Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Yang Holistik
Skor 0
by Roni Saputra - 04/12/2017, 05:56

Pada hakikatnya hukum mengandung ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak yang dibuat untuk mengatur kehidupan manusia. Di dalam ide atau konsep yang abstrak ini terdapat ide tentang keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sosial. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa Penegakan Hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantab dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan ( sebagai “social engineering” ), memelihara dan mempertahankan ( sebagai “social control” ) kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan Hukum secara konkret adalah berlakunya Hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh Hukum formal.

Gustav Radbruch menegaskan bahwa hukum harus memenuhi tiga nilai dasar, yaitu: keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum Sebagai salah satu cabang ilmu hukum yang relatif muda, hukum lingkungan memuat ide, konsep dan prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengatur   perbuatan   manusia   yang   berkaitan dengan lingkungan. Tujuannya untuk memberikan perlindungan lingkungan, sebagaimana dinyatakan Drupsteen bahwa “milieurechts het juridisch instrumentarium dat ten dienste staat van dit milieubeheer”.

Hukum lingkungan memiliki dua fungsi, yaitu mengatur perilaku manusia dalam mengelola lingkungan dan sekaligus memberikan perlindungan terhadap lingkungan itu sendiri. Gagasan hukum lingkungan sebenarnya bersifat korektif terhadap berbagai kesalahan yang telah dilakukan oleh masyarakat baik di negara maju maupun negara berkembang, terutama akibat praktik industrialisasi yang semula seolah-olah hampir tanpa pembatasan

Meskipun hukum lingkungan telah berkembang pesat sejak empat dasawarsa terakhir, tetapi kenyataannya kasus lingkungan tetap saja terjadi. Terdapat beberapa contoh kasus lingkungan yang perkaranya sampai ke pengadilan, yaitu kasus pencemaran Teluk Buyat oleh PT. Newmont Minahasa Raya (2005-2006), kasus PT. Freeport (2005-2006), dan kasus lumpur P.T. Lapindo Brantas yang terjadi sejak tahun 2006, dan kasus Pembakaran Hutan PT. Bumi Mekar Hijau (2015-2016).

Ironisnya kasus-kasus tersebut hanya bertahan dan akhirnya kandas di pengadilan tingkat pertama. Walaupun begitu, masih ada beberapa kasus yang berakhir dengan kemenangan negara dalam melawan perusak lingkungan, salah satu kasus yang masih hangat dibicarakan adalah kasus PT. Kallista Alam, yang sudahlah dipidana, lalu harus pula membayar kerugian karena kalah diperdata dan Kasus PT. Albasi Priangan Lestari, Perusahaan yang bergerak dibidang pengolahan kayu lapis di Kota Banjar Jawa Barat.

Berdasarkan catatan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dibidang lingkungan dalam rentang waktu tahun 2006-2007 ada 11 kasus pembalakan hutan yang pelakunya dinyatakan bebas. Kenyataan ini menunjukkan bahwa meskipun sudah lebih dari 25 tahun memiliki Undang-Undang Lingkungan Hidup, namun belum dapat mencegah terjadinya kerusakan/pencemaran lingkungan, bahkan penegakan hukumnya cenderung gagal di pengadilan.

Tak dapat pula dipungkiri, hingga kini begitu banyak peraturan perundang-undangan lingkungan dikeluarkan dan kelembagaan lingkungan pun telah disiapkan mulai dari pusat hingga daerah, tetapi kasus-kasus lingkungan tetap saja terjadi dan penegakan hukumnya cenderung gagal. Dari perspektif filsafat, kegagalan ini merupakan akibat dari masih kuatnya pengaruh paradigma ilmu pengetahuan modern yang bersifat “mekanistik-reduksionistik” dalam memandang alam semesta.

