Simulasi Perpu Ormas : FPI dan Ormas Yang Sering Bentrok
Skor 0
by Narpati Wisjnu Ari Pradana - 07/27/2017, 02:56

Perpu Ormas menambahkan sanksi pidana di luar sanksi administratif untuk pasal 52 dan pasal 53. Ada yang berpendapat bahwa unsur pidana ini kelak ada pengadilan sendiri untuk unsur pidana-nya. Jika diperhatikan, sanksi pidana itu untuk ormas dan ketentuannya diperjelas di pasal 82A, yakni ditujukan kepada anggota untuk ormas yang melanggar ketentuan pasal 59 ayat 3 dan 4. Cukup aneh bahwa tidak ada ketentuan pidana untuk yang melanggar pasal 52 tentang ketentuan larangan untuk ormas yang didirikan oleh warga negara asing.


Kembali ke ketentuan pidana di Perpu Ormas, bagaimanakah cara pembuktiannya? Apakah yang dibuktikan ormas-nya itu memang melanggar atau keanggotaannya saja? Jika keanggotaannya saja, jangan-jangan keputusan pembubaran ormas oleh pemerintah sudah cukup sebagai bukti ormas melanggar ketentuan dan pengadilan pidana hanya membuktikan keanggotaan terdakwa.

Ada pembagian pidana terhadap anggota ormas yakni:
1. untuk anggota ormas yang melanggar pasal 59 ayat 3c (kekerasan) dan 3d (main hakim sendiri), maka dipidana penjara antara 6 bulan hingga satu tahun. 

2. untuk anggota ormas yang melanggar pasal 59 ayat 3a (tindakan permusuhan), 3b (penodaan agama), atau 4 (anti-Pancasila, anti-NKRI, mirip dengan ormas terlarang), maka dipidana penjara antara 5 tahun hingga 20 tahun.

Yang menarik, ada ayat 3 dari pasal 82A yang memperjelas bahwa selain pidana sebagaimana yang dimaksud di ayat (1) -- ini terkait Ormas yang melakukan kekerasan dan main hakim sendiri -- akan ada pidana tambahan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan pidana.


Coba saya pakai simulasi seandainya saya anggota FPI yang kemudian dibubarkan dengan Perpu ini dan saya ditanggap sebagai anggota FPI.
Pertama, ada pasal 82A ayat 1 yang jelas membutuhkan bukti bahwa
1. saya anggota FPI
2. FPI adalah ormas yang melanggar ketentuan di Perpu Ormas.

Pertanyaannya, bagaimana definisi "ormas yang melanggar" itu dibuktikan? Jangan-jangan cukup hanya dengan pernyataan pemerintah saja? Jujur, saya tertarik bila kelak ada korban Perpu menggugat ke PTUN jika gugatan ke MK kandas karena saya ingin tahu dalam praktek alat bukti dan barang bukti apa saja yang dibutuhkan dalam proses pasal 82A ini.

Untuk melanjutkan simulasi, mari asumsikan bahwa ternyata untuk membuktikan kalimat "ormas yang melanggar" itu, pemerintah ternyata juga harus memberikan bukti-bukti aksi atas tindak kekerasan ormas tersebut, namun pemerintah tetap tidak harus membuktikan bahwa saya terlibat dalam setiap aksi kekerasan ormas tersebut.

Bagaimana jika ternyata dalam FPI, saya cuma sekedar numpang mengaji? Bagaimana kalau di FPI, saya cuma bagian dokumentasi ? Bagaimana jika di FPI saya sekedar latihan silat? Bagaimana jika di FPI saya sekedar berfungsi sebagai advokasi?

Jadi saya dihukum atas tindakan kekerasan padahal saya sendiri sebagai individu tidak melakukan. Jika pemerintah mampu membuktikan saya terlibat dalam aksi kekerasan atau main hakim sendiri, maka jatuhnya adalah pidana tambahan sesuai pasal 82A ayat 3 tadi.

Silakan ganti FPI ini dengan salah satu ormas yang beberapa kali terlibat kekerasan seperti serikat buruh, kelompok berbasis etnis kedaerahan, ormas pemuda pendukung partai. Saya gak perlu menyebutkan satu persatu ormas mana saja, kan?

Dibaca 48 kali
Dikategorisasi sebagai Hak Asasi Manusia dan Humanitarian, Pidana
Ditandai sebagai
Dilisensi sebagai Atribusi (CC BY)
Narpati Wisjnu Ari Pradana Pemula di Hukumpedia.com

A father, a husband, and a programmer.


Contact
Location Kota Jakarta Selatan
Posts 5
Topik Pilihan
Topik Terhangat
Artikel Hukumonline.com