Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di Bidang Perdagangan Dan Investasi Pasca Diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015
Skor 0
by Kamaludin Apradi Al Aqsha, S.H. - 06/29/2017, 10:40

        Pasca diberlakukan  Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)  Pada  31 Desember 2015. Dampak dari MEA adalah terciptanya pasar bebas barang dan jasa, serta tenaga kerja di negara-negara kawasan ASEAN. Dengan diberlakukannya MEA, akan memberikan peluang bagi seluruh negara ASEAN untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negaranya masing-masing. MEA juga menjadi tantangan bagi setiap negara untuk dapat menyelesaikan permasalahan ekonomi negaranya masing-masing, supaya tidak kalah bersaing dengan negara lainnya.

Untuk mewujudkan Komunitas ASEAN 2015, banyak hal yang perlu dilakukan secara intensif guna mengintegrasikan ASEAN, terutama pada masa awal pengimplementasian Piagam ASEAN yang terkait dengan aturan-aturan dan code of conduct yang masih harus dirumuskan bersama.[1] Sebuah mekanisme penyelesaian sengketa yang mengikat secara hukum telah terbukti di organisasi regional lainnya merupakan salah satu bagian yang penting dalam menunjang keberhasilan integrasi ekonomi regional. Demikian juga dengan ASEAN, jika ASEAN menginginkan integrasi ekonominya berhasil, pembentukan dan implementasi mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat legal dan mengikat merupakan hal yang amat penting. Mekanisme ini berguna bagi pemerintah negara anggota tidak saja untuk mengetahui hak dan kewajibannya sesuai dengan

perjanjian perdagangan dan investasi yang telah disepakati, tetapi juga sebagai jaminan untuk pencapaiannya. Mekanisme penyelesaian sengketa yang mengikat secara hukum juga akan mendorong para investor asing dan perusahaan perorangan untuk membuka usaha dan berbisnis di kawasan Asia Tenggara. Dengan kata lain, tujuan ASEAN yang akan membentuk Komunitas ASEAN dengan tiga pilarnya harus dikawal dengan suatu prosedur formal penyelesaian sengketa.

Saat ini Indonesia terdapat lebih dari 22 instansi pemerintah yang terlibat dalam kegiatan perekonomian misalnya ekspor dan impor, terutama yang terkait dengan perizinan, dengan lebih dari 40 dokumen yang dikeluarkan dan waktu pemrosesan sekitar lima hari.[2] Selain itu negara-negara anggota ASEAN juga telah membuat kesepakatan bersama mengenai sebuah mekanisme penyelesaian sengketa. Karena, transaksi bisnis atau hubungan dagang internasional memiliki potensi akan lahirnya sengketa. Hukum yang akan diterapkan oleh forum atau badan penyelesaian sengketa yang akan menangani sengketa ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak (choice of law). Kesepakatan tersebut dapat dicantumkan dalam kontrak atau dibuat setelah sengketa timbul.[3] 

Mekanisme penyelesaian sengketa yang mengikat secara hukum juga akan mendorong para investor asing dan perusahaan perorangan untuk membuka usaha dan berbisnis di kawasan Asia Tenggara. Dengan kata lain, tujuan ASEAN yang akan membentuk Komunitas ASEAN dengan tiga pilarnya harus dikawal dengan suatu prosedur formal penyelesaian sengketa. ASEAN pun telah membentuk beberapa peraturan untuk menangani sengketa kerjasama ekonomi yang terjadi khususnya dalam bidang perdagangan. Terkait dengan penyelesaian sengketa kerjasama ekonomi antarnegara anggota ASEAN telah diatur di dalam Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation Pasal 9, dinyatakan bahwa:[4]

“Any differences between the Member States concerning the interpretation or application of this agreement or any agreements arising thereform shall, as far as possible, be settled amicably between the parties. Whenever necessary, an appropriate body shall be designated for the settlement or disputes.”

      Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dibentuklah Protocol on Dispute Settlement pada tahun 1996 yang kemudian diubah pada tahun 2004 dengan ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism. Protokol Enhanced ini jika dicermati isinya hampir sama dengan kesepakatan WTO mengenai penyelesaian sengketa (Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes/DSU).[5] Protokol ini menandai dimulainya proses penyelesaian sengketa yang lebih terstruktur dan mempunyai tahap-tahap prosedur yang lebih jelas. Dengan diberlakukannya Protokol Enhanced 2004 ini maka diharapkan akan ada peningkatan (enhanced) mekanisme atau prosedur penyelesaian sengketa di ASEAN atas sengketa dagang ASEAN.[6] Mekanisme penyelesaian ini diharapkan dapat menyelesaikan sengketa sehingga tercipta rasa damai dalam lingkungan yang adil, demokratis, dan harmonis. Hal ini sangat krusial bagi ASEAN yang negara-negara anggotanya terkoneksi secara mendasar baik dari sisi geografis, visi maupun tujuannya. Pasal 22 (2) Piagam ASEAN menyatakan bahwa “ASEAN shall maintain and establish dispute settlement mechanisms in all fields of ASEAN cooperation”. Pengalaman ASEAN selama ini sengketa diselesaikan dengan jalan dialog, konsultasi dan negosiasi, namun dengan berkembangnya kerjasama ASEAN maka akan menjadi tidak realistis dengan mengatakan bahwa semua pertentangan antar negara anggota ASEAN dapat diselesaikan melalui cara-cara tersebut. Belajar dari pengalaman ASEAN sendiri maupun organisasi regional lainnya, maka cara tersebut tidak efektif. Oleh karena itu pasal 24 (1) Piagam ASEAN mengatur tentang sengketa yang terkait dengan instrumen ASEAN yang spesifik harus diselesaikan melalui mekanisme dan prosedur yang sudah ada. Hal ini logis karena sengketa yang sudah ada instrumen penyelesaian sengketanya diselesaikan dengan cara yang sudah disepakati. Lebih jauh pasal 22 (3) Piagam mengatur tentang mekanisme penyelesaian sengketa dagang yang harus diselesaikan dengan mengacu kepada Protokol Enhanced.

Dalam kegiatan perekonomian tersebut sangatlah diperlukan suatu kelancaran serta kemudahan-kemudahan dalam proses kegiatan perekonomian tersebut. Tetapi untuk menunjang kegiatan perekonomian tidak begitu mudah seperti apa yang dipikirkan oleh kita, kegiatan perekonomian sangat rawan dengan adanya sengketa misalnya dalam kegiatan perdagangan saja salah satu pihak dari negara tersebut tidak melaksanakan kewajibannya, barang yang mengalami kerusakan, salah satu pihak telah melakukan wanprestasi. Prof. James Barnes dalam bukunya Law for Business berpendapat bahwa:

“Dispute arise in business for many reasons: goods may be defective, customers may not carry out their promises; government regulators may be unreasonable. The courts are the most visible and familiar vehicle for dispute settlement but most disputes are, and should be, settled by negotiation.”[7]

Berdasarkan ilustrasi diatas bahwa selama ini sengketa dalam bisnis bisa timbul. Sengketa dalam bisnis banyak disebabkan oleh salah satu pihak dari negara tersebut tidak melaksanakan kewajibannya, bagian-bagian barang yang telah di ekspor ke negara tujuan mengalami cacat dan kerusakan, salah satu pihak  melakukan wanprestasi, maka dengan demikian dibutuhkan suatu penyelesaian sengketa agar kegiatan perekonomian  dapat terintegrasi dan berkesinambungan. Maka dengan demikian dibutuhkan suatu instrumen hukum yang mengatur tentang penyelesaian sengketa antar Negara ASEAN seperti yang tercantum dalam Piagam ASEAN 2007 dan Protokol ASEAN Enhanced Dispute Settlement Mechanism 2004.

