Sikap Tegas Pemerintah, Ormas Anti Pancasila
Skor 0
by Mipa Sere Sumantri Sitohang - 05/08/2017, 10:52

Hari ini terjadi sikap andil Pemerintah dalam menghadapi Ormas yang dianggap mengusung faham yang berbeda diluar dari Ideologi bangsa yakni Pancasila dengan niat ingin merubah dan memecah belah persatuan bangsa di negeri ini dan menjadi ancaman bagi masyarakat di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini terlihat dalam keputusan Pemerintah yang telah membubarka Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dinilai bertentangan dengan tujuan, azas hidup berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI 1945. 

Pemerintah yakin telah memiliki bukti-bukti yang kuat atas seluruh aktivitas yang dilakukan oleh HTI dan melanggar Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Maka, apabila itu telah terbukti diberikan sanksi atas Ormas tersebut dari segi hukum dan sosial-politik. Namun, Fenomena Ketentuan sanksi yang terjadi atas Ormas HTI saat ini menurut hemat saya hanya lah sebatas  sanksi sosial-politik saja dengan membubarkan HTI yang telah bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI 1945. Akan tetapi dari segi hukum belum tercapai. Maka, tak cukup berhenti disitu saja, dalam artian Pemerintah harus melalui jalur hukum sebagai kunci utama untuk memberikan putusan yang berkekuatan hukum ditetapkan oleh pengadilan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas dengan memberikan sanksi administratif yaitu mencabut status badan hukum Ormas HTI yang telah didaftarkan di KEMENKUMHAM dan memberikan bukti-bukti kuat dari Pemerintah dan Ormas HTI agar seluruh masyarakat mengetahui alasan-alasan yang diberikan dan tidak menciderai kebebasan yang dilindungi oleh Konstitusi. Tentu dalam hal ini juga dibutuhkan independensi Hakim yang kuat.

Dengan masalah yang terjadi saat ini, menjadi catatan penting bagi Pemerintah dan masyarakat untuk membasmi benih-benih intoleransi dengan beberapa langkah yaitu dengan memperhatikan state atau meningkatkan pengawasan dari Pemerintah terhadap aktivitas Ormas apabila telah terindikasi bertentangan perlu adanya teguran atau peringatan kemudian melakukan pembinaan, jika tidak di indahkan maka  penegakan hukum atau law enforcement harus berjalan. Kemudian, dengan mengutip pendapat Bapak Refly Harun, civil society menjadi penting harus diperhatikan dalam tataran sosial-politik agar tidak memanfaatkan dan menggunakan gerakan-gerakan radikal dengan isu sarah dan sebagainya untuk kepentingan penguasa atas kekuasaan. 

Perwujudan atas sila kelima Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi poin penting untuk mewujudkan rakyat yang makmur dan sejahtera yang masih menjadi perhatian dinegeri ini karena bukan hanya sebatas  sikap intoleran saja yang diperdebatkan. Mari sama-sama menekankan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan kehadiran lembaga pendidikan menjadi corong ideologi ini dan memantaskan diri untuk sama-sama mengawal Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI 1945.

Jangan sia-siakan hidup hanya lewat sikap anti tanpa aksi, karena kita tak melahirkan dan membuat lagi tapi kita hanya perlu sikap konsisten untuk menjalankan amanah atas apa yang telah dipersiapkan oleh pendiri bangsa ini. Rawat dan berbanggalah hidup di negeri yang unik dengan keberagaman yang ada hingga membuat perbedaan menjadi indah. Negara lain belajar dengan keunikan yang kita miliki mengapa kita tidak di negeri sendiri.

Dibaca 156 kali
Dikategorisasi sebagai Hukum dan Masyarakat
Ditandai sebagai
Dilisensi sebagai Atribusi (CC BY)
Mipa Sere Sumantri Sitohang Pemula di Hukumpedia.com

Faculty Of Law University of North Sumatera


Contact
Location Kota Medan
Posts 10
2017-05-18 11:38:48
Nggak cukup bubarkan, tapi harus melarang. Itu baru kereeen
2017-05-18 10:42:02
bubarkan ormas anti PANCASILA
2017-05-18 10:28:37
kalau nggak pernah ada teguran, jadinya bagaimana kak statusnya?
2017-05-09 06:05:04
Saya justru ragu kak apakah pemerintah bisa menang di pengadilan nanti melawan HTI ini? Karena pemerintah dalam hal membubarkan HTI tidak didahului dengan surat peringatan apapun.
Tapi semoga aja Pemerintah Menang. 😊
Topik Pilihan
Topik Terhangat
Artikel Hukumonline.com