Menilik UUPA Terhadap Konflik Rembang
Skor 0
by Fitri Lestari - 04/26/2015, 12:17

salah satu petani rembang menolak pembangunan pabrik semen

Pada hakikatnya sumber daya agraria meliputi tanah, air dan ruang angkasa sepanjang terkait secara langsung dengan penggunaan tanah. Tanah adalah permukaan bumi yang merupakan komponen utama hidup dan kehidupan manusia. Namun dengan adanya pembangunan ekonomi yang memaksa tanah harus hilang, sebagaimana saat ini kita lihat tanah yang seharusnya ditanami tumbuhan diganti dengan tanaman besi dan beton.

Konflik agraria yang muncul di kawasan rembang dimana kaum petani menolak penambangan Karst dan pembangunan pabrik semen PT. Semen Indonesia menjadi masalah yang didasarkan akan kekhawatiran sumber air dari pegunungan kendeng akan hilang dan mengganggu kehidupan kaum petani.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, “Bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” menjadi salah satu dasar alasan penolakan atas pembangunan pabrik semen PT. Semen Indonesia. Bahwa sumber daya alam harus dimanfaatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat bukan melahirkan ketimpangan kekayaan antara pengusaha pabrik dan petani. Dilihat dari beberapa kasus perijinan bahwa penguasa akan semakin kaya dengan keuntungan yang berlimpah, para masyarakat sekitar juga akan merasakan namun tak sebesar si pengusaha apalagi masyarakat kecil yang tak mampu bersaing bahkan untuk masyarakat yang masih dungu akan ilmu.

Didalam Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA) diatur mengenai segala hal tentang tanah. Tanah merupakan karunia Tuhan yang Maha Pengasih kepada bangsa Indonesia (UUPA Pasal 1). Bahwa tanah ini adalah seluruhnya untuk kemakmuran bangsa bukan untuk kemakmuran asing (salah satu pihak PT. Semen Indonesia) walaupun kita mengenal UU No 25 Tahun 2007 tentang penanaman Modal Asing namun yang demikian dilakukan untuk mempermudah laju perekonomian Indonesia dan bukan semata-mata untuk membela pemodal asing.

Semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial (UUPA Pasal 6). Pemilikan/penguasaan tanah selain bermanfaat kepada pemiliknya juga bermanfaat bagi masyarakat. Pengelolaan tanah oleh pemilik/yang menguasai tanah tidaklah dalam ruang vakum, melainkan pada suatu sistem keseimbanagn antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Eksistensi prinsip dasar ini dicerminkan pula dari kewajiban pemegang hak tanah untuk memelihara kesuburan tanahnya dan mencegah terjadinya kerusakan atas tanah dimaksud. Atas penetapan hakim PTUN di Semarang yang secara tidak langsung memberikan izin terhadap pembangunan pabrik PT. Semen Indonesia maka PT. Semen Indonesia harus mementingkan keseimbangan kemakmuran dirinya dan kepada warga Indonesia khususnya warga Rembang.

Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasi-organisasi dari perseorangan yang bersifat monopoli swasta (UUPA Pasal 13). Atas pemberian Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang izin lingkungan kegiatan penambangan bagi pabrik PT. Semen Indonesia di Rembang. Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah juga pasti telah menimbang-nimbang untuk dapat memberikan surat keputusan tersebut dan apa yang telah diputuskan bukan untuk profit semata melainkan pertimbangan yang dipikirkan untuk rakyatnya.

Semangat cita-cita UUPA yang bersifat populis, sarat dengan norma dan nilai-nilai kerakyatan dan melindungi kepentingan rakyat terutama kaum tani. Maka pada hakikatnya UUPA disusun sebagai undang-undang pokok yang menjadi sumber dari undang-undang sektoral di bidang sumber daya alam. Namun tahun berganti tahun, apa yang terdapat UUPA hanya sebagai aturan tanpa implementasi ataupun payung hias hukum karena tanah bangsa Indonesia semakin sempit semakin langka, program pemerintah untuk pembangunan infrastruktur, mempercepat pertumbuhan ekonomi yang tidak diimbangi dengan distribusi tanah.

Munculnya UU No 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing adalah cikal bakal lahirnya ekonomi yang pro terhadap pemodal asing yang kemudian diperbaiki dengan lahirnya UU No 25 tahun 2007 yang dalam salah satu tujuannya Pasal 3 ayat 2 (c) meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan tidak melupakan pasal sebelumnya, Pasal 3 ayat 1 (h) berdasarkan asas yang berwawasan lingkungan. Tentunya dalam peraturan ini pembangunan untuk peningkatan ekonomi harus diimbangi dengan kepedulian terhadap lingkungan.

