Perbedaan antara Basuki Tjahaja Purnama dan Ali Sadikin
Skor 0
by Narpati Wisjnu Ari Pradana - 02/27/2017, 06:09

 

Dahulu, Ali Sadikin bersedia membiayai LBH Jakarta walaupun ia tahu LBH Jakarta adalah "lawan politik"-nya, menghambat kinerjanya.

Basuki Tjahaja Purnama, tanpa alasan yang jelas, meminta anak buahnya untuk tidak mencairkan dana hibah kepada Bamus Betawi walaupun sudah tercantum di APBD 2016. Beliau bahkan mengancam untuk menghentikan dana hibah tersebut hanya karena ada ulama yang ceramah mengajak tidak memilih Basuki di pilkada.

Oke lah,
anggaplah rencana untuk menghentikan APBD bisa diterima sebagai bagian dari kebijakan tetapi apa alasan untuk tidak mencairkan dana tersebut di tahun 2016 padahal sudah ada di APBD dan selama ini Bamus Betawi rutin menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban kepada Pemprov DKI seperti yang diakui oleh Heru Budi Hartono (mantan kandidat cawagub independent zaman Basuki hanya didukung oleh Teman Ahok)?


Dahulu, Ali Sadikin, bila dilawan lewat pengadilan dalam proses penggusurannya, ia akan menunggu sidang selesai. Bila ia dinyatakan salah, maka ia baru akan menggusur setelah memastikan korban gusuran tidak sekedar mendapat tempat tinggal baru tetapi juga mendapatkan prioritas pekerjaan baru karena rumah bukan sekedar tempat tidur.

Sekarang Basuki menggusur tanpa menunggu proses sidang selesai. Dalam kasus Kampung Pulo, ia menggusur sekitar 900an kepala keluarga sementara hanya 520 unit rumah susun yang ia sediakan sehingga terjadi satu unit secara sempit ditinggali berdempet-dempetan. Kasus selanjutnya lebih parah, ia pindahkan korban gusurannya ke tempat yang jauh dari semula (pinggiran kota) sehingga korban butuh usaha lebih untuk ke tempat kerja. Alhasil, mereka terpaksa ngontrak di dekat tempat kerja dan gagal tercatat dalam DPT sehingga tak bisa memilih dalam pilkada kemarin.


Dahulu,
Ali Sadikin memilih sumber dana yang kontroversial, yakni dari sumber yang haram menurut agama Islam. Bang Ali pun dikritik dan ia pun mengumpulkan ulama dan siap berdebat (dan tentu saja dicaci-caci) oleh para ulama.

Sekarang,
Basuki memilih sumber dana yang tidak dipertanggungjawabkan di jalur yang benar, ketika ditanya di debat kedua calon gubernur DKI Jakarta, ia malah mengatakan si 'penyumbang' tidak punya kewajiban membayar dan karena itu menggunakan perjanjian kerelaan, dan karena itu tak perlu dilaporkan kepada DPRD. Sekedar catatan, menurut ketua KPK, kontribusi tambahan seharusnya tidak digunakan begitu saja tetapi harus masuk APBD.


Okelah,
sifat Basuki yang suka ngomel-ngomel itu mengingatkan pada Ali Sadikin tetapi Basuki masih sangat jauh dari teladan Ali Sadikin.
Ngomong2, kalau nanti Bamus gak dilibatkan untuk kegiatan-kegiatan budaya Betawi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provisi DKI Jakarta, lalu siapa yang bakal jadi Event-Organizer-nya ? Ormas Teman Ahok yang itu ? Dengan dana 'kontribusi tambahan' lagi sehingga merasa tak perlu dilaporkan di APBD ?

 

 

bacaan lebih lanjut:
Kisruh Basuki vs Bamus
Hibah Bamus Betawi Sudah Ada di APBD 2016
Lebaran Betawi 2016 Bikin Ahok Tersinggung, Begini Kata Bamus Betawi

Data penggusuran
930 KK Kampung Pulo Akan Direlokasi
Cuma 520 Unit Rusun Jatinegara Tak Muat Menampung Pengungsi Banjir
Cerita Warga Rusun Jatinegara Barat: Satu Kamar Dihuni Lebih Dari 10 Orang

Ini Penyebab Banyak Warga Rusun Rawa Bebek Tak Bisa Mencoblos

Tentang KLB sebagai Sumber Dana
Video Debat Kedua Cagub DKI Jakarta 2017 Segment Keempat
Pergub Plintiran Untuk Jualan KLB Ahok
Memeriksa Kembali Pemahaman Anti Korupsi Kita: Membongkar Mitos Anti Korupsi Ahok
Wawancara Ketua KPK segment 2: Kontribusi Tambahan Harusnya Masuk APBD

Dibaca 230 kali
Dikategorisasi sebagai Jakarta
Ditandai sebagai
Dilisensi sebagai Atribusi (CC BY)
Narpati Wisjnu Ari Pradana Pemula di Hukumpedia.com

A father, a husband, and a programmer.


Contact
Location Kota Jakarta Selatan
Posts 5
2017-02-28 11:33:58
Kalau soal mendanai LBH sih, foke juga ada tuh hehehehe
Topik Pilihan
Topik Terhangat
Artikel Hukumonline.com