Tiga Tahun Kejahatan HAM Berat
Skor 0
by Ollenk Syamsuddin Radjab - 10/20/2017, 09:50

Tepat hari ini (20/10/2017), rezim pemerintahan Jokowi-JK genap berusia tiga tahun sejak dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden pada 2014 lalu. Dalam visi misi Jokowi-JK sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden secara terang disampaikan bahwa “Kami berkomitmen menyelesaikan secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM dimasa lalu yang sampai dengan saat ini masih menjadi beban sosial politik bagi bangsa Indonesia seperti; kerusuhan Mei, Trisakti-Semanggi 1 dan 2, Penghilangan Paksa, Talang Sari-Lampung, Tanjung Priok, Tragedi 1965”.

Debat jualan isu HAM dalam debat Capres-Cawabpres (9/6/2014) telah berlalu dan kini saatnya menagih janji atas penuntasan kasus kejahatan HAM berat. Saya menggunakan frasa “kejahatan” dalam tulisan ini untuk menghindari kesalapahaman dan penyesatan terhadap peristiwa tersebut bahwa bukan pelanggaran melainkan kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes).

Sejatinya, harapan masyarakat korban dan keluarga terhadap Pemerintahan Jokow-JK sangat besar karena dinilai tidak terlibat dalam kejahatan HAM dimasa lalu, sederhana, pekerja dan dapat dipercaya. Jokowi yang sebelumnya Gubernur DKI Jakarta dikenal merakyat, pekerja dan sederhana sementara JK dikenal karena mampu mendamaikan konflik Aceh, Poso dan Ambon.

Kebijakan yang kabur

Pada 22 Juni 2015 Presiden Jokowi menandatangani Perpres No. 75 Tahun 2015 tentang RANHAM 2015-2019. Sayangnya, RANHAM ini sama sekali tidak memuat rencana pemerintah terkait dengan penanganan kejahatan HAM berat dimasa lalu tapi sekedar rencana pelatihan-pelatihan dan pelaporan yang berulang-ulang sejak 1998 hingga 2019 nanti.

UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No. 006/PUU-IV/2006 tidak segera diajukan kembali pembentukannya ke DPR selama rezim pemerintahan Jokowi-JK padahal UU KKR ini sangat penting sebagai salah satu solusi non-judisial yang dapat ditempuh oleh pemerintah.

Demikian halnya revisi paket UU HAM lainnya yang terkait; penguatan kelembagaan Komnas HAM, revisi UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, revisi UU No. 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, revisi UU No. 31 tahun 2014 yang merupakan perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 Tentang LPSK serta PP No. 44 tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

RUU KKR dan Paket revisi UU HAM diatas selama tiga tahun ini tak terdengar disuarakan baik dari pihak Pemerintah maupun DPR. Di Senayan, kekuatan politik Jokowi-JK juga semakin kuat setelah Partai Golkar, PPP dan PAN berbelot mendukung pemerintah. Artinya, jika pemerintahan Jokowi-JK mau menyelesaikan kejahtan HAM berat akan sangat mudah dengan dukungan mayoritas di Parlemen seperti pembhasan Perppu Ormas.

Hingga sekarang pemerintahan Jokowi-JK belum ada satu pun kebijakannya yang tegas dan konkrit terkait penyelesaian kejahatan HAM berat. Tahun 2015, Presiden Jokowi bahkan menegaskan akan menyelesaikan kasus kejahatan HAM berat menjelang peringatan hari HAM sedunia.

Pada 18 April 2016, Pemerintah melalui Kementerian Polhukam dan Lemhanas menyelenggarakan Simposium Nasional terkait tragedi 1965 yang melibatkan pihak-pihak yang berkonflik. Simposium itu bukan melahirkan rumusan dan kebijakan penting bagi pemerintah, justeru, menimbulkan pertentangan yang makin tajam ditengah masyarakat antara yang pro dan kontra dengan isu-isu PKI.

Ada baiknya hasil penyelidikan KPP Komnas HAM ditindak lanjuti baik melalui mekanisme judisial maupun non judisial dengan dukungan kebijakan yang jelas dan peraturan perundang-undangan yang memadai.

