Mempertanyakan Status Perpanjangan Freeport oleh Arcandra
Skor 0
by Akhmad Syaikhu - 08/17/2016, 10:37

 

Karir Acandra sebagai menteri ESDM memang telah usai. Dengan hanya 20 hari, menobatkan beliau sebagai menteri dengan jabatan terpendek dalam sejarah ketatanegaraan RI. Dilantik 27 Juli 2016 dan mengakhirinya pada 15 Agustus 2016, ternyata dengan waktu singakt tersebut Arcandra sudah menelurkan beberapa kebijakan. Salah satunya pada tanggal 10 Agustus 2016, Kementerian ESDM melayangkan surat persetujuan ekspor untuk Freeport kepada Kementerian Perdagangan. Izin ekspor konsentrat ini berlaku lima bulan hingga 11 Januari 2017. Dalam rekomendasi tersebut Freeport memperoleh kuota ekspor konsentrat tembaga sebanyak 1,4 juta ton dan perusahaan tambang Amerika Serikat ini masih dikenakan bea keluar 5 persen dari nilai volume konsentrat yang diekspor.

Lalu, bagaimana dengan kebijakan yang dikeluarkan Arcandra (selaku WN Amerika) selama 20 hari menjabat Menteri ESDM?

Kementerian Negara

Dalam UU No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara disebutkan bahwa untuk dapat diangkat menjadi Menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan: a. warga negara Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan; d. sehat jasmani dan rohani; e. memiliki integritas dan kepribadian yang baik; dan f.  tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. 

Ilmu Administrasi Negara

Dalam ilmu adminsitrasi negara, sebuah ketetapan yang tidak sah dikenal menjadi tiga bentuk yakni 1) batal (nietig/absolute nietig) 2). Batal demi hukum (nietigheid van rechtswege) 3). Dapat dibatalkan (verniegbaar).

Ketetapan yang batal (neitig/absolute nietig) berarti menurut hukum perbuatan yang dilakukan dianggap tidak pernah ada. Bagi hukum, akibat perbuatan hukum itu tidak ada sejak semula.

Sedangkan batal demi hukum (nietigheid van rechtswege) berakibat suatu perbuatan untuk sebagian atau keseluruhan bagi hukum dianggap tidak pernah ada (dihapuskan) tanpa diperlukan suatu keputusan hakim atau keputusan suatu badan pemerintahan batalnya sebagian atau seluruh akibat ketetapan itu.

Untuk dapat dibatalkan (verniegbaar) berarti bagi hukum bahwa perbuatan yang dilakukan dan akibatnya dianggap ada sampai waktu pembatalan oleh hakim atau oleh suatu badan pemerintah lain yang berkompeten (pembatalan itu diadakan karena perbuatan tersebut mengandung sesuatu kekurangan). Bagi hukum perbuatan tersebut ada sampai waktu pembatalnnya dan oleh sebab itu itu segal akibat yang ditimbulkan antara waktu mengadakannya, sampai waktu pembatalnnya, menjadi sah (terkeculi dalam hal undang-undang menyebutkan beberapa bagian akibat itu tidak sah). Setelah pembatalan maka perbuatan itu tidak ada dan bila mungkin diusahakan supaya akibat yang telah terjadi itu semuanya atau sebagiannya hapus.

Namun, yang tenar dalam keseharian adalah batal demi hukum dan dapat dibatalkan.

Kebijakan Arcandra sebagai Menteri ESDM

Dengan tidak terpenuhinya syarat menteri sebagaimana dalam nukilan UU Kementerian Negara, maka status menteri Arcandra adalah batal demi hukum. Artinya kebijakan Arcandra secara otomatis dianggap tidak pernah ada (dihapuskan) tanpa diperlukan suatu keputusan suatu badan pemerintahan batalnya sebagian atau seluruh akibat ketetapan itu. Namun, dalam ranah praktik kita, meski tidak terpenuhinya syarat yang mengakibatkan batal demi hukum tetap memerlukan sebuah permohonan pembatalan kepada lembaga yang lebih tinggi.

Saran saya, kepada para pemerhati hukum lingkungan atau yang berkaitan dengan kebijakan negara, agar negara selalu dalam ranah konstitusi maka mengajukan pengujian terhadap kebijakan ilegal tersebut.

Salam.

Dibaca 465 kali
Dikategorisasi sebagai Sumber Daya Agraria
Dilisensi sebagai Atribusi (CC BY)
Akhmad Syaikhu Pemula di Hukumpedia.com

Contact
Location Purwokerto
Posts 19
2016-08-19 11:20:30
Status sih baik2 saja bang
Topik Pilihan
Topik Terhangat
Artikel Hukumonline.com