a KUHP. Pasal ini tidak memiliki parameter yang jelas dan biasanya digunakan atas dasar “reaksi masyarakat”, sehingga kerumunan massa menjadi legitimasi tindakan aparat penegak hukum (trial by mob) yang jelas melanggar prinsip negara hukum. Pasal ini, bukannya menjaga keberagaman dan kebebasan untuk menganut kepercayaan, tetapi malah menyingkirkan golongan-golongan minoritas yang kepercayaannya berbeda dengan mayoritas, misalnya seperti apa yang terjadi pada kelompok Ahmadiyah, Syiah, Lia Eden, atau Gafatar.[18] Bahkan, kelompok-kelompok yang menganut kepercayaan lokal seperti Parmalim, Kejawen, Wetu Telu, bila suatu waktu berkumpul dalam satu naungan ormas, bisa dipenjara seumur hidup, apabila mayoritas bilang begitu. Jadi, seseorang atau kelompok dianggap menyalahgunakan, menistakan, atau menodai agama karena mayoritas masyarakat beranggapan demikian.

Selanjutnya, dalam Pasal 59 ayat (4), disebutkan bahwa ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Adapun ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila menurut Perppu Ormas adalah ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan UUD 1945. Perihal Pasal ini, telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Perlu ditambahkan sedikit, bahwa pasal ini menutup kemungkinan bagi masyarakat untuk mengkritik Pemerintah dan menyampaikan pandangan alternatif, sehingga masyarakat sekali lagi dapat dibungkam dengan alasan “anti-Pancasila”.

 

Patut Diberangus

Perppu Ormas bagaikan peluru yang bisa menyasar ke badan ormas manapun. Apabila hari ini digunakan untuk menembak ormas radikalis, besok Pemerintah bisa juga mengarahkan senapannya ke ormas yang sedang bersorak sorai atas dibubarkannya HTI. Perppu ini semakin menguatkan posisi Pemerintah yang otoriter terhadap rakyatnya dan lagi-lagi menyalahgunakan Pancasila sebagai juru selamat untuk memberangus kebebasan berkumpul dan berpendapat. Seharusnya, yang diberangus adalah Perppu itu sendiri, sebab ia telah berancang-ancang untuk merenggut hak politik yang melekat pada warga negara yang menurut subjektivitas Pemerintah “bertentangan dengan UUD 1945 dan mengancam persatuan dan kesatuan NKRI”. Apalagi setelah mekanisme yudisial dihapuskan, negara semakin leluasa menembakkan pelurunya ke pihak-pihak yang tidak disuka.

Berdemokrasi memang sulit, ia membutuhkan kedewasaan masing-masing pihak untuk saling dapat menghormati ide dan perspektif masing-masing. Mendewasakan masyarakat untuk berdemokrasi pun tidak bisa dilakukan dalam satu terbitan Perppu, ia perlu melewati proses panjang dengan contoh bijak yang dapat dimulai dari Pemerintah. Oleh karena itu, ketimbang memuaskan hati kekanak-kanakan Pemerintah dan sebagian warga negara, Perppu ini sudah selayaknya dicabut dan ditolak sebagai revisi UU Ormas.

 

 

Juga dipublikasikan di https://clarads.wordpress.com/2017/07/23/citra-tirani-di-balik-perppu-ormas/#more-329

 

 

[1] Detiknews, “Alasan Pemerintah Bubarkan HTI: Demi Keutuhan NKRI”, <https://news.detik.com/berita/d-3565455/alasan-pemerintah-bubarkan-hti-demi-keutuhan-nkri>, [20/07/2017], 2017.

[2] OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (OSCE ODHIR), Handbook on Monitoring Freedom of Peaceful Assembly, Poland: Agencja KARO, 2011, hlm. 7.

[3] Rhona K. M. Smith, et. al., Hukum Hak Asasi Manusia, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2008, hlm. 239.

[4] Ibid.

[5] Lihat Rocky Gerung, “Pancasila Bukan Panacea”, <http://politiktoday.com/pancasila-bukan-panacea/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter>, [23/07/2017], 2017.

[6] Husein Muhammad, Twitter, 17 Juni 2017, 23:57, <https://twitter.com/Husein53/status/875034430494064640>.

[7] Otilia Micloşină, “Defining Gap in Law”, West University of Timişoara, <http://www.upm.ro/proiecte/EEE/Conferences/papers/S1A12.pdf>, [21/07/2017], hlm. 73

[8] USLegal, “Lacunae Law and Legal Definition”, <https://definitions.uslegal.com/l/lacunae/>, [21/07/2017].

[9] Kompas.com, “HTI: Kami Tidak Pernah Diberi Surat Peringatan oleh Pemerintah”, <http://nasional.kompas.com/read/2017/05/08/18444851/hti.kami.tidak.pernah.diberi.surat.peringatan.oleh.pemerintah>, [19/07/2017], 2017; Kompas.com, “Ini Alasan Pemerintah Tak Keluarkan SP untuk Bubarkan HTI”, <http://nasional.kompas.com/read/2017/05/09/21132381/ini.alasan.pemerintah.tak.keluarkan.sp.untuk.bubarkan.hti>, [22/07/2017], 2017.

[10] Miftakhul Huda, “Contrarius Actus”, <https://miftakhulhuda.wordpress.com/2010/01/28/contrarius-actus/>, [19/07/2017], 2010.

[11] Hukumonline, “Menguji Ketepatan Asas Contrarius Actus dalam Perppu Ormas”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt596885bec2902/menguji-ketepatan-asas-contrarius-actus-dalam-perppu-ormas>, [21/07/2017], 2017.

[12] Ibid.

[13] Ibid.

[14] Abdul Latif, “Jaminan UUD 1945 dalam Proses Hukum yang Adil”, Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 1, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, hlm. 58.

[15] Ibid, hlm. 59.

[16] Ibid.

[17] Bagir Manan, Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, Bandung: LPPM – Universitas Islam Bandung, 1995, hlm. 3.

[18] Lihat tirto.id, “Politisasi Kasus Ahok Persulit Upaya Mematikan Pasal Ini”, < https://tirto.id/politisasi-kasus-ahok-persulit-upaya-mematikan-pasal-ini-cnjR>, [23/07/2017], 2017.

Dibaca 286 kali
Dilisensi sebagai Atribusi (CC BY)
Violla Reininda Pemula di Hukumpedia.com

Belajar terus, terus belajar.

Twitter: (at)viorei(underscore)


Contact
Location Kota Bandung
Posts 1
2017-09-04 09:48:25
Paling penting menentukan keadaan darurat untuk menentukan sah tidaknya perppu ini
2017-08-28 15:32:09
kalau menganggu keamanan dan ketenteraman negara saya setuju aja di bubarkan
2017-09-18 16:49:18
Iya, memang seharusnya begitu. Namun pembubarannya harus melewati mekanisme yudisial, bukan langsung oleh pemerintah.
Salam
Topik Pilihan
Topik Terhangat
Artikel Hukumonline.com