Celah Jual–Beli Opini di BPK RI
Skor 2
by Alek Karci Kurniawan - 06/13/2017, 05:00

Kasus korupsi pemberian Opini WTP atas Laporan Keuangan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, belakangan menjadi kehebohan domestik.

Menanggapi hal tersebut, sejumlah pengamat berpandangan, peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam memberikan predikat opini atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sudah tidak lagi efektif.

Argumentasi dasarnya adalah bahwa adanya Opini WTP dari BPK tidak menjamin instansi yang diperiksa bebas dari korupsi. Anggapan tersebut ada benarnya, sebab BPK memang bukan bertugas untuk memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi (tipikor)yang terakhir ini adalah domain Pengadilan Tipikor.

Namun terasa naif jika langsung mengkait-kaitkan hal yang bukan domain BPK tersebut, dengan efektifitas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Kehadiran BPK bertujuan memenuhi tuntutan penggunaan dana publik yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar pemeriksaan.

Dalam ranah pemeriksaan, efektifitas pernyataan profesional BPK mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam lapran keuangan bertujuan untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.

Keinginan besar pelbagai instansi negara untuk mendapatkan pendapat profesional tertinggi dari BPK atas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang mereka kelola membawa kesan tersendiri. Opini WTP dari BPK tidak mudah diperoleh.

Sebagai contoh, selama 12 tahun Pemerintah Pusat menyampaikan laporan keuangan, dari tahun 2004 hingga 2015 tidak pernah sekalipun mendapat Opini WTP dari BPK.

Banyak instansi negara “memerkan” perolehan Opini WTP dari BPK di halaman-halaman depan media massa, sebagai tanda telah menjalankan reformasi birokrasi dan membangun sistem tata kelola pemerintah yang baik.

Terjadinya suap-menyuap dalam perolehan Opini BPK, menunjukkan bahwa ada celah dalam pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan. Celah itulah yang dimanfaatkan oleh pemeriksa dan penyaji laporan keuangan

Untuk menemukan dimana celah tersebut, baiknya ditelusuri unsur pelaksana BPK yang terkait.

Dalam struktur keorganisasian BPK, unsur pelaksana yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unsur pelaksana BPK, adalah Inspektorat Utama (Itama).

Itama BPK mengkoordinir tiga inspektorat; (i) inspektorat pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan; (ii) inspektorat pemeriksaan internal dan mutu kelembagaan; dan (iii) inspektorat penegakan integritas. Malfungsi dari Itama inilah yang menjadi celah jual-beli Opini WTP dalam pemeriksaan laporan keuangan.

Itama mestinya dapat memastikan sistem pengendalian mutu BPK sesuai dengan standar pengendalian mutu, sehingga kualitas pemeriksaan yang dilakukan tetap terjaga. Sistem pengendalian mutu harus mencakup hal-hal seperti supervisi, review berjenjang, monitoring, dan konsultasi selama proses pemeriksaan.

Sistem pengendalian mutu BPK memang, selain ditelaah secara intern, juga dinilai oleh badan pemeriksa keuangan negara lain yang menjadi anggota organisasi pemeriksa keuangan sedunia (Intosai).

Namun penilaian pihak ekstern dapat dikatakan lebih tidak memberi jaminan, sebab kendala dalam mengakses dan memvalidasi data juga lebih banyak. Faktanya, beberapa penilaian (dari BPK Belanda di tahun 2009 dan BPK Polandia di 2014) yang dilakukan dalam bingkai Intosai pun tidak melihat adanya praktik jual-beli Opini di BPK RI.

Maka tumpuan dalam pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan dan penegakan integritas sekarang ini di BPK ada pada Itama. Setali dengan hal itu, Itama bertanggungjawab atas setiap penyelewengan yang kerap terjadi.

Menjaga mutu pemeriksaan pun tidak cukup hanya menyandarkan pada Kode etik, yangmana hanya memuat pedoman tentang sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pemeriksa keuangan negara. Kode etik perlu didukung oleh infrastruktur etika yang kuat dan diintegrasikan ke dalam manajemen organisasi BPK.

James Bowman (2010) dalam Achieving Competencies in Public Services: The Professional Edge, merumuskan ada lima bentuk infrastruktur etika yang perlu diitegrasikan ke dalam manajemen organisasi pemerintahan. Beberapa hal sudah diakomodir dalam Peraturan BPK No 1/2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

Pertama, yaitu mekanisme konsultasi etika (komisi penasihat etika yang independen). komisi etika ini berperan meningkatkan kesadaran akan masalah-masalah etika dalam pertemuan-pertemuan staf dan merumuskan dampak etika sebelum keputusan diambil.

Kedua, saluran pelaporan. Yaitu, prosedur menyampaikan keluhan, hotlines, informasi konfidensial, mekanismes whistle-blower dengan perlindungannya.

Ketiga, perubahan sistem personalia. Rotasi jabatan secara periodik dilakukan supaya pejabat pengganti bisa mengevaluasi kebijakan pejabat sebelumnya untuk mendeteksi adanya penyelewengan atau konflik kepentingan; merevisi sistem perekrutan, training, dan proses evaluasi kinerja termasuk identifikasi dimensi-dimensi etika setiap aspek pekerjaan.

Keempat, audit etika secara berkala. Baik itu merevisi dokumen, kerentanan di dalam penaksiran, survei dan wawancara karyawan, evaluasi terhadap sistem untuk memudahkan dalam menilai efektivitas program.

Kelima, pengambilan keputusan kunci setidaknya dua orang untuk mengurangi kesewenangan dan hasrat korupsi.

Infrastruktur etika semacam tersebut diatas dapat jadi pegangan integritas publik, memungkinkan untuk mengukur kemampuan lembaga Negara sehingga fair dan menciptakan suasana keterbukaan.

Dibaca 280 kali
Dikategorisasi sebagai Kenegaraan, Bisnis dan Ekonomi, Pidana
Dilisensi sebagai Atribusi NonKomersial (CC BY-NC)
Alek Karci Kurniawan Pemula di Hukumpedia.com

Analis Hukum Bisnis; Belajar Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas

IG: @alek_kaka


Contact
Location Padang
Posts 2
2017-06-22 10:26:59
cara mengatasinya harus ada nih, supaya nggak ada jual beli WTP
2017-06-22 10:15:10
hmmm, ijin nyimak dulu gan
2017-06-14 10:48:09
Audit etika itu bagaimana caranya ya bang?
2017-06-19 10:21:04
Ada contohnyakah soal ini?
2017-06-17 00:37:59
caranya dengan memeriksa independensi, integritas, dan profesionalisme; pengendalian mutu; kompetensi; ketidakpatuhan, kecurangan, komunikasi pemeriksaan; dan dokumentasi pemeriksaan dalam pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa di BPK RI
Topik Pilihan
Topik Terhangat
Artikel Hukumonline.com