Karyawan Kontrak?
Skor 0
by Jhonson Halim - 05/07/2017, 03:50

Apabila saat ini anda adalah karyawan dengan status Kontrak, pahami hal ini:

Dalam Pasal 59 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa perusahaan hanya dapat mempekerjakan karyawan dengan status kontrak jika:

  1. Pekerjaan bersifat sementara atau sekali selesai
  2. Pekerjaan diperkirakan selesai paling lama 3 tahun
  3. Pekerjaan bersifat musiman
  4. pekerjaan berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam tahap percobaan.

Kalau kita cermati isi pasal ini, maka jenis pekerjaan seperti admin atau akuntan tidak dapat dilakukan dengan status kontrak karena pekerjaannya bersifat tetap. (and yet there are some companies that are still doing things this way)


Lalu bagaimana kalau sudah terlanjur tanda tangan kontrak?

Masih di pasal yang sama, ayat (7) dijelaskan bahwa jika perjanjian kerja dengan status kontrak tidak sesuai dengan ketentuan ayat (1), maka demi Hukum status kayawan menjadi Karyawan Tetap.


Apa perbedaannya?

Perbedaannya ada pada hak-hak anda.

sebagai karyawan kontrak, hubungan kerja anda dengan pihak perusahaan akan berakhir ketika telah mencapai waktu yang telah diperjanjikan sesuai dalam kontrak dan setelah itu paling-paling anda hanya akan mendapatkan ucapan "Terima Kasih Sudah Bekerja" diikuti dengan jabat tangan (untuk yang di PHK sebelum masa kontrak selesai akan mendapatkan ganti rugi berupa upah sebanyak berapa bulan sisa masa kontrak). Berbeda dengan Karyawan Tetap, hubungan kerja anda dengan perusahaan hanya dapat berakhir apabila:

Menurut pasal 61 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003

  1. Anda meninggal dunia
  2. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja (Karyawan Kontrak)
  3. Adanya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum tetap
  4. Terjadinya hal-hal yang menyebabkan berakhirnya hubungan kerja sebagaimana disepakati dalam perjanjian kerja

Ketika salah satu hal dalam isi pasal ini terjadi, barulah perusahaan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Nah, hak-hak karyawan yang di PHK adalah sebagai berikut:

Pasal 161 (Melakukan kesalahan ringan)

Apabila anda melanggar ketentuan yang telah disepakati di dalam Perjanjian Kerja, setelah anda diberikan Surat Peringatan sebanyak 3 kali. Hak Anda: 1 kali UANG PESANGON dan 1 kali UANG PENGHARGAAN MASA KERJA juga UANG PENGGANTIAN HAK.

Pasal 162 (Resign/mengundurkan diri)

Apabila anda mengajukan pengunduran diri secara tertulis. Hak Anda: UANG PENGGANTIAN HAK dan UANG PISAH (diatur dalam Perjanjian Kerja)

Pasal 163 ayat (1) (Restrukturisasi Perusahaan dimana anda tidak bersedia untuk bekerja lagi)

Hak Anda: 1 kali UANG PESANGON dan 1 kali UANG PENGHARGAAN MASA KERJA juga UANG PENGGANTIAN HAK.

Pasal 163 ayat (2) (Restrukturisasi Perusahaan dimana perusahaan tidak bersedia mempekerjakan anda)

Hak Anda: 2 kali UANG PESANGON dan 1 kali UANG PENGHARGAAN MASA KERJA juga UANG PENGGANTIAN HAK.

Pasal 164 ayat (1) (Perusahaan Rugi)

Apabila perusahaan dapat memperlihatkan laporan keuangannya yang menunjukan kerugian selama 2 tahun secara berturut-turut. Hak Anda: 1 kali UANG PESANGON dan 1 kali UANG PENGHARGAAN MASA KERJA juga UANG PENGGANTIAN HAK.

Pasal 164 ayat (2) (Perusahaan melakukan efisiensi)

Hak Anda: 2 kali UANG PESANGON dan 1 kali UANG PENGHARGAAN MASA KERJA juga UANG PENGGANTIAN HAK.

 

sisanya dapat anda lihat pada pasal-pasal lain (sampai pasal 172)


Bagaimana cara mengitungnya?

Untuk Uang Pesangon diatur dalam Pasal 156 ayat (2),

  • 2 bulan upah apabila anda telah bekerja selama lebih dari 1 tahun dan kurang dari 2 tahun;
  • 3 bulan upah apabila anda telah bekerja selama lebih dari 2 tahun dan kurang dari 3 tahun;
  • Begitu seterusnya sampai;
  • 9 bulan upah apabila telah bekerja selama 8 tahun atau lebih.
  • Jika masa kerja tidak sampai 1 tahun, mendapatkan 1 bulan upah.

Untuk Uang Penghargaan Masa Kerja diatur dalam pasal 156 ayat (3),

  • 2 bulan upah apabila anda telah bekerja selama lebih dari 3 tahun dan kurang dari 6 tahun;
  • 3 bulan upah apabila anda telah bekerja selama lebih dari 6 tahun dan kurang dari 9 tahun;
  • Begitu seterusnya sampai;
  • 8 bulan upah apabila anda telah bekerja selama lebih dari 21 tahun dan kurang dari 24 tahun;
  • 10 bulan upah apabila telah bekerja selama 24 tahun atau lebih.

