Hukum Menista Agama di Indonesia
Skor 0
by Roni Saputra - 12/17/2016, 04:03

27 Januari 1965 merupakan hari perlawanan bagi rakyat Indonesia terhadap Penyalahgunaan dan atau penodaan agama, pada tanggal tersebut Presiden Soekarno menetapkan dan mensahkan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang terdiri atas 5 (lima) Pasal saja. Dalam Penjelasannya, lahirnya peraturan ini dikarenakan pada tahun 1965 hampir diseluruh Indonesia timbul aliran-aliran atau organisasi kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum Agama. Diantara ajaran tersebutsudah banyak yang menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan nasional dan menodai agama. Kondisi itu dirasakan sangat membahayakan agama-agama yang ada.

Berdasarkan Penetapan Presiden tersebut, setidaknya ada 3 (tiga) larangan yang dikaitkan dengan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, yaitu; 1). Larangan dengan sengaja dimuka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan penafsiran dan kegiatan yang pada pokoknya menyimpang dari ajaran agama yang diakui di Indonesia; 2). Larangan dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; dan 3). Larangan dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan keTuhanan Yang Maha Esa.

Terhadap larangan pada poin ke-1, terhadap orang atau organisasi yang melakukan tindakan tersebut, untuk tahap pertama, PNPS menegaskan cukup dengan memberikan nasihat seperlunya, jika dirasakan perbuatan tersebut mempunyai efek yang serius bagi masyarakat yang beragama, maka Presiden berwenang untuk membubarkan organisasi tersebut dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Namun jika masih membandel maka penganut yang masih melakukan pelanggaran dapat dipidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun.

Poin ke-2 dan ke-3 dari Penetapan Presiden tersebut dijadikan satu pasal baru dalam KUHP yaitu Pasal 156a yang berbunyi “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a). yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b). dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Terkait dengan Poin ke-2 dan ke-3 (selanjutnya disebut dengan Pasal 165a KUHP), dalam penjelasannya menyatakan “perbuatan ini dapat dilakukan dalam bentuk lisan, tulisan atau bentuk perbuatan lainnya. Tindak pidana pada huruf (a) semata-mata pada pokoknya ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina. Namun, uraian-uraian tertulis maupun lisan yang dilakukan secara obyektif, dan ilmiah mengenai sesuatu agama yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan, bukanlah tindak pidana menurut pasal ini.

Sehubungan dengan keberadaan Pasal 165a KUHP, Oemar Seno Adji menjelaskan bahwa dilihat dari status atau penempatannya dalam Bab V KUHP di bawah judul Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum, dimaksudkan untuk melindungi ketentraman orang beragama. Yang menjadi objek yang dilindungi adalah “rasa ketentraman orang beragama yang dapat membahayakan ketertiban umum.” Penjelasan ini agak berbeda dengan penjelasan Barda Nawawi dalam buku Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) di Indonesia dan Perbandingan Berbagai Negara, menyatakan perumusan teks dalam Pasal 165a KUHP ditujukan terhadap “agama”, bukan pada terganggunya perasaan agama atau ketertiban masyarakat pada umumnya.

Penggunaan pasal 165a KUHP untuk menjerat kasus penistaan terhadap agama mengharuskan mengambil satu tafsir tertentu dalam agama tertentu untuk menentukan batasan permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan terhadap agama. Berpihaknya negara/pemerintah kepada salah satu tafsir tertentu adalah diskriminasi terhadap aliran/tafsir lain yang hidup pula di Indonesia. Akibatnya, praktek pemidanaan yang menggunakan Pasal 156a KUHP menjadi berbeda-beda dan sewenang-wenang untuk kepentingan agama yang mapan.

Selain itu, penting untuk dapat melihat kapan Pasal 156a dapat digunakan. Operasionalisasi Pasal 165a KUHP ini harus dilakukan dengan maksud dan niat yang ditujukan untuk memusuhi atau niat yang ditujukan untuk menghina. Pasal ini tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan memusuhi maupun apa yang dimaksud dengan menghina. Dalam KBBI, memusuhi diartikan dengan menjadi musuh, atau melawan, atau menentang. Sedangkan penghinaan, jika merujuk pada pendapat Leden Marpaung, adalah menuduhkan suatu perbuatan tertentu. Jika kedua hal tersebut tidak terpenuhi, maka Pasal 165a KUHP tidak dapat dioperasionalisasikan.

