Perppu Ormas dalam Pandangan UU Ormas
Skor 0
by Noer Rachman - 10/21/2017, 05:42

Persoalan Perppu Ormas yang saat ini sedang hangat dalam pembahasan Komisi II DPR RI menuai pro kontra. Fraksi-Fraksi di DPR pun terbelah menyikapi Perppu tentang Ormas. Fraksi partai Gerindra, partai keadilan sejahtera dan partai amanat nasional masih menolak Perppu tentang Ormas. Sedangkan fraksi lainnya mendukung dengan catatan harus direvisi. Begitu juga dalam pandangan ormas keagamaan seperti NU & Muhammadiyah ikut memecah pandangan antara menolak & menerima dengan catatan.

Dalam hasil bedah Undang-undang (UU) "Perppu Ormas Vs UU Ormas" yang diadakan oleh Lembaga Kajian Comparative Study Of Law Community (CLC) UIN Jakarta (Kamis,19/10/17) menemukan beberapa perbedaan yang sangat signifikan antar keduanya.

Pertama, terjadi generalisasi makna pada pasal 59 ayat (4) terkait penjelasan "ajaran/paham yang bertentangan dengan pancasila" yang tidak hanya ormas yang berpaham ateisme,komunisme/marxisme-Leninisme (sebagaimana sebelumnya) tapi juga paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah pancasila & UUD 45"

Kedua, ada tiga kategori yang membedakan dengan UU Ormas yaitu adanya penambahan berupa penjatuhan sanksi adinistratif bagi yang melanggar pasal 51 tentang kewajiban ormas yang didirikan oleh warga negara asing. Kedua adanya pengurangan yakni penghilangan upaya persuasif sebelum dijatuhkan sanksi administratif. Ketiga adanya klasifikasi objek sanksi yaitu untuk pasal 59 (1/2) cuma sanksi administratif sedangkan untuk pasal 59 (3/4) bisa dikenai sanksi pidana, padahal di UU sebelumnya disamaratakan sanksi administratif untuk pasal 59 secara keseluruhan. 

Ketiga, sanksi administratif menghilangkan jenis sanksi berupa penghentian bantuan & penghentian sementara sehingga cuma ada tiga bentuk sanksi administratif yang terdiri dari peringatan tertulis, penghentian kegiatan, dan/atau pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum (lihat pasal 61 Perppu Ormas)

Keempat, pada pasal 62 Perpu Ormas peringatan tertulis hanya satu kali, itu pun dalam jangkan waktu 7 hari. Sedangkan pada UU Ormas itu ada sampai tiga surat peringatan tertulis, itu pun berjenjang yang masing-masing waktunya paling lama 30 hari. Selain dari itu Perppu ini menghilangkan peran lembaga yudikatif dalam hal meminta pertimbangan MA terlebih dahulu sebelum menjatuhkan sanksi pemberhentian kegiatan (psl 65)  dan sanksi pencabutan surat keterangan terdaftar (psl. 67(2)) dan dalam hal mengajukan permintaan tertulis oleh kemenkumham kepada kejaksaan yang untuk selanjutnya diajukan permohonan pembubaran ormas berbadan hukum ke pengadilan negri (psl.70 (1)).

Kelima, ketentuan pidana dalam Perppu ini diatur secara jelas sebagai suatu sub bagian dari BAB pokok yaitu BAB ketentuan pidana. Pengaturan sanksi bagi setiap orang yang menjadi dan/atau pengurus ormas melanggar pasal 59 (3) (C)&(D) dipidana penjara paling singkat 6 bulan & paling lama satu tahun. Sedangkan untuk yang melanggar pasal 59 (3) huruf A & B dan ayat (4) dipidana dengan penjara paling singkat 5 Tahun & paling lama 20 Tahun.

Legal Consultan CLC yang sekaligus sebagai pembedah dalam kajian tersebut, Adeb Davega Prasna, SH tidak terlalu mempermasalahkan apakah harus diterima atau ditolak. Baginya oke-oke aja asal dengan beberapa catatan.

Jika perpu ini harus diterima ia berharap dengan catatan direvisi. setidaknya ada beberapa poin yang perlu diperhatikan sebelum disahkan yaitu definisi paham lain yang dianggap mengganggu & mengancam pancasila cendrung subjektif, hilangnya upaya persuasif yang condong memperlihatkan keotoriteran pemerintah, masalah pencabutan status hukum & pembubaran ormas yang dipangkas dan mengesampingkan proses pradilan, konsep perumusan Perppu tidak sesuai dengan konsep due proces of law, dan diharapkan ada penambahan BAB baru tentang Keuangan Ormas yang seminimalnya 1% dari APBN untuk jatah Ormas.

Begitu juga jika Perppu ini ditolak, ia berharap agar UU Ormas dikoreksi & perlu direvisi. semisal proses pembubaran yang lama dan berbelit dalam UU Ormas dirasa membebani atau tidak selayaknya karena keberadaan ormas yang mengancam posisi negara sehingga dibutuhkan proses cepat & tak berbelit.  

Dibaca 194 kali
Dikategorisasi sebagai Hukum dan Masyarakat
Ditandai sebagai ormas perppu UU
Dilisensi sebagai Atribusi (CC BY)
Noer Rachman Tamu di Hukumpedia.com

Contact
Location tangerang selatan
Posts 0
Topik Pilihan
Topik Terhangat
Artikel Hukumonline.com