Penyelesaian Sengketa Di Bidang Perdagangan Dan Investasi

      Para Menteri Perdagangan ASEAN telah menandatangani persetujuan ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA).[1] ATIGA merupakan kodifikasi atas keseluruhan kesepakatan ASEAN dalam perdagangan barang (trade in goods), baik dalam Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Agreement maupun keputusan penting lainnya yang sebelumnya tertuang dalam berbagai bentuk dokumen hukum terpisah. ATIGA merupakan penyempurnaan perjanjian ASEAN dalam perdagangan barang dan menjadi pengganti bagi CEPT Agreement karena lebih komprehensif dan integrative. ATIGA juga sesuai dengan kesepakatan AEC Blue Print, khususnya terkait dengan gerakan arus barang (free flow of goods) yang menjadi salah satu elemen pembentukan pasar tunggal dan basis produksi regional. Selama ini cakupan CEPT Agreement dianggap masih terbatas, untuk itu diperlukan suatu proses yang lebih cepat dan lebih kompleks untuk meletakan fondasi yang lebih kuat dalam mengatur perdagangan barang dan kebijakan perdagangan antara negara anggota ASEAN. ATIGA bertujuan untuk mencapai arus barang yang bebas, yang merupakan salah satu prinsip pembentukan pasar tunggal dan basis produksi dalam AEC 2015.[2] Dokumen ATIGA terdiri dari 11 Bab, 98 Pasal, dan 10 Lampiran yang antara lain mencakup prinsip umum perdagangan internasional (non-discrimination, most favoured nations- MFN treatment, national treatment), liberalisasi tariff, pengaturan non-tarif, ketentuan asal barang, fasilitas perdagangan, kepabeanan, standardisasi, regulasi teknis, prosedur pemeriksaan penyesuaian, sanitary and phytosanitary measures (SPS), dan upaya hukum di bidang perdagangan (safeguards, anti-dumping, countervailing measures).[3]

Ada beberapa implikasi yang timbul dengan adanya ATIGA yaitu (i) kewajiban untuk melakukan pembaharuan hukum yang diselaraskan dengan aturan dalam ATIGA sehingga dapat memberikan kepastian hukum serta kepastian berusaha bagi pelaku usaha di negara anggota ASEAN baik di bidang perdagangan maupun investasi, (ii) ASEAN dapat menjelma menjadi sebuah pusat mesin pertumbuhan ekonomi yang baru dan terpadu serta mampu bersaing dengan kawasan lainnya untuk mengimbangi ekspansi dan serbuan produk dari negara di kawasan lain. Masalah aspek hukum tentu akan membawa konsekuensi yang akan mempengaruhi seluruh instrument hukum ASEAN sebelumnya. Akan tetapi, keuntungan yang diperoleh juga seimbang dimana ada kejelasan, struktur hukum, predictability, kepastian hukum dan transparansi yang akan mempengaruhi proses ATIGA. Bagi Indonesia, ATIGA dapat mengatasi kesenjangan prinsip utama seperti non-tarif dan modifikasi konsesi yang selama ini tidak tercakup dalam CEPT Agreement.[4] Selain itu, ATIGA juga dapat digunakan sebagai referensi hukum yang lengkap bagi pemerintah maupun dunia usaha, khususnya dalam penyelesaian sengketa di bidang perdagangan dan investasi. Hal tersebut sebagaimana dalam Pasal 89 ATIGA.

“The ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism, signed on 29 November 2004 in Vientiane, Lao PDR and amendments thereto, shall apply in relation to any dispute arising from, or any difference between Member States concerning the interpretation or application of this Agreement.”

Protokol Enhanced Dispute Settlement Mechanism 2004, juga dapat digunakan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan Perjanjian Perdagangan dan Investasi antar negara ASEAN sebagaimana tercantum dalam covered agreement lampiran satu protocol EDSM 2004.

  1. The rules and procedures of this Protocol shall apply to disputes brought pursuant to the consultation and dispute settlement provisions of the Agreement as well as the agreements listed in Appendix 1 and future ASEAN economic agreements (the "covered agreements").
  2. The rules and procedures of this Protocol shall apply subject to such special or additional rules and procedures on dispute settlement contained in the covered agreements. To the extent that there is a difference between the rules and procedures of this Protocol and the special or additional rules and procedures in the covered agreements, the special or additional rules and procedures shall prevail.

Terjemahan:

  • Peraturan dan prosedur Protokol ini akan menerapkan penyelesaian sengketa melalui konsultasi dan mengikuti provisi-provisi dalam Perjanjian baik perjanjian-perjanjian yang tercatat dalam Lampiran 1 dan Perjanjian Ekonomi ASEAN yang akan datang.
  • Peraturan dan prosedur Protokol ini akan menerapkan aturan khusus atau aturan tambahan penyelesaian sengketa yang dicakup dalam Perjanjian. Sejauh ini ada perbedaan antara aturan dan prosedur dalam Protokol dan khusus atau aturan tambahan dan prosedur dalam Perjanjian yang dicakup

Dalam kerangka diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang sudah mempunyai kerangka hukum yang khusus dalam penyelesaian sengketa. Maka berbagai sengketa dapat diselesaikan melalui kerangka hukum yang telah diratifikasi oleh negara anggota ASEAN yaitu melalui Protocol Enhanced Dispute Settlement Mechanism (atau disebut EDSM 2004). Dengan demikian setelah berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN, maka seluruh penyelesaian sengketa diarahkan untuk diselesaikan dengan menggunakan protocol EDSM 2004. Hal tersebut sebagaimana ditafsirkan dalam Pasal 24 ayat 3[5] yaitu Protocol Enhanced Dispute Settlement Mechanism (atau disebut EDSM 2004).

ASEAN Charter adalah dasar legal dari AEC dan pembangunan pasar tunggal ASEAN dan basis produksi tunggal ASEAN. Gagasan terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN tertuang dalam dalam Pasal 1 ayat 5 ASEAN Charter yang menyatakan:

“To create a single market and production base which is stable, prosperous, highly competitive and economically integrated with effective facilitation for trade and investment in which there is free flow of goods, services and investment; facilitated movement of business persons, professionals, talents and labour; and freer flow of capital”.[6]

Selanjutnya kedudukan ASEAN dalam sistem perdagangan bebas global diperjelas dalam Pasal 2 ayat (2) huruf (n) yang menyatakan: “Adherence to multilateral trade rules and ASEAN’s rules-based regimes for effective implementation of economic commitments and progressive reduction towards elimination of all barriers to regional economic integration, in a market-driven economy”. ASEAN telah menyepakati penyusunan konstitusi yang akan menjadi landasan dalam penguatan kerjasama tersebut melalui ASEAN Charter yang proses penyusunannya dimulai sejak tahun 2006 melalui pembentukan Kelompok Ahli (Eminent Persons Group/ EPG) yang kemudian dilanjutkan oleh Gugus Tugas Tingkat Tinggi (High Level Task Force) untuk melakukan negosiasi terhadap draft ASEAN Charter.[7] Lalu, para kepala negara/ pemerintahan negara anggota ASEAN telah menandatangani ASEAN Charter pada KTT ASEAN ke-13 di Singapura pada bulan November 2007. Pada tanggal 15 Desember 2008, setelah semua negara anggota ASEAN menyampaikan ratifikasi kepada Sekertaris Jenderal ASEAN, ASEAN Charter mulai diberlakukan. Untuk Indonesia sendiri, pemberlakuan ASEAN Charter disahkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Piagam Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara.[8]

 ASEAN Charter yang mulai berlaku tanggal 15 Desember 2008 merupakan landasan hukum dan jati diri ASEAN. Walaupun Piagam ASEAN disusun secara singkat, namun relatif lengkap dan ditulis dalam bahasa yang mudah dipahami. Selanjutnya, Piagam ASEAN tidak hanya berfungsi sebagai landasan hukum atau konstitusional. Namun Piagam ASEAN merupakan sebuah legal entity bagi negara anggota ASEAN dalam menyepakati setiap perjanjian.

