Sekali Lagi Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Skor 1
by Refki Saputra - 04/11/2017, 07:36

Nada sumbang kembali menyeruak dari dalam ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan uji materi terhadap Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) kali ini dinilai janggal dan cenderung menuai persoalan baru.  

Melalui putusannya (25/1), MK menghapus kata “dapat” dari rumusan kedua pasal tersebut karena dinilai inkonstitusional. Hal ini berarti, sebuah tindakan melawan hukum dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi hanya jika terbukti nyata merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Media Indonesia, 26/1). 

Mis-interpretasi  

Dalam ketentuan UU Tipikor, terdapat 30 pasal yang memuat ancaman tindak pidana korupsi. Ketigapuluh pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi 7 jenis tindak pidana korupsi yang mencakup Korupsi Kerugian Keuangan Negara, Suap –Menyuap, Penggelapan dalam Jabatan, Pemerasan, Perbuatan Curang, Benturan Kepentingan dalam Pengadaan, dan Gratifikasi. Dari sekian jenis tindak pidana korupsi tersebut, memang yang paling banyak dilakukan (didakwa dalam pengadilan) adalah korupsi kerugian keuangan negara dan suap-menyuap, sementara sedikit diantaranya adalah gratifikasi.   

Korupsi kerugian keuangan negara diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan bahwa : Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara...”. Sementara Pasal 3 menyebutkan :  “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara...”. Pasal korupsi kerugian keuangan negara ini, secara rumusan memang memiliki elemen kontroversi. Beberapa pihak menilai ada persoalan kalau seseorang dianggap korupsi kalau hanya melawan hukum, tapi tidak merugikan negara. Kesalahan administrasi atau melawan hukum yang bersifat keperdataan akan dilumat oleh kedua pasal ini.

Putusan MK, alih-alih memberikan pencerahan, malah kemudian semakin menambah kerunyaman penggunaan pasal korupsi kerugian keuangan negara ini. Dalih penyebab maraknya kriminalisasi kebijakan yang dialamatkan pada pasal ini sebenarnya salah sasaran. Dalam Putusan No. 25/PUU-XIV/2016 tersebut, MK menegaskan adanya kata ‘dapat’ dalam rumusan pasal tersebut berarti belum ada kerugian keuangan negara atau masih bersifat potensi (potential loss). Dengan demikian, tidak fair jika seseorang sudah bisa diajukan atas dakwaan korupsi tanpa ada kerugian keuangan negara secara nyata (actual loss).

Jika merujuk kepada teori hukum pidana yang bekerja pada setiap pasal-pasal dalam suatu rumusan tindak pidana, pada dasarnya dalam satu rumusan pasal tindak pidana, terdapat apa yang dinamakan unsur atau delik inti (delict bestanddeel). Keberadaan delik inti inilah yang membedakan antara perbuatan biasa dengan perbuatan pidana. Misalnya dalam hal tindak pidana perkosaan. Pada dasarnya, persetubuhan antara laki-laki dan perempuan bukanlah tindak pidana dalam KUHP, tapi merupakan suatu perbuatan yang legal. Namun, perbuatan tersebut dapat diancam pidana kalau dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai delik inti dari pasal perkosaan. Oleh karena itu, dalam proses pembuktian tindak pidana, yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah unsur perbuatannya, baru kemudian delik inti. Apabila salah satu saja unsur perbuatan tidak terpenuhi, maka hakim akan memutus bebas (vrijspraak) karena seseorang tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan. Sementara, kalau perbuatannya terbukti, disisi lain delik intinya tidak terbukti, maka terdakwa harus diputus lepas dari segala tuntuan hukum (onslag van alle recht vervolging) karena dianggap bukan perbuatan pidana.       

Dalam hal tindak pidana korupsi, delik intinya bukan berada pada rumusan ‘melawan hukum’, ‘menyalahgunakan kewenangan’ ataupun ‘dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara’. Melainkan terletak pada unsur ‘memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi’. Maka dari itu, unsur inti ‘dapat merugikan keuangan negara atau orang lain atau korporasi’ dibuktikan belakangan setelah unsur perbuatannya dibuktikan terlebih dahulu. Jika suatu perbuatan terbukti melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang dan sekalipun telah nyata merugikan keuangan negara, tapi tidak terbukti memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, maka perbuatan tersebut bukanlah korupsi. Perbuatan inilah sebenarnya yang masuk dalam kategori kebijakan (diskresi).       

