Kepastian Hukum Batas Pengajuan Peninjauan Kembali (Putusan MA Vs Putusan MK)
Skor 0
by Mipa Sere Sumantri Sitohang - 09/09/2017, 04:56

LEX DURA, SED TAMEN SCRIPTA (Sekalipun isi undang-undang itu terasa kejam, tetapi memang demikianlah bunyinya, dan harus dilaksanakan). Lahirnya SEMA No. 7 Tahun 2014 didasari oleh putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 yang diperkuat kembali dengan putusan MK (No. 45/PUU-XII/2015 dan No. 66/PUU-XII/2015) diawali dengan mengabulkan permohonan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar membatalkan Pasal 268 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Adapun bunyi Pasal  Pasal 268 ayat (3) “ Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja”. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK)  tersebut maka ditetapkan bahwa PK perkara pidana dapat diajukan lebih dari satu kali.

Salah satu pertimbangan hukum yang digunakan dalam putusan MK adalah asas keadilan. Menurut MK menjadi penting mengedepankan keadilan daripada kepastian hukum terkait bilamana ditemukan keadaan baru (novum) meskipun sudah pernah mengajukan PK. Hak tersebut dijamin dalam konstitusi sebagaimana di dalam Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Oleh karenanya, PK sebagai upaya hukum luar biasa yang diatur dalam KUHAP harus lah dalam kerangka yang demikian, yakni untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa upaya pencapaian kepastian hukum sangat layak dibatasi. Namun tidak demikian dengan upaya pencapaian keadilan. Sebab keadilan kebutuhan manusia yang sangat mendasar dan lebih mendasar daripada kepastian hukum. “Kebenaran materil mengandung semangat keadilan, tetapi norma hukum acara mengandung sifat kepastian hukum yang terkadang mengabaikan asas keadilan.

Sesaat telah diputuskan oleh MK Pasal 268 ayat (3) KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, banyak kekhawatiran timbul dikalangan praktisi hukum dan juga masyarakat. Untuk menjawab keresahan itu maka Mahkamah Agung (MA) berinisiatif memberikan petunjuk kepada pengadilan bawahannya dengan menerbitkan SEMA No. 7 Tahun 2014 bahwa permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali. Pembatasan PK perkara pidana yang dikehendaki oleh MA untuk memberikan kepastian hukum dalam proses penyelesaian akhir perkara pidana sehingga siapapun tidak dengan mudah melakukan PK berkali-kali.

Menurut MA Penekanan pada asas kepastian hukum lebih bernuansa pada terciptanya keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat karena kebutuhan akan ketertiban merupakan syarat yang  fundamental seperti yang dinyatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja terlepas dari segala kerinduan terhadap hal lain yang menjadi tujuan hukum, merupakan suatu fakta yang objektif berlaku bagi masyarakat dalam segala bentuknya. Dengan terbitnya SEMA tersebut publik menilai bahwa MA mengabaikan putusan MK yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menurut hemat saya, hal yang terpenting saat ini adalah mencari solusi di tengah kemelut berapa kali PK sebaiknya diberikan. Perdebatan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. SUMMON IUS SUMMA INJURIA (Apabila kepastian yang dikejar setinggi-tingginya, ia justru akan menghadirkan luka yang dalam). Kepastian hukum memang penting dalam law emporcement  tapi tak selamanya law emporcement  dilakukan secara kaku.

Dalam prosesnya apabila ketaatan terhadap hukum justru melukai rasa keadilan masyarakat maka perlu keberanian dari aparat yang berwenang untuk melakukan terobosan demi kemaslahatan yang lebih besar. Ini seperti teori yang disampaikan oleh Immanuel Kant bahwa hukum memiliki dua sisi dapat diwujudkan secara bersamaan maka hukum itu ideal, namun jika kedua sisi itu berbenturan maka yang harus diutamakan adalah sisi kemanfaatannya. Itulah mengapa bukan kepastian hukum yang sebenarnya harus dikejar setinggi-tingginya namun bagaimana hukum itu dapat memberikan manfaat bagi rakyat dan menciptakan keadilan sosial.

Maka pemerintah perlu hadir untuk mengambil langkah strategis kemanfaatan hukum dalam menyelesaikan polemik ini. Jika MA keras dan MK juga keras, nasib penegakan hukum jadi berantakan. Saat ini yang diperlukan adalah pengaturan dalam kondisi apa PK dapat dilakukan lebih dari satu kali. Negeri ini harus menyusun jawaban atas pertanyaan tersebut untuk menghindari salah tafsir adanya pertentangan asas kepastian hukum dan asas keadilan.

Dibaca 173 kali
Dikategorisasi sebagai Hukum dan Masyarakat
Dilisensi sebagai Atribusi (CC BY)
Mipa Sere Sumantri Sitohang Pemula di Hukumpedia.com

Bachelor Of Law University of North Sumatera


Contact
Location Kota Depok
Posts 10
Topik Pilihan
Topik Terhangat
Artikel Hukumonline.com