Mengamankan Laut Indonesia: Penegakan Hukum Laut terhadap Praktik Illegal Fishing oleh Badan Keamanan Laut
Skor 0
by Reyhan Gustira Anwar - 05/27/2015, 05:04

Mengamankan Laut Indonesia: Penegakan Hukum Laut terhadap Praktik Illegal Fishing oleh Badan Keamanan Laut

Reyhan Gustira Anwar[1]

Pendahuluan

“Siapa yang menguasai laut, dialah yang menguasai dunia”

Themistocles

Tanggal 29 September 2014 lalu dapat dikatakan merupakan hari yang cukup bersejarah bagi bangsa Indonesia, karena pada tanggal tersebutlah DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Kelautan yang diajukan DPD menjadi Undang-Undang, tepatnya nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan.[2] Sedikit disayangkan memang, Indonesia ditinjau dari kacamata sejarah merupakan bangsa yang diakui dunia memiliki peradaban maritim yang besar, baru memiliki payung hukum tentang kelautan, setelah 69 tahun setelah merdeka. Padahal dua pertiga dari wilayah Indonesia merupakan laut, yang letak geografisnya sangat strategis dimana Indonesia adalah negara kepulauan terbesat di dunia, juga didalamnya mengandung potensi sumber daya alam yang potensinya dapat mencapai USD 1.2 triliun per tahun.[3] Berlakunya UU Kelautan ini sangatlah penting, karena akan berperan sebagai regulasi yang secara komperhensif mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kelautan Indonesia secara terpadu, mulai dari perencanaan, pemanfaatan, sampai penegakan hukumnya, yang menjadi persyaratan utama yang harus dipenuhi oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, yang pada akhirnya akan mengantarkan Indonesia sebagai negara yang memenuhi tujuan pembentukannya, yaitu kesejahteraan bagi rakyatnya[4]

 

 

 

Illegal Fishing dan Kondisi Penegakan Hukum Laut di Indonesia

Telah disebutkan bahwa penegakan hukum merupakan salah satu prasyarat untuk mengantar Indonesia sebagai poros maritim dunia. Berbicara penegakan hukum, hal ini masih merupakan pekerjaan rumah yang berat bagi pemerintah. Wilayah perairan Indonesia yang mencapai 72.5%[5] memberi tantangan besar bagi TNI AL, Polisi Air, dan instansi terkait untuk memastikan kemanan dan perlindungan terhadap yurisdiksi Indonesia. Praktik Illegal fishing merupakan satu dari sekian pelanggaran yang paling masif dilakukan di wilayah perairan Indonesia. Illegal fishing dilakukan oleh kapal ikan asing yang secara illegal masuk ke dalam wilayah perairan Indonesia, dan melakukan penangkapan ikan tanpa mengantongi izin dari pemerintah. Praktik ini jelas telah sangat merugikan negara setiap tahunnya, bahkan menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mencapai Rp 240 triliun.[6] Tidak hanya itu, praktik illegal fishing juga menyebabkan kerugian lainnya, yakni kerusakan ekosistem laut. Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengungkap data mengejutkan, dimana hanya 5,3% terumbu karang Indonesia yang tergolong sangat baik, ementara 27,18%-nya digolongkan dalam kondisi baik, 37,25% dalam kondisi cukup, dan3 0,45% berada dalam kondisi buruk[7], dimana kerusakan terumbu karang ini sebagian besar disebabkan oleh praktik illegal fishing yang menggunakan sianida dan alat tangkap terlarang. Ini menimbulkan masalah serius, karena terumbu karang adalah rumah bagi ikan, dan jika kita berlogika secara sederhana saja, keruskan terumbu karang artinya kerusakan terhadap kehidupan ikan itu sendiri. Tentu hal tersebut adalah berita buruk bagi sekitar 2,2 juta nelayan di seluruh Indonesia. Yang dipastikan akan kehilangan mata pencahariannya Dapat dilihat bahwa praktik illegal fishing, yang oleh masyarakat internasional telah diklasifikan sebagai transnational and organized crime, dipastikan akan menciptakan sederetan masalah jika kondisi buruk ini tidak segera diselesaikan.