Paradigma ilmu pengetahuan modern yang mekanistik-reduksionistik, juga memiliki implikasi terhadap paham legalistik-positivistik. Penegakan hukum lingkungan dalam paham ini tidak berbicara mengenai baik dan buruk atau adil dan tidak adil, melainkan berbicara apa hukumnya, apa yang menjadi kewajiban, apa yang dilarang, apa sanksinya, dan bagaimana mekanisme atau prosedur penegakannya. Penegakan hukum lingkungan hanyalah melaksanakan ketentuan hitam putih yang ada dalam perundang-undangan lingkungan, meskipun ketentuan tersebut memiliki banyak kelemahan. Penegakan hukum lingkungan juga seringkali dilakukan secara parsial dengan menerapkan satu instrumen hukum saja, terutama instrumen hukum pidana.

Dari sisi hukum administrasi, pengawasan merupakan tugas utama dari pejabat yang berwenang memberi izin. Sementara jenis dan prosedur perizinan masih beraneka-ragam dan kewenangannya tidak berada pada satu instansi, sehingga tidak dapat ditangani secara cepat. Wewenang pengawasan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) di samping terlalu umum, sulit dilakukan karena secara hukum administrasi wewenang itu melekat pula pada pemerintah daerah dan masing-masing kementerian sektor terkait. Instrumen ekonomik, seperti pajak dan retribusi lingkungan dan instrumen lainnya yang bersifat sukarela, seperti audit lingkungan dan penerapan standar-standar lingkungan (misalnya ISO 14000) tidak diatur secara tegas, rinci dan operasional berdasarkan UUPPLH-2009. Instrumen ekonomik sebagai wujud the polluter pays principle, lebih berorientasi kepada pungutan an sich ketimbang untuk pencegahan pencemaran lingkungan. Padahal pengenaan instrumen ekonomik yang tepat diharapkan mampu mendukung pemecahan masalah lingkungan. Sanksi administrasi yang diatur dalam Pasal 76 ayat (2) UUPPLH-2009 tidak mengatur sanksi uang paksa sebagai alternatif jika sanksi paksaan pemerintahan sulit diterapkan. Padahal, kedua jenis sanksi tersebut secara teoretik sangat efektif untuk menghentikan pelanggaran lingkungan.

Kelemahan lainnya adalah berkaitan dengan sulitnya pembuktian unsur perbuatan melawan hukum dalam gugatan lingkungan (perdata) sebagaimana diatur dalam Pasal 87 UUPPLH-2009 dan penyajian alat-alat bukti dan penentuan hubungan kausalitas antara perbuatan dengan akibat dari perbuatan (cause and effect) dalam kasus pidana lingkungan. Hukum dipahami sebagai apa yang tertulis dalam undang-undang dan penegak hukum terikat pada bunyi undang-undang. Penegak hukum tidak lebih sebagai “corong” undang-undang dan alat negara tanpamempertimbangkan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Pemahaman yang demikian, menyebabkan pembuktian kasus lingkungan akan sangat tergantung pada bukti-bukti formal yang disyaratkan oleh undang-undang. Penegak hukum juga seringkali terbentur penyajian fakta dan alat-alat bukti yang seringkali bersifat ilmiah (scientific proof) dan menyangkut rahasia perusahaan.

Banyak contoh kasus lingkungan yang dibawa ke pengadilan tetapi gagal karena terbentur pada kesulitan pembuktian yang formal seperti telah disinggung di depan, sementara itu, beberapa kasus lingkungan yang kecil seperti menangkap satu dua ekor satwa liar atau menebang beberapa batang pohon di kawasan hutan negara terdakwanya dinyatakan bersalah dan dikenakan hukuman pidana. Penegakan hukum yang positivistik ibarat “sarang laba-laba”, sebagaimana dikemukakan Honore de Balzak yang dikutip Philippe Sands: “Les lois sont des toiles d'araignees a tavers lesquelles passent les grosses mouches et ou restent les petites” (hukum, seperti sarang   laba-laba, menangkap serangga-serangga kecil dan membiarkan yang besar-besar lolos). Hukum hanya mampu menjerat pelanggaran yang kecil, sementara kejahatan lingkungan yang besar seperti dicontohkan dalam kasus di atas ia tidak berdaya.

