Korupsi dan Pertanggungjawaban Korporasi
Skor 0
by Roni Saputra - 08/03/2017, 10:55

 

 

Perkembangan hukum di Indonesia telah menempatkan korporasi sebagai salah satu subjek dalam tindak pidana, selain manusia (persoon). Dijadikannya korporasi sebagai subjek dalam hukum pidana bukan tanpa alasan, globalisasi telah menempatkan korporasi-korporasi dalam posisi yang sangat strategis baik di level lokal, nasional, regional, bahkan di dunia. Korporasi berkembang begitu pesat, tidak hanya dalam bentuk korporasi tunggal, tetapi juga membangun networking yang kuat dalam bentuk Multinasional Corporation (MNC), bahkan sampai dalam bentuk Transnasional Corporation (TNC). Perkembangan pesat ini menimbulkan dampak yang luar biasa di bidang ekonomi, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak negatif yang terjadi adalah lahirnya kejahatan-kejahatan baru dibidang ekonomi dengan modus yang lebih canggih, seperti cybercrime, pemalsuan uang, pencurian pasir laut, money laundering, dan kejahatan lain yang belum ada presedennya. Belum lagi pengaturan yang kompleks dan birokratis yang pada akhirnya mengundang suap dan perbuatan menyimpang lainnya.

Pengaruh pertumbuhan ekonomi yang luar biasa dari kegiatan korporasi yang mencapai jutaan bahkan milyaran dollar menjadikan korporasi memiliki kekuasaan ekonomi, sosial dan politik yang luar biasa, bahkan kekuatan korporasi mampu mengontrol kehidupan ekonomi, sosial dan politik suatu negara. Sebagai contoh, The Campbell Soup Company di Amerika mengontrol 95% dari segala bahan sup, empat perusahaan menyediakan 90% dari seluruh makanan pagi di Amerika. PT. Golden Agri Resources (Sinar Mas Group), perusahaan kelapa sawit menguasai 320.463 Ha lahan di Indonesia dan pemasok 15.000 Ton minyak sawit.

Kekuasaan korporasi yang luar biasa, mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan setiap orang mulai dari dalam kandungan, sampai ke liang kubur. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, makanan yang kita telan, kendaraan yang kita naiki, gedung-gedung, bahkan jalan yang kita lewati, hampir semuanya berbau korporasi, baik dalam bentuk produknya maupun Karena pencemarannya. Kesehatan, kehidupan, dan keselamatan rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung telah dikontrol oleh korporasi, bahkan tingkat harga, laju inflasi, kualitas barang, dan angka pengangguran sekalipun.

Perkembangan peran korporasi telah membalikkan adagium kuno yang menyebutkan semakin miskin suatu negara, semakin tinggi tingkat kejahatan yang terjadi. Oleh Soedjono Dirdjosisworo dalam pidato pengukuhan guru besar FH UNPAR menyatakan: “Kejahatan sekarang menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi juga menimbulkan kejahatan bentuk baru yang tidak kurang bahaya dan besarnya korban yang diakibatkannya. Indonesia dewasa ini sudah dilanda kriminalitas kontemporer yang cukup mengancam lingkungan hidup, sumber energi, dan pola-pola kejahatan di bidang ekonomi seperti kejahatan bank, kejahatan komputer, penipuan terhadap konsumen berupa barang-barang produksi kualitas rendah yang dikemas indah dan dijajakan lewat advertensi secara besar-besaran dan berbagai pola kejahatan koporasi yang beroperasi lewat penetrasi dan penyamaran”.

