"Status Perkawinan secara Adat Batak dan Agama (Nasrani) ditinjau dari UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974"
Skor 0
by Ariel Hutabarat, S.H - 03/08/2017, 04:08

Dewasa ini banyak kasus penceraian yang terjadi diantara masyarakat adat batak, pada hal sejatinya menurut cerita dan budaya Indonesia khususnya suku batak terkenal dengan kesetiaan terhadap janji suci yang terucap di Altar. yaitu "Sehidup semati, hanya mautlah yang akan memisahkan" akan tetapi seiring berjalannya waktu budaya itu mulai luntur perlahan. tidak hanya diperkotaan suami-isteri yang tinggal dipedesaan pun mulai akrab dengan pengadilan dan kuasa hukum, gugatan cerai bak petir disiang bolong menjadi opsi yang dipilih, tak ada lagi musyawarah untuk mendapatkan mufakat yang difasilitasi dari keluarga mempelai pria maupun keluarga perempuan.

Ketika terjadi pengajuan gugatan cerai dipengadilan maka berkaitan dengan itu kerap timbul pertanyaan mengenai keabsahan perkawinan yang hanya dilangsungkan dengan Adat Batak dan secara Agama (khususnya Agama Kristen) tanpa ada pendaftaran perkawinan sesuai amanat Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sebagaimana tertera dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menegaskan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 3 jo. Pasal 1 angka 17 UU No. 23 Tahun  2006 Tentang Adminitrasi Kependudukan "bahwa perkawinan adalah salah satu Peristiwa Penting yang wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (dalam hal ini menurut Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentan perkawinan adalah kantor pencatatan sipil) dengan memenuhi syarat yang diperlukan.

Masyarakat awam pada umumnya kerap masih kurang kesadaran hukumnya dalam mendaftarkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil (khusus bagi beragama kristen). Banyak masyarakat dipelosok sumatera utara yang tidak begitu antusias dalam hal ini. Mereka selalu beranggapan bahwa menikah secara Adat dan Agama itu sudah sah dimata masyarakat dan negara (ini banyak ditemui didaerah sumatera utara terutama suku batak.

Memang pada pasal 2 ayat 1 (satu) disebutkan juga bahwa  Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.  Menyikapi hal ini sering terjadi goncang-ganjing mengenai sah atau tidaknya perkawinan itu apabila calon pengantin sudah memenuhi pasal 2 ayat 1 tanpa menjalankan perintah ayat 2.

Memang pada dasarnya sepanjang tidak ada yg keberatan dalam pelaksanaan Perkawinan ini khususnya perkawinan Adat Batak Toba hal ini bukanlah menjadi masalah yang serius (urgent). Akan tetapi kita juga perlu tau bahwa ada sanksi yang dapat dikenakan terkait dengan pencatatan perkawinan ini. Sesuai Pasal 90 ayat (1) huruf b jo. Pasal 34 ayat (1) jo. Pasal 37 ayat (4) UU Adminduk, setiap penduduk dapat dikenai sanksi administratif berupa denda bila melampaui batas waktu pelaporan perkawinan 60 hari sejak tanggal perkawinan (jika dilakukan di Indonesia) atau lebih dari 30 hari setelah kembali ke Indonesia (apabila perkawinan dilakukan di luar Indonesia). Persoalan akan timbul dimulai ketika ada yang menyangkut pengurursan administrasi misalkan pengurusan Kartu Keluarga (KK) maupun Akta Lahir sang Anak, dalam hal ini buku catatan nikah diperlukan sebagai syarat utama.

Hal yang paling perlu juga diwaspadai (diantisipasi) mengenai pengakuan (recognition) suami maupun isteri apakah sudah pernah melakukan perkawinan. Hal ini juga sudah pasti berimbas pada anak karena menurut hukum status anak yang dilahirkan hanya melalui perkawinan agama dan adat adalah anak diluar kawin seperti putusan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010

Pada beberapa tahun yang lalu ada juga issue santer mengenai seorang pengacara kondang yang juga politisi senayan yang mengeluarkan statement yg menghebohkan public dan dunia hukum (hukum adat), dimana beliau mengakui bahwa perkawinan yang pernah dilakukan secara adat batak dan agama terhadap seorang wanita tidak jauh beda dengan “Kumpul Kebo”.