ASEAN telah membentuk beberapa peraturan untuk menangani sengketa kerjasama ekonomi yang terjadi khususnya dalam bidang perdagangan. Terkait dengan penyelesaian sengketa kerjasama ekonomi antarnegara anggota ASEAN telah diatur di dalam Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation Pasal 9, dinyatakan bahwa:[9]

“Any differences between the Member States concerning the interpretation or application of this agreement or any agreements arising thereform shall, as far as possible, be settled amicably between the parties. Whenever necessary, an appropriate body shall be designated for the settlement or disputes.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dibentuklah Protocol on Dispute Settlement pada tahun 1996 yang kemudian diubah pada tahun 2004 dengan ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement MechanismThe ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism (EDSM) 2004 atau Protokol Vientiane merupakan sebuah payung hukum utama ASEAN dalam proses penyelesaian sengketa di bidang perdagangan dan investasi. Protokol Vientiene adalah mekanisme penyelesaian sengketa yang paling penting karena mencakup semua perjanjian-perjanjian ekonomi ASEAN.[10] Inti dari Protokol Vientiene adalah memberikan aturan mengenai pemebentukan panel untuk memeriksa sengketa dan mencari fakta-fakta untuk membantu SEOM. Pertemuan Pejabat Senior akan memberikan putusan. Panel pada dasarnya akan mempertimbangkan  sifat dari sengketa dan memutuskan bagaimana sengketa tersebut sebaiknya  diselesaikan.[11]

 “Member States which are parties to a dispute may at any time agree to good offices, conciliation or mediation. They may begin at any time and be terminated at any time. Once procedures for good offices, conciliation or mediation are terminated, a complaining party may then proceed with a request to the SEOM for the establishment of a panel. If the parties to a dispute agree, procedures for good offices, conciliation or mediation may continue while the panel process proceeds. The Secretary-General of ASEAN may, acting in an ex officio capacity, offer good offices, conciliation or mediation with the view to assisting Member States to settle a dispute”.[12]

The ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism (EDSM) 2004 atau Protokol Vientiane merupakan sebuah payung hukum utama ASEAN dalam proses penyelesaian sengketa di bidang ekonomi. EDSM 2004 lebih memperkuat kewenangan SEOM. Hal menarik lainnya dari EDSM 2004 yaitu terdapat ketentuan untuk dapat mempercepat proses penyelesaian sengketa dengan alasan urgensi berkaitan dengan barang-barang yang mudah busuk atau rusak. Untuk mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam EDSM 2004 terdiri atas empat, yaitu (i) konsultasi, (ii) jasa-jasa baik, konsiliasi atau mediasi, (iii) arbitrase dan (iv) panel. Dengan diberlakukannya Protokol Enhanced 2004 ini maka diharapkan akan ada peningkatan (enhanced) mekanisme atau prosedur penyelesaian sengketa di ASEAN atas sengketa dagang ASEAN. Mekanisme penyelesaian ini diharapkan dapat menyelesaikan sengketa sehingga tercipta rasa damai dalam lingkungan yang adil, demokratis, dan harmonis.

ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism atau DSM mengenai Perbaikan Mekanisme Penyelesaian Sengketa) ini ditandatangani pada tahun 2004 di Vientiane (selanjutnya disebut Protokol Enhanced) merupakan penyempurnaan dari Protokol sebelumnya yaitu Protokol 1996 (the 1996 Protocol on DSM) dan sekaligus menggantikannya. Protokol ini dibentuk dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa dagang di antara Negara-negara anggota ASEAN. Protokol Enhanced berlaku sejak ditandatangani yaitu pada 29 November 2004 oleh negara-negara anggota ASEAN. Dibandingkan dengan Protokol 1996, maka Protokol EDSM 2004 lebih bersifat legalistic daripada diplomatik.[13] Protokol  EDSM 2004  ini jika dicermati isinya hampir sama dengan kesepakatan WTO mengenai penyelesaian sengketa (Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes/ DSU).[14] Protokol ini menandai dimulainya proses penyelesaian sengketa yang lebih terstruktur dan mempunyai tahap-tahap prosedur yang lebih jelas.Dengan diberlakukannya Protokol Enhanced 2004 ini maka diharapkan akan ada peningkatan (enhanced) mekanisme atau prosedur penyelesaian sengketa di ASEAN atas sengketa dagang ASEAN.

ASEAN mengusung prosedur penyelesaian sengketa di WTO ini di lingkup regional karena mekanisme ini terbukti efektif dan efisien. Prosedur penyelesaian sengketa di WTO menggunakan prosedur Panel.[15] Panel berfungsi seperti pengadilan. Akan tetapi tidak seperti peradilan yang normal, para panelis dipilih sendiri oleh negara-negara yang bersengketa berdasarkan konsultasi di antara mereka. Panel terdiri atas 3 atau 5 orang ahli dari berbagai negara. Panel kemudian menyampaikan laporan (report) kepada Dispute Settlement Body (DSB). DSB inilah yang kemudian akan menetapkan keputusan perkara tersebut. Dari praktik di WTO, terbukti bahwa banyak kasus sengketa dagang yang diselesaikan oleh WTO. Rata-rata kasus yang ditangani oleh WTO memakan waktu kurang dari 1 tahun dan butuh waktu sekitar 15 bulan untuk kasus yang dilanjutkan ke tingkat banding.[16] Negara yang kalah, yaitu yang terbukti telah diputuskan bersalah melakukan pelanggaran terhadap perjanjian WTO (WTO Agreement) diberikan suatu rekomendasi untuk mengkoreksi kebijakan  pemerintahnya agar supaya sesuai dengan komitmennya sebagai negara anggota WTO yaitu sesuai dengan WTO Agreement.

Para ahli hukum perdagangan internasional berpendapat bahwa prosedur penyelesaian sengketa di WTO telah berhasil menyelesaikan banyak sekali sengketa di antara negara-negara anggota WTO. Prosedur ini telah seringkali ditempuh oleh negara-negara anggota dan pada umumnya negara-negara melaksanakan putusan dari panel. Jadi, meskipun prosedur penyelesaian sengketa di WTO tidak secara formal mengandung kata ’pengadilan’ atau ’court’ namun dalam prakteknya prosedur ini merupakan suatu prosedur yang memaksa dan mengikat secara hukum.[17] Artinya, ketentuan WTO dapat dipaksakan berlakunya di lingkup nasional negara anggota WTO. Dengan kata lain, prosedur penyelesaian sengketa WTO bersifat supranasional.

