"Menjerakan" Koruptor
Skor 0
by Roni Saputra - 05/11/2017, 03:08

Muchtar Lubis dalam bukunya Budaya, Masyarakat dan Manusia Indonesia (1992) menyebutkan “bahwa jika kita meneliti fakta korupsi dalam kehidupan bangsa kita, mungkin orang akan cenderung membenarkan pendapat bahwa kini korupsi sudah menjadi cabang budaya bangsa kita”. Penyataan Muchtar Lubis ini setidaknya didukung dengan kondisi kekinian, sebagaimana yang diungkap oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), sepanjang 2012 sampai 2013 di Pengadilan Tipikor seluruh Indonesia terdapat 143 kasus korupsi yang terdakwanya divonis bebas, 185 kasus yang divonis dibawah 1 (satu) tahun, dan hanya 35 kasus yang vonisnya diantara 5 sampai 10 Tahun. Kenyataan ini diperparah lagi dengan kenyataan bahwa banyak bekas koruptor yang malah mendapat jabatan structural dan promosi jabatan di pemerintahan, bahkan ada pula yang malah terpilih mewakili rakyat di parlemen.

Beberapa mantan koruptor yang mendapat jabatan di pemerintah, yaitu  Azirman mantan narapidana korupsi diangkat menjadi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri, Rusdi Ruslan mantan terpidana korupsi pembangunan saluran air di Nongsa, Batam, diangkat menjadi Kepala Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana Bapeko Batam, Raja Faisal Yusuf  mantan terpidana korusp pembangunan gedung serba guna Pemko Tanjungpinang diangkat menjadi Kepala Badan Perizinan Terpadu Pemko Tanjungpinang, Yan Indra yang terbelit kasus ganti rugi lahan PT. Saipem, diangkat menjadi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karimun. Di Kabupaten Rohil ada Amrizal mantan koruptor kasus pengadaan kapal cepat Sembinang senilai Rp. 7 Milyar yang diangkat menjadi Kabid Penggulangan Bencana di PPBD Rohil pada 14/10/2014 kemaren. Untuk jabatan politik, ada nama Muhammad Taufik, Ketua DPD Gerinda yang terpilih menjadi anggota DPRD DKI, ia sebelumnya pernah di vonis bersalah dalam kasus korupsi pengadaan barang dan alat peraga pemilu 2004 saat ia menjabat sebagai Ketua KPUD DKI.

Berbeda halnya jika kita bandingkan dengan kasus Alexander Aan, seorang PNS di Dharmasraya yang mendeklarasikan ke-atheis-annya dan dianggap melakukan penghinaan terhadap agama, ia di vonis bersalah dan dipenjara 2 tahun 6 bulan, dan denda 100 Juta subside 3 (tiga) bulan. Serta status ia sebagai PNS dicabut.

Dari 2 (dua) kondisi di atas, dapat kita lihat bahwa kebiasaan yang sudah dilangsungkan berulang-ulang mampu menjadi budaya, dan ketika sudah membudaya, maka tindakan-tindakan yang seharusnya menjadi musuh bersama, akan berubah menjadi hal yang bisa, dan begitu sebalik. Semua orang memahami bahwa korupsi itu adalah kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) sehingga harusnya ditangani juga dengan cara-cara yang luar biasa. Namun pada kenyataannya tidak seperti itu, sehingga tidak salah Ellen Morphonios  (Maximum Morfionos) menyatakan “I have saying-there’s no justice in law”.

Realita hukum saat ini mengingatkan kita akan pernyataan Hakim Agung Amerika Serikat, Justice Hugo Black “there can be no equal justice where the kind of trial a man gets depends on the amount of money he has” jadi tidak ada keadilan yang sama jika di dalam proses peradilan, sosok-sosok yang terlibat di dalamnya masih bergantung pada sejumlah uang.  Pernyataan Hugo Black setidaknya menggambarkan kepada kita bagaimana keadilan itu dapat dipengaruhi. Sehingga wajar saja misalnya banyak koruptor yang hanya dihukum di bawah 1 (satu) tahun walaupun system pemberantasan korupsi kita menganut sanksi minimum, maupun banyak mantan koruptor yang pada akhirnya kembali mendapat jabatan di pemerintahan maupun di legislative.

Menjawab statement dari Justice Hugo Black, kita bisa merujuk pada Lawrence M. Friedman. Untuk efektifitas penerapan sanksi guna menjerakan koruptor, harus dibarengi dengan mengefektifkan penegakan hukum itu sendiri, ketika penegakan hukum tidak efektif maka seberapa beratpun sanksinya tentu tidak akan dapat dilaksanakan. Lawrence M. Friedman menjelaskan ada tiga unsur untuk mengefektifkan penegakan hukum, yaitu stuktur hukum (structure of law) menyangkut aparat penegak hukum itu sendiri, substansi hukum (substance of the law) menyangkut perangkat perundang-undangan dan budaya hukum (legal culture or social culture) mengenai hukum yang hidup di dalam masyarakat.   

