Menolak Diperiksa (Lebih Baik Ditembak Mati Saja)  
Skor 0
by Guntoro Eka Sekti - 10/20/2016, 03:44

 

Pendahuluan

Ada yang menarik pernyataan seorang tersangka dugaan tindak pidana korupsi yang menyatakan menolak untuk diperiksa, lebih baik ditembak mati daripada harus diperiksa, demikian kurang lebih yang dikatakan. Sontak pertanyaan tersebut mendapat reaksi yang beragam, baik yang pro maupun yang kontra. Tentu menjadi menarik ketika pernyataan tersebut dikemukakan seorang tersangka yang merupakan seorang advokat senior yang telah lama malang melintang di dunia hukum, penyandang gelar akademik sebagai seorang guru besar ilmu hukum.

Dengan telah dilakukannya penetapan tersangka terhadap advokat senior tersebut, terlebih terhadapnya telah pula dilakukan penahanan tentu karena penyidik pada lembaga anti rasuah tersebut telah memiliki ‘bukti permulaan yang cukup’ untuk itu. Terlebih pasca putusan Mahkamah Konstitusi, terhadap penetapan tersangka dimungkinkan untuk diajukan pengujian ke pengadilan melalui lembaga PraPeradilan. Lalu apa dan bagaimana maksud dari pernyataan menolak diperiksa tersebut?

Pemeriksaan Tersangka

Setelah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana, kepadanya hukum acara pidana melekatkan hak-hak sebagai tersangka. Melekatnya hak-hak sebagai tersangka di satu sisi, tentu di sisi lain melekatkan pula kewajiban pada penyidik untuk memenuhi hak-hak tersangka tersebut. Salah satu hak tersangka tersebut adalah hak untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik, sebagai awal untuk memperoleh hak untuk segera dilimpahkan dan hak untuk segera disidangkan perkaranya.

Hak tersangka untuk segera diperiksa tersebut, apabila terhadap tersangka dilakukan penahanan maka yang dimaksud dengan segera adalah satu hari sejak dilakukan penahanan. Dengan demikian maka terhadap tersangka yang dilakukan, maka hukum acara pidana mewajibkan penyidik dalam jangka waktu satu hari sejak tersangka ditahan untuk memenuhi hak tersangka untuk dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya. Pemeriksaan terhadap tersangka yang dilakukan oleh penyidik adalah merupakan hak dari tersangka untuk memberikan keterangan yang kemudian dituangkan dalam berita acara pemeriksaan tersangka.

Dalam pembuktian perkara pidana, maka keterangan tersangka hanyalah merupakan salah satu alat bukti. Jika dilihat dari urutannya maka keterangan tersangka (dan/atau terdakwa) adalah terakhir dibanding keterangan saksi, ahli, surat dan petunjuk. Hal ini merupakan perubahan dari hukum acara yang lama yang menempatkan pengakuan tersangka pada urutan pertama. Ketentuan pasal 66 KUHAP menyebutkan bahwa, “tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”. Sehingga beban pembuktian ada pada Penuntut Umum yang berkorelasi dengan asas praduga tidak bersalah dan aktualisasi asas tidak mempersalahkan diri sendiri. selanjutnya sebagai konsekuensi logis dari asas praduga tak bersalah ini maka kepada tersangka atau terdakwa diberikan hak oleh hukum untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan/merugikan dirinya di muka persidangan (the right of non-self incrimination), dan untuk tidak memberikan jawaban baik dalam proses penyidikan maupun dalam proses persidangan (the right to remain silent).

Berangkat dari adalah hak tersangka untuk diperiksa yang menimbulkan kewajiban bagi penyidik untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, maka tidak akan menjadi persoalan hukum ketika seorang tersangka menyatakan menolak untuk memberikan keterangan (baca: diperiksa). Sebagai pemegang hak untuk segera diperiksa, maka ketika penyidik telah memenuhi kewajiban untuk menyiapkan pemeriksaan dan ternyata tersangka sebagai pemegang hak tidak menggunakan haknya untuk memberikan keterangan maka cukup hal tersebut dituangkan dalam berita acara. Penuangan dalam berita acara ini menjadi penting, sebagai bukti bahwa proses penyidikan telah menempatkan tersangka sebagai subyek dan bukan obyek dalam proses hukum (baca: penyidikan).