Kekuasaan yang besar, cenderung korup. Itulah hakekat dari pernyataan Lord Acton, guru besar sejarah modern di Universitas Cambrigde, inggris, yang hidup di abad ke-19, dengan adagiumnya yang terkenal, ia menyatakan “power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely”. Adagium Lord Acton ini setidaknya dapat dialamatkan pada korporasi yang saat ini memegang kuasa lebih besar dari kuasa negara. Tidak jarang korporasi ikut terlibat dalam memuluskan aturan-aturan yang menguntungkan mereka dengan cara mempengaruhi legislatif, bahkan terlibat dalam judisial review aturan perundang-undangan yang dapat merugikan posisi korporasi melalui cara-cara yang melawan hukum. Salah satu contohnya adalah Judicial Review (JR) Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam Nomor Perkara 129/PUU-XII/2015. JR yang diajukan oleh sejumlah dokter hewan, peternak dan Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI), tanpa diduga ternyata disusupi oleh kepentingan korporasi importir sapi, dengan pengusaha bernama Basuki Hariman (Pemilik 20 Perusahaan Importir Sapi). Basuki diduga memberikan suap kepada Patrialis Akbar sebesar US$ 20 ribu dan Sin$ 200 ribu atau setara Rp 2,15 miliar. Suap itu ditujukan untuk mempengaruhi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Diskursus tentang pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia sebenarnya relatif baru, dibandingkan dengan pertanggungjawaban perdata korporasi. Pertanggungjawaban korporasi dalam hukum perdata, diserahkan kepada direksinya. Direksi merupakan organ yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseoran untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewaliki perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pertanggungjawaban direksi dalam konsep badan hukum diberikan secara penuh, yang dikenal dengan konsep fiduciary duty (tugas dan tanggungjawab melakukan pengurusan sehari-hari perseoran untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseoran). Dalam praktik, direksi dapat saja mengambil prakarsa guna mewujudkan kepentingan perseroan dengan melakukan perbuatan (sekunder) yang menunjang dan memperlancar tugas-tugasnya, namun dalam batas-batas yang diperkenankan atau dalam ruang lingkup tugas kewajibannya (intra vires).

Berbeda dengan pandangan hukum perdata terkait dengan korporasi sebagai subjek hukum, banyak ahli pidana berpendapat bahwa terhadap korporasi tetap tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, penyataan ini didasarkan pada ajaran actus non facit reum, nisi mens sit rea. Namun, menurujuk pendapat Van Bemmelen dan Jan Remmelink kesalahan dapat dibebankan kepada korporasi yang berasal dari kesalahan yang dilakukan oleh para pengurus korporasi. Dalam perkembangannya, tidak hanya kesalahan dari pengurus saja yang dapat dibebankan kepada korporasi, tetapi juga kesalahan dari karyawan korporasi itu sendiri.

Sejalan dengan itu, Richard D. Harley, professor of criminal justice di Texas A&M International University menyatakan perlunya pertanggungjawaban korporasi karena kejahatan korporasi tersebut menimbulkan akibat yang luar biasa, bisa dalam bentuk cidera fisik, kerusakan lingkungan, dan keuangan yang ditujukan untuk keuntungan dari korporasi itu sendiri. Kejahatan korporasi ini meliputi prilaku orang-orang yang terlibat dalam korporasi yang memberikan keuntungan kepada korporasi.

Terkait dengan posisi korporasi dalam hukum pidana sebagai subjek yang dapat dimintakan pertanggungjawaban, sesungguhnya telah dimulai sejak tahun 1955, yaitu sejak disahkannya Undang-Undang Np. 7 Drt. 1955 Lembaran Negara Tahun 1955 No. 27 Tentang Tindak Pidana Ekonomi. UU ini dianggap sebagai titik awal korporasi dianggap sebagai subjek yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, karena dengan tegas disebutkan dalam Pasal 15 UU ini bahwa jika tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, baik terhadap mereka yang memberi perintah atau pimpinan atau kedua-duanya.

Walau korporasi sudah menjadi subjek dalam lapangan hukum pidana sejak tahun 1955. Namun tidak berlaku untuk tindak pidana korupsi, sejak awal pembentukan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi di masa orde lama hingga terjadi perubahan beberapa kali, baru dimasa orde reformasi korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, yaitu berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Absennya pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana korupsi sejak awal pembentukan UU tentang Pemberantasan Korupsi tentunya menjadi persoalan yang menarik dibahas dalam kajian politik hukum, apalagi tindak pidana ekonomi, sebenarnya mempunyai hubungan yang dekat dengan tindak pidana korupsi, perbedaannya hanya saja tindak pidana korupsi lebih khusus dari pada tindak pidana ekonomi. Sungguhpun demikian, dijadikannya korporasi sebagai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi masih menjadi perbedatan akademik. Perdebatan ini mengemuka tidak saja terkait dengan posisi korporasi sebagai subjek hukum yang dipandang tidak selaras dengan doktrin hukum universitas delinquere non potest atau societas delinquere non potest (badan hukum/korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana), selain itu, keberadaan korporasi dalam hukum pidana dianggap sebagai fiksi hukum, sehingga unsur kesalahan (mens rea) tidak ada pada korporasi seperti pada orang perorangan, perdebatan lain juga terkait persoalan siapa yang dapat dituntut atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi, dan sanksi apa yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi.