 

Meski kebenarannya sampai saat ini tidak dapat dibuktikan, tetapi peristiwa seperti ini mungkin saja masih banyak terjadi kepada  akibat kelalaian kedua mempelai dalam mendaftarkan perkawinannya.  Sangat disayangkan apabila hal ini akan berlangsung secara terus menerus tanpa adannya kesadaran dalam hal pencatatan perkawinan.

Kasus yang tak kala mennyita perhatian publik juga terjadi ketika Suami atau Isteri akan mengajukan Gugatan Perceraian, Hak Waris dan Hak Asuh Anak di Pengadilan Negeri tempat Penggugat atau tergugat mengajukan gugatan.

Berikut Dokumen yang Wajib Anda siapkan apabila anda ingin mengajukan gugatan perceraian :

  1. Surat Nikah asli
  2. Foto copy Surat Nikah 2 (dua) lembar, masing-masing diberi materai, lalu dilegalisir
  3. Foto copy Akte Kelahiran anak-anak (jika mempunyai anak), diberi materai, dan dilegalisir
  4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) teranyar dari Penggugat (suami/istri)
  5. Foto copy Kartu Keluarga (KK)

Apabila anda tidak bisa menunjukan bukti outentik tersebut untuk mengajukan gugatan cerai pihak person (apabila maju sendiri) maupun khusus hukum anda akan sedikit kewalahan dalam persidangan untuk meyakinkan hakim untuk mengakui bahwa anda dan pasangan anda pernah melakukan perkawinan secara sah. Karena seyogyanya hakim tidak akan memutus cerai para pihak yang tidak bisa membuktikan bahwa mereka pernah terikat dalam perkawinan yang sah. Maka tak jarang hal ini akan berdampak pada gugatan tidak dapat diterima NO (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Memang tak dipungkiri banyak juga gugatan cerai yang diterima oleh hakim, tapi para pihak maupun kuasa hukum setidaknya sudah bekerja keras dan maksimal dalam membuktikan fakta-fakta dipersidangan. Walaupun demikian problem masih menanti anda yakni dalam hal permohonan akta cerai yang dikerluarkan oleh Kantor Catatan Sipil.

Beberapa bulan yang lalu sempat berdiskusi dengan salah satu Kabid (Kepala Bidang) catatan sipil, dimana disebutkan banyak berkas permohonan penerbitan Akta Cerai yang ditolak dikarenakan Perkawinannya tidak didaftarkan di Catatan Sipil setempat. 

Oleh karena itu sudah seharusnya dan sepatutnya suatu perkawinan didaftarkan dicatatan sipil, sebagai refrensi juga . pernah juga heboh di media sosial dimana kedua mempelai tidak merayakan pesta perkawinan secara mewah mereka hanya melangsungkan upacara perkawinan di Catatan Sipil dan mendaftarkannya di Kantor tersebut dengan biaya yang relatif sedikit dan mereka memilih mengalokasikannya untuk biaya bulan madu (http://www.hipwee.com/wedding/berani-contek-ide-nikah-pasangan-ini-abaikan-resepsi-dan-memilih-bulan-madu-ke-eropa-bareng-istri/). Disini saya melihat dan patut mengapresiasi kesadaran hukum mempelai dalam mendaftarkan perkawinannya.

 

 Nb: apabila ada yang salah atau tidak berdasar, mohon kritik dan saran karena sejatinya tak ada gading yang tidak retak. Mohon maaf bila ada salah dalam segi penulisan dan juga dasar hukum (sebagian disadur dari tulisan dari internet). 

SEMOGA BERMANFAAT.

Terimakasih!!!

 

Hormat saya

 

 

penulis.

Dibaca 569 kali
Dikategorisasi sebagai Hukum dan Masyarakat
Ditandai sebagai
Dilisensi sebagai Atribusi (CC BY)
Ariel Hutabarat, S.H Pemula di Hukumpedia.com

Menulis adalah caraku membunuh kebosanan, sembari mengisi waktu luang.

kalo ada waktu mampirlah di website pribadiku

www.arielhutabarat.id

Mauliate!!!!


Contact
Location Kota Medan
Posts 2
2017-04-04 12:53:07
ini keren, sumpah. makasih sudah berbagi informasi
2017-03-09 13:59:54
Jadi statusnya bagaimana bang? Apakah bisa disamakan seperti kawin siri?
Topik Pilihan
Topik Terhangat
Artikel Hukumonline.com