Penolakan tersangka memberikan keterangan, dilihat dari sisi tersangka tentu merugikan bagi tersangka, karena tidak dapat memberikan keterangan yang sangat mungkin akan dapat digunakan menyangkal atau membantah dugaan tindak pidana yang dilakukannya. Selain itu dengan memberikan keterangan, tersangka juga berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau ahli yang menguntungkan dirinya. Sedangkan dari sisi penyidik, dengan tersangka yang menolak untuk memberikan keterangan, maka dalam berkas perkara tidak terdapat alat bukti keterangan tersangka. Hal tersebut tentu tidak akan menjadi permasalahan bagi penyidik untuk dapat segera melimpahkan perkara ke penuntut umum untuk segera diadili di persidangan, dengan pembuktian menggunakan alat-alat bukti yang lainnya telah ada, sewaktu menetapkan tersangka bahkan telah melakukan penahanan terhadap tersangka.

Pemeriksaan Saksi (Mahkota)

Dalam suatu peristiwa pidana dapat terjadi yang diduga melakukannya lebih dari satu orang, sehingga dalam hukum pidana dikenal adanya penyertaan, baik sebagai pelaku, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menganjurkan melakukan ataupun membantu melakukan. Terhadap penyertaan tindak pidana, penyidik biasanya melakukan pemberkasan dalam penyidikan berdasarkan kualifikasi peranan perbuatan tersangka. Akan tetapi tidak jarang terhadap beberapa tersangka dengan kualifikasi perbuatan yang sama dibuat dalam beberapa berkas yang berbeda. Dalam hal demikian, ditemukan tersangka yang telah memberikan keterangan dalam suatu berkas perkara kemudian dijadikan dan diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi untuk berkas perkara tersangka lainnya.

Tersangka yang kemudian menjadi saksi bagi tersangka lainnya dalam penyertaan tindak pidana, dikenal sebagai saksi mahkota. Meskipun banyak ditemui dalam praktek peradilan, istilah saksi mahkota memang tidak ditemui dalam hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Saksi dalam hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP diartikan: “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.” Sedangkan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Status tersangka akan berubah setelah perkara diadili di persidangan menjadi terdakwa.

Istilah saksi mahkota, salah satunya dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011 yang menyebutkan bahwa: “Walaupun tidak diberikan suatu definisi otentik dalam KUHAP mengenai saksi mahkota (kroongetuide), namun berdasarkan perspektif empirik maka saksi mahkota didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan.

Saksi sebagai orang yang mengetahui suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, oleh hukum dibebabi kewajiban hukum untuk memberikan keterangan yang sebenarnya. Bahkan hukum mengancamkan pidana, terhadap saksi yang terbukti memberikan keterangan yang tidak benar setelah diperingatkan sebelumnya. Dalam penyidikan, keterangan saksi yang diberikan dibuatkan berita acara pemeriksaan saksi yang kemudian ditandatangani (atau cap jempol) setelah sebelumnya dibaca dan/atau dibacakan kembali. Berita acara pemeriksaan saksi tersebut menjadi kelengkapan berkas perkara penyidikan. Keterangan saksi tersebut sebagai salah satu alat bukti untuk membuktikan tindak pidana yang memiliki peranan penting, terutama dilihat dari penempatan keterangan saksi dalam urutan pertama.

Menolak Diperiksa

Menjadi menarik (setidaknya menurut penulis) ketika pernyataan tersangka seorang advokat senior yang juga guru besar menolak diperiksa, apabila dipahami sebagai menolak untuk diperiksa sebagai saksi bagi tersangka lainnya. Hal ini dapat ditarik dari setidaknya pernyataan juru bicara lembaga anti rasuah bahwa dalam dugaan tindak pidana yang dilakukan tersangka telah pula sebelumnya ditetapkan tersangka lainnya, termasuk tiga orang hakim, panitera dan advokat junior yang tertangkap tangan. Jika demikian maka menarik setidaknya untuk melihat dan mengkaji tentang apa yang disebut sebagai saksi mahkota.

Ada beberapa perbedaan mendasar antara keterangan saksi dan keterangan tersangka. Selain tentang disumpah untuk saksi dan tidak disumpah untuk terdakwa, perbedaan mendasar lainnya adalah mengenai nilai pembuktiannya. Jika keterangan saksi dapat digunakan untuk membuktikan tindak pidana dan dapat digunakan untuk semua yang diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan keterangan tersangka (dan/atau terdakwa) hanyalah mempunyai kekuatan pembuktian bagi diri tersangka sendiri, dan tidak untuk tersangka lainnya bahkan yang bersama-sama sebagai tersangka dalam satu berkas perkara.

