Rencana Membubarkan HTI
Skor 0
by Istigfaro Anjaz Ajizi - 05/09/2017, 12:27

Lini media masa terguncang oleh pernyataan pers yang disampaikan oleh Wiranto (Menkopolhukam) terkait pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Beberapa kelompok dengan semangat langsung mengapresiasi langkah pemerintah, beberapa kelompok tidak sepakat dengan hal ini karena alasan politik identitas, dan beberapa kelompok lainnya menolak dengan rasionalitas kehidupan demokrasi.

Menjadi menarik karena pernyataan pembubaran HTI oleh pemerintah disampaikan secara tidak tuntas. Bersifat ambigu bagi masyarakat karena Menkopolhukan tidak menjelaskan secara tuntas langkah-langkah hukum apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam proses pembubaran Ormas HTI tersebut, sehingga masyarakat dengan cepat memaknai bahwa HTI telah dibubarkan. Bagaikan peribahasa “sedap jangan ditelan, pahit jangan segera dimuntahkan”, ada baiknya pemerintah sebelum bertindak berpikir secara matang agar tidak timbul kecewa di kemudian hari.

Ketidakjelasan ini disebabkan kewenangan pembubaran organisasi masyarakat (ormas) berbadan hukum hakikatnya berada pada Pengadilan, yaitu ranah kekuasaan yudikatif, bukan pemerintah (eksekutif). Pasal 71 ayat (1), (2) dan (3) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dengan tegas menyebutkan bahwa permohonan pembubaran Ormas harus diputus oleh pengadilan negeri paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal permohonan dicatat, dan putusan pembubaran Ormas harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Posisi pemerintah (eksekutif) dalam UU. Ormas sudah didesain sedemikian rupa oleh pembentuk undang-undang yaitu sebagai pihak yang melakukan pencabutan status badan hukum Ormas, tapi perlu digarisbawahi pencabutan itu hanya bisa dilakukan apabila telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pada tahap awal, pemerintah hanya berkedudukan sebagai pihak yang menyampaikan permintaan tertulis untuk membubarkan suatu ormas berbadan hukum kepada kejaksaan yang kemudian permohonannya diajukan kepada ketua pengadilan negeri sesuai tempat domisili hukum Ormas tersebut. Tanpa proses peradilan maka pembubaran itu tidak dapat dilakukan oleh pemerintah.

Desain kedudukan pemerintah dalam proses pembubaran Ormas berbadan hukum pada UU. Ormas pada dasarnya lebih rendah dibandingkan dengan desain kedudukan pemerintah pada proses pembubaran partai politik yang ada pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik juncto Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik .

Pada proses pembubaran partai politik pemerintah berkedudukan sebagai Pemohon. Adapun Pemohon yang dapat mewakili pemerintah dalam pembubaran partai politik adalah Jaksa Agung dan/ atau Menteri yang ditugasi oleh Presiden. Dalam kedudukannya sebagai Pemohon, pemerintah akan menguraikan dengan jelas terkait alasan pembubaran suatu partai politik di hadapan sidang Majelis Hakim Konstitusi. Hal ini berbeda dengan proses pembubaran Ormas, pemerintah tidak dapat beracara di pengadilan melaikankan tugas itu akan dilakukan oleh pihak kejaksaan.

Tulisan ini bukan berarti membela HTI, apalagi ikut memperjuangkan keberadaannya. Penulis hanya ingin menyampaikan bahwa sudah saatnya pemerintah memposisikan diri sebagai pihak yang mendorong kesadaran hukum masyarakat dengan memberikan pernyataan yang tidak ambigu, bukan justru sebaliknya. Paling penting yaitu menjaga eksistensi negara hukum dengan ciri utama adanya kekuasaan kehakiman yang independen dan imparsial, biarkan hukum berjalan sesuai arahnya agar keadilan dapat hadir seperti adagium justitiae non est neganda non differenda yang berarti keadilan tidak dapat disangkal atau ditunda.

Dibaca 131 kali
Dilisensi sebagai Atribusi (CC BY)
Istigfaro Anjaz Ajizi Pemula di Hukumpedia.com

Contact
Location
Posts 1
2017-05-18 11:34:04
emangnya nggak boleh ya ngebla HTI?
2017-05-18 10:41:46
bedanya pemerintah dan kejaksaan apa ya bang
2017-05-18 10:21:23
apa membubarkan sama dengan dilaran bang?
Topik Pilihan
Topik Terhangat
Artikel Hukumonline.com