Pemerintah, sebenarnya bukan tanpa tindakan. Undang-undang 45 tahun 2009 tentang Perikanan memiliki serangkaian payung hukum terkait penegakan hukum terhadap tindakan illegal fishing, salah satunya adalah dimungkinkannya dilakukan penenggelaman kapal yang terbukti melakukan pengangkapan ikan tanpa izin.[8] Sayangnya sudah 5 tahun sejak keberlakuan regulasi ini, belum pernah dimaksimalkan oleh pemerintah dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairannya. beberapa kendala yang dihadapi adalah kurangnya koordinasi dari instansi-instansi yang memiliki kewenangannya masing-masing, misalnya TNI AL, Polisi Air, Kapal Pengawas Perikanan (dibawah Kementerian Kelautan dan Perikanan), sampai Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (dibawah Kementerian Perhubungan), yang menggunakan prinsip multi agency multi task. Walaupun diatas kertas setiap instansi memiliki peranan yang berbeda, dalam praktik sering terjadi tumpang tindih kewenangan, sehingga terjadi kebingungan dalam hal melaksanakan penegakan hukum. Hal ini jelas akan menimbulkan ketidakpastian hukum, inefisiensi anggaran dan konflik antar instansi pemerintah, yang hal tersebut pantang terjadi jika ingin mempertahankan laut Indonesia. Sehingga dirasa perlu untuk menciptakan suatu koordinasi antar instansi demi terciptanya efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pengamanan dan penegakan hukum. Sebenarnya, melalui Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2005, telah dibentuk Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) sebagai upaya menciptakan harmonisasi dalam koordinasi antar instansi dalam pengamanan dan penegakan hukum di laut. Sayangnya kewenangan “koordinasi” yang diberikan terlampau lemah sehingga pada akhirnya tidak memberi pengaruh apapun.

Badan Keamanan Laut dan Peranannya dalam Membasmi Illegal Fishing

            Salah satu pasal yang terdapat pada UU Kelautan mengatur pembentukan Badan Keamanan Laut.[9] Badan Keamanan Laut (Bakamla) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian[10] yang berada dibawah Presiden, yang memiliki tugas utama yakni melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.[11] Pada dasarnya, Bakamla merupakan revitalisasi dari Bakorkamla, yang telah dikuatkan kewenangannya, yakni menjadi sentral komando penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia[12], berbeda dengan Bakorkamla yang hanya mengkoordinir instansi terkait.

            Lalu mengapa pembentukan Bakamla ini penting? Pada dasarnya, hal ini didasarkan oleh karakteristik laut yang sangat berbeda dengan daratan, terutama laut Indonesia yang amat luas dan banyak berbatasan langsung dengan wilayah perairan negara tetangga. Keadaan ini menyebabkan keamanan menjadi isu utama, apalagi ini juga berkaitan dengan sumber daya alam yang perlu dijaga keberadaannya. Pembentukan Bakamla akan menggeser paradigma penegakan hukum di laut dari multi agency multi task, menjadi single agency multi task, yang  dalam praktik akan menciptakan efektivitas dan efisiensi, serta penegakan hukum yang “sesungguhnya”. Konsep sentralisasi seperti Bakamla sendiri sebenarnya telah dipraktikan oleh beberapa negara, seperti Malaysia Maritime Enforcement  Agency/MMEA, Japan Coast Guard/JCG, United States Coast Guard/USCG, dan Indian Coast Guard/ICG.[13] Bakamla akan berperan sebagai “rumah” bagi setiap instansi terkait, sehingga tumpang tindih kewenangan, kebingungan akan siapa yang melakukan penegakan hukum, dapat diatasi. Efektivitas Bakamla sendiri mulai terasa, dimulai dari inisiatif penenggalam kapal asing yang melakukan illegal fishing, sampai yang terbaru penangkapan kapal MV Hai Fa[14] yang merupakan salah satu penangkapan kapal ikan terbesar sepanjang sejarah. Langkah ini tentu ini perlu terus didukung, mengingat potensi illegal fishing rasanya masih akan terus ada.

            Mochtar Kusumaatmadja, dalam menghadapi penolakan dunia internasional terhadap Deklarasi Djuanda pernah berkata “Setiap negara berdaulat pada dasarnya memiliki kedaulatan penuh untuk melakukan tindakan yang dianggap pelu dalam rangka pengamanan yurisdiksi lautnya”. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, harus dapat menjawab tantangan besar dalam mengamankan wilayah lautnya, termasuk potensi dan sumber daya alam yang ada di dalamnya demi kedaulatan dan kesejahteraan rakyatnya. Ikan tidak diragukan lagi, adalah potensi besar di laut Indonesia yang sepatutnya dikelola secara optimal dan berkelanjutan untuk menopang perekonomian nasional. Bakamla pada akhirnya akan menjadi garda terdepan yang berperan menjaga semua potensi ini, yang akhirnya menjadikan Indonesia selangkah didepan menjadi poros maritim dunia.