Menjadikan terdakwa sebagai saksi untuk terdakwa lainnya, seolah menempatkan seseorang dalam pertentangan dan membenturkan antara kewajiban hukum (memberikan keterangan yang benar) dengan hak hukum sebagai tersangka dengan segala hak-haknya. Jika beranjak dari pengertian saksi mahkota di atas, maka sesungguhnya menjadi saksi mahkota haruslah sebagai sebuah hak bagi tersangka dan bukan kewajiban. Dalam arti, pilihan menjadi saksi bagi tersangka ada pada diri tersangka dan tidak dapat dipaksakan oleh penyidik. Hal ini sejalan dengan penyebutan saksi mahkota, pemberian mahkota kepada saksi yang berstatus terdakwa adalah sebagai penghargaan negara kepada tersangka yang membantu mengungkapkan tindak pidana. Bentuk penghargaan ini dapat berupa ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan. Dalam berbagai perundangan sudah mengakomodir hal ini, istilah justice collaborator ataupun wishtle blower dapat menggambarkan hal tersebut.

Memaksakan tersangka untuk menjadi saksi bagi tersangka lainnya, tanpa adanya ‘imbalan’ yang sepadan sebagaimana maksud dan tujuan saksi mahkota di atas, sangat rentan terjadi pelanggaran prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hal ini dapat dilihat dari pendapat mantan Hakim Agung RI, Adi Andojo Soetjipto yang dalam bukunya “Menyongsong dan Tunaikan Tugas Negara Sampai Akhir: Sebuah Memoar” (hal. 167) menyatakan bahwa cara pembuktian dengan menggunakan saksi mahkota (kroongetuige) tidaklah dibenarkan dan dilarang menurut Ilmu Pengetahuan Hukum. Hal yang sama juga muncul dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 jo No.1592 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 yang menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap saksi mahkota sebaiknya tidak dilakukan karena hal itu bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Dari beberapa hal di atas, lalu bagaimana jika tersangka menolak diperiksa sebagai saksi untuk tersangka lainnya. Tentu dari pada penyidik berpolemik tentang hal tersebut, maka akan lebih bermanfaat apabila penyidik mengoptimalkan alat-alat bukti yang lainnya dan tidak memaksakan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka tersebut untuk segera dilimpahkan ke pengadilan. 

Saksi Mahkota Dalam Rancangan KUHAP

Praktek penggunaan saksi mahkota, meskipun tidak diatur secara jelas dalam hukum acara pidana ternyata ditangkap dan diakomodir dalam rancangan hukum acara pidana. Dalam rancangan hukum acara pidana, perlakuan terhadap saksi mahkota adalah dipersamakan sebagai saksi yang mempunyai hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi sebagaimana diatur dalam 168 dan 169 KUHAP. Dalam Pasal 158 dan 159 Rancangan KUHAP ditentukan bahwa saksi mahkota (yang bersama-sama sebagai tersangka meskipun perkaranya dipisah) dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Apabila saksi mahkota tersebut tetap berkehendak memberikan kesaksian, maka hal tersebut harus mendapat persetujuan secara tegas dari penuntut umum maupun terdakwa, tanpa adanya persetujuan tersebut maka saksi mahkota hanya dapat memberikan keterangan tanpa sumpah atau janji.

Penutup

Penggunaan tersangka (dan/atau terdakwa) menjadi saksi bagi tersangka lainnya banyak terjadi dalam praktek peradilan telah menempatkan seseorang dalam posisi pertentangan antara kewajiban hukum dan hak-hak sebagai tersangka. Hal tersebut rentan terjadi pelanggaran hak asasi manusia, ketika hal tersebut dimaknai sebagai sebuah kewajiban hukum. Menempatkan hal tersebut sebagai sebuah hak, yang memberikan kebebasan bagi tersangka untuk memilih apakah tetap akan menjadi saksi bagi tersangka lainnya akan meminimalisir terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Hal tersebut sejalan dengan rancangan hukum acara pidana dengan memberikan hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi bagi tersangka (dan/atau terdakwa) yang bersama-sama menjadi tersangka meskipun perkaranya dipisah. Bukankah penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah salah satu tujuan hukum acara pidana itu sendiri. Konsekuensi selanjutnya atas itu, maka keprofesionalan para penegak hukum dituntut untuk mewujudkannya. Lalu tentunya jika menolak diperiksa, tak perlu kiranya sampai ditembak mati segala. Semoga

Tegal, 7 Agustus 2015

 

 

Dibaca 199 kali
Dikategorisasi sebagai Pidana
Ditandai sebagai
Dilisensi sebagai Atribusi (CC BY)
Guntoro Eka Sekti Pemula di Hukumpedia.com

suka menulis yang nga enak dibaca dan nga perlu, buat mereka yang nga ngerti yang enak dan perlu


Contact
Location Kabupaten Pemalang
Posts 6
2016-10-21 10:56:01
Kalau salah kenapa takut? hahahaha
2016-10-21 15:24:05
terima kasih berkenan membacanya
Topik Pilihan
Topik Terhangat
Artikel Hukumonline.com