Menimbang Mekanisme Non-Judisial

UU No. 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia terbukti gagal menyeret para pelaku kejahatan HAM berat menghuni hotel prodeo. Persidangan tiga kasus kejahatan HAM berat seperti Timor Timur, Tanjung Priok dan Abepura, Papua, bak sandiwara panggung pengadilan yang penuh kepura-puraan.

David Cohen (2003) menyebutnya sebagai persidangan pengadilan HAM yang dimaksudkan untuk gagal (intended to fail). UU Pengadilan HAM memang mengandung cacat bawaan sejak diadopsi dari Statuta Roma dengan penerjemahan yang tidak tepat, penghilangan kata dan ayat, kesalahan pengetikan, ketiadaan elements of crimes dan rules of procedure and evidence.

Sulit berharap keadilan bagi korban dan keluarganya dengan UU yang mengandung cacat bawaan sehingga mekanisme non-judisial perlu dipertimbangkan. Mempertimbangkan bukan dengan mengabaikan proses judisial (pengadilan) tetapi akan jalan paralel dengan penyesuaian revisi UU Pengadilan HAM dan RUU baru KKR yang harus segera dilakukan pemerintahan Jokowi-JK.

Dipelbagai negara yang mengalami transisi politik dari negara otoriter ke demokrasi tidak ada model tunggal yang dapat dijadikan rujukan. Afrika Selatan, Argentina dan Chile misalnya, memiliki model dan karakter masing-masing serta latar belakang yang berbeda dalam penyelesaian kasus kejahatan HAM masa lalunya.

Nelson Mandela sebelum menjadi Presiden Afrika Selatan 1994 telah mengupayakan rekonsiliasi dengan rezim minoritas Apartheid sejak 1991 melalui CODESA (the convention of democratic south africa) dan 1995 mengeluarkan UU Persatuan Nasional dan Rekonsiliasi (Act 34 of 1995) dengan membentuk KKR yang dipimpin oleh tokoh Agama berpengaruh Uskup Agung Desmond Tutu.

Di Argentina, rezim Junta militer dibawah pimpinan Rafael Videla berhasil dibawah ke pengadilan oleh Raul Alfonsin setelah terpilih secara demokratis sebagai Presiden 1983. Tahun itu juga ia membentuk CONADEP (semacam Kontras) untuk mengusut penghilangan paksa selama rezim junta berkuasa. Videla dijatuhi hukuman seumur hidup 1985 yang kemudian diubah menjadi tahanan rumah setelah Presiden Carlos Menem memberinya amnesti.

Sementara di Chile, Jenderal Pinochet mengambil alih kekuasaan negara melalui kudeta militer terhadap Presiden Allende. Tahun 1989, setelah Aylwin Azocar memenangi Presiden dalam tempo satu bulan ia membentuk CNVR (KKR) untuk menyelidiki dan mendokumentasikan dugaan kejahatan HAM selama pemerintahan junta militer Pinochet.

CNVR bekerja selama dua belas tahun mengupayakan rekonsiliasi dan dimasa Presiden Lagos Escobar (2000-2006) dibentuk lagi CNPT (National Commission on Political Imprisonment and Torture) melanjutkan misi sebelumnya dengan memfokuskan pada institusi intelijen DINA (direccion de inteligencia nacional) yang disinyalir banyak melakukan kejahatan HAM berat.

Terduga pelaku yang memenuhi ketentuan pidana kejahatan HAM berat akan dikirim ke meja persidangan pengadilan tetapi yang memenuhi syarat dan ketentuan amnesti akan diusulkan ke Presiden untuk diberikan pengampunan. Bukan membarter amnesti dengan hak-hak korban (kompensasi, restitusi dan rehabilitasi) seperti di Indonesia sehingga UU KKR dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Yang terpenting dari ketiga negara itu adalah komitmen dan tindakan nyata dari Presiden untuk menyelesaikan kejahatan HAM berat dimasa lalu.

 

Dibaca 48 kali
Ditandai sebagai
Dilisensi sebagai Atribusi (CC BY)
Ollenk Syamsuddin Radjab Pemula di Hukumpedia.com

Seorang ayah, pernah aktif di bantuan hukum dan HAM; peminat masalah politik-Hukum


Contact
Location Kota Jakarta Selatan
Posts 4
Topik Pilihan
Topik Terhangat
Artikel Hukumonline.com