Dalam perkembangannya, banyak kasus tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara disidangkan di pengadilan hingga pelakunya dijatuhi pidana, namun dari data yang ada sebagian besar pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara yang dihadapkan ke persidangan adalah pelaku orang perorangan. Hingga saat ini dalam praktiknya, pengajuan korporasi sebagai terdakwa tindak pidana korupsi masih jarang terjadi, padahal UU PTPK menggariskan ketentuan selain orang perorangan, korporasi juga merupakan subjek hukum yang dapat didakwa melakukan tindak perkara korupsi.

Kasus tindak pidana korupsi pertama yang terdakwanya adalah korporasi adalah kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan Pasar Sentra Antasari Banjarmasin pada 2010. Perkara yang penyidikannya ditangani oleh Kejati Kalimantan Selatan yang kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarmasin hingga selanjutnya disidangkan di Pengadilan Tipikor Banjarmasin menjadikan PT Giri Jaladhi Wana sebagai terdakwanya. Kemudian tindak pidana korupsi lain yang tersangka/terdakwanya korporasi adalah perkara dugaan tindak pidana korupsi penggunaan jaringan frekuensi radio 2,1 GHz/3G oleh PT Indosat Tbk dan PT IM2. Jika dikaji lebih lanjut, sebenarnya banyak kasus korupsi yang bisa dimintakan pertanggungjawaban terhadap korporasi, misalnya dalam kasus pengadaan barang dan jasa, yang subjeknya jelas-jelas merupakan korporasi, kasus tindak pidana korupsi dalam bentuk penyuapan, dan kasus korupsi perdangangan pengaruh (trading influence).

Alasan masih jarangnya korporasi dimintakan pertanggungjawaban pidana terutama dalam tindak pidana korupsi, karena penegak hukum beralasan bahwa belum ada hukum acara yang mengatur persoalan itu, padahal UU No. 31 Tahun 1999 tidak saja mengatur hukum materil, tetapi juga mengatur hukum formilnya. Selain itu, Tahun 2014 Kejaksaan Agung telah pula mengeluarkan Peraturan  Jaksa Agung Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi, dan tahun 2016 Mahkamah Agung juga mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Setidak-tidaknya dengan adanya Perjak dan Perma di atas, maka diharapkan korporasi tidak lagi lolos dan tidak lagi dialihkan pertanggungjawabannya kepada Individu. Saat ini KPK telah menetapkan satu Korporasi sebagai Tersangka Korupsi yaitu PT. DGI dalam kasus pembangunan rumah sakit pendidikan khusus Universitas Udayana, dan Kepolisian juga telah memetapkan satu korporasi juga sebagai Tersangka korupsi, yaitu PT. Offstanrindo Adhiprima dalam kasus Korupsi UPS. Diharapkan kedua kasus di atas tidak sebatas test case, tetapi dilanjutkan dengan korporasi-korporasi lain yang sudah merajalela berkorupsi di Indonesia.

Dibaca 794 kali
Dikategorisasi sebagai Pidana
Ditandai sebagai
Dilisensi sebagai Atribusi (CC BY)
Roni Saputra Pemula di Hukumpedia.com

Pengacara yang lebih senang menangani kasus-kasus publik dan probono, itu saja


Contact
Location Kota Padang
Posts 9
2017-08-04 13:57:23
Ngeri kali abang ini
2017-08-06 09:57:28
Ampun Bang Eras, bang Eras juara
Topik Pilihan
Topik Terhangat
Artikel Hukumonline.com