Kasus pertama yang dijerat dengan Pasal penistaan agama ini adalah kasus cerpen Langit Makin Mendung karya Ki Pandji Kusmin dalam majalah Sastra edisi 8 Agustus 1968 yang dipimpin oleh HB Jassin. Cerpen tersebut menceritakan tentang Nabi Muhammad dan Jibril turun ke bumi, dan mengawasi tingkah polah manusia di puncak monas. Cerpen ini menimbulkan kecaman dari umat Islam. Pada tahun 1990 Arswendo Atmowiloto juga di jerat dengan Pasal 156a KUHP karena menerbitkan angket yang berisi “siapa tokoh yang anda kagumi dan apa alasannya memilih?” di Tabloid Monitor. Hasil angket mencantumkan Nabi Muhammad pada urutan ke-11, hal ini menyebabkan protes umat islam. Hingga tahun 2012, The Indonesia Legal Resources Center (ILRC) mencatat terdapat 37 kasus terkait dengan penggunaan Pasal 156a KUHP. Mayoritas kasus-kasus yang dituntut dengan Pasal 156a KUHP adalah kejadian yang terkait dengan kebebasan berekpresi yang di dalamnya mencakup kebebasan setiap individu untuk memeluk agama tertentu atau tidak memeluk agama tertentu, serta menjalankannya secara leluasa dan adanya perbedaan penafsiran terhadap ajaran tertentu.

Pasal 165a KUHP terkait dengan penistaan agama, saat ini kembali menjadi trend setelah kemunculan video Ahok yang berujung dengan demo besar-besaran pada tanggal 4 November 2016. Ahok dituduh telah melakukan penistaan agama, dan atas pernyataannya tersebut, Ahokpun telah menyampaikan permintaan maaf. Saat ini kasus inipun telah diproses oleh penegak hukum. Polisi telah limpahkan ke Kejaksaan, dan Kejaksaanpun telah pula melimpahkan ke pengadilan. Dakwaan sudah dibacakan, eksepsipun sudah dibacakan. Ahok membacakan pembelaan pribadi, dan penasihat hukum telah pula menangkis dakwaan dengan eksepsi. 

Persoalan Ahok yang didakwa dengan pasal penghinaan terhadap agama ini bukanlah suatu perkara yang luar biasa. Semua orang bisa saja dijerat Pasal ini, jika ia keliru menyampaikan sesuatu terkait dengan agama. Persoalan ini menjadi viral, karena Ahok adalah calon Gubernur, dari golongan yang kecil secara jumlah, dan selama ini banyak kebijakannya yang dianggap tidak sejalan dengan arus yang banyak. Namun terkait dengan persoalan ini, penting bagi aparat penegak hukum untuk berdiri di atas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Aparat harus berdiri pada posisi yang objektif, yaitu memastikan ucapan Ahok memenuhi unsur yang diatur dalam Pasal 156a KUHP atau tidak memenuhi. Sebagaimana yang telah disebut di atas, bahwa unsur kesengajaan mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang bersifat permusuhan atau penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama menjadi kunci dalam pembuktian pasal ini.

 

Dibaca 125 kali
Dikategorisasi sebagai Pidana
Ditandai sebagai penodaan agama hukum
Dilisensi sebagai Atribusi (CC BY)
Roni Saputra Pemula di Hukumpedia.com

Pengacara yang lebih senang menangani kasus-kasus publik dan probono, itu saja


Contact
Location Kota Padang
Posts 5
2016-12-27 11:06:04
repot kalau agama di campur dengan kepentingan politik
2016-12-21 10:39:05
berarti kali ini hukum tajam keatas dong om?
2016-12-19 10:37:59
"semata-mata pada pokoknya ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina" Sayangnya ini kurang dielaborasi dalam dakwaan dan putusan ya bang?
Topik Pilihan
Topik Terhangat
Artikel Hukumonline.com