Legal culture atau social culture yang dimaksud oleh Friedman adalah sikap, nilai dan pendapat yang dianut oleh masyarakat tentang hukum, system hukum dan beragam lainnya. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Ketidakberdayaan hukum untuk memberikan penjeraan terhadap koruptor, menurut hemat penulis hal ini terkait dengan tidak berjalan dengan baiknya legal culture di Indonesia. Hal ini terjadi akibat munculnya perubahan pandangan public atas  makna tindak pidana korupsi sebagai suatu kejahatan yang luar biasa menjadi suatu hal yang biasa-biasa dan bahkan cenderung dianggap sebagai budaya, maka perlu mengembangkan strategi baru dalam pemberantasan korupsi, yaitu dengan melibatkan stategi budaya malu, contohnya budaya “dibuang sepanjang adat dan nagari” di Minangkabau atau budaya siri’ na pace (budaya mengutamanakan kehormatan dan harga diri) di Makassar.

Indonesia sebagai Negara orang timur, tentu menempatkan budaya malu menjadi bagian utama dalam dirinya, sebagaimana dijelaskan oleh Charles Himawan dalam buku “Hukum Sebagai Panglima” bahwa, pertama: bangsa Indonesia harus mulai mengembangkan rasa malu kolektif karena menyadari dan mengetahui bahwa negeri mereka adalah salah satu dari Negara paling korup di dunia. Kedua: bangsa Indonesia, termasuk para aparat penegak hukum, juga harus membangun rasa malu karena instansi-instansi penegak hukum yang diharapkan dapat menghilangkan rasa malu--khususnya kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan pengadilan--sering kali justru menjadi sumber dari rasa malu tersebut. Ketiga: vonis maha berat dan maksimal harus dijatuhkan bagi sang pelanggar harga diri kolektif yang telah mempermalukan martabat suatu kelompok masyarakat. Dalam hal ini, si pelanggar harga diri kolektif itu adalah para koruptor dan para pembela-pembelanya.

Selain apa yang dijelaskan oleh Charles Himawan, menurut hemat penulis, mendorong diberlakukannya sanksi adat dan sanksi sosial sebagai pidana tambahan juga salah satu sarana yang cukup efektif dalam menjerakan koruptor. Sanksi adat berupa dibuang sepanjang adat yang dimaknai bahwa orang yang telah melakukan pelanggaran berat, akan dikucilkan dalam pergaulan dinagari, ia tidak akan dilibatkan dalam setiap acara apapun, termasuk tidak membantu ketika si pelanggar mengalami kemalangan. Sanksi sosial dapat diberikan berupa menghukum si koruptor untuk mengerjakan tugas-tugas sosial di tengah-tengah masyarakat. Dengan mendorong penerapan sanksi-sanksi diluar sanksi hukum positif di atas setidaknya dapat sedikit memberikan penjeraan terhadap koruptor.

Penggunaan sanksi adat dan sanksi sosial, setidaknya dapat mendorong berubahnya pemahaman umum terkait dengan konsep yang menempatkan hakim sekedar terompet undang-undang (Baron de Charles de Secondat Montesquieu) yang hingga hari ini masih dijadikan nilai oleh banyak hakim. Sebenarnya  konsep hakim terompet undang-undang bisa dibilang sudah tidak sejalan dengan kekuasaan kehakiman, setidaknya hal ini bisa dilihat dalam Pasal 28 ayat (1)  UU No. 4 Tahun 2004 yang berbunyi “hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” keberadaan Pasal 28 ayat (1) setidaknya membuka peluang untuk menggunakan sanksi adat dan sanksi sosial bagi koruptor untuk menjerakan koruptor.

Dibaca 75 kali
Dikategorisasi sebagai Pidana
Ditandai sebagai
Dilisensi sebagai Atribusi (CC BY)
Roni Saputra Pemula di Hukumpedia.com

Pengacara yang lebih senang menangani kasus-kasus publik dan probono, itu saja


Contact
Location Kota Padang
Posts 9
2017-06-12 16:00:36
malah ada yang ketangkep dua kali gara2 korupsi ya Uda
2017-05-18 10:38:53
mantan terpidana bukannya udah harusnya dipecat bang?
2017-06-09 14:16:06
harusnya sih, tapi faktanya kan ga gitu, katanya kan mereka sudah menjalani hukuman atas perbuatannya, sehingga tak perlu dilipatgandakan
2017-05-18 10:27:59
Tolok ukur menjerakan itu gimana bang? Apa mengulangi perbuatan yang sama atau sekedar untuk memberi kejeraan untuk yang lain?
2017-06-09 14:17:06
pelaku yang terbukti dijatuhi sanksi yg menjerakan, baik menjerakan sipelaku, maupun menjarakan orang lain bang Miko keren
Topik Pilihan
Topik Terhangat
Artikel Hukumonline.com