Sistem Pekerja Outsourcing di Indonesia
Skor 0
by Burhan Mahasiswa Fakul Hukum UMJ - 04/09/2015, 02:31

Pekerja antar waktu dan pekerja borongan yang kemudian pepuler dengan sebutan pekerja outsourcing merupakan sistem kerja yang terbilang baru khususnya di Indonesia. Sistem kerja outsourcing di terapkan di Indonesia pada tahun 2003 ketika pemerinthan Megawati Sukarno Putri, melalui undang-undang Nomer 13 Tahun 2003 sebagai payung hukumnya. Sebelumya, sistem kerja outsourcing tidak dikenal di Indonesia, karena sistem kerja yang demikian itu dirasa merugikan para pekerja Indonesia.

            Sejak diterapkan sistem kerja outsourcing pada tahun 2003 yang diatur dalam undang-undang Nomer 13 Tahun 2003 banyak menuai pro dan kontra dikalangan masyarakatan, khususnya masyarakat pekerja sebagai objek dari sistem kerja tersebut. Pekerja merupakan pihak yang kontra dan menentang terhadap kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam UU No. 13 Tahun 2003 tersebut. Sedangkan pemerintah sendiri merupakan pihak yang pro dan mendukung terhadap peraturan yang dibuatnya tersebut, tentu dengan berbagai alasan pembenar yang telah dirancangnya.

            Pro dan kontra terhadap kebijakan pemerintah tersebut berujung kepada judicial review terhadap Undang-undang Nomer 13 Tahun 2003 selama dua kali. Pertama diajukan oleh Saepul Tavip, dan kawan-kawan dengan Nomer register perkara 12/PUU-I/2003. Kemudian Mahkamah konstitusi menolak permuhonan pemohon dengan Putusan Nomer 012/PUU-I/2003. Kemudian pada tahun 2011 Undang-undang Nomer 13 Tahun 2003 dijudicial review kembali oleh Didik Suprijadi dengan register Nomor 27/PUU-IX/2011, kemudian Mahkamah konstitusi memutuskan perkara tersebut dengan Putusan Nomor 27/PUU-IX/2011 yang sebagian Amar putusannya menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagaian.

            Dari uraian diatas jelas menggambarkan betapa peliknya masalah ketenagakerjaan di Indonesia ini, khusunya yang berkaitan dengan tenaga kerja outsourcing, dimana mereka merasa sebagai pihak yang sangat dirugikan dengan kebijakan pemerintah tersebut, sedangkan di pihak lain, pemerintah as the makers of policy merasa kebijakan tersebut sangat penting untuk menjaring banyak pekerja dan investor. Oleh karena itu pemerintah berada dalam posisi yang dilematis, di satu sisi harus melindungi pekerja dari kemiskinan dan menciptakan pekerja yang sejahtera, sedangkan di sisi yang lain pemerintah juga harus memberikan kesempatan kerja kepada semua lapisan masyarakat dan juga harus menarik investor dengan kebijakan-kebijakan yang dapat menstimulus investor untuk datang ke Indonesia.

            Sebagaimana penjelasan yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomer 27/PUU-IX/2011 Huruf III bahwa, sebenarnya tidak ada masalah dengan pengaturan sistem kerja outsourcing yang diatur dalam Undang-undang Nomer 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, hanya saja perakteknya atau penerapan dari sistem kerja outsourcing di lapangan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, sehingga sebenarnya yang perlu ditekankan bukan penghapusan sistem kerja outsourcing tersebut, tetapi pengawasan atas pelaksanaan sistem kerja outsourcing tersebut yang perlu diperketat agar tidak terjadi penyalahgunaan.

 

Dibaca 5485 kali
Dikategorisasi sebagai Hukum dan Masyarakat
Ditandai sebagai 14 hari mencari hukum
Dilisensi sebagai Atribusi (CC BY)
Burhan Mahasiswa Fakul Hukum UMJ Pemula di Hukumpedia.com

Contact
Location tangerang selatan
Posts 28
2015-04-10 16:49:08

Masalah dari outsourcing itu sebenarnya apa sih?

Topik Pilihan
Topik Terhangat
Artikel Hukumonline.com