Tangisan di Persidangan dan Pengetahuan Hakim
Skor 0
by Guntoro Eka Sekti - 12/22/2016, 08:15

Awalnya

Entah karena kebetulan atau tidak, sepertinya si tidak (bukankah semua yang terjadi di dunia ini tidak ada yang kebetulan, melainkan semua karena kehendakNYA?) ketika mendengarkan pembacaan putusan perkara “kopi sianida” sambil baca-baca buku, kog pas pada halaman yang membahas soal pengetahuan hakim. Salah satu yang menarik dari pertimbangan Majelis Hakim adalah ulasan mengenai tangisan terdakwa di persidangan, sewaktu mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur-unsur pasal dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa.

Lalu menariknya dimana? nanti saja dijelaskan selanjutnya (karena nga asyiek klo dijelaskan di awal begini). Entah apakah karena kebetulan atau tidak (ngeyel banget sih, sudah dibilang tidak ada yang kebetulan di dunia ini kog) soal tangisan ini muncul kembali dalam dua sidang yang berbeda, persidangan dugaan penistaan agama dan dugaan tindak pidana korupsi yang belum lama ini terjadi. Entah apakah karena kebetulan atau tidak (halah, malah diulang lagi kata ini), untuk tangisan pada dua persidangan yang terakhir tidak terjadi saat persidangan memasuki acara pembelaan terdakwa, tetapi saat pembacaan eksepsi terdakwa atas dakwaan yang diajukan, sehingga juga tidak tahu apakah nantinya akan muncul dan menjadi pertimbangan dalam putusan.

 

Pengetahuan Hakim

Masih segar dalam ingatan (biar nga kelihatan sudah lama banget kuliahnya) buku dari dosen fakultas hukum. Dalam buku yang membahas mengenai hukum acara perdata tersebut (nga usah saya sebutkan judulnya ya, nanti jadi nga penasaran lagi), menyebutkan bahwa selain macam-macam alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR dalam praktek terdapat alat bukti lainnya yang sering dipergunakan dalam praktek. Alat bukti tersebut adalah pengetahuan hakim. Pengetahuan hakim diartikan sebagai hal atau keadaan yang diketahui sendiri oleh hakim dalam persidangan. Dalam buku tersebut juga mengutip kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 213K/Sip/1955 tertanggal 10 April 1957 yang menyatakan bahwa “penglihatan hakim pada suatu tanda tangan di dalam sidang boleh dipakai hakim sebagai pengetahuan hakim di dalam usaha pembuktian”. Dari kaidah putusan tersebut dapat ditarik benang merah bahwa pengetahuan hakim yang diperoleh dari hasil persidangan adalah merupakan alat bukti yang dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara.

 

Tangisan dan Pengetahuan Hakim

Trus apa hubungannya tangisan terdakwa “kopi sianida”, terdakwa dugaan penistaan agama atau terdakwa dugaan korupsi dengan pengetahuan hakim yang dikatakan sebagai alat bukti dalam perkara perdata yang muncul dalam praktek? Agak susah memang menjawabnya, tapi setidaknya saya sudah berusaha, biarlah Tuhan yang menentukan, halah kog jadi mengelantur sih. Fokus, kembali pada pokok persoalan sebagaimana disebutkan di atas, dalam praktek persidangan perkara perdata ternyata pengetahuan hakim yang diperoleh dipersidangan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara. Menjadi pertanyaan, apakah tangisan terdakwa dipersidangan merupakan pengetahuan hakim dan apakah pengetahuan hakim tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara pidana? (nah lo, pusing kan? ngeyel sih, nulis yang gini-gini rasain kalau jadi susah sendiri).

Rasanya hampir satu dasawarsa menjadi hakim, melihat orang menangis dipersidangan (terutama perkara pidana, klo perdata kan biasanya pake Kuasa Hukum dan biasanya mereka yang berprofesi lawyers, masak mau pakai acara nangis dipersidangan segala he…he) bukanlah hal aneh, maksudnya tidak satu dua kali melihat dan menemui hal semacam itu. Korban yang kemudian menjadi saksi biasanya menempati posisi terbanyak, diikuti oleh terdakwa (biasanya setelah mendengar lamanya tuntutan pidana sih, yang sampai pingsan juga ada), keluarga korban atau keluarga terdakwa juga ada, tapi yang seru dan “menyenangkan” ketika korban dan terdakwa sama-sama menangis (biasanya karena keduanya saling memaafkan dan “menyesal” telah membawa persoalannnya ke ranah hukum pidana). Padahal jika keduanya mau dan tahu terlebih dahulu, maka akan sampai pada kesimpulan bahwa benarlah ungkapan bahwa hukum pidana itu memang seharusnya merupakan Ultimum Remedium. Eh ada lagi, yang banyak menangis juga adalah anak-anak kecil, entah anak siapa, sepertinya anak terdakwa karena melihat orang tuanya berada di dalam ruang tahanan pengadilan atau harus dibawa pergi mobil tahanan, tapi yang terakhir ini jelas bukan pengetahuan hakim karena tidak diperoleh di persidangan (ya iyalah kan anak kecil kan tidak boleh masuk ruang sidang, kecuali memang kepentingan hukum mengharuskan hal itu).

