Kasus Pemalsuan Tanda Tangan: 3 Hal Yang Sebaiknya Dilakukan MK
Skor 0
by Oknum Advokat - 10/18/2015, 09:02

Kasus yang awalnya berasal dari pengujian soal kewenangan menerbitkan SIM oleh Kepolisian di Mahkamah Konstitusi saat ini memasuki babak baru.

Beberapa kuasa hukum pemohon ditengarai memalsukan tanda tangan kuasa hukum pemohon lainnya. Adalah Hakim Konstitusi Maria Farida yg mencurigai perbedaan dari masing - masing tanda tangan para kuasa hukum dalam dua dokumen permohonan (asli) dan yang revisi (perbaikan)

Kecurigaan ini berbuah pada laporan yang disampaikan Ketua Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat, ke Kepolisian. Tak perlu waktu lama, kepolisianpun bergerak cepat untuk menangani kasus pemalsuan tanda tangan tersebut. Sejumlah aktivis lembaga swadaya masyarakat, termasuk lembaga anti korupsipun telah dipanggil oleh kepolisian. Bagaimanapun, tuduhan secara sengaja memalsukan tanda tangan adalah tuduhan yg bisa mengancurkan reputasi para aktivis LSM tersebut yang dikenal bersih.

Persoalanpun terus mencuat, selain melaporkan kasus pemalsuan tanda tangan konon MK juga mempertimbangkan untuk menggugurkan permohonan tersebut dengan alasan pemalsuan tanda tangan tersebut.

Namun dalam kasus pidana siapakah yang dirugikan dalam kasus pemalsuan tanda tangan itu?

Tanda tangan yang dipalsukan atau memalsukan tanda tangan tentu merupakan perbuatan yang salah dan juga dapat pidana. Tapi bagaimana jika yang dipalsukan tanda tangannya dengan diam - diam atau sengaja merestui perbuatan "nakal" tersebut?

Kalau itu kasusnya, maka unsur memalsukan dalam konteks tersebut tidak bisa dipidana, apapun motif dan alasan untuk memalsukan itu. Dalam kasus itu, setidaknya orang - orang yang diduga dipalsukan tanda tangannya sepertinya tidak keberatan. Terbukti dengan sikap diam dari beberapa aktivis itu. 

Lalu, kenapa Ketua MK begitu ngotot melaporkan kasus itu? Entahlah, menurut saya sikap itu justru sikap yang tidak pas, karena MK tidak dalam posisi dirugikan. Betul, tindakan memalsukan yang di "restui" itu adalah tindakan yang tidak etis, tapi melaporkan kasus pidana justru lebih tidak etis. Kenapa? Karena mencerminkan bagaimana Ketua MK dan lembaga yang dipimpinnya terlihat gamang dan "grasa grusu" dalam merespon kasus tersebut.

Ada tiga hal yang mestinya dilakukan MK, tapi malah tidak dipertimbangkan.

Pertama, kalaupun ada beberapa tanda tangan yg dipalsukan (tapi direstui) tetap saja ada tanda tangan yang asli. Dan hal itu tidak boleh menyebabkan MK terdorong untuk menggugurkan kasus tersebut. Ingat, perkaranya tetaplah perkara asli yg dimohonkan oleh Pemohon yang asli pula.

Kedua, MK semestinya mencabut laporan, karena MK bukanlah pihak yang dirugikan dalam konteks pidana.

Ketiga, kalaupun MK mau menghukum orang - orang yang memalsukan tanda tangan dan orang2 yg merestui tanda tangannya dipalsukan. MK bisa mencoret orang - orang itu sebagai kuasa dan tidak diperkenankan untuk berperkara dalam perkara itu. Jadi perkaranya tetap dilangsungkan dengan Pemohon prinsipal tanpa kehadiran kuasa, atau para pemohon prinsipal dalam kasus tersebut bisa menunjuk kuasa2 baru untuk menangani kasus tersebut

Pertanyaannya, maukah MK bersikap elegan dalam merespon kasus tersebut?

Dibaca 5239 kali
Dikategorisasi sebagai Karir dan Profesi Hukum, Kenegaraan, Pidana
Dilisensi sebagai Atribusi (CC BY)
Oknum Advokat Pemula di Hukumpedia.com

errr, gini ya, nggak ada yang benar - benar penting untuk ditaruh disini sih


Contact
Location Kota Jakarta Selatan
Posts 31
2017-01-23 14:08:26
wahh thanks mas, jadi nambah ilmu nih
2015-10-20 17:26:31

Lebay loe bro @oknumadvokat dah bener itu lapor pulisi. Biar pada kapok

Topik Pilihan
Topik Terhangat
Artikel Hukumonline.com