 Dari sini dapat disimpulkan bahwa ketika prosedur ini dijalankan oleh ASEAN maka disadari atau tidak, sebenarnya ASEAN, dalam lingkup penyelesaian sengketanya, telah menerapkan unsur-unsur yang terdapat dalam lembaga supranasional. Jika dikatakan bahwa pembentukan badan supranasional akan mengancam kedaulatan negara anggota, hal ini tidaklah sepenuhnya benar. Justru, dengan pembentukan badan semacam ini merupakan suatu upaya untuk menyetarakan posisi negara-negara anggota, khususnya, negara anggota yang lemah posisinya baik secara ekonomi atau politik. Karena dengan mekanisme ini, dimungkinkan bagi negara yang lemah untuk menegosiasikan kepentingan mereka dengan negara anggota yang lain yang lebih kuat posisinya. Prosedur penyelesaian tersebut dirancang agar supaya ASEAN dapat menggunakan sistem dan mekanisme organisasinya secara efisien. Dengan menggunakan sistem penyelesaian sengketa dengan struktur demikian ini maka akan memberikan kewajiban hukum bagi negara pelanggar untuk mematuhi putusan-putusan yang telah dikeluarkan. Tindakan yang cepat dalam mematuhi dan melaksanakan putusan tersebut sangat penting untuk menjamin bahwa putusan penyelesaian tersebut, predictable, efektif dan menguntungkan seluruh anggota.

Pembentukan Komunitas ASEAN atau ASEAN Community merupakan suatu langkah awal ASEAN untuk meraih sukses di masa depan demi kemajuan dan kemakmuran negara anggota. Tujuan yang mulia ini perlu didukung oleh seluruh negara anggota dan mekanisme penegakkannya di ASEAN. Dengan menggunakan prosedur penyelesaian sengketa yang mirip dengan yang ada di WTO, ASEAN dapat mengimplementasikan program dan kesepakatan-kesepakatan yang telah diputuskan bersama secara efektif dan efisien. Adapun prinsip umum yang dipakai dalam Protokol ini adalah “prinsip penyelesaian sengketa secara damai”. Jadi semua negara anggota ASEAN yang mempunyai sengketa dengan negara anggota yang lain, maka jalan pertama yang harus diambil adalah menyelesaikan sengketa tersebut secara damai. Hal ini untuk menjaga keharmonisan dan kedamaian sehingga tercipta rasa aman di kawasan. Protokol Enhanced ini terdiri dari 21 pasal dan 2 lampiran. Lampiran pertama berisi Perjanjian-perjanjian yang tercakup dalam Protokol ini yang terdiri dari 46 perjanjian ASEAN. Protokol menyatakan bahwa Perjanjian yang tercakup dalam Protokol tidak terbatas pada lampiran pertama ini, melainkan juga meliputi perjanjian ASEAN bidang ekonomi yang akan dibentuk di masa datang. Sedangkan lampiran kedua berisi mengenai prosedur bekerjanya panel yang dibentuk oleh SEOM.

Menurut Nadya Fanessa, Senior Legal Service and Agreement Division Sekretariat ASEAN, revisi terhadap EDSM 2004 dilakukan oleh karena instrumen tersebut dianggap belum sempurna sebagai protokol penyelesaian sengketa. Dalam penyelesaian sengketa, ASEAN mengikuti cara penyelesaian sengketa di WTO. Mekanisme penyelesaian sengketa di WTO melalui dispute settlement body (DSB) dan dispute settlement understanding (DSU). Anggota DSB dari WTO terdiri atas negara-negara yang menangani masalah sengketa. Begitu pula dengan Protokol EDSM 2004, instrumen ini mencoba membuat mekanisme yang sama seperti di WTO, akan tetapi ASEAN belum memiliki DSB tersebut. Ada yang mengatakan SEOM sama seperti DSB. Akan tetapi, SEOM merupakan lembaga pengambil kebijakan di ekonomi yang mengimplementasikan arahan atau tugas dari ASEAN Summit. SEOM lebih ke policy maker, sehingga jika ada sengketa yang dibawa ke SEOM maka pembahasannya bukan berasal dari aspek legal sebab SEOM tidak membahas mengenai sengketa, SEOM mengambil kebijakan sesuai dengan arahan menteri. Jadi, dapat dibayangkan ketika SEOM harus mengambil sebuah isu-isu legal tetapi dilain sisi mereka masih memikirkan tentang policy yang artinya berbicara tentang kepentingan masing-masing. Sedangkan hakim jelas, ia tidak peduli dengan kepentingan masalah politik, ia hanya peduli masalah legal. Selanjutnya, dalam Pasal 26 ASEAN Charter, ketika ada sengketa yang tidak terselesaikan akan dibawa ke Summit ASEAN yang merupakan policy making body ASEAN.[18]

 

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di Bidang Perdagangan Dan Investasi Berdasarkan Protokol ASEAN Enhanced Dispute Settlement Mechanism 2004

1. Prosedur penerapan Protokol EDSM 2004

Protokol ini berlaku bagi penyelesaian sengketa dari perjanjian-perjanjian ASEAN yang terdapat dalam lampiran pertama dan perjanjian ekonomi ASEAN yang dibentuk di masa yang akan datang.[19]  Peraturan dan prosedur Protokol ini akan menerapkan aturan khusus atau aturan tambahan penyelesaian sengketa yang dicakup dalam Perjanjian. Sejauh ini ada perbedaan antara aturan dan prosedur dalam Protokol dan khusus atau aturan tambahan dan prosedur dalam Perjanjian yang dicakup.

Protokol Enhanced ini ditetapkan oleh lembaga Senior Economics Officials Meeting (SEOM) sebagai lembaga yang bertugas membentuk panel. Selain itu, SEOM juga memiliki kewenangan untuk mengangkat para panelis, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan temuan dan rekomendasi dari Panel dan Badan Banding dan semua hal yang telah diputuskan untuk menangguhkan konsesi dan kewajiban lainnya yang diatur dalam perjanjian yang terkait.[20] Fungsi Panel adalah untuk membuat pengkajian yang objektif sebelum terjadi sengketa, yang mencakup pengujian bukti/fakta dari kasus tersebut, fakta dapat dibuktikan dan sesuai dengan Perjanjian atau perjanjian lainnya, dan Panel dapat membuat penemuan-penemuan lainnya sehingga hal-hal tersebut akan membantu SEOM dalam membuat keputusannya.[21]

 Untuk mengetahui komposisi panel berdasarkan protokol EDSM 2004  lampiran 2 prosedur panel sebagai berikut:

  1. Panel terdiri dari para ahli baik berasal dari pemerintah atau non Pemerintah atau pejabat senior perdagangan suatu negara. Dalam menetapkan calon nominasi di Panel, masing-masing negara anggota ASEAN memberikan preferensinya masing-masing.
  2. Anggota panel yang terpilih harus independen, mempunyai latar belakang yang memadai dan berpengalaman luas.
  3. Negara anggota ASEAN yang terlibat dalam sengketa dagang tidak boleh menjadi anggota panel, kecuali pihak-pihak yang bertikai menyetujuinya.
  4. Untuk membantu pemilihan anggota panel, Sekretariat ASEAN akan memberikan incative list mengenai kualifikasi yang iperlukan sesuai dengan paragraph 1. negara anggota secara periodik mengusulkan calon-calon baik yang berasal dari pemerintah maupun non pemerintah yang memenuhi kriteria memiliki pengetahuan yang relevant dengan perdagangan internasional.
  5. Panel terdiri dari 3 (tiga) panelis, yang disetujui oleh partai yang bersengketa, dan dalam jangka waktu 10 (sepuluh hari) sejak terbentuknya panel, sebuah panel dapat terdiri dari 5 (lima) panelis. negara-negara anggota diberi tahu mengenai komposisi panel.
  6. Sekretariat akan mengusulkan para nominasi untuk panel kepada pihak-pihak yang bersengketa. Pihak yang bersengketa tidak boleh menentang calon yang dinominasikan kecuali karena alasan tertentu.
  7. Jika dalam jangka waktu 20 (dua puluh hari) sejak terbentuknya panel, para panelis tidak disetujui, maka atas permintaan pihak yang bersengketa, sekretaris Jenderal Sekretariat ASEAN berkonsultasi dengan ketua SEOM mengenai komposisi para panelis yang sesuai dengan prosedur dan aturan tambahan dari perjanjian. Ketua SEOM memberitahukan kepada para anggota mengenai komposisi panel dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari.
  8. Menurut aturan umum, negara anggota dapat mengijinkan pejabatnya untuk menjadi panelis.
  9. Panelis bekerja sesuai dengan kapasitasnya tidak sebagai wakil Pemerintah atau suatu organisasi, oleh karena itu sebelum panel, negara anggota tidak boleh memberikan instruksi atau cara-cara untuk mempengaruhi mereka berkenaan dengan permasalahan persengketaan.

Lebih lanjut untuk mengetahui pelaksanaan panel berdasarkan protokol EDSM 2004  lampiran 2 prosedur panel sebagai berikut:

  1. Pelaksanaan panel harusnya mengikuti provisi yang tercantum dalam protokol.
  2. Panel dilaksanakan dalam sidang tertutup. Pihak-pihak yang bersengketa dan pihak yang berminat mengikuti penyelesaian sengketa dapat hadir dalam sidang jika diundang oleh panel.
  3. Dokumen dan makalah yang disampaikan dijaga kerahasiannya(confidential). Didalam protokol disebutkan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh mengungkapkan posisinya kepada masyarakat luas. Negara-negara anggota agar saling menjaga kerahasiaan informasi yang dibahas dalam panel, kecuali atas permintaan suatu negara informasi-informasi terseut diumumkan ke masyarakat (public).
  4. Sebelum sidang panel pertama dimulai, panel meminta kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk menyampaikan informasi tertulis dan bukti kasus serta argumentasinya kepada panel.
  5. Pada sidang substansial panel pertama dengan pihak yang bersengketa, panel akan meminta pihak yang membawa mengajukan keluhan (mengugat) kepada panel untuk mempresentasikan kasusnya. Selanjutnya pada sidang yang sama, pihak yang tergugat akan ditanyakan pandangannya oleh panel.
  6. Pada sidang substansial panel kedua diadakan diskusi atau debat secara resmi, maka Pihak yang tergugat mempunyai hak untuk meminta tanggapan kepada"floor" terlebih dahulu, Selanjutnya pihak penggugat meminta tanggapan dari floor. Pihak-pihak yang bersengketa agar menyampaikan debat tertulisnya kepada panel.
  7. Panel dapat meminta pertanyaan kepada pihak yang bersengketa kapan saja, dan meminta penjelasan tertulis sidang dan menyampaikannya ke panel.
  8. Pihak yang bersengketa menyampaikan penyertaan tertulis mengenai pidatonya kepada panel.
  9. Dalam hal menjaga transparansi, sesuai dengan artikel 5-9 maka pihak yang bersengketa mempresentasikan permasalahannya. Selanjutnya pihak-pihak tersebut menyampaikan kepada kelompok tentang laporan tertulis yang termasuk tanggapan dalam sidang panel.
  10. Prosedur spesifik tambahannya disampaikan dalam panel.

Protokol ini akan berlaku jika para pihak yang bersengketa membawa sengketa mereka kepada SEOM. Di samping itu, para pihak memiliki hak untuk menyelesaikan sengketa di forum lainnya di luar forum ini, sepanjang para pihak belum membawa masalah tersebut kepada SEOM.[22] Panel bentukan SEOM inilah yang akan menyelesaikan sengketa dagang yang terjadi antara negara-negara anggota.

Pada tahap pertama, negara anggota yang bertikai terlebih dulu mengajukan permohonan konsultasi kepada SEOM. Konsultasi ini berkait dengan implementasi, interpretasi, atau penerapan dari semua perjanjian yang tercantum dalam lampiran 1 Protokol. Konsultasi merupakan tahap awal dalam menyelesaikan sengketa ekonomi dalam EDSM 2004 dimana setiap negara anggota dapat mengajukan permohonan konsultasi kepada negara anggota lain atas dasar adanya sengketa. Permohonan untuk konsultasi harus dilakukan secara tertulis dengan menyertakan argumentasi hukum serta tindakan-tindakan yang telah diambil oleh para pihak. Dengan adanya kewajiban ini, maka proses penyelesaian sengketa akan lebih pasti sebab penetapan awal konsultasi telah diketahui. Apabila permohonan telah diajukan oleh negara pemohon, maka negara termohon memiliki kewajiban untuk menjawab permohonan tersebut dalam waktu sepuluh hari setelah permohonan diterima. Jika kedua pihak sepakat untuk melakukan konsultasi maka mereka wajib melaksanakannya dalam kurun waktu tiga puluh hari. Jika pihak termohon tidak menjawab permohonan atau tidak melakukan konsultasi selama tiga puluh hari atau tidak berhasil menemukan solusi selama enam puluh hari, maka pihak pemohon dapat mengajukan panel ke SEOM. Akan tetapi, jika dihasilkan solusi dalam penyelesaian sengketa tersebut maka harus dilaporkan kepada SEOM dan badan ASEAN lain yang terkait.

Selain konsultasi, negara-negara Anggota yang terlibat dalam sengketa setuju penyelesaian sengketanya melalui jasa-jasa baik, konsiliasi atau mediasi. Mereka dapat memulainya kapan saja dan diselesaikannya kapan saja. Bila prosedur yang dipilih melalui jasa-jasa baik, maka konsiliasi atau mediasi berakhir (tidak dilakukan) selanjutnya kelompok yang bermasalah dapat meneruskan masalahnya kepada SEOM.[23] Apabila kelompok yang bersengketa setuju, maka prosedur jasa-jasa baik, konsiliasi atau mediasi boleh diteruskan sementara sengketa berlanjut. Sekertaris Jenderal ASEAN berperan sebagai ex-officio dapat menawarkan jasanya sebagai pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan sengketa. Kemudian, arbitrase yang merupakan salah satu mekanisme yang diatur dalam EDSM 2004. Berdasarkan Pasal 13 ayat 7 diatur bahwa metode ini digunakan jika ada sengketa mengenai penundaan konsesi yang dianggap tidak sesuai dengan Pasal 13 ayat (3) EDSM 2004. Putusan arbitrase final dan mengikat, para pihak tidak dapat mengajukan arbitrase kedua untuk materi yang sama. Mekanisme keempat yang diatur dalam EDSM 2004 yaitu panel. Permohonan pembentukan panel ditujukan kepada SEOM. Jika sebelumnya pembentukan panel pada Protokol DSM 1996 dilakukan melalui pemungutan suara dengan sistem mayoritas sederhana, maka dalam protokol ini menggunakan konsensus negatif. Dimana dengan sistem ini maka pembentukan panel akan lebih sulit dicegah oleh karena diharuskan adanya konsensus. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) EDSM 2004 dinyatakan bahwa panel dapat membuat hukum acaranya sendiri dalam hubungannya dengan hak pihak yang bersengketa.