Putusan MK juga terlalu gegabah dalam merubah konstruksi tindak pidana korupsi sebagai delik formil (tindak pidana terjadi pada saat perbuatan dilakukan) menjadi delik materil (tindak pidana terjadi pada saat timbulnya akibat). Hal ini mengacaukan konsep berfikir berkenaan dengan tempat terjadinya tindak pidana (locus delicti). Dimana, tindak pidana korupsi dianggap telah terjadi pada saat perbuatan dilakukan (de leer van lichamelijke gedraging). Dalam hal ini adalah, pada saat perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang dirancang dan dilaksanakan melalui serangkaian tindakan manipulasi atau kongkalikong.

Menjadi keliru jika tindak pidana korupsi dianggap baru terjadi pada saat tercapainya akibat (de leer van constitutieve gevolg), dalam hal ini timbulnya kerugian negara. Dengan bergesernya konstruksi tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 dari delik formil menjadi delik materil, akan terjadi kegamangan penegak hukum dalam mengusut dugaan tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara ini kalau tidak disertai dengan bukti perhitungan kerugian keuangan negara. Padahal, unsur kerugian keuangan negara bukan merupakan inti delik dari tindak pidana korupsi.    

Dekonstruksi Undang-Undang Tipikor

Keberadaan UU Tipikor saat ini memang dirasa sudah kurang mengikuti perkembangan zaman. Maka, tidak mengherankan jika penggunaan pasal korupsi kerugian keuangan negara ini menjadi begitu masif digunakan, mencakup sebagian besar perbuatan koruptif yang terjadi di pemerintahan. Alhasil dugaan penyimpangan penggunaan pasal tersebut bisa jadi benar secara praktik. Hal ini lebih banyak disebabkan oleh ketidaktahuan penyelenggaraan negara tentang delik korupsi ditambah prilaku oknum penegak hukum dalam pusaran mafia peradilan. Bukan disebabkan oleh kerangka normatif dari pasal korupsi keuangan negara itu sendiri.

Pilihan untuk mendekonstruksi UU Tipikor yang ada saat ini dengan melakukan singkronisasi dengan muatan United Nation Convention Against Corruption, 2003 yang telah diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 merupakan pilihan yang sangat mendesak. Dimana, rumusan tindak pidana korupsi lebih diperinci menjadi beberapa jenis yakni berupa suap, penggelapan dalam jabatan, memperdagangkan pengaruh, penyalahgunaan jabatan, pejabat publik memperkaya diri secara tidak sah, suap di sektor swasta, penggelapan dalam perusahaan swasta, pencucian hasil kejahatan, menyebunyikan adanya kejahatan korupsi dan menghalang-halangi proses peradilan. Dengan demikian, upaya pemerintah melindungi masyarakat dari jeratan ‘kriminalisasi’ kebijakan dan juga memperkuat proses penegakan hukum tindak pidana korupsi bisa secara simultan dilakukan.

 

Dibaca 1063 kali
Dikategorisasi sebagai Pidana
Dilisensi sebagai Atribusi (CC BY)
Refki Saputra Pemula di Hukumpedia.com

Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang (2010) dan S2 di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia (2015). Pernah berkegiatan di Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas tahun 2010 dan di lembaga Non-pemerintah (Non-Government Organization – NGO) yang aktif dalam kajian dan advokasi tentang reformasi peradilan dan Rule of Law, yakni di Indonesian Legal Roundtable, Jakarta pada tahun 2011-2015. Saat ini aktif mengajar dan juga mengepalai Divisi Riset di Bung Hatta Anti-Korupsi (BHAKTI) Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang. Dapat dihubungi melalui email: refkysaputra@gmail.com


Contact
Location Padang
Posts 3
2017-04-12 09:56:34
Wah, analisisnya keren nih bang @refkisaputra topppp
2017-04-12 10:50:38
belum keren kalau belum ke jenewa kak miko
Topik Pilihan
Topik Terhangat
Artikel Hukumonline.com