Ada Apa dengan Jaksa KPK?
Skor 0
by Ronaldo Situmorang - 10/03/2017, 08:33

Jaksa KPK

      Sejak dibentuk berdasarkan UU No 30 Tahun 2002,KPK berhasil mengungkap kasus kasus korupsi yang terjadi di beberapa daerah Indonesia.Dari beberapa kasus tersebut ada yang menyita perhatian publik seperti kasus korupsi kakorlantas Mabes Polri,kasus Ditjen,kasus Hambalang,kasus e-ktp dan lainnya.
    Jika dibandingkan dengan lembaga penegak hukum lainnya(Kepolisian dan Kejaksaan),KPK jauh lebih perkasa wewenangnya daripada kedua lembaga di atas.Berdasarkan Pasal 6C UU No 30 tahun 2002,KPK diberi wewenang melakukan penyelidikan,penyidikan dan penuntutan kasus korupsi ditambah lagi dengan penyadapan.Mengenai wewenang penuntutan baik peradilan maupun dalam praperadilan(Hukum formiil),KPK beberapa kali dikalahkan oleh tersangka kasus korupsi yakni Komjen Budi Gunawan,Dirje Pajak Hadi Purnomo,Bupati Nganjuk,Wali Kota Makassar,Bupati Sai Rajua,dan terakhir ialah Setya Novanto.Dalam kasus SN(singkatan Setya Novanto),Hakim tunggal praperadilan menyatakan 2 alat bukti KPK sebagai dasar menjadikan SN tersangka yaitu Keterangan saksi dan bukti hasil penyadapan dinyatakan oleh hakim TIDAK SAH.Lebih lanjut hakim menyatakan penetapan tersangka kasus SN tidak sesuai dengan KUHAP,UU No 30 tahun 2002,dan SOP KPK.Selain itu hakim juga menyatakan saksi yg dihadirkan KPK tidak mempunyai kekuatan hukum karena telah dihadirkan pada perkara yg sama sebelumnya.
    Di sini saya ingin mengkritisi putusan Hakim dan kinerja Jaksa KPK.Putusan hakim beserta alasannya sulit diterima oleh logika terutama alasan tidak sesuai dengan KUHAP,UU No 30 tahun 2002,dan SOP KPK sebab hakim tidak secara gamblang menjelaskan letak kesalah prosedur penetapan tersangka.Selain itu dalam persidangan,Hakim menolak pemutaran barang bukti rekaman percakapan SN dengan tersangka megakorupsi E-KTP lainnya.Banyak pihak yg menanyakan sikap hakim yg menolak pemutaran rekaman tersebut,ada yg berpendapat Hakim tidak punya kualifikasi menolak pemutaran melainkan hakim hanya punya wewenang menilai pemutaran rekaman apakah mempunyai kekuatan hukum(sah) atau tidak,bukan langsung menolaknya.
   Selain putusan hakim,saya juga ingin mengkritisi kinerja Jaksa KPK yg belakangan ini meragukan.Enam kali mengalami kekalahan adalah tamparan keras yg menggambarkan buruknya kinerja jaksa KPK.Seharusnya KPK siap menghadapi sidang praperadilan secara matang agar tidak terhindar dari kekalahan yg membuat instansi penegak hukum ini malu.Dalam praperadilan SN,seharusnya KPK bisa berdalih bahwa lembaga ini dibentuk berdasarka Lex Specialis derograt generalli,artinya KPK dibentuk berdasarkan peraturan khusus sehingga tidak melulu KPK harus tunduk pada ketentuan hukum yg bersifat umum.Itulah yg membuat beda penegak hukum kepolisian,Kejaksaan dengan penegak hukum KPK.
   Saya setuju dengan Jaksa Agung M.Prasetyo yg menyebut Jaksa KPK harus belajar pada kesalahannya sehingga dalam hal penuntutan hukum materiil maupun penuntutan hukum formiil(praperadilan) tidak kalah.Selain itu saya juga berharap MA dapat mendidik dan memantau hakimnya dalam memimpin sidang terkhusus sidang megakorupsi sehingga isu intervensi dapat diatasi.Semoga KPK semakin garang dan menunjukkan tajinya.
   Salam dari saya mahasiswa Hukum yg biasa biasa saja.
Dibaca 145 kali
Dikategorisasi sebagai Pidana
Ditandai sebagai
Dilisensi sebagai Atribusi (CC BY)
Ronaldo Situmorang Tamu di Hukumpedia.com

Tidak seperti anda,saya punya pegangan hidup bahwa Hukum adalah satu satunya hal yg bisa membuat setiap orang sederajat.

-The Judge(2014)


Contact
Location Kota Medan
Posts 0
Topik Pilihan
Topik Terhangat
Artikel Hukumonline.com