 

[1] Penulis merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dengan NPM 110110130311. Saat ini menjabat sebagai kepala biro penelitian Padjadjaran Law Research and Debate Society (PLEADS). Penulis dapat dihubungi melalui email reyhangustira@about.me

[2] Pada tanggal 13 Maret 2013, DPD sebenarnya mengajukan RUU Kelautan, namun sempat terhambat karena keterbatasan DPD dalam hal kewenangan legislasinya. Inisiatif ini dilanjutkan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 92/PUU/X/2012 dimana ditetapkan bahwa DPD dapat mengajukan RUU.

[3] Universitas Gadjah Mada, Potensi Kelautan Indonesia 1,2 triliun Belum Digarap Maksimal, diunduh dari https://ugm.ac.id/id/berita/9256-potensi.kelautan.indonesia.12.triliun.belum.digarap.maksimal

[4] Dalam Pembukaan UUD 1945, disebutkan bahwa tujuan Negara Republik Indonesia adalah “untuk memajukan kesejahteraan umum”

[5] Kementerian Perikanan dan Kelautan RI, Data Pokok Kelautan dan Perikanan 2009, diakses dari http://statistik.kkp.go.id/index.php/arsip/file/14/data_pokok_kelautan_perikanan2009.pdf/

[6] http://finance.detik.com/read/2014/12/01/152125/2764211/4/menteri-susi-kerugian-akibat-illegal-fishing-rp-240-triliun

[7] http://www.coremap.or.id/Kondisi-TK/

[8] Lihat pada pasal 69 ayat (4) UU no 45 tahun 2009 tentang Perikanan “Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup”

[9] Lihat Pasal 59 ayat (3) UU no 32 tahun 2014 tentang Kelautan, “Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut”

[10] Lihat Pasal 60 UU 32 tahun 2014 tentang Kelautan

[11] Lihat Pasal 61 UU 32 tahun 2014 tentang Kelautan

[12] Lihat Pasal 63 UU 32 tahun 2014 tentang Kelautan

[13] LK2MI, Keberadaan Bakamla lebih Efektif dan Efisienkan Patroli Keamanan dan Keselamatan Laut di Indonesia, diakses dari http://hankam.kompasiana.com/2015/04/02/keberadaan-bakamla-lebih-efektif-dan-efisienkan-patroli-keamanan-dan-keselamatan-laut-di-indonesia-710234.html

[14] CCN, Bakamla: Alat Pelacak Kapal Hai Fa Sengaja Dimatikan, diakses dari http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150330160352-92-42998/bakamla-alat-pelacak-kapal-hai-fa-sengaja-dimatikan/

Dibaca 9646 kali
Dikategorisasi sebagai Sumber Daya Agraria
Ditandai sebagai Bakamla Hukum Laut
Dilisensi sebagai Atribusi (CC BY)
Reyhan Gustira Anwar Pemula di Hukumpedia.com

Mahasiswa FH Unpad 2013, researcher at Padjadjaran Law Research and Debate Society


Contact
Location Kota Bandung
Posts 2
2015-06-03 10:45:22

Baru ngeh ada Badan Keamanan Laut. Itu anggota Badannya siapa saja ya?

2015-06-06 12:40:54

Pejabat Bakamla sebagian besar dari TNI AL

2015-05-28 21:36:57

Menarik sekali dengan UU Kelautan yang baru ini, dimana adresstat uu ini untuk menjaga wilayah kelautan dari para-para oknum dari luar wilayah indonesia yang secara melawan hukum memanfaatkan sumber alam laut bumi pertiwi ini.

Tetapi yang menjadi permasalahan adalah, ini hanyalah sebuah UU, artinya butuh peraturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah sebagai mandat untuk menjalankannya. Tetapi sampai detik ini belum ada PP yang dibuat oleh pemerintah. PP itu sendiri, diperuntukan agar pemerintah tidak mangkir dari tanggung jawab dan segala tindakan yang pemerintah lakukan dapat dibenarkan oleh hukum dan diakui negara lain . Solusinya adalah pemerintah harus segera membuat peraturan pelaksana.

Terima kasih

2015-05-29 11:00:02

dan saya sepakat UU ini dikatakan "UU Payung"

2015-05-28 22:12:30

terimakasih atas tanggapannya

sepakat, hanya saja saya bisa memaklumi bahwa memang butuh waktu untuk merancang PP yang sesuai, mengingat UU Kelautan bisa dikatakan merupakan UU payung yang mengatur pengelolaan, pemanfaatan, sampai penegakan hukum di laut

2015-05-28 00:08:17

bagus artikelnya

2015-05-28 21:47:58

terimakasih

Topik Pilihan
Topik Terhangat
Artikel Hukumonline.com