Bukan Karena Bencana Alam Melainkan Bencana Matinya Rasa Kemanusiaan
Skor 0
by Fitri Lestari - 12/23/2016, 12:05

(Surat Pemberitahuan tindak lanjut sosialisasi penertiban gumuk pasir di kawasan zona inti Parangtritis Kretek Bantul)

Pagi itu di tanggal 14 Desember 2016 mungkin akan menjadi hari yang tidak akan terlupa. Pasalnya di hari itu datang segerombolan manusia-manusia berseragam dan bersenjata ke sekitar pantai Parangkusumo. Bego pun didatangkan untuk meratakan bangunan warga Parangkusumo.

Alasan pemerintah untuk meratakan bangunan warga Parangkusumo (warga menyebutnya penggusuran) adalah untuk penertiban gumuk pasir kawasan zona inti Parangtritis Kretek Bantul. Bahwa Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Geomaritime dan Fakultas Geografi UGM dapat membersihkan area gumuk pasir dari semua bangunan baik itu tempat tinggal, warung, kamar mandi, parkiran, tambak dan sebagainya. Mereka mengiming-imingi warga dengan adanya relokasi tempat tinggal.

Perlu diketahui bahwa lahirnya kebijakan tersebut luput dari suara-suara rakyat. Turunnya kebijakan tersebut tidak melibatkan seluruh komponen yang berkepentingan seperti pemerintah daerah, legislatif dan warga terdampak. Sehingga yang lahir adalah perjanjian sepihak yang dengan kedudukan dan kekuasaannya bahkan dengan ilmu pengetahuannya memiliki kuasa penuh untuk meratakan bangunan yang ada di Parangkusumo.

Alhasil, jika kita akan pergi ke tempat wisata cemara sewu atau Pantai Parangkusumo kita akan melihat bangunan-bangunan sudah hancur, luluh lantah rata dengan tanah. Wargapun tidak dapat tinggal di rumahnya yang telah lama ia tempati. Mereka juga tersendat secara ekonomi karena rumahnya yang sekaligus sebagai warung untuk berjualan pun sudah tidak ada.

Luluh lantahnya bangunan tersebut bukan karena bencana alam; gempa bumi atau tsunami. Tapi karena bencana matinya rasa kemanusiaan. Manusia yang memiliki kuasa dengan sekonyong-konyongnya melahirkan kebijakan yang sungguh tidak pro terhadap rakyat. Hasil data dari Solidaritas Parangkusumo menyebutkan kurang lebih 33 kepala keluarga menjadi korban penggusuran, mereka kehilangan ruang hidupnya.

Dalam konstitusi UUD 1945 pasal 28A tertuang bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Ya memang dalam kebijakan tersebut tertulis bahwa warga terdampak akan mendapatkan relokasi tempat tinggal namun pada kenyataannya hal itu nol besar, hanya buaian pemerintah semata karena buktinya warga terdampak masih tinggal di tenda.

Dimana nilai dan jiwa kemanusiaan pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta? Mereka melakukan penggusuran dan menelantarkan rakyatnya sendiri bahkan tak sedikit diantara rakyat terdampak adalah anak-anak dan lansia. Lantas dimana rasa kemanusiaan dan keberpihakan terhadap rakyat?

Seharusnya pemerintah mengimplementasikan apa yang tertuang dalam konstitusi UUD 1945 yang menjelaskan tentang hak asasi manusia. Pemerintah pun juga harus mengimplementasikan substantsi dari Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disebut UU HAM).

Dalam Pasal 9 ayat 1 UU HAM menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya dan dalam Pasal 9 ayat 2 UU HAM menjelaskan bahwa setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. Pasal 29 ayat 1 UU HAM juga menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Demikian juga tertuang dalam Pasal 30, bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Fitri Lestari, pegiat Lembaga Studi Advokasi Hukum dan mahasiswi FH UMY.

repost dari https://lingkarstudiadvokasihukum.wordpress.com/2016/12/22/bukan-karena-bencana-alam-melainkan-bencana-matinya-rasa-kemanusiaan/

 

Dibaca 90 kali
Dikategorisasi sebagai Sumber Daya Agraria
Ditandai sebagai
Dilisensi sebagai Atribusi (CC BY)
Fitri Lestari Pemula di Hukumpedia.com

cannot sleep before read!


Contact
Location Kota Yogyakarta
Posts 18
2016-12-27 10:57:42
jangan jangan mau di buat hotel ahahhaaha
2016-12-27 10:32:39
duh duhhh kali ini hukum tajam ke bawah apa ke atas nih??
2016-12-23 22:49:54
Wong cilik sllu berada pd bargaining position yg lemah, sbg pegiat advokasi, ini bisa d bantu perjuangin hak2nya
2016-12-23 14:21:59
Sebenernya bukan mati rasa kemanusiaan sih mbak, lebih ke penertiban. Cuma karena "Budaya" kerja mereka seperti itu, dan saat ditertibkan akan merasa dirugikan. Untuk merubah kebiasaan itu yang agak sulit mbak. Setahu saya juga untuk mengubah hal baru, akan dapat tantangan baru, salah satunya ya ini, rasa kemanusiaan yang dianggap hilang ini. Pada kenyataannya "Mereka mengiming-imingi warga dengan adanya relokasi tempat tinggal" jadi tinggal tunggu waktu saja kan mbak.
Topik Pilihan
Topik Terhangat
Artikel Hukumonline.com