Buni Yani dan Penyebaran Informasi yang Menimbulkan Rasa Kebencian
Skor 0
by Roni Saputra - 05/11/2017, 04:38

Banyak para pengguna media sosial, baik yang berprofesi sebagai pakar hukum dan pakar-pakar lainnya menyebutkan bahwa dengan terpenuhinya unsur Pasal 156a KUHP yang dituduhkan ke Ahok, maka dengan sendirinya kasus Buni Yani harusnya gugur. Alasannya adalah bahwa yang di share oleh Buni Yani adalah fakta dan benar adanya, sehingga terhadap Buni Yani tidak lagi dapat dituntut. Sebelum memastikan apakah alasan itu benar, sebaiknya kita lihat Pasal yang didakwakan kepada Buni Yani. Buni Yani dikenakan Pasal 28 ayat (2) UU ITE (lihat: https://news.detik.com/berita/d-3496735/kejati-jabar-segera-limpahkan-berkas-dakwaan-buni-yani-ke-pn-bandung) yang bunyinya kira-kira “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).” Setidaknya Pasal tersebut terdapat 2 (dua) utama, yaitu Unsur Subjektif dan Unsur Objektif. Unsur subjektif berupa setiap orang dan dengan sengaja (Perbuatan), sedangkan Unsur Objektif berupa melawan hukum yang dalam rumusan tanpa hak, perbuatan dalam rumusan menyebarkan informasi  yang tujuannya untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA.

Unsur pertama terkait dengan setiap orang merujuk kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan, dan diapa yang harus dijadikan terdakwa. Setiap orang identic dengan terminology “barang siapa”, dan merupakan subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Setiap orang yang mampu menginsyafi makna senyatanya dari perbuatan yang dia lakukan, mampu menginsyafi bahwa perbuatannya tidak patut dalam masyarakat dan mampu menentukan niat dari kehendak yang dia lakukan, maka terhadap dirinya dapat dimintakan pertanggungjawaban. Namun apabila ia adalah orang yang jiwanya catat, atau terganggu Karena penyakit (jiwa) Pasal 44 ayat (1) KUHP, maka tidak ada beban pertangungjawaban pidana padanya, terhadap orang ini hakim akan menyerahkan kepada rumah sakit jiwa. Unsur kesengajaan, dimaknai bahwa pelaku menyadari perbuatannya.

Unsur tanpa hak, dapat dimaknai bahwa pelaku tidak memiliki wewenang untuk menyebarkan informasi itu (bagian ini debatable), unsur selanjutnya bahwa informasi yang disebarkan tersebut ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau …” dikaitkan dengan perbuatan Buni Yani yang telah dengan sengaja mengunggah video dengan durasi 30 detik (video aslinya lebih lama) di laman facebooknya pada tanggal 6 Oktober 2016 dengan menuliskan kata-kata “penistaan terhadap agama [Pemilih Muslim] “dibodohi Surat Al Maidah 51″… [dan mereka] “dibohongi”. Feeling saya akan terjadi sesuatu dengan video ini.”  pada video yang diunggahnya.

Berselang 8 hari setelah Video dengan durasi pendek tersebut di unggah Buni Yani, ormas islam menggelar demo pada tanggal 14 Oktober 2016 dengan tema “Aksi Bela Islam”, demo tersebut berlanjut hingga Ahok divonis oleh Pengadilan, dengan putusan bahwa Ahok terbukti melakukan penistaan agama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 156a KUHP, dengan penjara 2 Tahun.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat dilihat rangkaian fakta, apakah perbuatan Buni Yani dapat dijerat dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan memenuhi unsur sebagai mana dimaksud dalam Pasal tersebut, kita tunggu saja proses persidangannya, sepanjang Penuntut Umum mampu membuktikan “niat untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan” maka perbuatannya akan terbukti, dan sebaliknya, jika Penasihat Hukum Bumi Yani mampu membuktikan tidak ada niat dari Buni Yani, maka ia akan terbebas dari Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Sebagai perbandingan penerapan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, dapat dibaca putusan Alexander Aan yang divonis penjara selama 2,5 Tahun karena telah mengaku sebagai atheis di facebook dan memposting konten yang menurut saksi-saksi maupun saksi ahli sifatnya adalah menodai agama Islam maupun melecehkan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan ummat Islam. Kasus ini memang berbeda dengan kasus Buni Yani, tetapi bisa dilihat pemenuhan unsur dari perbuatannya, terutama terkait dengan postingan yang dianggap menodai agama.

Dibaca 166 kali
Dikategorisasi sebagai Pidana
Dilisensi sebagai Atribusi (CC BY)
Roni Saputra Pemula di Hukumpedia.com

Pengacara yang lebih senang menangani kasus-kasus publik dan probono, itu saja


Contact
Location Kota Padang
Posts 9
2017-05-18 10:37:41
ini pasti kriminalisasi buni yani
2017-06-09 14:13:31
Ampuun
2017-05-18 10:20:17
menurut bang @ronibatuah bagaimana?
2017-06-12 16:01:42
jiaah gimana sih
2017-06-09 14:13:25
hahaha.. kita tunggu putusannya aja bang Eras
Topik Pilihan
Topik Terhangat
Artikel Hukumonline.com