Cinta untuk Pengguna Narkoba
Skor 0
by Refki Saputra - 05/22/2017, 03:17

https://img.okezone.com/content/2014/09/10/542/1036908/8Bax436LpW.jpg

 

Siapa sangka, seorang Robert Downey Jr., pemeran Tony Stark dalam lakon Iron Man adalah mantan pencandu narkoba. Masa lalunya begitu kelam, hingga ia menikahi Susan Levin sebagai istri kedua pada tahun 2005, yang mampu mendampinginya menuju puncak karir sebagai salah aktor termahal sepanjang masa. Adalagi kisah Bimo Setiawan Almachzumi a.k.a Bimbim Slank. Kecanduannya kepada obat-obatan terlarang membuat hidupnya hancur berantakan. Namun, berkat cinta seorang ibu, ia bangkit dari keterpurukan dan sukses memimpin grup music rock n roll tersukses dalam industri musik di Indonesia.

Sepenggal kisah cinta dalam belitan kasus narkoba juga ditunjukkan oleh Fidelis Ari Sudawoto (FAS) Seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sanggau, Kalimantan Barat. Ia terpaksa memberikan ekstrak tanaman ganja untuk meringankan rasa sakit akibat penyakit Syringomyelia yang diderita istrinya. Namun, cerita FAS tidak berakhir bahagia layaknya dua kisah sebelumnya. Lantaran dianggap melanggar peraturan perundang-undangan tentang narkotika, ia ditangkap oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sanggau beserta barang bukti berupa 39 batang tanaman ganja di rumahnya. Naas, sang istri yang tidak lagi mendapat ‘racikan’ obat dari sang suami akhirnya meregang nyawa.

FAS harus berhadapan dengan hukum walaupun bukan pengedar atau sebagai pengguna narkoba sekalipun. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memang secara tegas mengancam pidana bagi yang menyalahgunakan tanaman ganja sebagai narkotika golongan I. Tindakan menanam termasuk salah satu tindakan yang dianggap menyalahi aturan. Penangkapan terhadap FAS, tidak hanya membuatnya kehilangan istri, ancaman pidana penjara selama 20 tahun atau seumur hidup akan menghilangkan kesempatan untuk membesarkan anak semata-wayangnya.  

Apa yang dilakukan FAS sesungguhnya bukanlah kejahatan jika dilihat dari sudut pandang tujuan pembentukan Undang-Undang Narkotika, yakni untuk melindungi generasi dari daya rusak dari zat adiktif tersebut. Tindakan FAS menanam tanaman ganja untuk diambil ekstraknya bukanlah ditujukan untuk tujuan yang merusak, malahan sebaliknya untuk tujuan mempertahankan kehidupan. Namun, sifat legilistik hukum tidak bisa ditawar. Apabila melanggar rumusan pasal, maka siap-siap menanggung akibat. Pertimbangan moral, kemanusiaan tidak mangkus menggoyahkan sikap Ketua BNN, Budi Waseso yang tempo hari keukeuh menyatakan tiada maaf bagi FAS.

Alat politik   

Secara global, gugatan terhadap kebijakan anti-narkoba yang sangat represif, yang merupakan warisan dari kampanye “war on drugs” tahun 1971 di Amerika Serikat sudah sangat luas. “Buah tangan” Presiden Amerika Serikat ke-37, Richard Nixon tersebut terbukti tidak mampu menahan laju supplay and demand narkotika dunia. Data yang dilansir dari World Drugs Report tahun 2016 bahwa sebanyak 247 juta orang di dunia menggunakan narkotika. Angka ini meningkat dari sebanyak 33% dari tahun 2003 yang berjumlah 183 juta orang. Sementara, menurut Global Commision on Drug Policy, praktik penegakan hukum narkotika ilegal yang dilakukan selama ini syarat dengan pelanggaran hak asasi manusia. Seperti praktik pidana mati (death penalty), pembunuhan tanpa proses hukum (extra judicial killings), penyiksaan (torture), praktik brutal polisi (police brutality) dan program tindakan kesehatan yang tidak manusiawi (inhumane drug treatment programs) yang mengatasnamakan kebijakan anti-narkoba ini.   

Belakangan, fakta mencengangkan terkait kebijakan anti-narkoba Presiden Nixon mencuat kehadapan publik. Kampanya “war on drugs” merupakan selubung politiknya untuk bertahan di Gedung Putih pada pemilu tahun 1972. Target dari kebijakan tersebut adalah untuk mengatasi kelompok pemrotes anti-perang vietnam dan juga kaum kulit hitam untuk menarik simpati pemilih kulit putih sebagai basis dukungannya. Hal ini terungkap dari wawancara penasihat urusan dalam negeri dari Presiden Nixon, John Ehrlichman yang dimuat sebagai Cover Story Majalah Harpers bulan April tahun 2016. Wawancara yang dilakukan pada tahuun 1994 ini menyibak fakta bahwa kebijakan anti-narkoba tersebut diambil untuk melegalkan praktik kriminalisasi kelompok-kelompok oposisi dengan mengasosiasikan mereka dengan kebiasaan penggunaan narkotika, khususnya ganja.

