Pedagang Tas KW Bebas Jualan
Skor 0
by Maria Prameswari - 09/10/2013, 11:31

Rendahnya penerapan hukum atas penjualan dan produksi barang-barang palsu, membuat Indonesia menjadi surga bagi pelanggar hak atas kekayaan intelektual (HAKI).

Barang palsu berupa tas, hingga pakaian palsu yang biasa disebut KW tersebut bahkan dijual di mal-mal ternama serta di pajang di etalase-etalase. Meski dijual secara terang-terangan dan diketahui publik, tetapi penjual barang KW tersebut tidak mendapat tindakan apapun dari para penegak hukum.

Mengapa demikian?

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut penulis akan menjelaskan dulu pelanggaran apa yang dilakukan oleh para penjual tas-tas kw tersebut. Para penjual tas kw ini melanggar Undang-undang Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Merek.

Sebagaimana dijelaskan Pasal 90 dan 91, barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.

Undang-undang tersebut berlaku bagi pembuat atau produsen barang-barang palsu. Pembuat produk palsu, termasuk tas dan jam, terancam penjara lima tahun atau denda maksimal satu miliar rupiah.

Kembali kepertanyaan semula mengapa penjual tas kw bebas berjualan di mal-mal ternama tanpa tersentuh oleh penegak hukum?

Ini karena seluruh tindak pidana dalam undang-undang merek adalah delik aduan, sehingga penegak hukum tidak dapat berbuat apapun sebelum adanya laporan dari pihak yang bekepentingan.

Dalam ilmu hukum, hal ini berarti bahwa pasal-pasal pidana dalam UU Merek diberlakukan setelah adanya laporan dari seseorang yang dirugikan atas perbuatan orang lain. Selain itu dalam delik aduan penyidikan kepolisian dapat dihentikan, hanya dengan adanya penarikan laporan polisi tersebut oleh si pelapor sepanjang belum diperiksa di pengadilan.

Sementara itu dalam UU Merek yang saat ini berlaku memang tidak menjangkau konsumen pembeli barang palsu. Secara eksplisit UU Merek juga menyebut seluruh tindak pidana penggunaan merek terdaftar oleh para pihak beriktikad buruk tersebut sebagai ‘Pelanggaran’, bukan ‘Kejahatan’ sebagaimana di sebutkan dalam UU Merek Pasal 94 ayat [2] dan Pasal 77.

Meskipun dalam Pasal 481 KUHP disebutkan, barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Berdasarkan penjelasan dalam klinik hukumonline.com pembeli produk KW tidak dapat dikenai Pasal 481 KUHP, karena Mengacu kepada asas hukum lex specialis derogat lex generalis (aturan yang lebih khusus mengesampingkan aturan yang lebih umum). Dengan telah diaturnya tindak pidana pemalsuan merek dalam UU Merek (lex specialis), Pasal 481 KUHP (lex generalis) tidak dapat diterapkan dalam perkara pemalsuan merek, termasuk dalam kasus pembelian tas “KW” oleh konsumen ini. Selain harus membuktikan adanya unsur kesengajaan konsumen dalam membeli dan menyimpan barang (palsu), penegak hukum juga harus membuktikan bahwa barang (palsu) tersebut ‘diperoleh dari kejahatan’.

Unsur ‘diperoleh dari kejahatan’ dalam Pasal 481 KUHP tidak dapat diterapkan kepada tas-tas “KW”, yang dianggap diperoleh dari tindakan pemalsuan merek. Selain karena membutuhkan proses hukum tersendiri untuk menetapkan suatu barang merupakan barang palsu atau bukan, juga karena penafsiran menyangkut pemalsuan merek tidak dapat mengesampingkan UU Merek sebagai lex specialis dalam perkara merek, yang telah secara tegas mengatur bahwa pemalsuan merek merupakan pelanggaran dan bukan kejahatan (Pasal 90 s.d. Pasal 94 ayat [2] UU Merek). Maria Prameswari

Dibaca 2811 kali
Ditandai sebagai merek tas kw pelanggaran
Dilisensi sebagai Atribusi (CC BY)
Maria Prameswari Pemula di Hukumpedia.com

Contact
Location
Posts 27
Topik Pilihan
Topik Terhangat
Artikel Hukumonline.com