Untuk Uang Penggantian Hak diatur dalam pasal 156 ayat (4),

  • Jatah cuti yang belum diambil atau belum gugur. (upah/30 * jumlah hari cuti yang belum diambil, max. 12)
  • Biaya ongkos pulang ke daerah asal. (apabila anda direkrut dari luar daerah perusahaan)
  • Penggantian perumahan, pengobatan, dan perawatan. (15% * Pesangon) + (15% * Penghargaan Masa Kerja)

 

Contoh:

Katakanlah Anda dikontrak oleh PT. X sebagai staff Humas dengan upah/bulan Rp 4.000.000,- dimana masa kerja dalam kontrak adalah 2 tahun terhitung tanggal 1 Januari 2015. Pada tanggal 1 Januari 2017, kontrak anda diperpanjang selama 1 tahun dan kemudian pada tanggal 1 Januari 2018, kontrak anda diperbaharui selama 2 tahun. Ternyata pada tanggal 1 mei 2020, anda menerima Surat PHK karena PT. X melakukan efisiensi Efektif mulai Bulan 1 Juni 2020. Catatan, Anda telah menggunakan jatah cuti selama Tahun 2020 sebanyak 4 hari.

Pertanyaannya apa yang menjadi hak anda?

Bukan Ganti Rugi Berupa Upah Sebanyak Berapa Bulan Sisa Masa Kontrak.

Jawab:

Berhubung pekerjaan anda adalah sebagai staff humas (pekerjaan bersifat tetap), maka DEMI HUKUM, status anda adalah Karyawan Tetap dimana anda berhak atas kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (2).

Perhitungan:

Masa kerja, 1 Januari 2015 sampai 31 Mei 2020 = 5 tahun 5 bulan

  • Pesangon
    6 bulan upah: 6 * 4.000.000 = Rp 24.000.000

2 Kali Pesangon: 2 * 24.000.000 = Rp 48.000.000,-

  • Penghargaan Masa kerja
    2 bulan upah: 2 * 4.000.000 = Rp 8.000.000

1 kali Penghargaan Masa Kerja: 1 * 8.000.000 = Rp 8.000.000,-

  • Penggantian Hak
    8 hari jatah cuti yang belum diambil: 8 * 4.000.000/30 = Rp 1.067.000,-
    Perumahan, Pengobatan, Perawatan: (15% * 48.000.000) + (15% * 8.000.000) = Rp 8.400.000,-

 

Total kompensasi PHK yang menjadi hak anda: Rp 65.467.000,- (sebelum dikurangi PPH 21 Final atas PHK)


 

Tarif PPH 21 atas PHK

  • Rp 0 - Rp 50.000.000 dikenakan 0%
  • Rp 50.000.000 - Rp 100.000.000 dikenakan 5%
  • Rp 100.000.000 - Rp 500.000.000 dikenakan 15%
  • > Rp 500.000.000 dikenakan 25%

Mengenai contoh di atas, maka yang dikenai PPH 21 final adalah sebesar Rp 15.467.000,-

15.467.000 * 5% = Rp 773.350,-

Maka Kompensasi PHK yang dibawa pulang adalah Rp 64.693.700,-


 

Jika anda memilih untuk "terima-terima saja" mendapatkan ganti rugi berupa upah sebanyak sisa masa kontrak, begini jadinya:

sisa masa kontrak, 1 Juni 2020 sampai 31 Desember 2020 = 7 bulan

7 * 4.000.000 = Rp 28.000.000

Selisihnya adalah sebesar Rp 36.693.700,-


 

Demikian informasi ini, semoga bermanfaat.

Dibaca 210 kali
Ditandai sebagai
Dilisensi sebagai Atribusi (CC BY)
Jhonson Halim Pemula di Hukumpedia.com

Lahir di Medan, 26 November 1995

memiliki beberapa prestasi di bidang pendidikan khususnya Lomba Debat Bahasa Inggris pada masa SMK


Contact
Location Kota Batam
Posts 2
2017-05-22 14:10:56
Di ataskan kalau tidak seusai dengan aturan maka berubah jadi karyawan tetap. Itu berubahnya harus pakai putusan pengadilan bang?
2017-05-25 08:33:30
Kalau ada perkara perdata mengenai hak-hak karyawan ya dibutuhkan, dan biasanya disertakan dalam petitum agar Hakim selain menetapkan status karyawan juga menghukum Perusahaan untuk membayar pesangon dll.
2017-05-18 11:04:25
karyawan kontrak sama kontrak karyawan sama nggak bang?
2017-05-22 00:30:36
Hy Lania, Kalau karyawan kontrak artinya status karyawannya tidak tetap. jadi, di dalam perjanjian kerjanya sudah ditetapkan sampai kapan bekerjanya. kalau Kontrak karyawan ya Perjanjian Kerjanya. Kalau kamu lebih milih menggunakan kata "kontrak" maka definisinya lebih ke perjanjian kerja yang sudah ditetapkan masa kerja nya.
2017-05-18 10:21:54
kereeen
2017-05-08 13:36:18
cakep nih, ada informasi dan contoh2nya
Topik Pilihan
Topik Terhangat
Artikel Hukumonline.com