Baik, kembali ke pertanyaan apakah hakim dapat mempergunakan tangisan (terdakwa atau lainnya yang terjadi dipersidangan) dalam membuat pertimbangan hukum dalam putusan? baik sewaktu mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan ataupun ‘sekedar’ pertimbangan mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

Agak berat rasanya ketika harus menyimpulkan persoalan tangisan dipersidangan termasuk dalam pengertian pengetahuan hakim. Karena selain tidak banyak referensi mengenai hal itu, juga ketika kemudian sampai mau menggunakan pengetahuan hakim sebagai alat bukti dalam perkara pidana, yang begitu rigid dan kaku diatur secara limitatif dalam hukum acara pidana. Biarlah, mereka-mereka yang ahli dan memiliki kompetensi untuk memutuskan soal itu. Yang jelas, bagi saya, sekali lagi bagi saya, adalah menjadi ‘tidak manusiawi’ ketika seorang hakim mengabaikan begitu saja adanya fakta terkait soal tangisan yang terjadi di persidangan.

Sebagai judex factie, hakim tingkat pertama dan banding, memang ditugaskan untuk memeriksa fakta, artinya segala sesuatu yang terjadi dipersidangan adalah menjadi dasar bagi pengambilan putusan atas persoalan yang diajukan padanya. Dalam persidangan, yang dihadapi adalah persoalan-persoalan seputar manusia, naturlijk person atau individu-individu manusia adalah subyek hukum utama dalam perkara pidana (meski perkembangan terakhir recht person atau badan hukum juga menjadi subyek hukum pidana tetap saja manusia yang akan ‘mewakilinya&rsquo , dan tangisan tentu saja adalah hal manusiawi sekali, yang sangat mungkin dapat terjadi dipersidangan.

Dalam tataran idealnya, semua yang terjadi dipersidangan haruslah dapat ‘terekam’ dengan baik dalam berita acara persidangan. Sebagai sebuah akta (otentik?) berita acara sidang adalah dokumen resmi yang akan dijadikan dasar bagi hakim dalam mengambil putusan. Lebih lanjut apabila dilakukan upaya hukum (baik banding atau kasasi bahkan peninjauan kembali) berita acara sidang akan menjadi rujukan hakim yang lebih tinggi untuk menilai putusan yang dilakukan upaya hukum.

Dalam praktek, ketika tingginya volume perkara pidana dan tuntutan percepatan penyelesaian perkara, telah menempatkan proses mengadili bergerak tak ubahnya laksana mesin, mesin pencetak keadilan. Proses persidangan menjadi ‘mekanistik’ dan sisi-sisi kemanusiaan dalam proses persidangan sering terabaikan dan terdegradasi menjadi sebatas proses administrasi belaka. Berita acara sidang tidak lagi dapat menggambarkan dengan detail ‘dinamika’ persidangan termasuk sisi-sisi yang menyentuh rasa kemanusiaan, dan menjadi sebatas pada memenuhi formalitas demi kebutuhan pembuktian perkara.

Munculnya tangisan terdakwa dalam pertimbangan putusan “kopi sianida”, setidaknya dari satu sisi dapat dilihat sebagai mengingatkan kembali akan sisi kemanusiaan proses persidangan perkara pidana itu sendiri. Selama ini pertimbangan putusan pidana ‘terjebak’ pada ‘sekedar’ memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan ketika telah terpenuhi sehingga menjadi terbukti, untuk penentuan berat ringannya pidana juga merasa tercukupi dengan alasan yang memberatkan dan meringankan yang seringkali juga begitu ‘sumir’.

Saya kira, proses dialektika dan dinamika yang terjadi ketika hakim hendak memutuskan sebuah perkara pidana, penentuan bersalah tidaknya terdakwa dan penentuan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, saya yakin tidak ‘sesederhana’ itu. Sebagai judex factie, maka semua fakta persidangan (termasuk soal tangisan) tentu menjadi pertimbangan dan tidak mungkin diabaikan begitu saja. Dalam persidangan, selain yang dapat terekam dalam berita acara sidang, suasana kebatinan yang muncul dari ‘pengetahuan hakim’ atau dalam bahasa yang lebih keren (sebenarnya lebih membingunkan sih) adalah hal-hal metayuridis turut berperan dalam pengambilan putusan, semacam pergolakan batin hakim. Sayangnya karena namanya suasana kebatinan ataupun metayuridis, maka hal-hal tersebut tidak mudah untuk dituangkan dalam bentuk tertulis di pertimbangan putusan sehingga dapat pula segera ditangkap dan dirasakan oleh publik dengan rasa yang sama dirasakan hakim.