Dengan dasar UU No 1 Tahun 1967 tentang PMA maka di era Presiden Soeharto juga dicanangkan PELITA I pada tahun 1969/1970 dimana bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang proses distribusi dan retribusinya dilaksanakan sebagian besar melalui mekanisme pasar. Untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi dorongan yang kuat diberikan kepada perusahaan-perusahaan besar yang dipercayai dapat menghelakan pertumbuhan ekonomi dengan cepat. Maka dengan adanya kebijakan tersebut menurut analisis historik (periode 1969/1970-1996/1997) pada kenyataannnya menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat selalu disertai oleh memburuknya distribusi pemilikan/pengusaan tanah.

Kasus mengenai ketidakseimbangan distribusi tanah bukan sekedar kasus klasik saja namun semakin besarnya peluang ekonomi Indonesia yang mendorong untuk pembangunan-pembangunan pabrik menjadi permasalahan yang kian mencekik petani. Kasus rembang yang dalam pembelaan tanah didasarkan atas cita-cita UUPA menjadi tak terurus. Bila memang PT. Semen Indonesia didirikan di sekitar pegunungan Kendeng maka perlu adanya pengawasan terhadap lingkungan hidup agar lingkungan tidak sekedar kata namun sesuatu yang harus dibiarkan hidup.

Referensi :

Arsyad, Sitanala. 2012. Penyelamatan Tanah, Air, Dan Lingkungan. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia

Siahaan. 2004. Hukum lingkungan dan Ekologi Pembangunan. Jakarta: Penerbit Erlangga

 

Fitri Lestari

Mahasiswa Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Pegiat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah

 

Dibaca 1243 kali
Dikategorisasi sebagai Sumber Daya Agraria
Ditandai sebagai Rembang Konflik Agraria UUPA
Dilisensi sebagai Atribusi (CC BY)
Fitri Lestari Pemula di Hukumpedia.com

cannot sleep before read!


Contact
Location Kota Yogyakarta
Posts 18
2015-05-06 19:00:18

yuk mas @bagus_hardono dan mbak @lesta sama2 menaikkan peringkat ke yang lebih tinggi

2015-05-07 08:54:19

ya siap! terimakasih atas motivasinya

2015-05-06 18:01:24

hahahamainlah ketulisaku, aku juga ada disini loh sebagai pemulah tapi hahahha

2015-05-06 15:26:19

hihi iyaa @bagus

2015-05-06 13:51:55

waaah kamu ada juga disini yah fit, slamat yah tulisanmu jadi salah satu konten terbaik

2015-04-27 13:21:56

mbak @lesta kalau mau mention orang lain bisa menggunakan tanda [at] dan kemudian diikuti nama akunnya (bisa dilihat dengan mengarahkan kursor ke namanya) Misalnya @pistasimamora

2015-04-27 08:22:26

@lesta mentionannye salah tuh kudunye @apriaruan hehehehe

2015-04-27 08:31:08

Oalah aku sih blm ngerti. Baru pemula -__-

2015-04-26 21:54:41

Aamiin. Semoga bukan hanya sekedar harapan! Nanti kalau mereka lupa tanggungjawabnya ya rakyat harus bergerak (social control) begitupun bagi mahasiswa (pressure group) @apriani

2015-04-27 19:53:59

aminnnnn.....

berdoa bareng2 hahahhaaa

2015-04-26 20:21:37

yang penting sih kalo pt/pabrik jd dibangun jgn lupa tanggung jawabnya thdp lingkungan dan masyarakat sekitar

2015-04-26 18:45:35

Terimakasih atas komentarnya mawar putih, saya rasa Ganjar Pranowo adalah orang yg populer tapi ternyata tak cukup populis (mengutamakan rakyat) jadi kami harap surat keputusan tersebut dapat berdampak baik, tidak ada ketimpangan kekayaan antara pengusaha dan rakyat sekitar, pengelolaan dan kinerja pabrik harus tetap diawasi agar alam tak terus menerus menangis.

2015-04-26 18:04:09

membaca paragraf "emerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasi-organisasi dari perseorangan yang bersifat monopoli swasta (UUPA Pasal 13). Atas pemberian Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang izin lingkungan kegiatan penambangan bagi pabrik PT. Semen Indonesia di Rembang. Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah juga pasti telah menimbang-nimbang untuk dapat memberikan surat keputusan tersebut dan apa yang telah diputuskan bukan untuk profit semata melainkan pertimbangan yang dipikirkan untuk rakyatnya." saya ingin tertawa hahahaha.

Mungkin pemerintahnya sedang gatal

Topik Pilihan
Topik Terhangat
Artikel Hukumonline.com