SN Dalam Dilematika Hukum
Skor 0
by Noer Rachman - 11/26/2017, 06:13


Persoalan setnov hangat untuk diperbincangkan utamanya setelah penetapannya sebagai tersangka (Jumat (10/11)) ditambah dengan adanya surat penahanan KPK yang bisa dipastikan akan sangat menghambat kinerja SN sebagai pimpinan parlemen. Dengan demikian lama kelamaan tidak bisa lagi melaksanakan tugas atau akan berhalangan selama kurun waktu yang tak bisa ditentukan, dengan sendirinya SN dimungkinkan akan melanggar pasal 87 (2) huruf a dan b UU MD3. Seharusnya sistem imun DPR peka akan hal ini yakni adanya proses penahanan tanpa mempertimbangkan kedudukannya dan/atau dengan penahan itu akan terhambat tugasnya.
Satu catatan yang mungkin perlu diingat masih tersangka yang tidak ada dalam daftar UU MD3 dalam artian status tersangkanya tidak diperhitungkan atau tidak ada masalah terhadap statusnya sebagai pimpinan parlemen. Dalam hal ini diperlukan kesabaran untuk kehati-hatian menunggu naiknya status SN sebagai terdakwa sehingga barulah dan silahkan dijerat Pasal 87 (5) dengan sanksi pemberhentian sementara.
Kalau kita sandingkan antara KUHAP (objektif) khususnya tentang penahanan dengan UU MD3 (subjektif SN) dalam penilaian penulis terbitnya surat penahanan KPK terburu-buru tanpa memperhatikan UU MD3 yang alangkah lebih baiknya penahanan diterbitkan ketika SN naik status. Ini bertujuan agar terjadi keserasian dengan UU MD3 yakni dalam posisi SN diberhentikan sementara atau tidak lagi menjalankan tugasnya.
Pendapat yang beredar malah justru sebaliknya, UU MD3 diserasikan dengan KUHAP. Demikian bisa dilihat dari beberapa pendapat yang mempersoalkan ditahannya SN sebagai pertimbangan pemberhentian SN. Dengan kebalikan dari yang seharusnya (menurut penulis) akan susah mencari aturannya dalam UU MD3-nya sehingga terkesan disangkut-sangkutkan.
Ada yang menyangkutkannya dengan pasal 87 (2) huruf a berkenaan dengan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara berkelanjutan atau berhalangan tetap. Justru penahanan SN tidak dalam kategori pasal itu sebagaimana dalam penjelasan pasal 87 (2) a bahwa hanya mereka yang menderita sakit, tidak diketahui keberadaannya dan/atau tidak hadir dalam rapat tanpa keterangan selama 3 bulan berturut-turut. Jelas bukan ini.
Ada pula yang menyangkut-nyangkutkannya dengan pasal 87 (2) huruf b sumpah/janji jabatan dan kode etik. Sumpah/janji jabatan akan lebih pas jika disandingkan dengan pasal 87 (2) huruf c, dalam artian selama tidak dinyatakan bersalah oleh pengadilan tidak dianggap melanggar sumpah/janji jabatan seperti mengutamakan kepentingan bangsa dari pada kepentingan pribadi (pasal 7 .
Masalah kode etik, ini yang agak krusial dan banyak diperbincangkan terlebih sebagaimana dalam pasal 4 UU No.2 Tahun 2015 merupakan perkara tanpa pengaduan. Tuntutan untuk MKD agar proaktif dalam persoalan ini. Namun, apa yang menjerat SN dalam hemat penulis bukanlah persoalan etik melainkan sebuah pelanggaran berat (baca:laporan MKD mengenai rancangan tentang kode etik & tata beracara MKD) berupa TIPIKOR yang merupakan tindak pidana khusus yang patut dijerat dengan pasal 18 (1) UU No.1 Tahun 2014 tentang tata tertib dengan sanksi pemberhentian sementara (sanksi berat).
Sikap MKD
Setidaknya dimusyawarahkan dengan kehati-hatian dan tak terburu-buru mengingat status SN tidak mendapat status hukum yang pasti dalam UU MD3. Saran penulis sabar menunggu naiknya status SN sebagai terdakwa. Semisal diberhentikan tidak pada tempat dan posisinya akan berdampak fatal pada putusan MKD itu sendiri. Yakni semisal Prapradilan jilid 2 dimenangkan SN secara otomatis perlu pencabutan terhadap putusan itu atau kalau tidak akan ada hak SN yang dirugikan. Atau kalau semisal diberhentikan sementara akan susah mencari legitimasinya mengingat pemberhentian sementara hanya untuk terdakwa (pasal 18 No.1 Tahun 2014/ pasal 87 (5) MD3).  


Penulis
Noer Rahman

Dibaca 108 kali
Dikategorisasi sebagai Hukum dan Masyarakat
Ditandai sebagai
Dilisensi sebagai Atribusi (CC BY)
Noer Rachman Tamu di Hukumpedia.com

Contact
Location tangerang selatan
Posts 0
Topik Pilihan
Topik Terhangat
Artikel Hukumonline.com