Kajian Hukum Pembubaran Ormas HTI
Skor 1
by Akhmad Syaikhu - 05/09/2017, 11:35

Indonesia mendadak riuh. Apa pasal? Hizbut Tahrir Indonesia atau yang dikenal HTI, dibubarkan oleh Pemerintah. Melalui Menko Polhukam, Wiranto, dalam konferensi pers mengatakan, "Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di seluruh Indonesia."

Sejumlah alasan pembubaran tersebut antara lain karena kegiatan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang ormas.

Apakah memang tindakan Pemerintah dalam membubarkan HTI sudah dalam koridor hukum yang bukan tindakan semena-mena?

Sebelumnya, penulis tekankan bahwa penulis bukanlah kader apalagi simpatisan HTI. Murni penulis jabarkan di artikel ini adalah untuk kebaikan dalam menjalankan tata hukum di Indonesia.

Ormas dalam Kacamata UU

Sebagai negara yang berbasiskan hukum dalam menyelenggarakan pemerintahan, segala aspek mengenai seluk beluk tingkah laku dalam bernegara diatur secara gamblang dalam UU. Salah satunya adalah pengaturan pemerintah terhadap sebuah Ormas. Pengaturan mengenai Organisasi Masyarakat atau Ormas diatur di UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Ormas dapat berbentuk dua, berbadan hukum dan tidak berbadan hukum.

Kiprah HTI di Indonesia

Dilihat dari asal-usulnya, Hizbut Tahrir merupakan organisasi politik yang berideologi Islam berskala internasional. Hizbut Tahrir lahir pada tahun 1953 di Al-Quds, Palestina. Dalam situs hizbut-tahrir.or.id disebutkan gerakan Hizbut Tahrir menitikberatkan pada perjuangan membangkitkan umat di seluruh dunia untuk mengembalikan kehidupan Islam melalui tegaknya kembali Khilafah Islamiyah.

Gerakan ini dipelopori oleh Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani, seorang ulama alumni Al-Azhar Mesir dan pernah menjadi hakim di Mahkamah Syariah di Palestina.

Tujuan dari Hizbut Tahrir adalah mengembalikan kaum muslimin untuk kembali taat kepada hukum-hukum Allah SWT yakni hukum Islam, memperbaiki sistem perundangan dan hukum negara yang dinilai tidak Islami agar sesuai dengan tuntunan syariat Islam, serta membebaskan dari sistem hidup dan pengaruh negara Barat.

Meski di negara asalnya, Palestina, Hizbut Tahrir merupakan organisasi partai politik, namun di Indonesia Hizbut Tahrir merupakan ormas berbadan hukum yang terdaftar di Kemenkumham.Hitzbut Tahrir masuk ke Indonesia pada tahun 1980-an saat pimpinan pesantren Al-Gazhali Bogor KH Abdullah bin Nuh bertemu dengan aktivis Hizbut Tahrir di Sydney, Australia, Syaikh Abdurrahman al Baghdadiy. Abdullah tertarik dengan ceramah yang disampaikan Abdurrahman tentang kewajiban persatuan umat dan kewajiban menegakkan khilafah guna melawan hegemoni penjajahan dunia.

HTI sendiri di Indonesia memiliki kiprah yang cukup panjang di Indonesia. Salah satu yang menjadi ciri khas HTI adalah keinginian menjalankan syariat dengan benar.  Mereka menolak kehadiran Pancasila dan menolak NKRI.

Kelemahan Dasar Pembubaran HTI Versi Pemerintah

Pemerintah secara mendadak mengumumkan pembubaran HTI. Dasar yang digunakan pemerintah adalah Undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang ormas Pasal 59 ayat (4) bahwa Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Namun, dibalik itu semua. Kebijakan pemerintah dalam membubarkan HTI penulis nilai terdapat setidaknya tiga kelemahan.

Kelemahan Pertama,  sepertinya Pemerintah alpa mengenai apa paham yang dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) tersebut. Secara tersurat dalam UU tersebut,  yang dimaksud dengan  ÔÇčajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila” adalah ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme.

Kelemahan Kedua, mekanisme penjatuhan sanski di UU Ormas adalah sebelum menjatuhkan sanski administratif, terlebih dahulu dengan melakukan pendekatan persuasif. Apakah pemerintah sudah melakukan upaya persuasif kepada HTI sebelumnya?

Kelemahan Ketiga, jenjang sanksi pencabutan status badan hukum atau pembubaran HTI harusnya dilakukan pemerintah dari peringatan tertulis, kemudian berjenjang sampai dengan Pembubaran Ormas.

Kesimpulannya, pemerintah sebaiknya bertindak hati-hati dalam menjalankan kehidupan bernegara. Terlebih dalam konteks mengambil kebijakan yang memiliki dampak nasional. Pun, agar jangan sampai, seadainya pemerintah mampu memberangus HTI, putusan tersebut akan menjadi sarana yurisprudensi dalam membatasi organisasi masyarakat.

Pemerintah sebagai regulator yang dipercayakan masyarakat dalam menjalankan roda negara, terlebih dahulu dalam mengambil keputusan besar wajib didasari oleh kajian yang kokoh dan mendalam. Agar tak kembali menanggung malu sebagaimana yang lalu-lalu.

 

Salam.

 

Dibaca 558 kali
Ditandai sebagai HTI INDONESIA ORMAS ISLAM PEMERINTAH
Dilisensi sebagai Atribusi (CC BY)
Akhmad Syaikhu Pemula di Hukumpedia.com

Contact
Location Purwokerto
Posts 19
2017-05-18 11:33:43
nggak usah kebanyakan kajian, bubarin aja dulu
2017-05-24 10:18:00
waduh represif dong mas hehhe
2017-05-18 10:41:18
Kalau nggak secepatnya dibubarkan repot. sudah anti Pancasila, Mestnya dituduh makar juga
2017-05-24 10:19:33
Waduh. justru yg repot kalau kecepetan. nanti jhadi ejakulasi startegi hehe
2017-05-18 10:32:03
kira2 bakal jadi preseden untuk sarana represi tidak bang?
2017-05-24 10:19:39
Ya mas, begitulah
Topik Pilihan
Topik Terhangat
Artikel Hukumonline.com