Penegakan Hukum Lingkungan yang Holistik

Menurut pandangan holistik, ketiga jalur hukum  (administrasi, perdata, dan pidana) bukan merupakan alternatif, melainkan dapat diterapkan secara bersamaan, sehingga sanksinya pun bersifat kumulasi. Karena itu diperlukan kerjasama yang sinergis antar-sesama penegak hukum, baik penyidik, penuntut umum, hakim maupun pejabat administrasi dalam menangani kasus lingkungan, kendati wewenangnya berbeda satu sama lain. Inilah inti dari prinsip dasar holistik yang pertama, yang menghendaki penegakan hukum secara utuh, yang menggunakan semua sarana hukum secara komprehensif dan kerjasama sinergis penegak hukum. Dalam konteks ini, Satjipto Rahardjo dengan mengambil contoh korupsi, melontarkan gagasan “penegakan kolektif”, bahwa penegak hukum tidak “bertempur” satu sama lain, tetapi bersatu melawan kejahatan.

Prinsip dasar kedua, adalah pendekatan ekosistem. Pendekatan ekosistem harus diutamakan daripada kepentingan lainnya, terutama kepentingan politik, ekonomi, atau pertimbangan teknis yuridis semata. Ini penting, karena tidak jarang gagalnya kasus lingkungan karena terbentur pada prosedur-prosedur yang sifatnya teknis yuridis, yang menguntungkan bahkan bertujuan melindungi kepentingan politik atau ekonomi bisnis segelintir orang atau kelompok tertentu. Melalui paradigma holistik-ekologis, jika ada ketentuan yang secara prosedural menyebabkan sulitnya penegakan hukum, maka penegak hukum harus progresif untuk melakukan terobosan hukum demi perlindungan ekosistem. Dominasi pertimbangan teknis yuridis sebagai ciri penegakan hukum yang positivistik harus digeser ke pertimbangan yang lebih besar, yaitu pertimbangan perlindungan ekosistem.

Ketiga, menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Penegakan hukum lingkungan secara holistik tidak sekedar untuk menegakkan peraturan atau undang-undang, melainkan yang lebih utama adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Dalam pandangan positivistik hukum dianggap telah ditegakkan secara adil jika aturan telah ditegakkan sesuai dengan prosedur-prosedur formal yang ditetapkan. Dengan demikian kepastian hukum menjadi hal yang utama. Sementara dalam pandangan holistik yang diutamakan bukanlah kepastian hukum, melainkan kebenaran dan keadilan. Konstruksi pemikiran holistik yang demikian ini sejalan dengan konsep penegakan hukum progresif yang ditawarkan Satjipto Rahardjo.

Penegakan hukum lingkungan progresif harus memperhatikan nilai-nilai kearifan lingkungan lokal yang ada di masyarakat, misalnya sistem Sasi di Maluku, Subak di Bali, dan Repong Damar di Lampung. Penegakan hukum progresif melihat hukum dalam optik yang luas, bahwa hukum adalah untuk manusia- untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia- nasional maupun lokal. Tetapi jika terjadi disharmoni antara hukum positif (nasional) dengan nilai kearifan lokal, maka kearifan lokal harus diutamakan, bukan sebaliknya. Hukum yang baik adalah hukum yang mencerminkan nilai- nilai yang ada di dalam masyarakat dan bertujuan mewujudkan tertib hukum yang sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat. Dalam kaitan ini tepatlah 'mirror thesis'-nya Tamanaha, bahwa: “... law is a miiror society, which functions to maintain social order”. Lebih lanjut dikatakan: “... positive law represents power and authority; its degree of confirmity to custom/consent and morality/reason is what confers legitimacy”. Karena itu pula sejak tahun 1970-an Nonet & Selznick menawarkan perspektif dan metode ilmu sosial untuk diterapkan dalam menganalisis institusi-institusi hukum. Pendekatan semacam inilah yang juga merupakan pendekatan holistik dalam penegakan hukum lingkungan.

 

 

Dibaca 337 kali
Dikategorisasi sebagai Hukum dan Masyarakat
Ditandai sebagai
Dilisensi sebagai Atribusi (CC BY)
Roni Saputra Pemula di Hukumpedia.com

Pengacara yang lebih senang menangani kasus-kasus publik dan probono, itu saja


Contact
Location Kota Padang
Posts 9
Topik Pilihan
Topik Terhangat
Artikel Hukumonline.com