MK, Jalan yang Salah
Skor 0
by Noer Rachman - 12/20/2017, 12:18

Hingga saat ini, masih menjadi tanda tanya publik. Persoalan kian membuming pasca putusan MK No. 46/PUU-XIV.2016. Permohonan yang diajukan Aliansi Cinta Keluarga (AILA) untuk memperluas makna dalam pasal 284 ayat 1 ayat 2 ayat 3 ayat 4 dan ayat 5, pasal 285 dan pasal 292 KUHP ditolak oleh MK melalui putusannya.

Putusan ini tidak mencapai kata sepakat (Pasal 45(4)) sehingga harus devoting dengan suara terbanyak (Pasal 45 (7)). Dengan komposisi 5 (menolak) : 4 (mengabulkan) jelas putusan MK berlaku sebagaimana Pasal 56 ayat 5 UU No. 24 Tahun 2003 yakni permohonan permohon ditolak.

Permohonan yang ditolak MK itu tidak lain bermakna bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 45. Ini bukan hanya penafsiran segelintir orang melainkan penafsiran undang-undang sebagaimana dinyatakan dalam pasal 56 ayat (5) UU No.24/2003. Demikian tersirat dalam amar putusan MK bahwa  “menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya” artinya, segala yang dimohonkan pemohon dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD 45 (P.56(5)).

Begitu juga jika amar putusan MK menyatakan bahwa “permohonan pemohon tidak dapat diterima” mepunyai makna bahwa apa yang dimohonkan pemohon tidak mememenuhi syarat sebagaimana dalam pasal 51. Penafsiran ini sebagaimana dalam pasal 56 (1) UU No.24/2003.

Wewenang MK

MK sebagaimana dinyatakan dalam  24 C UUD 45 berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dengan objek perkara pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus kewenangan sengketa lembaga negara, memutus pembubaran parpol dan memutus sengketa pemilu.

Permohonan pengujian undang-undang  bermakna sebagaimana dalam pasal 50 UU No.24/2003 tentang MK yaitu undang-undang yang diundangkan. Artinya, objek pengujian MK berupa produk hukum (by product) yang sudah diundangkan baik dibuat oleh legislatif maupun eksekutif. Oleh karenanya, kewenangan MK hanya bersifat negatif legislator dan passif legislator. 

Putusan atau Ketetapan

Setidaknya ada dua produk MK dikala dihadapkan dengan persoalan judicial review berkisar antara putusan atau ketetapan. Putusan MK sebagaimana dalam pasal 56 UU No.24/2003 berisi mengabulkan, menolak dan tidak dapat diterima. Ketapan hanya   untuk permohonan yang bukan wewenagnya dan permohonan yang ditarik kembali (pasal 43 (1) PMK/06/2005).

Bagaimana dengan putusan MK tersebut? jelas MK sudah mengambil kebijakan dalam bentuk putusan dengan amarnya yang menurut penulis itu tidak sepantasnya. Karena permohonan pemohon yang ditolak dalam hal ini perluasan makna  persinahan ataupun LGBT tidak dianggap bertentangan dengan UUD 45 sebagaimana dalam penafsiran pasal 56 (5) UU No.24/2003.

Hal ini yang menurut penulis MK telah berbuat fatal dan sangat disayangkan. Ruang lingkup putusan MK sejatinya tidak bisa mengarah kesitu. Cuma ada dua kebijakan yang seharusnya diterbitkan oleh MK dalam persoalan ini, pertama MK selayaknya mengeluarkan putusan dengan amar “menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima” karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dalam pasal 50 yakni yang diujikan bukan suatu produk hukum (Pasal 56(1) UU No.24/2003).

Atau kedua, dengan cara MK mengeluarkan ketetapan sebagaimana dalam pasal 43 (1) a PMK/06/2005) karena apa yang dimohonkan pemohon itu bukanlah wewenang MK. Selayaknya MK mengambil langkah ini sesuai aturan yang telah dibuatnya sendiri, namun faktanya tidak. Wajar kiranya publik menafsirkan berbeda dengan apa yang dimaksud oleh MK, publik yang menafsirkan dengan penafsiran hukum (objektif) yakni putusan + ditolak = tidak bertentangan (56(5)), berbeda dengan MK yang condong menafsirkan dengan wewenangnya (subjektif) yakni putusan + ditolak = bukan wewenang, hal ini tidak ada jalur hukumnya. Inilah yang dinamakan berdiri diatas angin. Oleh karenanya, MK perlu meninjau ulang putusannya. 

 

 

 

Dibaca 293 kali
Dikategorisasi sebagai Kenegaraan
Ditandai sebagai
Dilisensi sebagai Atribusi (CC BY)
Noer Rachman Tamu di Hukumpedia.com

Contact
Location tangerang selatan
Posts 0
2017-12-20 10:11:57
Menarik nih dan perlu kajian lebih mendalam
2017-12-27 10:14:42
ayuklah kita ngupi2
2017-12-20 23:32:29
Iya abang, kayaknya perlu ngopi biar saya bisa lebih dalam mengkajinya dari pandangan abang
Topik Pilihan
Topik Terhangat
Artikel Hukumonline.com