Pertemuan dalam panel terdiri atas dua sidang. Pada pertemuan pertama, panel akan mempertanyakan perihal materi sengketa yang diajukan oleh negara pemohon dan pandangan negara termohon mengenai sengketa tersebut. Selain para pihak yang bersengketa, pihak ketiga juga akan diminta pendapatnya atas kepentingan mendasar yang diangkat pada pertemuan pertama. Lalu pada pertemuan kedua digelar untuk mendengar bantahan yang diajukan negara termohon secara lisan dan tertulis dan tanggapan atas bantahan tersebut oleh negara pemohon. Setelah sidang selesai, panel harus menyerahkan laporan kepada SEOM. Laporan dari panel tersebut harus diadopsi oleh SEOM selang tigapuluh hari setelah penyerahan. Akan tetapi, jika ada pihak yang mengajukan banding maka SEOM tidak dapat mengadopsi laporan panel. Laporan dari panel tidak bersifat final dan mengikat. Para pihak yang tidak sepakat dengan hasil panel dapat mengajukan banding kepada AEM.

 Akan tetapi sebelumnya, negara yang bertikai diharapkan dapat terlebih dahulu melakukan cara-cara damai untuk menyelesaikan sengketa dagang mereka yaitu melalui, mediasi, konsiliasi, dan penyelesaian sengketa secara damai lainnya kapanpun yang jangka waktunya diserahkan pada para pihak. Sekretaris Jenderal di luar perannya sebagai pejabat ASEAN atau kapasitasnya di ASEAN dapat membantu para pihak dalam proses mediasi, konsiliasi, dan proses penyelesaian sengketa damai lainnya. Apabila ternyata setelah upaya-upaya penyelesaian damai tersebut telah selesai jangka waktunya dan tidak membuahkan hasil, maka para pihak dapat mengajukan permohonan kepada SEOM untuk membentuk sebuah Panel. Pembentukan Panel ini diadakan dalam jangka waktu maksimal 45 hari setelah permintaan pendirian Panel secara tertulis diterima oleh SEOM.[24] Para pihak yang bersengketa, dalam hal ini, dapat saja menuangkan dalam kesepakatan tentang pembentukan sebuah panel yang nantinya berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa mereka jika penyelesaian secara damai tidak berhasil. Panel yang dibentuk SEOM berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam kasus tersebut dan kaitannya dengan Perjanjian ASEAN yang ada dalam Protokol 2004 tersebut atau perjanjian ASEAN lainnya yang terkait, wajib memberikan penilaian yang seobjektif mungkin terhadap perselisihan tersebut.

 Kemudian Panel bertugas untuk membuat temuan dan rekomendasi atas kasus terkait. Dalam proses ini, Panel berhak untuk mencari informasi dan saran serta masukan dari orang yang dianggap ahli (saksi ahli) yang diperlukan untuk menghasilkan temuan-temuan yang adil. Temuan dan rekomendasi Panel akan berbentuk laporan yang diberikan kepada SEOM dalam jangka waktu enam puluh hari dari tanggal pembentukkannya.[25] Jangka waktu ini dapat diperpanjang sepuluh hari dalam kasus tertentu.[26] Rekomendasi ini kemudian akan disahkan oleh SEOM dalam jangka waktu tiga puluh hari kecuali para pihak yang bersengketa memberitahu akan banding atau SEOM berketetapan berdasar konsensus untuk tidak mengesahkan laporan tersebut. Apabila lebih dari satu negara yang melakukan komplain atau keberatan atas kebijakan ekonomi negara anggota lainnya, dan meminta dibentuknya Panel, maka akan hanya dibuat satu panel yang akan menyelesaikan sengketa tersebut. Namun, jika ternyata telah dibentuk lebih dari satu panel, maka orang yang sama akan menjadi panelis dalam masalah tersebut. Apabila ada negara anggota ASEAN bertindak sebagai negara ketiga (third party) dalam sengketa yang berkepentingan dalam masalah yang muncul tersebut maka kepentingannya tersebut harus diperhitungkan dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Negara pihak ketiga ini mempunyai hak untuk menerima pemberitahuan dan berhak untuk mengajukan permintaan tertulis kepada Panel.

2. Badan Banding

Jika para pihak yang bertikai merasa tidak puas maka mereka dapat mengajukan banding. Badan Banding ini dibentuk oleh AEM (para Menteri Ekonomi ASEAN). Badan Banding terdiri dari tujuh orang yang akan bertugas selama empat tahun yang bisa ditunjuk kembali untuk satu kali masa jabatan. Tiga dari tujuh orang tersebut akan memeriksa sengketa yang didasarkan pada ‘rotational basis’ seperti yang diatur dalam prosedur tata kerja Badan Banding.[27] Laporan dari Badan Banding akan disahkan oleh SEOM dan harus diterima oleh para pihak tanpa syarat, kecuali berdasarkan konsensus Badan Banding tidak akan mengesahkan laporan tersebut. Hal ini harus dilakukan dalam jangka waktu tiga puluh hari.

 Putusan panel dan badan banding tidak boleh menambahkan dan/atau menghilangkan hak serta kewajiban negara anggota yang terdapat dalam perjanjian yang menjadi yuridiksi EDSM 2004. Panel atau badan banding hanya memberikan rekomendasi bagi pihak yang melanggar ketentuan perjanjian untuk menaatinya serta diperbolehkan untuk mengusulkan jalan keluar yang dapat diambil. Terkait dengan pelaksanaan putusan panel dan badan banding harus dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa paling lama enam puluh hari setelah diadopsi oleh SEOM. Untuk pengawasan pelaksanaan putusannya sendiri dibantu oleh Sekretariat ASEAN.

3. Pelaksanaan Dan Pengawasan Dari Rekomendasi

Dalam laporan mereka, baik Panel maupun Badan Banding mencantumkan saran-saran kepada pihak yang kalah untuk melaksanakan hasil temuan dan rekomendasi dari mereka. Terkait dengan pelaksanaan rekomendasi tersebut SEOM mempunyai kewajiban untuk mengawasi semua hasil putusan dari perkara, baik pelaksanaannya maupun penangguhannya. SEOM juga mempunyai kewenangan untuk melihat apakah rekomendasi dari Panel dan atau Badan Banding telah dilaksanakan oleh negara pihak yang bersengketa. Kompensasi dan ganti rugi dan penangguhan atau kewajiban lainnya diberikan apabila temuan dan rekomendasi dari laporan panel dan badan banding tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 60 hari ataupun jangka wkatu yang ditentukan oleh para pihak. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat 7 Protokol ASEAN Enhanced Dispute Settlement Mechanism 2004:

However, if the Member State concerned objects to the level of suspension proposed, or claims that the principles and procedures set forth in paragraph 3 have not been followed where a complaining party has requested authorisation to suspend concessions or other obligations pursuant to paragraph 3(b) or (c), the matter shall be referred to arbitration. Such arbitration shall be carried out by the original panel, if members are available, or by an arbitration appointed by the Secretary-General of ASEAN and shall be completed within sixty (60) days after the date of expiry of the sixty (60) day period or the expiry of the longer period agreed upon by the parties to the dispute, as the case may be, referred to in Article 15. Concessions or other obligations shall not be suspended during the course of the arbitration.[28]

Jika salah satu pihak keberatan atas suspense yang dijatuhkan kepadanya, maka setiap negara anggota ASEAN dapat membawa masalah ini kepada lembaga arbitrase. Arbitrase ini bisa dilakukan oleh para panelis dari Panel yang menangani perkara tersebut, atau para arbiter ini ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal ASEAN dan harus sudah terbentuk dalam jangka waktu 60 hari. Adapun jangka waktu dari semua proses ini dari konsultasi sampai dengan banding terhitung 315 hari.[29] Jangka waktu ini kurang lebih sama dengan jangka waktu yang ada dalam DSU/WTO, yaitu 12 bulan untuk sengketa yang memakai proses banding, dan 9 bulan untuk masalah yang tidak banding.[30]

Jika dibandingkan dengan Protokol DSM 1996, maka Protokol EDSM 2004 ini lebih menjamin bahwa sengketa diselesaikan dengan cara objektif dan tanpa memihak. SEOM pada intinya, menggunakan cara pengambilan keputusan  “quasi-automatic” dalam menyelesaikan sengketa antar negara anggota ASEAN karena Protokol EDSM 2004 mengatur mengenai aturan “negative consensus” untuk pembentukan panel, pengesahan laporan Panel dan Badan Banding. Dengan menjalankan prosedur ini, maka semua proses akan mengikuti jangka waktu yang telah ditentukan dengan ketat. 

ASEAN telah berupaya keras dalam membentuk aturan-aturan terkait dengan penyelesaian sengketa ekonomi. Agar instrumen-instrumen tersebut dapat berlaku secara efektif, maka ASEAN kembali menekankan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa tersebut ke dalam ASEAN Charter. Prinsip-prinsip penyelesaian sengketa yang dianut dalam ASEAN Charter tertuang dalam Pasal 22 ayat 1 bahwa setiap sengketa akan diselesaikan dengan cara damai melalui dialog, konsultasi dan negosiasi. Ketentuan tersebut bukanlah sesuatu yang baru, prinsip penggunaan cara damai sudah menjadi kebiasaan dalam hubungan internasional.

Penegasan prinsip ini hanya untuk mengingatkan negara anggota ASEAN bahwa sengketa yang terjadi wajib dilakukan tanpa kekerasan. Akan tetapi, tidak dijelaskan lebih rinci mengenai prosedur dan cara menyelesaikannya. Perlu diingat pula bahwa tidak semua instrumen yang dibuat oleh ASEAN memiliki mekanisme penyelesaian sengketa. Oleh karena itu ASEAN Charter membuat batasan-batasannya, yaitu:

  1. jika suatu materi sengketa memiliki mekanisme penyelesaian sengketa sendiri maka yang digunakan ialah mekanisme tersebut,
  2. apabila materi sengketa yang timbul tidak didasarkan atas penerapan dari salah satu instrumen ASEAN maka harus diselesaikan secara damai dengan menggunakan TAC 1976,
  3. jika materi sengketa berhubungan dengan penerapan atas instrumen di bidang ekonomi ASEAN maka diselesaikan dengan menggunakan EDSM 2004, dan
  4. apabila materi sengketa berhubungan dengan interpretasi dari instrumen ASEAN yang belum diatur penyelesaian sengketanya maka akan dibentuk mekanisme penyelesaian sengketanya.

Kesimpulan

  1. Sebelum berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN,mekanismne penyelesaian sengketa di tingkat ASEAN selama ini diselesaikan dengan cara ASEAN (ASEAN way) yaitu konsensus atau musyawarah. Namun setelah berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN maka segala macam sengketa yang berkaitan dengan perdagangan dan investasi diarahkan pada Protokol Enhanced Dispute Settlement Mechanism 2004, karena Protokol EDSM 2004 merupakan hasil kesepakatan negara anggota ASEAN yang digunakan dalam proses penyelesian sengketa di bidang ekonomi. Protokol EDSM 2004  menjadi suatu mekanisme yang bersifat formal untuk melaksanakan penyelesaian sengketa perdagangan. Dengan demikian peluang  penggunaan Protokol EDSM 2004 akan semakin efektif, karena mekanisme penyelesaian sengketa menggunakan aturan hukum (rule base), hubungan penyelesaian sengketa antar negara ASEAN akan lebih kuat, peluang penggunaan Protokol EDSM 2004 akan semakin terbuka. Protokol EDSM 2004 ini lebih menjamin bahwa sengketa diselesaikan dengan cara objektif dan tanpa memihak. Protokol ini menandai dimulainya proses penyelesaian sengketa yang lebih terstruktur dan mempunyai tahap-tahap prosedur yang lebih jelas. Dengan diberlakukannya Protokol Enhanced Dispute Settlement Mechanism 2004 ini maka akan ada peningkatan (enhanced) mekanisme atau prosedur penyelesaian sengketa di ASEAN atas sengketa perdagangan.
  2. Dengan Perkembangan dan perluasan kerjasama ekonomi yang semakin meningkat di ASEAN dan juga mengingat perkembangan perdagangan internasional dan investasi di tingkat global, maka mendorong ASEAN untuk merubah cara pendekatan yang legalistik untuk menjadikan ASEAN sebagai sebuah pasar regional yang menarik bagi investor asing. Maka penyelesaian sengketa menurut Protokol EDSM 2004 merupakan hal yang sangat tepat karena Protokol EDSM 2004 mempunyai aturan hukum. Dengan demikian penyelesaian sengketa di ASEAN akan menjadi lebihlegalistic dibandingkan sebelum adanya Protokol EDSM 2004. Dengan menggunakan prosedur penyelesaian sengketa yang mirip dengan yang ada di WTO, ASEAN dapat mengimplementasikan program dan kesepakatan-kesepakatan yang telah diputuskan bersama secara efektif dan efisien.

 Rekomendasi:

  1. Implementasi mekanisme penyelesaian sengketa, khususnya di bidang ekonomi, di tingkat kawasan ASEAN hendaknya perlu dimaksimalkan. Mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan instrumen-instrumen yang telah dibuat ASEAN perlu diprioritaskan sebelum dibawa pada tingkat internasional.
  2. Penyelesaian sengketa di bidang ekonomi harus diselesaikan melalui EDSM 2004.Dispute Settlement Body (DSB) di ASEAN sebaiknya segera dibentuk agar ASEAN berfungsi secara optimal dalam menciptakan stabilitas, keamanan dan perdamaian kawasan. Dan bagi Pemerintah Indonesia diharapkan  selaku regulator dapat  merespon lebih cepat serta mensosialisasikan lebih intensif terhadap Protokol ASEAN Enhanced Dispute Settelement Mechanism 2004.

   

Catatan Kaki: 

[1] Kemlu Magazines, ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) Meningkatkan Perdagangan dan Menciptakan Kawasan Investasi yang Kompetitif, (Jakarta: Kemlu Magazines, 2013), hal. 21.

[2]Kemlu Magazines Op.cit., hal. 25.