Dalam menyusun pertimbangan putusan, saya kira ketika hal-hal tersebut tidak mudah untuk dituangkan, maka dalam berita acara persidangan juga mengalami kendala yang sama. Sebagai contoh, soal tangisan dalam pertimbangan hakim perkara “kopi sianida”, saya rasa berita acara sidang juga tidak mudah untuk dapat menuliskan kejadian persidangan mengenai detail tangisan terdakwa tersebut. Demikian juga untuk kejadian-kejadian lainnya dipersidangan, terkait dengan suasana kebatinan maupun hal-hal metayuridis lainnya.

Kesulitan menuangkannya dalam berita acara sidang, sesungguhnya juga membawa kesulitan pada hakim untuk mempertimbangkannya dalam putusan. Kesulitan pertama adalah ketika suasana kebatinan dan hal-hal metayuridis dirasakan membawa pengaruh yang kuat dalam memutuskan, akan tetapi tidak mudah untuk menguraikannya dalam pertimbangan putusan. Persoalan kedua, adalah ketika dilakukan upaya hukum (banding) maka menyulitkan hakim banding untuk menguji pertimbangan putusan dengan fakta persidangan (yang tertuang dalam berita acara sidang) terutama terkait upaya ‘menangkap’ suasana kebatinan dan hal-hal metayuridis untuk memberikan keadilan.

Terkait dengan hal itu, mungkin itu pula yang mendasari asas hukum yang hanya memberikan kewenangan menentukan berat ringannya hukuman hanya kepada hakim judex factie dan tidak kepada judex juris. Karena berat ringannya pidana yang dijatuhkan adalah erat kaitannya dan tidak dapat dilepaskan dari suasana persidangan dan hal-hal metayuridis yang ‘hanya’ dapat dirasakan oleh hakim judex factie yang langsung memperoleh ‘pengetahuan hakim’ dipersidangan.

 

Akhirnya

Lah kan jadi membahas soal judex factie dan judex juris padahal tadi kan cuma soal tangisan terdakwa dan pengetahuan hakim. Meski pengetahuan hakim adalah alat bukti yang muncul dalam praktek pada perkara perdata, setidaknya karena tangisan adalah hal yang manusiawi maka tidak selayaknya diabaikan dalam perkara pidana. Tangisan dan semua yang terjadi dipersidangan perkara pidana, meski tidak semua dapat tertuang dengan detail dalam berita acara persidangan, terlebih terkait dengan suasana kebatinan dan hal-hal metayuridis, seringkali menjadi bahan bagi hakim dalam pengambilan putusan. Bahkan asas hukum sendiri memang memberikan tempat bagi hal tersebut, terbukti dengan adanya kewenangan yang tidak diberikan kepada judex yuris, karena memang suasana kebatinan dan hal-hal metayuridis hanya dapat diperoleh, kemudian menjadi ‘pengetahuan hukum’ oleh judex factie.

 Akhirnya, menangislah jika itu dianggap penyelesaian, itu kata Iwan Fals dalam salah satu lirik lagunya. Pun demikian dalam persidangan, tidak ada larangan untuk menangis, biarlah hakim nanti yang akan mempertimbangkannya, entah apakah akan muncul sebagai pengetahuan hakim, atau sebatas suasana kebatinan dan hal-hal metayuridis. Apapun itu, tangisan ataupun lainnya adalah hal-hal yang manusiawi dan biarlah persidangan tetap memanusiakan manusia dan jangan justru menghilangkannya. Semoga

 

Tegal, 21 Desember 2016 bertepatan dengan beberapa hari menjelang gajian.

Dibaca 190 kali
Dikategorisasi sebagai Pidana
Dilisensi sebagai Atribusi (CC BY)
Guntoro Eka Sekti Pemula di Hukumpedia.com

suka menulis yang nga enak dibaca dan nga perlu, buat mereka yang nga ngerti yang enak dan perlu


Contact
Location Kabupaten Pemalang
Posts 6
2017-01-03 11:11:40
wakakakk besok-besok mending nyuruh orang nangis pas sidang deh yak
2016-12-27 11:00:25
nanti nambah saksi ahli lagi yaa hahaha
2016-12-23 14:26:50
bang bedain air mata buaya sama air mata beneran gimana bang?
2016-12-23 13:36:31
menarik buat bahan kajian disertasi
2016-12-23 15:41:43
cobain bang @erasmus70 duluan bikin riset soal hubungan tangisan dan putusan
2016-12-23 11:42:22
meta yuridis hehehehe. Menangis itu biasa sih, dulu waktu menangani perkara pidana ada juga terdakwa yang pidatonya membakar massa. Giliran di sidang malah menciut dan sempat nangis waktu ketemu tim kuasa hukum.

Membayangkan anak - istrinya nanti gimana kalau dia akhirnya diputus bersalah.

Pertanyaan soal tangisan, apa bisa dilihat apakah tangisan itu tulus dan tidak ada unsur mens reanya
2016-12-23 13:35:11
wkwkwkwkwk
2016-12-23 12:55:51
diperlukan ahli berarti untuk menentukan 'keaslian' tangisan sebelum masuk menjadi pertimbangan
Topik Pilihan
Topik Terhangat
Artikel Hukumonline.com