Jasa Hukum Online dan Kode Etik Profesi Advokat
Skor 0
by Riesta Aldila - 02/16/2017, 04:37

(bigstockphoto.com)

Tidak dapat dipungkiri bahwa sekarang kita hidup di era teknologi, di mana aktifitas sehari-hari yang kita jalani tidak pernah luput dari hal-hal yang berbau teknologi. Penemuan-penemuan baru yang melibatkan teknologi semakin meningkat, sebagai contoh belanja bisa online, baca buku bisa online, transportasi ojek hingga tukang bangunan pun sudah bisa dipesan via online. Tentunya bukan hanya itu saja, perkembangan jasa-jasa online berbasis website juga sudah menularkan kecanggihan teknologi informasi sebagai wadah para penyedia jasa hukum di Indonesia.

Teknologi informasi berbasis website dan aplikasi yang berbau hukum ini mulai tercium keberadaannya sejak tahun 2012, di saat saya masih duduk di bangku kuliah tentunya dengan minat hukum dan sedang banyak-banyaknya tugas yang tidak hanya dapat dicari di media cetak saja. Mulailah saya mencari website yang berhubungan dengan hukum, tentu yang keluar di barisan atas adalah website milik hukumonline.com, ternyata website ini sudah banyak digunakan oleh para akademisi hukum kala itu.

Perkembangan teknologi informasi kini kian mengambil posisi penting dalam perkembangan dunia hukum, hal ini tampak dari beberapa informasi yang saya dapat pada saat berkunjung ke kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM Indonesia. Informasi menarik yang saya dapatkan adalah mengetahui bahwa BPHN memiliki website khusus yang berisi info untuk masyarakat umum yang membutuhkan bantuan hukum, di website itu pula kita juga bisa mengakses data dari beberapa cakupan wilayah sadar hukum di Indonesia. Selain itu, juga terdapat info mengenai lembaga bantuan hukum yang telah tersertifikasi oleh BPHN yang tentunya dapat dipercaya untuk membantu masyarakat umum yang tidak mampu dalam menghadapi masalah hukum yang dimiliki.

Di samping pemerintah dengan website bantuan hukumnya, baru-baru ini ada juga website yang menyediakan wadah bagi penyedia jasa hukum yang bisa memberikan jasanya secara online dan website ini juga bisa diakses oleh masyarakat umum yang memiliki masalah hukum. Kalau dilihat website ini mirip website-website penyedia jasa pada umumnya, hanya saja yang ini bertema jasa hukum, di mana kita bisa bertemu dengan advokat dan menyelesaikan masalah hukum via online. Namun yang masih jadi pertanyaan, apakah website tersebut dapat dikategorikan sebagai wadah beriklan bagi para advokat? Dan apakah hal ini tidak bertentangan dengan kode etik advokat di Indonesia?

Sebelum membahas lebih lanjut mari kita pahami dulu alasan mengapa advokat tidak boleh beriklan, dalam kode etik advokat, larangan beriklan tercantum pada Pasal 8 huruf b Kode Etik Advokat yang secara lengkap berbunyi:

Pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah dilarang termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran dan atau bentuk yang berlebih-lebihan.

Rumusan ini telah jelas menyampaikan bahwa pemasangan iklan bagi advokat itu dilarang, namun apakah penggunaan website dan/atau aplikasi untuk memberikan jasa hukum secara online terhitung sebagai kegiatan beriklan? Dalam KBBI, pengertian iklan adalah:

“.... ik-lan 1. Berita pesanan untuk mendorong, membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan2. pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual, dipasang di dalam media massa (seperti surat kabar dan majalah) atau di tempat umum;meng·ik·lan·kan v memberitahukan atau memperkenalkan sesuatu kepada umum melalui iklan: pabrik obat itu ~ hasil pabriknya melalui siaran televisi;

Kesimpulan dari pengertian tersebut adalah dapat disebut iklan apabila ada perlakuan yang ditujukan untuk mendorong masyarakat agar tertarik dengan atau mengetahui adanya jasa hukum yang dapat diberikan oleh advokat tersebut.

Menurut Anggara, salah satu Badan Pengurus Institute Criminal for Justice Reform (ICJR), “Mendaftar sebagai pengguna suatu website untuk menyediakan jasa hukum, yang dimiliki oleh seorang advokat, sebenarnya tidak berbeda dengan seorang advokat yang mendaftar sebagai pengguna sosial media kemudian ada teman yang membutuhkan jasa hukum dan menghubungi advokat tersebut melalui akun sosial medianya. Website ini sebenarnya hanya menyediakan ‘wadah’ agar akses jasa hukum bisa lebih praktis kedepannya.”

Pernyataan ini saya rasa sudah cukup untuk mengetahui apakah penggunaan website sebagai sarana penyediaan jasa hukum tidak tergolong beriklan. Seperti pernyataan dari Luhut Pangaribuan, “Bayangkan saja, website ini adalah suatu gedung, yang di dalamnya terdapat beberapa kantor advokat. Dan sejauh advokat tidak memasang iklan atau menampilkan sesuatu yang sifatnya promosi, sebagai contoh menggunakan kalimat berikut ‘jasa saya paling bagus, apabila ingin memenangkan perkara hukum anda silahkan gunakan jasa saya!’ itu saya rasa tidak tergolong ke kategori beriklan.”

Ungkapan Ketua Dewan Pengurus Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) ini secara tidak langsung menguatkan pernyataan Anggara sebelumnya, bahwa sejauh tidak terdapat unsur-unsur dorongan dan promosi dengan tujuan menarik masyarakat untuk menggunakan jasa hukumnya, seorang advokat tidak tergolong beriklan dan sah-sah saja dalam mendaftar sebagai pengguna suatu website untuk memberi jasa hukum online.

Dibaca 689 kali
Dilisensi sebagai Atribusi NonKomersial (CC BY-NC)
Riesta Aldila Pemula di Hukumpedia.com

Contact
Location Kota Jakarta Selatan
Posts 5
2017-02-23 13:29:36
kalau ada kaya gini gak usah capek2 ke kantor lbh atau kantor advokat hehehe
2017-02-17 20:21:01
Sepakat dehh heheheuu
2017-02-17 10:39:24
waini, harus daftar nih kita
2017-02-17 10:50:16
daftar apa bang @erasmus70 ? Cari pasangan dulu lah bang
Topik Pilihan
Topik Terhangat
Artikel Hukumonline.com