Hal ini semakin membuktikan, jika isu perang mewalan narkoba hanya menyasar pada pencandu. Perang terhadap narkotika ilegal tidak benar-benar didengungkan untuk menyasar wilayah produksi dan distribusi (supplay), karena narkotika itu sendiri merupakan suatu komoditas bisnis yang menjanjikan. Bukan tidak mungkin, negara menjadi salah satu pihak yang memfasilitasi berjalannya bisnis hitam tersebut. Sebagaimana yang dicatat kritikus politik luar negeri AS paling disegani, Noam Comsky (1992), bahwa perang diam-diam AS kepada negara dunia ketiga menyediakan saluran militer bagi para penjual narkotika diwilayah tersebut. Dimana, pengiriman narkotika ilegal ke AS menurut laporan para penjual dilakukan melalui pangkalan militer AS. Setidaknya, kondisi tersebut pernah dikisahkan oleh Ridley Scot (2007) dalam American Gangster. Sebuah film yang diangkat dari kisah nyata tentang seorang mafia narkotika, Frank Lucas (Denzel Washington) yang berhasil menjadi pelaku kriminal kulit hitam paling disegani di seantero kota New York tahun 70’an. Salah satu kesuksesan “berbisnis” narkoba adalah dengan membeli langsung heroin ke Thailand melalui kargo militer AS. 

Sudah saatnya

Hampir 70% penghuni Lembaga Pemasyarakatan (LP) berasal dari narapidana kasus narkotika. Khusus pengguna saja, jumlahnya mencapai 20.171 orang (Detik.com, 23/4). Membludaknya jumlah pengguna didalam LP, tanpa sadar pemerintah sebenarnya telah menciptakan pasar yang sempurna bagi transaksi narkotika ilegal dalam bilik penjara. Para bandar lebih bebas bertransaksi didalam ketimbang diluar LP. Hanya dengan membayar petugas, mereka medapatkan ‘jaminan keamanan’ untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda.

Beranjak dari fakta kelam sejarah perang melawan narkoba dan banyaknya ekses negatif yang muncul, sudah waktunya mendekosntruksi kebijakan anti-narkoba yang ada, khususnya terkait dengan pengguna. Mereka yang sesungguhnya adalah korban dari bisnis multinasional harus dikeluarkan dari ancaman kriminal beleid anti-narkoba. Mereka yang menggunakan narkotika (juga sebagai kurir) acapkali berasal dari kelompok-kelompok marginal, seperti orang miskin, putus sekolah, dan korban dari keretakan rumah tangga. Sebagian adapula kaum muda yang sedang mencari jati diri atau terbelit persoalan hidup sehari-hari. Jika mereka selalu menjadi target operasi dari penegak hukum, maka sesungguhnya pemerintah telah gagal memberantas narkoba. Sebagaimana tujuan akhir penanggulangan narkoba, maka mereka adalah pihak yang harus dilindungi dari ancaman narkoba itu sendiri.

Berkaca dari kasus FAS, tanpa sanksi pidana sekalipun, ia sudah mendapat nestapa ditinggal istri yang dicinta. Jangan lagi hukum memberikan tambahan derita dengan membiarkan sang buah hati tumbuh tanpa orang tua. Represifitas perang melawan narkoba membuat tidak ada tempat bagi orang seperti FAS. Asalkan bersentuhan dengan narkoba, hukuman berat akan menanti. Tidak peduli apakah yang bersangkutan adalah pihak yang seharusnya dilindungi dari pengaruh buruk narkotika. Maka, sudah saatnya pemerintah berfikir untuk berpihak kepada korban dari kejahatan narkotika. Akan lebih baik berikan cinta kepada mereka, bukan penjara!.

***

Dibaca 151 kali
Dikategorisasi sebagai Pidana
Dilisensi sebagai Atribusi (CC BY)
Refki Saputra Pemula di Hukumpedia.com

Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang (2010) dan S2 di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia (2015). Pernah berkegiatan di Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas tahun 2010 dan di lembaga Non-pemerintah (Non-Government Organization – NGO) yang aktif dalam kajian dan advokasi tentang reformasi peradilan dan Rule of Law, yakni di Indonesian Legal Roundtable, Jakarta pada tahun 2011-2015. Saat ini aktif mengajar dan juga mengepalai Divisi Riset di Bung Hatta Anti-Korupsi (BHAKTI) Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang. Dapat dihubungi melalui email: refkysaputra@gmail.com


Contact
Location Padang
Posts 3
2017-06-14 10:52:32
Menarik
2017-05-26 10:49:55
Ini menarik, sampai dimana ya perkembangan kasusnya. Seperti tidak ada follow up
2017-05-26 10:41:06
Narkoba harus dihukum seberat beratnya. Mereka mengancam hidup jutaan anak bangsa
2017-05-26 10:48:49
Bener, pengguna narkoba harus dihukum seberat beratnya. Biar pada kapok
2017-05-26 10:36:19
UU dibikin buat menghukum ya begini jadinya
2017-05-26 10:38:46
harusnya buat bebasin gitu?
2017-05-26 10:33:26
apa kasus seperti itu masih layak diperkarakan bang? Kayaknya nggak manusiawi banget
Topik Pilihan
Topik Terhangat
Artikel Hukumonline.com