[3] Ibid.

[4] Op.cit., ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) Meningkatkan Perdagangan dan Menciptakan Kawasan Investasi yang Kompetitif, hAl. 21.

[5] Piagam ASEAN, Pasal 24 Ayat 3 “Apabila secara khusus tidak ditentukan sebaliknya, sengketa-sengketa yang berkenaan dengan penafsiran atau penerapan perjanjian-perjanjian ekonomi ASEAN  wajib diselesaikan sesuai dengan Protokol ASEAN tentang Enhanced Dispute settlement Mecahnism”

[6]  Piagam ASEAN, Pasal 1 ayat 5.

[7] Kemendag, Menuju ASEAN Economic Communuty 2015, (Jakarta: Kemendag, 2013), hal. 8.

[8] Piagam Ratifikasi oleh Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia.

[9] Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation, Pasal 9.

[10] Subianta Mandala, Penguatan Kerangka Hukum ASEAN Untuk Mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, Jurnal Reschtsvinding Vol. 3 Nomor 2, Agustus 2014, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Jaringan Dan Informasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional),  hal.192.

[11] Subianta Mandala, Op.Cit., hal.192.

[12] Protocol ASEAN Enhanced Dispute Settlement Mechanism  2004, Op.Cit., Pasal 4.

[13] Cf: Bandingkan dengan Protokol EDSM 2004.

[14] Cf: Anonim, World Trade Organization, diposting pada tanggal 12 Mei 2014, Dispute Settlement Understandings (DSU), http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/28-dsu.pdf Diaskses pada tanggal 13 November 2015.

[15] Cf: Bandingkan dengan World Trade Organization, Dispute Settlement Understandings.

[16] David Palmeter and Petros C. Mavroidis, Dispute Settlement in the World Trade Organization: Practice and Procedure, (Cambridge University Press, 2nd Ed, 2004),  p.38

[17] John H. Jackson, Dispute Settlement and the WTO, Journal of International Economic Law, Vol. 1. Issue 3,1998, p. 334.

[18] Wawancara bersama Nadya Fanessa, Senior Legal Service and Agreement Division Sekretariat ASEAN, Jakarta Indonesia, Tanggal 5 Oktober 2015.

[19] Op.Cit.,  Pasal 1 ayat 1 Protokol EDSM 2004.

[20] Protokol EDSM 2004, Op.Cit.,  Pasal  2 ayat 1.

[21] Protokol EDSM 2004, Op.Cit.,  Pasal 7.

[22] Protokol EDSM 2004, Pasal 1 Ayat 3: Provisi-provisi Protokol tersebut telah mempertimbangkan (tanpa praduga) hak-hak negara-negara anggota mencari fora lain untuk penyelesaian sengketa yang melibatkan negara-negara anggota lain. Suatu negara Anggota yang terlibat dalam sengketa dapat mencari kefora lain pada setiap tahap sebelum Sidang Para Pejabat Tinggi Ekonomi ASEAN (SEOM) membuat keputusan terhadap laporan panel.Dengan demikian di luar organ itu, Investor juga diizinkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan perdata atau lewat badan arbitrase internasional di masing-masing negara. Investor bisa mengambil keputusan pengadilan perdata atau badan arbitrase. Akibatnya, penyelesaian sengketa akan lebih banyak berlangsung di luar negeri, seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), badan arbitrase internasional milik Singapura.

[23] Op.Cit.,  Pasal 7 Protokol EDSM 2004.

[24] Protokol EDSM 2004 Pasal  5 ayat  2.

[25] Protokol ASEAN Enhanced Dispute Settlement Mechanism 2004, Lampiran 2 Prosedur Penerapan Panel. 

[26] Lampiran 2 Prosedur Penerapan Panel Nomor 5.

[27] Article 12 (1) An Appellate Body shall be established by the ASEAN Economic Ministers (“AEM&rdquo . The Appellate Body shall hear appeals from panel cases. It shall be composed of seven (7) persons, three (3) of whom shall serve on any one case. Persons serving on the Appellate Body shall serve on cases in rotation. Such rotation shall be determined in the working procedures of the Appellate Body.

[28] Protokol ASEAN Enhanced Dispute Settlement Mechanism 2004 Pasal 16 ayat 7.

[29] Lihat: Annex 1 Timetable for Appeals.

[30]Cf: Dispute Settlement Understanding (DSU) WTO, Loc.Cit.

[1] Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, ASEAN Selayang Pandang. ed-19. (Jakarta: 2010) , hal.31.

[2]  Bank Indonesia,  Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 Memperkuat Sinergi  ASEAN  di Tengah Kompetisi Global. (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo), hal. 115.

[3]  Hesty Dyah Lestari, Komonitas ASEAN: Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum. Jurnal Hukum Internasional (Indonesian Journal of International Law), Vol. 6, Nomor 1, Oktober 2008. hal. 60.

[4]  Hilton Tarnama Putra, Mekanisme Penyelesaian Sengketa di ASEAN: Lembaga dan Proses, (Jakarta: Graha Ilmu, 2011), hal. 57.

[5] Cf: Anonim, World Trade Organization, diposting pada tanggal 12 Mei 2014, Dispute Settlement Understandings (DSU), http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/28-dsu.pdf Diaskses pada tanggal 13 November 2015.

[6] Ricardo Simanjuntak, Dispute Settlement mechanism  Under The ASEAN Legal Frameworks, A Colective Commitment Creating The Rules-Based ASEAN Economic Community.  ( Jakarta: Kontan Publishing, 2015), p.134.

[7] A James Barnes, J.D., Terry  Morehead Dworkin, J.D.,Eric L Richard, J.D. Law For Business, 10th ed. (New York United States: Mc Graw Hill,  2009), p. 27.

 

Dibaca 503 kali
Dilisensi sebagai Atribusi (CC BY)
Kamaludin Apradi Al Aqsha, S.H. Pemula di Hukumpedia.com

Full Name : Kamaludin

Place of Birth : Karawang

Date of Birth : 2 May 1993

Contact Address : Jl. Jatipadang Raya No. 14 RT 09/ 10 Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Phone Number : 0878 0444 3359 / 0813 1941 0261

Facebook : https://www.facebook.com/KarlandLEYsiempre ( Kamaludin Apradi Al Aqsha )

E-mail : kkamaludin3@gmail.com

HIGHLIGHTS

• Graduated student from Department of Business Law, Law Faculty University Nasional Jakarta

• Exceptional track record in student and committee experience

• After graduating, Kamal have many experiences to work on various industry, this unique blend of experiences has made him comfortable working with people from very different backgrounds and given him a broader perspective on consumer culture, behavior and attitudes

• Have conducted research at the Legal Services and Agreements Division and the ASEAN Resource Centre of the ASEAN Secretariat on January 2016 on: “Juridicial Review Mechanism of Dispute Resolution in The Field of Trade and Invesment between ASEAN Countries within the Framework of the Implementation of the ASEAN Economic Community”. active writing on my personal website on www.lensahukum.com and write a lot about Alternative Dispute Resolution, Invesment, ASEAN Economic Community, International Trading of Law, Legal Drafting, International of Law and others.


Contact
Location Kota Jakarta Selatan
Posts 2
2017-07-03 11:16:18
panjang nih bang @kamaludin_sh apa ini ekstrak dari skripsi bang?
Topik Pilihan
Topik Terhangat
Artikel Hukumonline.com