Penyelenggara PKPA “HARUS” Bekerja Sama dengan Perguruan Tinggi Berakreditasi B???
Skor 0
by Kania Rahma Nureda, S.H. - 06/04/2017, 11:50

Review Putusan MK No. 95/PUU-XIV/2016

Penulis: Trisuharto Clinton, S.H. & Kania Rahma Nureda, S.H.

 

Pada 23 Mei 2017 lalu, Mahkamah Konstitusi ﴾ "MK" ) mengeluarkan putusan terkait penyelenggaraan pendidikan khusus profesi advokat pada putusan No. 95/PUU-XIV/2016 ﴾ “Putusan MK No. 95/2016” ). Dalam amar putusan tersebut, MK menyatakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), konstitusional bersyarat (conditionally constitutional). Sebuah pasal yang dimohonkan dianggap konstitusional bersyarat apabila pasal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 selama memenuhi syarat yang ditetapkan oleh MK. Jika tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka terjadi inkonstitusional.

Berikut bunyi Pasal 2 ayat (1) UU Advokat yang dinyatakan MK konstitusional bersyarat:

Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.”

MK menyatakan Pasal 2 ayat (1) tersebut konstitusional apabila dimaknai sebagai berikut:

yang berhak menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat adalah organisasi advokat dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau sekolah tinggi hukum yang minimal terakreditasi B.

Sebelum adanya Putusan MK No. 95/2016 ini, Pendidikan Khusus Profesi Advokat ( “PKPA” ) diselenggarakan oleh organisasi advokat di mana kerja sama dalam rangka penyelenggaraannya dengan perguruan tinggi bersifat tidak wajib (voluntary) karena tidak dinyatakan dalam UU Advokat khususnya pada Pasal 2 ayat (1). Dengan adanya putusan ini, setiap organisasi advokat yang menyelenggarakan PKPA wajib mempunyai kerja sama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau sekolah tinggi hukum yang minimal terakreditasi B.

Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang Advokat tersebut adalah Stefanus Laksanto Utomo dan Lisa Marina yang keduanya merupakan Pimpinan Pusat Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia. Adapun Pemohon mendalilkan adanya kerugian konstitusional dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. PKPA merupakan hak perguruan tinggi hukum, bukan organisasi advokat;

2. Tidak ada standar kesamaan kurikulum PKPA; dan

3. PKPA adalah pendidikan formal yang berkaitan dengan Perguruan Tinggi Hukum.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK berpendapat bahwa dalam pelaksanaan PKPA, harus terdapat standar mutu dan target capaian tingkat keterampilan tertentu dalam kurikulum PKPA. Untuk itu, organisasi advokat wajib bekerja sama dengan fakultas hukum atau sekolah tinggi hukum yang minimal terakreditasi B.

MK menegaskan bahwa harus terdapat standar mutu dan target capaian tingkat keterampilan tertentu dalam kurikulum PKPA. Untuk itu, organisasi advokat wajib bekerja sama dengan fakultas hukum atau sekolah tinggi hukum yang minimal terakreditasi B.

MK merujuk pertimbangan hukum Putusan MK No. 103/PUU-XI/2013 memberi penegasan yang berhak menyelenggarakan PKPA adalah organisasi advokat (PERADI ataupun di luar PERADI). Namun, tidak berarti organisasi advokat dapat menyelenggarakan PKPA mengabaikan standar dan kaidah-kaidah yang berlaku di dunia pendidikan dengan menekankan aspek keahlian dan keterampilan profesional.

Putusan MK bersifat final dan mengikat semua orang (legally binding) sebagaimana diatur Pasal 10 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Oleh karena itu, terhadap putusan MK tidak dapat dilakukan upaya hukum yang dapat ditempuh dan mengikat semua orang tidak terbatas pada pemohon.

Walaupun demikian, terdapat fenomena hukum bahwa putusan MK dikesampingkan dalam pelaksanaanya. Seperti halnya Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013, Putusan MK No. 66/PUU-XIII/2015, dan Putusan MK No. 45/PUU-XIII/2015 yang memutus soal upaya hukum peninjauan kembali atas dasar ditemukannya bukti baru dapat diajukan lebih dari satu kali. Walaupun MK sudah memperbolehkan upaya hukum peninjauan kembali dapat dilakukan lebih dari satu kali, Mahkamah Agung (MA) justru mengeluarkan SEMA No. 7 Tahun 2014 yang intinya membatasi upaya hukum peninjauan kembali atas dasar ditemukannya bukti baru hanya dapat diajukan satu kali. Akibatnya pada praktiknya, putusan MK tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Dikesampingkannya Putusan MK ini mengingat tidak ada sanksi tegas apabila Putusan MK tidak dipatuhi, walaupun sifatnya yang mengikat semua orang. Kenyataan ini juga didukung fakta bahwa MK tidak memiliki lembaga paksa untuk mengeksekusi putusannya seperti di lingkungan peradilan umum di bawah MA.

Mengingat adanya kebijakan baru terkait PKPA karena adanya Putusan MK No. 95/2016, muncul pertanyaan apakah organisasi advokat dapat benar-benar mengimplementasikan kebijakan baru ini? Kemudian apa sanksinya apabila organisasi advokat dimaksud tidak melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya atau sekolah tinggi hukumnya tidak berakreditasi B?

Menurut penulis, Putusan MK No. 95/2016 ini memiliki beberapa kelemahan, antara lain:

1. Kurang jelas makna “bekerja sama” apakah penyelenggaranya, atau pengajarnya berapa persen, atau yang membuat kurikulum adalah perguruan tinggi atau hanya berupa materi ajar?

2. Bagaimana jika terdapat perubahan akreditasi B, namun saat peserta PKPA sudah lulus dan akan diangkat justru akreditasi menjadi C?

3. Bagaimana teknis kerja sama organisasi advokat dengan perguruan tinggi tersebut? Siapa yang berwenang mengeluarkan ketentuan teknis tersebut?

4. Jika dikemudian hari diketemukan adanya advokat yang mana PKPA nya terbukti tidak dilakukan kerjasama dengan perguruan tinggi ber-akreditasi B, apakah implikasinya? apakah orang tersebut dapat dibatalkan pengangkatannya sebagai advokat?

Dibaca 298 kali
Dikategorisasi sebagai Karir dan Profesi Hukum
Ditandai sebagai
Dilisensi sebagai Atribusi (CC BY)
Kania Rahma Nureda, S.H. Pemula di Hukumpedia.com

Contact
Location Kota Bekasi
Posts 3
2017-06-22 10:28:15
ijin nyimak dulu agan wati
2017-06-08 10:52:57
waaahhhh, padahal PKPA bayar! masa ada syarat yang begitu kasihan kita yang kampusnya masih gak tau akreditasinya
2017-06-08 10:44:25
gak hanya PKPA, mau ngelamar aja ada syarat kalau kampusnya harus akreditasi b!
2017-06-05 13:45:07
benar, banyak kelemahannya. Gimana kalau tidak ada yang akreditasi minimalnya B
2017-06-05 16:55:42
Betul, masih banyak ketidak jelasannya. Kalau kasusnya seperti diatas, mau tidak mau universitas yang FH nya berakrediasi minimal A atau B "harus" memberikan wadah untuk menyelenggarakan PKPA untuk mendukung putusan tersebut.
2017-06-05 13:43:10
Mestinya permohonan ini ditolak saja, karena biar dikaji di ranah legislatif
2017-06-14 10:52:17
hehehehe
2017-06-05 16:56:13
Terima kasih Mas tanggapannya.
Topik Pilihan
Topik Terhangat
Artikel Hukumonline.com